KPK DALAMI PERSOALAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan, pihaknya masih mendalami persoalan program Kartu Prakerja yang digagas sebagai stimulus dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di tengah pandemi Covid-19.

"KPK juga saat ini sedang mendalami terkait dengan program Kartu Prakerja yang di bawah koordinasi oleh menteri ekonomi. Ini juga yang sedang kami kerjakan Pak," kata Firli saat rapat dengar pendapat bersama DPR melalui teleconference, Rabu (20/5/2020).

Firli menerangkan, bahwa selama ini lembaga antirasuah juga memantau distribusi alat kesehatan hingga anggaran untuk pengendalian pandemi Covid-19. Selain itu, KPK juga mengawasi batuan-bantuan dari para donatur dan pihak ketiga.

"Kita tidak bisa lepas dari program ekonomi nasional yang memang diprogram oleh pemerintah dalam rangka menangani kesulitan ekonomi," tutur dia.

Firli menekankan, KPK juga terus memantau daerah-daerah yang rawan korupsi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19.

"Kami memberikan pengawasan khusus untuk itu. Langkah awal yang kami lakukan pertama kami melakukan kegiatan koordinasi dengan LKPP dan BPKP. Kami meliputi kegiatan-kegiatan pengawasan barang jasa dengan Kemenkes dan lementerian lain," imbuhnya.
KPK juga berkordinasi dengan Kemensos guna memastikan tak ada korupsi dalam distribusi bantuan ke masyarakat yang terdampak wabah corona. Firli memastikan bahwa KPK juga berperan dalam mengurangi risiko korupsi dan memantau anggaran penanganan Covid-19.

"Kitaa sudah bicarakan dengan kementerian bidang ekonomi. kPK juga melakukan kajian untuk memastikan bahwa kebijakan negara tidak terjadi korupsi dan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tukasnya.(*/Ad)