DPRD KAB BOGOR PERTANYAKAN KONSEP TPP TIDAK JELAS

CIBINONG - Publik di Kabupaten Bogor sangat mengharapkan pembangunan yang bersinambungan dan merata disemua bidang namun ternyata dari DPRD Kabupaten Bogor sendiri mempertanyakan apa itu TPP.

Legislatif Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor mempertanyakan adanya Tim Percepatan Pembangunan yang dibentuk eksekutif.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menegaskan, keberadaan TPP pada lembaga eksekutif tersebut masih gelap.

Konsep adanya TPP tersebut belum jelas. Harusnya orang di dalamnya itu ahli dalam bidangnya, contoh sederhananya orang yang menangani kasus itu orang hukum, sesuai kebutuhan," tegas Usep kepada Wartawan, kemarin.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, orang nomor satu di Kabupaten Bogor tidak jelas terhadap pembentukan tim yang diketuai oleh pucuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bupati membentuk tim itu sudah pasti ketuanya Sekretaris Daerah dengan anggotanya bisa dari unsur pemerintahan dan dari luar. Untuk anggota dari luar pemerintahan itu harus sesuai dengan kebutuhan," ungkapnya.

Ia menerangkan, banyak hal yang didapat pihaknya berdasarkan hasil pertemuan dengan Bappeda untuk keberadaan TPP tersebut.

"Harus jelas dulu tujuan dibentuk TPP itu. Kalau menurut saya hasil dari pertemuan dengan Bappeda itu tidak jelas siapa, fungsi dan sumber anggaran untuk TPP itu," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, M. Romli menjelaskan, bahwa pembentukan TPP oleh Bupati itu masih dibolehkan.

"Seperti DKI Jakarta itu ada elemen-elemen yang membantu untuk memberikan saran dan pendapat, tentu legal dan sah.

Tapi TPP itu diluar pemerintahan, artinya tim tersebut dilegalkan oleh Bupati bukan institusi pemerintahnya," tukas Romli.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen DPC PPP Kabupaten Bogor ini menambahkan, anggaran untuk TPP tersebut tidak diperbolehkan dari pos anggaran dilaur Bupati Bogor.

"Anggaran itu harus dari yang dikelola Bupati, kan Bupati punya anggaran teknis.

Penyerapan pos anggaran teknis Bupati itu juga harus didasari adanya Perbup. Tapi kalau mau tau lebih teknis lagi tentang TPP itu tanyakan langsung ke bagian organisasi Pemkab Bogor," katanya.

Terpisah, salah satu anggota TPP, Saepudin Muktar mengungkapkan, dirinya belum dapat membuka isi dalam adanya TPP Kabupaten Bogor.

"Waduh saya hanya anggota TPP. Kalau mau tau lebih dalam lagi silahkan tanya ke Pak Sekda, sebagai Ketua TPP," tandas pria yang akrab disapa Gus Udin,"elaknya.(*/T Abd)