DPR USUL PEMBENTUKAN KEMENTERIAN HAJI, INI RESPON PBNU

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa menanggapi usulan DPR RI terkait pembentukan kementerian haji terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menjalankan misi haji dengan baik.

"Tapi sesungguhnya di Indonesia urusan Haji sudah diurus dalam satu Dirjen khusus selama ini kami melihat sudah sangat luar biasa baik,"kata Zulfa saat ditemui dalam pelepasan tamu haji Raja Salman, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah luar biasa. Sehingga diperlukan pertimbangan yang matang terkait pembentukan kementerian haji tersendiri itu.
"Apakah perlu dibentuk Kementerian khusus karena beban kerjanya lebih besar ke depan nanti itu perlu dipertimbangkan matang-matang," katanya.

Meski begitu, dia menilai DPR mempunyai sudut pandang yang harus dipertimbangkan. Bisa saja hal itu agar dapat mempermudah kerja dari pemerintah.

"Kami akan melihat nanti seperti apa usulannya, apakah itu akan memberikan kemudahan atau akan menambah sisi lain kepada negara karena kita tahu Haji ini kalau di luar negeri itu memang ada Kementerian haji,"ucapnya.

"Tapi Kementerian haji di sana sesungguhnya digabung dengan Kementerian Agama kadang-kadang,"sambungnya.

Berbeda dengan Kerajaan Arab Saudi yang mempunyai Kementerian Haji tersendiri krena Arab Saudi harus melayani jutaan umat muslim dunia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah setiap tahun nya.

"Tapi khusus untuk Saudi memang selalu ada sampai Kementerian haji karena kita paham Saudi melayani seluruh dunia. Kalau dibentuk Kementerian haji itu sudah masuk akal,"kata dia.

"Menurut saya perlu dikaji dulu secara matang kalau sebagai wacana boleh-boleh saja," ungkapnya.(*/Ad)