Uncategorized

BEKASI – Tim Bulu Tangkis kabupaten Bogor sangat PERKASA dan menjadi juara umum di ajangPekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XIV Jawa Barat 2022.

Dari tujuh nomor yang diperttandingkan, atlet putra – putri Bulu Tangkis Kabupaten Bogor memenangkan enam diantaranya, yaitu dari nomor beregu putra, beregu putri, tunggal putra, tunggal putri,  ganda campuran serta ganda putri

Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Bogor Dedi Budi Sumardi mengungkapkan bahwa raihan enam raihan medali emas kali ini, melebihi apa yang sebelumnya ditargetkan olen Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) maupun Kontingen Kabupaten Bogor, yaitu hanya tiga medali emas.

Namun, tutur Dedi Budi Sumardi. Jikalau saja atlet yang masuk Pelatnas diperbolehkan orang tuanya masing-masing untuk bertanding di ajang Porprov ke XIV Jawa Barat 2022, maka Cabor Bulu Tangkis Kabupaten Bogor bisa menyapu bersih tujuh medali emas yang dipertandingkan.

“Sayangnya beberapa atlet yang masuk Pelatnas orang tuanya tidak menyetujui anaknya bertanding di ajang Porprov ke XIV Jawa Barat 2022.

Kalau diizinkan, Insya Allah kami bisa menyapu bersih medali emas yang dipertandingkan,” tutur Dedi Budi Sumardi kepada wartawan di Lapangan Badminton, GOR Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa, 15 November 2022

Pria yang juga Kabid Pembinaan Prestasi Koni Kabupaten Bogor ini menambahkan, pasca orang tua atletnya yang masuk Pelatnas tidak menyetujui anaknya berlaga di ajang Porprov ke XIV Jawa Barat 2022, ia, pengurus dan pelatih langsung menseleksi pemain yang ada di 40 klub binaan PBSI Kabupaten Bogor..

“PBSI Kabupaten Bogor berikut pelatih bergerak cepat, membangun tim yang solid untuk dipertandingkan di tujuh nomor.

Setelah terbentuk tim dari hasil pemantauan talenta, dalam kurun waktu sepuluh hari kami melaksankan pemusatan latihan. Alhamdulillah, total medali yang kami raih ialah enam medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu,” tambahnya.

Sementara itu, pelatih Bulutangkis Kabupaten Bogor Teguh Budiman menjelaskan kekalahan ganda putra Bulu Tangkis oleh ganda putra Bulu Tangkis Kabupaten Bandung, karena atletnya mengalami kelelahan usai memperoleh medali emas di nomor beregu putra.

“Kami hanya ‘kecolongan’ di nomor ganda putra, enam nomor lainnya Alhamdulillah kami bisa meraih medali emasnya. Strategi yang pelatih berikan, itu bersifat dinamis, tergantung kepada pola permainan lawan,” jelas Teguh Budiman.(Asep S)

CIBINONG – Kesebelasan Real Castrol dari Kampung Cigelap desa Cibeuteung Udik berhasil
menyabet gelar juara Trofeo Anniversay Zhombat FC 2022 setelah mengalahkan Remboy FC dari
kampung Cimeong, Desa Cibeuteung Muara lewat drama adu penalti dengan skor 4-3.

Muhammad Tatang, selaku Ketua Panitia Pelaksana perhelatan Trofeo Anniversary Zhombat berlangsung di
Lapangan Gelora Muda, Desa Putat Nutug, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Minggu, 4 September 2022.

Tatang menambahkan, sebanyak 12 tim ambil bagian dalam event yang disuport oleh Camry Jabar,
Camry Ciseeng serta Hj Elly Yasin selaku anggota DPR RI dari PPP Kabupaten Bogor.

“Real Castrol selaku juara pertama pada event tersebut mendapatkan hadiah berupa Trophy + Rp.
2.000.000,” ujar TatangTatang menambahkan, Remboy FC yang keluar sebagai Juara 2 mendapatkan
Trophy + Rp. 1.000.000

Ketua Camry Jabar, Kiki Erlangga mengatakan, pihaknya akan terus
menyambangi semua giat Liga Oplos dan Feo Feo yang ada di Kabupaten Bogor.

Menurutya,anjangsana yang dilakukan Camry Jabar ini sebagai bentuk merawat “duduluran” ( Persaudaraan)
semua komunitaa Liga Oplos dan Feo Feo.

Banyak hal positif dan aspirasi yang masuk dari anjangsana yang dilakukan Camry Jabar.

“Budaya silaturahmi dan persaudaraan itu tidak mahal.
Asal hati kita selalu terbuka untuk berbuatnya. Tidak ada yang lebih istimewa selain merawat
persaudaraan lintas wilayah desa dan kecamatan secara alamiah dan tanpa intrik apapun,” ujar
Kiki Erlangga. Minggu, 4 September 2022.

Makanya, kata Kiki, selama ini slogan Camry “Ngudag
Batur Jadi Dulur, Deukeut Dulur Tambah Akur, ” akan jadi slogan yang terus dipatenkan pada
setiap kegIatan anjangsana Camry Jabar. ( Asep S)

GROBOGAN — Bencana puting beliung melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sehingga, mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan beberapa rumah rusak ringan hingga sedang, Sabtu (27/11/2021).

Menurut Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan Masrikan di Grobogan, bencana alam tersebut terjadi antara pukul 12.00 – 12.45 WIB di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan.

Akibat peristiwa tersebut, lima pohon tumbang dan melintang di Jalan Purwodadi-Kudus yang menyebabkan arus lalu lintas macet.

Selain itu, bangunan tempat parkir kendaraan di SDN 2 Klambu juga roboh, beberapa rumah warga rusak ringan bagian atapnya karena genteng beterbangan dan jatuh, kemudian dua rumah rusak dan satu rumah di antaranya tertimpa pohon di bagian dapur.

Pohon tumbang yang melintang di jalan, katanya, berhasil dievakuasi pada pukul 13.45 WIB, sehingga arus lalu lintas kembali normal dan bisa dilalui kembali.

Demikian halnya, kata dia, pohon yang menimpa rumah sudah dievakuasi oleh tim dengan melakukan pemotongan dengan menggunakan gergaji mesin. Kasi Pelayanan PMI Kabupaten Grobogan Gesit Kristyawan menambahkan bencana alam yang terjadi di Desa Klambu diawali dengan turun hujan, kemudian disertai tiupan angin kencang.(*/D To)

YOGYAKARTA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut, angka positif Covid-19 di DIY terus turun. Penurunan ini terjadi sejak diterapkannya pembatasan kegiatan masyarakat.

Di DIY, pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) sudah diterapkan sejak 11-25 Januari 2021 dan diperpanjang pada 26 Januari sampai 8 Februari. Namun, kembali diperpanjang dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

“Sejak 11 Januari sampai 10 Februari pelaksanaan PPKM di DIY, angka pasien positif Covid-19 terus menurun dan angka kesembuhannya pun cukup tinggi,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (11/2).

Pada masa PTKM, rata-rata penambahan kasus positif per harinya lebih dari 200-400 kasus. Namun, pertama kalinya selama pembatasan kegiatan masyarakat tambahan kasus positif di bawah rata-rata yaitu hanya 145 kasus.

Walaupun kasus positif mulai turun, pihaknya tidak mengendorkan pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sudah berjalan sebelumnya. Diharapkan, penyebaran Covid-19 di DIY dapat semakin ditekan.

Terlebih, saat ini masih ada dua kabupaten yang masuk dalam kategori zona merah di DIY. Dua kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Sleman dan Bantul.

“Tiga lainnya (Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul) cenderung oranye. Semoga hari-hari yang akan datang semakin baik lagi,” jelasnya.

Dalam penanganan Covid-19, posko pengawasan mobilitas masyarakat juga sudah dibangun. Posko ini dibangun mulai dari tingkat terbawah seperti RT/RW hingga tingkat provinsi. “Mengenai posko penanganan Covid-19, di kami tidak ada masalah karena sejak awal pengadaan posko sudah ada,” kata Sultan.

Selain itu, kata Sultan, ketersedian tempat tidur (bed) isolasi di seluruh rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di DIY juga masih mencukupi. Dari 21 rumah rujukan, total bed yang terpakai baru mencapai 59,65 persen. “Bed yang terpakai sekitar 59,65 persen dari total bed yang disediakan 910 bed,” ujar Sultan.(*/D Tom)

CIBINONG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang Kabupaten Bogor menggelar kegiatan belajar mengajar, secara tatap muka.

Pasalnya, daerah dengan 40 kecamatan ini ditetapkan sebagai zona oranye penularan Covid-19.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan arahan dari Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hanya daerah dengan zona kuning dan hijau yang boleh menggelar pendidikan tatap muka.

“Bogor (kabupaten) masih zona oranyem jadi masih harus menerapkan pendidikan secara daring. Ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan,” kata Iwan Setiawan, usai mengikuti rapat koordinasi lewat video conference bersama Mendikbud Nadiem Makarin dan Mendagri Tito Karnavian, Rabu (2/9/2020).

Namun, dia mengakui tidak semua wilayah di Kabupaten Bogor memiliki akses internat maupun jaringan seluler, bahkan siswa memiliki gawai. Sehingga, di beberapa wilayah tetap akan ada tatap muka, satu kali dalam sepekan.

“Untuk beberapa wilayah, disiasatinya jadi guru membentuk kelompok belajar terdiri dari 8 orang misalnya. Lalu, mereka seminggu sekali, datang ke sekolah lalu guru memberi tuga untuk dikumpulkan minggu depannya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” kata Iwan.

Pembelajaran tatap muka terbatas itu, disebut metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) luar jaringan (luring). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengatakan jika, pihaknya tetap menyiapkan pendidikan tatap muka secara utuh.

“Kita tidak tahu kan barangkali besok Kabupaten Bogor menjadi zona kuning. Semua skenario kita siapkan. Baik untuk zona oranye maupun zona kuning. Yang disiapkan tentu protokol kesehatannya yang utama serta tenaga pengajarnya,”tukas kepala disdik Kabupaten Bogor Entis Sulisna.(*/Ind)

BOGOR – Rapat Kerja Nasional 1 (Rakernas) Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) yang digelar di Bogor, 24 hingga 25 Agustus 2020 menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya Pimpinan Pusat (PP) GPK segera melakukan digitalisasi organisasi.

“Sebagai upaya modernisasi organiasasi kita dituntut untuk segera melakukan digitalisasi organisasi, pembentukan website dan penguatan jejaring medsos.

Kita juga akan terus memaksimalkan Tim Ciber GPK dalam rangka penguatan posisi tawar organisasi di dunia medsos,” papar Pelaksana Tugas Ketua Umum GPK Andi Surya Wijaya, Selasa (25/8/2020).

Rakernas juga menyepakati untuk terus melakukan penataan struktur organisasi GPK dari tingkat pimpinan pusat hingga ranting GPK.

“Akhir dari penataan struktur organisasi ini akan bermuara pada pelaksanaan Muktamar II GPK yg akan dilaksanakan pada tahun 2021,” kata Andi.

GPK juga akan berperan aktif menyukseskan pelaksanaan Pikada serentak tahun 2020, memenangkan calon yang didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai induk organisasi dan selalu berkoordinasi dengan partai dalam mengambil keputusan politik Pilkada 2020.

“Yang paling penting berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebesaran PPP dalam Pemilu 2024,” katanya.(Baca juga: Dilahap Corona, Zona Hijau di Indonesia Hanya Tersisa 30)

Sebagai upaya itu semua, GPK juga berkomitmen menjadi laboratorium perkaderan bagi partai berlogo ka’bah itu. “Terakhir, kita harus memiliki komitmen tinggi untuk turut menjaga kesetiaan dan keutuhan Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”tukasnya.(*/Iw)

KARAWANG – Petani di Kabupaten Karawang mengeluhkan kesullitan mendapatkan pupuk urea bersubdisi. Keberadaan pupuk bersubsidi ini disebut sedang langka dalam beberapa pekan ke belakang.

Salah seorang petani di Kampung Tegal Tanjung, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Damo (50) mengakui saat ini petani di wilayahnya sulit mendapat pupuk bersubsisi. Padahal pada masa tanam seperti saat ini, fase pemupukan sudah harus dilakukan.

“Saat ini di wilayah yang sedang pemupukan, para petani kesulitan untuk dapat pupuk bersubsidi. Biasanya petani beli di kios penyalur resmi tapi di kios pada kosong belum ada pasokan dari distributornya,” kata Damo kepada wartawan, Selasa (25/8/2020).

Damo mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi sekitar sejak dua pekan lalu. Rekan-rekannya sesama petani juga mengeluhkan hal yang sama seperti yang berada di Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Cilamaya Kulon, dan Kecamatan Cilamaya Wetan.

Ia mengaku sudah menyampaikan keluhan pupuk bersubsidi yang sulit didapat ke Dinas Pertanian. Namun hingga saat ini pupuk bersubsidi masih sulit didapatkan oleh petani.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Hanafi Chaniago mengakui stok pupuk bersubsidi di Karawang sedang langka. Minimnya pupul bersubsidi dikarenakan pasokan dari pemerintah pusat yang berkurang yang disalurkan ke daerah.

“Ya (sedang langka) di seluruh Indonesia. Karena memang ada pengurangan kouta pupuk bersubsidi,” kata Hanafi dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, masalah pupuk bersubsidi memang kewenangan di tingkat pemerintah pusat. Pengurangan kuota pupuk bersubsidi ini dikarenakan keterbatasn anggaran yang disetujui oleh DPR RI kepada kementerian terkait. Disinggung dampak pengalihan anggaran dari Pandemi Covid-19, ia mengaku tidak mengetahui.

“Setahu saya karena keterbatasan anggaran yang disetujui DPR RI. Biasanya dalam perubahan anggaran ada penambahan tapi nggak tahu nih sekarang,” ujarnya.

Ia menyebutkan untuk kebutuhan pupuk bagi petani Karawang yakni pupuk urea sebanyak 56.845 ton, pupuk SP-36 25.064 ton, pupuk NPK 31.876 ton. Sementara kuota pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat yakni pupuk urea 38.890 ton, pupuk SP-36 6.623 ton, dan pupuk NPK 23.500 ton.(*/Eln)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) diperlukan terutama di tengah krisis yang melanda negeri. Menurutnya, KAMI bukan gerakan politik melainkan gerakan moral.

“Dari informasi yang saya baca, KAMI itu adalah gerakan moral bukan gerakan politik. Karena itu, kehadirannya menurut saya tentu sangat diperlukan terutama di tengah-tengah adanya berbagai macam krisis yang telah melanda negeri ini,” kata dia, Rabu (19/8).

Anwar mengatakan, yang dihadapi saat ini tidak hanya krisis dalam bidang kesehatan dan ekonomi, tetapi juga pada akhlak dan moral. Untuk itu, kalau bangsa ini mau maju, kehadiran KAMI seharusnya bukan sesuatu yang harus ditakuti.

“Tetapi harus kita sambut gembira karena secara konseptual apa yang disampaikan oleh KAMI ini jelas sangat sesuai dan sejalan dengan apa yang disampaikan dan dicita-citakan oleh Joko Widodo sewaktu Pilpres (2019) yang lalu di mana beliau menginginkan negeri ini maju di mana generasi dan anak-anak bangsanya memiliki karakter yang kuat,” kata dia.

Persoalan moralitas dalam gagasan Presiden Joko Widodo tentu sangat penting. Sebab tanpa itu, bangsa ini tentu akan sesuai dengan apa yang diinginkan bersama.

Karena itu juga, menurut Anwar, KAMI tidak seharusnya dimusuhi, tetapi justru harus dirangkul untuk bersama-sama terlibat memikirkan dan menyelesaikan persoalan bangsa.

“Dan menurut saya Pak Jokowi tentu akan bisa melakukan itu karena fakta menunjukkan bahwa dengan Prabowo saja yang perbedaan pandangannya sewaktu Pilpres cukup dan bahkan sangat tajam dan keras, ternyata beliau bisa mengajak Prabowo untuk bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan persoalan bangsa,” ucapnya.

Anwar berharap hal itu juga akan bisa terjadi terhadap KAMI. Presiden Jokowi diharapkan bisa mengajak KAMI berdialog dan berbuat untuk mencarikan solusi yang baik dan terbaik. Ini demi terciptanya kemaslahatan dan kebaikan bagi bangsa dan negara, untuk masa sekarang maupun masa mendatang.(*/Ad)

TASIKMALAYA – Sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya mulai mengalami kekeringan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, wilayah yang mulai mengalami kekeringan di antaranya Kecamatan Mangunreja, Sukaraja, Cineam, dan Karangjaya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Nuraedidin mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan distribusi air bersih dari beberapa wilayah. Namun, belum seluruh wilayah dapat dilayani untuk pendistribusian air bersih.

“Kita juga sudah bergerak. Namun, karena keterbatasan alat, kita tak bisa melayani semua. Namun kita usahakan untuk layani permintaan,” kata dia saat dihubungi, Jumat (7/8).

Nuraedidin mengatakan, BPBD Kabupaten Tasikmalaya saat ini hanya memiliki satu mobil tangki. Karena itu, pendistribusian air bersih tak bisa dilakukan dengan maksimal. Kendati demikian, BPBD telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminjam mobil tangki agar pendistribusian air bersih dapat lebih maksimal.

Ihwal solusi jangka panjang untuk mengatasi bencana kekeringan yang selalu terjadi setiap tahunnya, ia mengatakan, BPBD telah bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya, untuk membuat sumur bor di wilayah rawan kekeringan.

Namun, belum semua wilayah dapat dibuat sumur bor.

“Sebagian besar belum dibuat sumur bor. Karena itu, kita juga tetap melayani distribusi air meski dalam skala terbatas,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan keterangan kepolisian, wilayah Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya sudah sejak lama mengalami kekeringan. Kapolsek Cineam, Polresta Tasikmalaya, AKP Semiyono mengatakan, di wilayahnya kekeringan selalu terjadi sepanjang tahun. Wilayah yang terdampak kekeringan adalah Kampung Sukahurip di Desa Madiasaro dan Kampung Neglasari di Desa Cijulang.

“Di Cineam ini memang selalu kekeringan. Sudah dua tahun terakhir, ada titik yang kekurangan air bersih, jadi kami salurkan bantuan air. Jadi tidak ada hari tanpa mengirimkan air,” kata dia.

Dalam sehari, Polsek Cineam mendistribusikan sekira 2.000-3.000 liter air bersih. Kegiatan itu telah dilakukan rutin setiap hari sejak 2018. Hal itu dikarenakan di dua wilayah itu tidak terdapat sumber mata air atau umur.

Menurut dia, jika pihaknya tidak mendistribusikan air bersih, masyarakat harus membeli air bersih dengan harga Rp 3.000 per 30 liter air. “Bagi yang tidak mampu, mereka mencari ke lembah gunung berjalan kaki antara 1 kilometer untuk mengambil air,”ungkapnya.(*/Dang)

CIBINONG – Publik di Kabupaten Bogor sangat mengharapkan pembangunan yang bersinambungan dan merata disemua bidang namun ternyata dari DPRD Kabupaten Bogor sendiri mempertanyakan apa itu TPP.

Legislatif Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor mempertanyakan adanya Tim Percepatan Pembangunan yang dibentuk eksekutif.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menegaskan, keberadaan TPP pada lembaga eksekutif tersebut masih gelap.

Konsep adanya TPP tersebut belum jelas. Harusnya orang di dalamnya itu ahli dalam bidangnya, contoh sederhananya orang yang menangani kasus itu orang hukum, sesuai kebutuhan,” tegas Usep kepada Wartawan, kemarin.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, orang nomor satu di Kabupaten Bogor tidak jelas terhadap pembentukan tim yang diketuai oleh pucuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bupati membentuk tim itu sudah pasti ketuanya Sekretaris Daerah dengan anggotanya bisa dari unsur pemerintahan dan dari luar. Untuk anggota dari luar pemerintahan itu harus sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.

Ia menerangkan, banyak hal yang didapat pihaknya berdasarkan hasil pertemuan dengan Bappeda untuk keberadaan TPP tersebut.

“Harus jelas dulu tujuan dibentuk TPP itu. Kalau menurut saya hasil dari pertemuan dengan Bappeda itu tidak jelas siapa, fungsi dan sumber anggaran untuk TPP itu,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, M. Romli menjelaskan, bahwa pembentukan TPP oleh Bupati itu masih dibolehkan.

“Seperti DKI Jakarta itu ada elemen-elemen yang membantu untuk memberikan saran dan pendapat, tentu legal dan sah.

Tapi TPP itu diluar pemerintahan, artinya tim tersebut dilegalkan oleh Bupati bukan institusi pemerintahnya,” tukas Romli.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen DPC PPP Kabupaten Bogor ini menambahkan, anggaran untuk TPP tersebut tidak diperbolehkan dari pos anggaran dilaur Bupati Bogor.

“Anggaran itu harus dari yang dikelola Bupati, kan Bupati punya anggaran teknis.

Penyerapan pos anggaran teknis Bupati itu juga harus didasari adanya Perbup. Tapi kalau mau tau lebih teknis lagi tentang TPP itu tanyakan langsung ke bagian organisasi Pemkab Bogor,” katanya.

Terpisah, salah satu anggota TPP, Saepudin Muktar mengungkapkan, dirinya belum dapat membuka isi dalam adanya TPP Kabupaten Bogor.

“Waduh saya hanya anggota TPP. Kalau mau tau lebih dalam lagi silahkan tanya ke Pak Sekda, sebagai Ketua TPP,” tandas pria yang akrab disapa Gus Udin,”elaknya.(*/T Abd)