PERCAYAKAH TAK PAKAI APBD, KEPERGIAN 40 CAMAT KE BALI ” BOLOS BERJAMAAH”

CIBINONG - Kepergian 40 camat ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis hingga Minggu, pekan lalu menuai kritik dari pengamat kebijakan publik Founder Visi Nusantara Maju Yusfitriadi.
Sebagai informasi, kepergian 40 camat ke Badung, Provinsi Bali itu diklaim tidak menggunakan dana atau APBD Pemerintah Kabupaten Bogor, namun dari kantong pribadi para camat.
Namun demikian, dari pandangan Yusfitriadi, persoalan yang muncul bukan pada anggaran perjalanan yang digunakan untuk pergi ke Bali. “Masalahnya tidak hanya sekedar dibiayai APBD atau bukan, namun ada beberapa hal yang saya pikir menjadi masalah dalam konteks lembaga negara yang yang berfungsi sebagai pelayananan,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), dihubungi wartawan dikutp dari Jurnal Bogor, Senin (15/05).

Yus mengungkapkan, masalah krusial itu diantaranya, pertama pastinya meninggalkan kantor, kenapa ? karena pergi ke Bali dilakukan pada hari kerja, maka tidak berlebihan ketika kegiatan ini masuk ke dalam karegori "bolos berjama'ah".

“Konsekwensi dari bolos berjama'ah tidak sederhana. Selain menyangkut masalah pelayanan publik, juga termasuk honor yang mereka terima ketika meninggalkan tugas seperti itu,” ujarnya.

Kedua, sebut Yusfitriadi, terkait masalah ketepatan sasaran. Bicara Bali,sebagai destinasi wisata yang dikelola dengan baik sehingga menjadi kiblat wisata dunia tidak bisa terbantahkan lagi.
Hal itu lanjut Yusfitriadi, lebih disebabkan pada sumberdaya alam dan culturenya sangat mendukung. Namun ketika berbicara Bogor sama sekali jauh kondisinya dengan bali.
Yustriadi mengungkapkan, ikonic Bali lebih kepada pantai, sedangkan di Bogor lebih pada wisata hutan, alam dan sungai. Sehingga bagaimana bisa untuk mengembangkan wusata Bogor studi bandingnya ke Bali.

“ Saya pikir tidak hanya tidak tepat tapi ngat jauh dari perspektifnya. Maka kegiatan tersebut ya hanya sebagai pelesiran saja, tidak memiliki unsur studinya sama sekali. Makanya, saya berharap bupati bogor memanggil siapa pun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting, agar tidak menjadi presedent buruk ke depan,”tegasnya.

Sebagaimana diberitakan Jurnal Bogor, kepergian 40 camat ke Badung, Provinsi Bali itu, dalam rangka belajar menggali dan mengelola potensi wisata yang ada di setiap kecamatan.

Camat Sukamakmur, Bakri Hasan, Camat Megamendung Acep Sajidin, dan Camat Tenjola, Farid Ma’rup, seta Camat Cisarua, Ivan Pramudia, membantah kepergian mereka ke Badung, Bali untuk jalan-jalan. Menurut ketiganya pergi ke Badung, Bali,untuk belajar cara menggali dan mengelola potensi alam untuk dijadikan destinasi wisata.

“Banyak manfaat yang kita dapatkan selama di Badung. Sektor pariwisata di sana benar-benar top dan bisa menggerakan ekonomi masyarakat di pedesaan. Nah keberhasilan itu memotivasi kami untuk melakukan hal serupa, tentunya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan,” jelas keempat camat itu.

Menurut keempatnya, potensi alam di Kabupaten Bogor masih bisa terus dikembangkan dan bisa menjadi destinasi para wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, Pemkab Bogor masih punya pekerjaan rumah ( PR) terkait sarana jalan atau infrastruktur jalan menuju lokasi wisata.
" Aksesibilitas wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung Perkembangan Pariwisata di Kecamatan sukamakmur sehingga perekonomian warga bisa terangkat," kata keempat camat itu menutupi. (*/Du)