KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH DISAHKAN, PRABOWO CATAT SEJARAH BARU

JAKARTA - DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR. Salah satu poin utama dalam revisi itu adalah perubahan kelembagaan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, atas pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, kebijakan Prabowo ini sebagai langkah bersejarah yang akan memperkuat kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam Indonesia.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Prabowo. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, efisien, dan berintegritas,"ujar Amin di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

"Hal ini menjadi harapan baru bagi jutaan umat Islam Indonesia yang setiap tahun menunaikan ibadah haji maupun umrah,”sambungnya.

Ditambahkannya, keberadaan kementerian khusus tersebut akan menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mencegah praktik korupsi.

Dia berharap, kementerian baru ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis keberangkatan jamaah, tetapi juga memperkuat edukasi, bimbingan, serta inovasi layanan berbasis digital agar jamaah haji dan umrah lebih siap secara fisik, mental, maupun spiritual.

Selain itu, penguatan kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi juga dinilai penting untuk meningkatkan kuota dan memperluas akses fasilitas bagi jamaah Indonesia.
Amin juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah, sekaligus memberikan masukan konstruktif dalam memperkuat pelayanan publik.

Menurut Amin, semangat reformasi birokrasi yang ditunjukkan Presiden melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

“Kami meyakini, jika tata kelola haji dan umrah dibenahi secara menyeluruh, hal ini akan menjadi model bagi sektor lain. yang membutuhkan manajemen modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,”tandasnya.(*/Al)