KOMISI I: NATUNA PUNYA KITA, TAK PERLU ADA PERUNDINGAN

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari setuju dengan langkah tegas pemerintah Indonesia yang tidak akan mengakui klaim sepihak China soal perairan Natuna. Kharis menyebut tak perlu ada perundingan lagi karena Natuna adalah milik Indonesia.

"Ya, setuju. Kita harus tegas. Natuna punya kita dan nggak perlu ada perundingan lagi," kata Kharis saat dihubungi, Jumat (3/1/2019).

Sementara itu, anggota Komisi I F-Partai Golkar Christina Aryani mengapresiasi dan mendukung penuh langkah tegas pemerintah Indonesia yang mempertahankan perairan Natuna. Menurutnya, China tidak bisa melakukan klaim sepihak atas perairan tersebut.

"Bagi kita dasarnya sudah jelas ada konvensi UNCLOS yang mengatur, di mana China merupakan salah satu member states yang telah meratifikasi konvensi ini. Terkait Nine Dash Line juga pernah ada keputusan International Tribunal yang menegasikan hal ini. China tidak bisa main klaim sepihak," ujar Christina saat dihubungi terpisah.Christina mengatakan saat ini sikap pemerintah Indonesia sudah cukup tegas. Namun, menurutnya, kehadiran fisik aparat Indonesia di Laut Natuna perlu ditambah untuk menunjukkan sikap penguasaan.

"Ke depannya? Tergantung apa pihak pelanggar akan tetap melakukan pelanggarannya? Dalam hal itu tidak ada cara lain selain aksi konkret di lapangan. Namun demikian, kami juga meminta agar Indonesia meningkatkan kehadiran secara fisik di wilayah ini, ini penting untuk menunjukkan adanya penguasaan yang efektif," ujarnya.

Christina juga mendorong agar lebih banyak nelayan Indonesia yang melaut dan menangkap ikan di wilayah perairan Natuna. Politikus Partai Golkar itu juga mengapresiasi TNI yang siap tempur dengan menyiagakan alutsistanya untuk melindungi Natuna.

"Untuk awal saya rasa cukup (alutsista yang disiagakan TNI). Ini menunjukkan keseriusan kita, tidak ada bargaining menyangkut kedaulatan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, China terus berkeras bahwa pihaknya tidak melanggar teritorial negara lain dan merasa bagian Perairan Natuna yang dilewati kapalnya adalah teritorial China. Menlu Retno Marsudi menegaskan tidak akan mengakui klaim sepihak tersebut.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," kata Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Sementara itu, TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.(*/Ag)