BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak kunjung rampung dalam melakukan pendataan warga terdampak Virus Corona (Covid-19).
Lambannya pendataan yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) ini rupanya telah diprediksi oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Robinton Sitorus mengungkapkan, gejala itu sudah terlihat sejak pembahasan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.
Kata dia, saat itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi, terlihat tidak serius dalam mengikuti rapat pembahasan, di saat seluruh peserta rapat fokus dan konsentrasi agar anggaran dan penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Dari awal memang datanya tidak bisa disajikan. Saat itu, semua dengan baik ikut rapat, konsentrasi dengan pemikiran yang baik. Tapi ada satu orang yang mengacaukan dan menyepelekan rapat tersebut. yaitu Kepala Dinsos,” tegas Robinton, Kamis (16/4/2020).
Dia juga berharap, Bupati Ade Yasin menindak tegas Rustandi dan memastikan mengambil langkah yang tepat, agar setiap masyarakat Kabupaten Bogor terdampak Pandemi Covid-19 dapat terlayani dengan baik.
Informasi yang dihimpun, Pemkab Bogor telah mengantongi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 341.616 Kepala Keluarga (KK) atau yang telah tercatat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun, untun non-DTKS atau warga yang terdampak perekonomiannya secara langsung dari Pandemi Covid-19, belum dirampungkan. Baru bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bisa dipastikan sebanyak 29.018 KK.(*/T Abd)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro