PEMBUBARAN PAKSA WARUNG TENDA BENTUK PSBB KEBABLASAN

JAKARTA - Pemerintah pusat menyoroti daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara berlebihan. Salah satu contoh penerapan PSBB yang berlebihan adalah membubarkan paksa warung tenda atau warung makan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo mengatakan Presiden Jokowi ingin mengevaluasi daerah yang menerapkan PSBB secara berlebihan.

"Jadi Bapak Presiden itu mendapatkan informasi dan juga mungkin membaca berita ada beberapa tempat yang melakukan langkah yang menurut bapak Presiden kurang tepat," kata Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Senin (4/5/2020).

"Jadi, ada warung tenda kemudian datang sekelompok petugas lantas membubarkan paksa. Nah seperti ini kan ya berlebihan," tegas Mantan Danjen Kopassus itu.

Petugas semestinya mengingatkan pelaku usaha tersebut. Mengimbau mereka mengurangi kursi dari 10 menjadi lima.

Intinya, perlu ada komunikasi intensif antara petugas dan para pelaku usaha.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya mengevaluasi penerapan PSBB di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan supaya daerah bisa menerapkan PSBB secara ketat dan efektif.

Jokowi juga menyoroti daerah yang menerapkan PSBB secara berlebihan atau kebablasan, serta daerah yang terlalu kendor terhadap kerumunanan orang. Oleh sebab itu evaluasi penting untuk dilakukan.

"Saya lihat beberapa kabupaten kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua, ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over terlalu kebablasan, mana yang terlalu kendor, evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakkan perbaikan di kota kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," terang Presiden.(*/Ag)