JAKARTA – Petisi desakan membuka dan memverifikasi ijazah seluruh anggota DPR belakangan ramai diperbincangkan. Hal itu bermula dari laman change.org yang diinisiasi seseorang bernama Farida Octavia.
Desakan ini mencuat tak lama usai Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhenti dari jabatannya setelah keabsahan ijazah SMA-nya atau sederajat sempat jadi sorotan.
Dalam petisinya, Farida mendesak pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik, mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik.
Ia juga meminta KPU RI dan Kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.
Lalu ketiga, Farida mendesak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Ia menyebut desakan ini muncul di tengah kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang saat ini berada di titik krusial.
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulisnya.
Farida juga menyebut bahwa transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka.
“Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” ucap Farida.
Hingga pada Selasa (17/11) pukul 23.01 WIB malam, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 24.088 orang.
Apabila dibandingkan dengan Selasa (17/11) pukul 12.06 WIB, jumlah orang yang ikut menandatangani petisi itu bertambah, dari yang mulanya sebanyak 21.600 orang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah angkat suara soal desakan itu. Dasco mengatakan dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman Komisi Pemilihan Umum.
“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Begitupula dengan Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan, Lalu Hadrian yang menyerahkan sepenuhnya soal petisi itu kepada KPU.
“Terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar politisi PKB itu saat dihubungi, Selasa.
Lalu mengaku menghormati dan memaklumi desakan masyarakat tersebut. Ia mengatakan anggota DPR adalah pejabat publik yang dituntut terbuka terkait rekam jejak dan latar belakang pendidikannya.
Lalu menyatakan pada prinsipnya, Komisi X mendukung transparansi keabsahan ijazah. Namun, prosesnya harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Meski begitu, Lalu menilai syarat pendidikan saat proses pencalonan anggota DPR bagian dari syarat administrasi yang harus dipenuhi yang di dalamnya mencakup dokumen ijazah.
Ia mengatakan proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen juga menjadi bagian dari tahapan yang dilakukan KPU.
“Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ucap Lalu.
Terpisah, Komisioner KPU RI, Idham Kholik juga telah menanggapi petisi tersebut. Ia menyebut seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal pendidikan saat mendaftar pada Pemilihan Legislatif.
“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham lewat pesan singkat, Selasa.
Idham menjelaskan seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pada saat yang sama, Idham juga merinci riwayat pendidikan seluruh anggota DPR melalui pengecekan dokumen ijazah yang disampaikan saat pencalonan.
Berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per bulan Desember 2025, ia menyampaikan sebanyak 191 anggota berpendidikan terakhir SMA, berpendidikan terakhir D3 sebanyak satu orang, dan 146 orang berpendidikan terakhir S1.
Kemudian, anggota dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 168 orang dan pendidikan terakhir S3 sebanyak 74 orang.(*/Ad)
