BANDUNG – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 menjadi sorotan. Persoalan teknis pertandingan, sengketa antarcabang, hingga mahalnya biaya administrasi memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan penyelenggaraan kompetisi olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai persoalan anggaran menjadi salah satu akar berbagai masalah yang muncul. Menurut dia, keterbatasan pembiayaan berpotensi memengaruhi profesionalitas penyelenggaraan, termasuk independensi juri dan wasit dalam mengambil keputusan.
Maulana mengatakan pembiayaan Porprov semestinya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan daerah tuan rumah. Namun, pemerintah provinsi tetap harus mengambil porsi pendanaan terbesar.
“Porprov memang sebuah kompetisi dan ada unsur ekonomi di dalamnya. Tetapi jangan sampai penyelenggaraannya terlalu diserahkan kepada pasar. Tuan rumah tetap perlu berkontribusi, tetapi anggaran dari provinsi seharusnya lebih besar,” ujar Maulana, Selasa (17/11/2026).
Menurut dia, hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada KONI Jabar sekitar Rp20 miliar pada 2026 tidak seluruhnya diperuntukkan untuk gelaran Porprov. Anggaran tersebut juga digunakan untuk operasional organisasi dan kegiatan rutin lainnya.
Ketergantungan yang terlalu besar terhadap anggaran tuan rumah, lanjut Maulana, berpotensi memengaruhi independensi penyelenggara ketika muncul sengketa pertandingan. Di pelaksanaan kali ini, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok ditunjuk sebagai tuan rumah.
“Ketika tuan rumah mengeluarkan anggaran jauh lebih besar, juri dan pelaksana bisa berada dalam posisi sulit saat terjadi protes atau gejolak. Karena itu, kendali dan netralitas harus tetap dijaga,” katanya dikutip dari detikjabar.
Maulana meminta pemerintah provinsi mengevaluasi skema pembiayaan Porprov secara menyeluruh. Menurut dia, kompetisi olahraga harus ditopang anggaran yang memadai agar tidak mengorbankan profesionalitas, keadilan, dan pembinaan atlet di Jawa Barat.
“Dengan pembiayaan yang proporsional, pemerintah provinsi tetap bisa menjaga kendali dan netralitas penyelenggaraan. Daerah tuan rumah tetap berkontribusi, tetapi jangan sampai beban terbesarnya justru berada di daerah. Tujuannya agar Porprov benar-benar menjadi kompetisi olahraga yang profesional dan menjunjung sportivitas,” tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Ketua KONI Jawa Barat M Budiana menilai minimnya anggaran tidak bisa dijadikan penyebab utama berbagai polemik yang muncul selama penyelenggaraan Porprov 2026.
Menurut Budiana, persoalan dalam kompetisi olahraga memiliki latar belakang berbeda-beda. Salah satunya berkaitan dengan dualisme kepengurusan cabang olahraga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan pembiayaan.
“Tidak terlalu jadi pangkal lah kalau polemik itu bermacam-macam. Jika persoalan dualisme kepengurusan apa hubungannya dengan minimnya anggaran? Kan cukup logis kan seperti itu,” kata Budiana.
“Jadi nggak mutlak akibat minimnya anggaran lalu kemudian tiba-tiba disambungkan dengan adanya konflik-konflik pertandingan kan di beberapa cabor, saya kira demikian,” lanjutnya.
Budiana menjelaskan, KONI Jabar dalam penyelenggaraan Porprov bertindak sebagai Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah). Karena itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan internal masing-masing cabang olahraga.
Ia mencontohkan persoalan dualisme dalam cabang olahraga tinju yang melibatkan Perbati dan Pertina. Menurut dia, keputusan mengenai organisasi yang atletnya dapat mengikuti Porprov telah ditetapkan melalui mekanisme internal cabang olahraga tersebut.
“Soal tinju, itu putusannya sudah final bahwa mereka yang bermain di Perbati dan mereka yang bermain di Pertina itu sudah ditegaskan oleh Pertina-nya bahwa yang di Pertina itu dapat mengikuti Porprov yang di Perbati tidak bisa mengikuti Porprov. Itu putusan di internal mereka,” ujarnya.
Terkait sengketa hasil pertandingan, Budiana menyebut sudah tersedia mekanisme penyelesaian melalui Dewan Hakim Porprov. Beberapa pengaduan bahkan telah ditindaklanjuti melalui proses mediasi.
Ia mencontohkan pengaduan terkait hasil pertandingan salah satu nomor cabang olahraga sepeda yang dibahas melalui mediasi. Menurut dia, KONI tidak akan mencampuri keputusan yang menjadi kewenangan Dewan Hakim.
“Contoh tadi malam misalnya pengaduan kepada hakim terkait hasil pertandingan salah satu nomor di sepeda. Sepeda dimediasi ya dan jelas itu KONI tidak bisa mengintervensi hasilnya, sepenuhnya kami serahkan kepada Dewan Hakim,” ujarnya.
Budiana juga menanggapi kekhawatiran mengenai besarnya kontribusi anggaran daerah tuan rumah yang dinilai berpotensi memengaruhi independensi pertandingan. Ia menegaskan, penyelenggaraan pertandingan Porprov merupakan kewenangan pengurus provinsi masing-masing cabang olahraga.
Karena itu, apabila ditemukan dugaan kecurangan atau intervensi dalam pertandingan, peserta diminta menempuh mekanisme gugatan yang telah disediakan.
“Karena baik Porprov maupun juga Pekan Olahraga Nasional itu berstruktur Dewan Hakim itu tadi yang saya sampaikan. Dewan Hakim itu ada dua, satu Dewan Hakim Cabor yang kedua Dewan Hakim Porprov. Nah ini kan mekanisme peradilan pertandingan, peradilan olahraga,” katanya.
Budiana justru menilai penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 secara keseluruhan menunjukkan kemajuan dibandingkan pelaksanaan empat tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap kekurangan pada Porprov XIV disebut menjadi salah satu dasar perbaikan penyelenggaraan kali ini.
“Secara keseluruhan Porprov ini sesungguhnya sudah ada kemajuan ya, terlepas dari pandangan-pandangan seperti tadi. Ada kemajuan dibandingkan Porprov sebelumnya karena kami berkaca betul kepada beberapa kekurangan yang sempat terjadi di Porprov ke-14 pada saat empat tahun yang lalu. Dan ini adalah hasilnya,” ucapnya.
Ia mempersilakan seluruh kontingen maupun peserta resmi Porprov yang merasa dirugikan untuk menggunakan jalur penyelesaian sengketa, termasuk hingga ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).
“Bahwa kemudian ada pandangan-pandangan seperti itu ya saya kira wajar ya, mekanisme penegakan pertandingan silakan ditempuh oleh siapapun selama itu adalah peserta resmi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Silakan ditempuh bahkan sampai yang tertinggi di dunia olahraga amatir Indonesia ada Badan Arbitrase BAKI, tempuh juga sampai ke BAKI. Saya kira demikian,”ungkapnya.(*/Hen)
