PEMKAB BOGOR KEHABISAN DANA, PANGKAS ANGGARAN BELANJA 50 PERSEN

BOGOR - Pemkab Bogor mengubah semua target pendapatan daerah serta memangkas 50 persen belanja modal pertengahan 2020 ini. Pemkab Bogor sedang kehabisan uang.

Perubahan-perubahan itu, diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perubahan anggaran parsial III, yang saat ini masih dalam pembahasan.

“Dari belanja modal, 50 persen harus dikurangi. Diminta SKPD yang mengusulkan, mana yang dikurangi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah.

Alasan dari pemangkasan anggaran ini, tidak lain efek dari Pandemi Virus Corona (Covid-19), di mana potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi merosot hingga 47 persen.

“Akibat kita nggak ada uang. Ada penurunan pajak, retibusi yang masuk. Jadi kita harus membatasi pengeluaran. Karena nggak ada dan, belanja harus dikurangi,” jelas Syarifah.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar mengungkapkan bahwa potensi pendapatan daerah Kabupaten Bogor akan menurun hingga 47 persen pada 2020.

Sehingga membutuhkan stimulus untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi pada 2021.

“Pada 2021, untuk kegiatan besar, jangan mengandalkan APBD. Karena tidak akan mencukupi karena pendapatan kita sudah merosot hampir separuh akibat dampak Covid-19,” kata Beben, Jumat (1/5).

Salah satu opsinya yakni dengan mengajukan bantuan keuangan, baik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Buat proposalnya dari sekarang. SKPD harus kreatif mencari pendanaan. Harus berinisiatif lebih dengan membuat program-program yang bisa menarik minat untuk mendapat bantuan keuangan,” tegas politisi Gerindra itu.

Apabila Pemkab Bogor kesulitan, kata dia, tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor.

“Karena kita kan juga punya relasi baik di DPRD Jawa Barat, DPRD DKI atau di DPR RI, jadi bisa kita dorong asalkan proposal pengajuan bantuannya jelas dan kami diberi tembusan,” ungkapnya.(*/T Abd)