CIBINONG – Marketing Communication (MC) Manager Jala Lintas Media (JLM) Group, Victor H R Malawau menuturkan, JLM Group yang merupakan perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berdiri sejak tahun 2009 telah hadir di beberapa kota di Indonesia. Dan didukung, oleh lebih dari 500 orang karyawan yang berpengalaman di bidangnya.

Misalnya, jaringan fiber optic PT JLM sendiri hingga saat ini telah mencapai 2.500 Kilometer (KM) dengan proses perluasan jaringan yang terus berjalan hingga saat ini.

“Jala lintas media group sendiri memiliki tiga produk utama, yaitu Bnetfit, Netvolve, dan Mahavira System Integra (MSI). Dengan dipimpin CEO JLM Group yaitu Victor Irianto”, jelas MC Manager JLM Group Victor H R Malawau.

Salah seorang warga ketika mendonorkan darah yang diadakan oleh PT Jala Lintas Media Group, di Ruko Imperium Park, Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja, No. 89, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (11/7/2023).

Itu disampaikan Ito, panggilan akrab Marketing Communication Manager JLM Group, di sela-sela acaranya donor darah dan cek kesehatan gratis, di Komplek Ruko Imperium Park, Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (11/7/2023).

Ia melanjutkan, untuk produk Bnetfit merupakan layanan internet rumah berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau dari Jala Lintas Media Group.

Bnetfit sendiri, menghadirkan paket layanan internet tanpa kuota dengan layanan mulai dari Rp 199 ribu perbulan dan kapasitas bandwidth mulai dari 20 Megabit Per Second (Mbps) sampai dengan 100 Mbps.

Selain itu, ada produk Netvolve yang menawarkan solusi teknologi informasi dan komunikasi untuk segmen bisnis, UMKM dan kawasan Industri, termasuk layanan internet dan akses jaringan yang terpercaya, handal serta customer-oriented, menghadirkan nilai lebih dari susu solusi ICT satu pintu dan end-to-end.

“Adapun, produk ketiga kami yaitu Mahavira menghadirkan solusi dan services yang terkait dengan informasi teknologi komunikasi yang dibutuhkan dalam percepatan digitalisasi 4.0 di Indonesia. Salah satu fokus MSI adalah untuk menghadirkan solusi IT dan Network termasuk solusi smart home atau smart home solution”, terang Ito.

Ito menambahkan, tentang PT Jala Lintas Media Group berdiri sejak 2009 yang merupakan perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai segmen usaha dan industri.

“JLM Group sendiri, memiliki bisnis di berbagai lini usaha, produk dan layanan diantaranya, Netvolve, Bnetfit, dan Mahavira System Integra”, imbuh Ito.

Lebih jauh, Icto memaparkan, untuk cakupannya sendiri JLM Group memiliki delapan kantor cabang yang tersebar di Indonesia. Mulai dari, Jakarta, Medan, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, dan Bekasi.

Sementara, untuk coverage area ada sebanyak 12 areal (wilayah cakupan) di antaranya, Medan, Bali, Gorontalo Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Singapura.

“Untuk pelanggan kami saat ini, sudah ada sebanyak kurang lebih 50 ribu pengguna. Dan, untuk 60 persen pelanggan ada di wilayah Kabupaten Bogor dari total 50 ribu pelanggan kami di Indonesia”, ungkapnya.(*/Du)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti sebanyak 3.490 temuan dari hasil pemeriksaan yang memuat 5.266 permasalahan Tata Kelola Keuangan Negara senilai Rp 25,85 triliun. Adapun temuan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022.

Kepala BPK Isma Yatun mengatakan, temuan tersebut meliputi 1.295 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.766 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 14,65 triliun. “Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp 577,69 miliar,” tulis Isma dalam LHP LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 dikutip Rabu (21/6/2023).

Menurutnya dari 1.766 permasalahan ketidakpatuhan telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 536,81 miliar pada 157 objek permasalahan.

Selain itu, BPK juga menemukan sebanyak 2.205 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Alhasil, permasalahan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 11,20 triliun.

Dari sebanyak 2.205 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, terdapat 76 permasalahan ketidakhematan senilai Rp 277,11 miliar, dua permasalahan ketidakefisienan, dan sebanyak 2.127 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp 10,93 triliun.

“Permasalahan ketidakpatuhan juga telah menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp 11,53 triliun pada 94 objek pemeriksaan, juga kekurangan penerimaan sebesar Rp 2,58 triliun,” tulis BPK dalam Laporan IHPS II Tahun 2022.

Kemudian terdapat 488 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.(*/Tri)

JAKARTA – Pada Rabu (14/6/2023) pagi, terpantau harga beras medium di pedagang eceran kembali mengalami kenaikan. Harga rata rata beras nasional saat ini di angka Rp 11.980 per kilogram setelah selama sepekan kemarin berada di harga Rp 10.000 – Rp 11.000 per kilogram.

Kemarin di DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kenaikan harga beras dinilai wajar. Meski begitu, alasan Syahrul mengacu pada harga beras di negara lain tanpa melihat dampak kenaikan harga dan tingkat daya beli masyarakat.

“Jadi kalau harga naik, kalau saya ditanya sebagai Mentan ini harga yang wajar. Harga beras di Indonesia saat ini termurah di dunia,” kata Syahrul di Komisi IV DPR RI, Selasa (13/6/2023).

Syahrul menjelaskan harga beras yang wajar ini akan memberikan dampak pada kenaikan kesejahteraan petani. Namun, justru data menunjukan GKP di Tingkat Petani pada Rabu ini kembali turun ke harga Rp 5.310 per kilogram. Sedangkan di penggilingan sebesar Rp 5.630 per kilogram.

Beras Medium di tingkat penggilingan dibanderol Rp 10.470 per kilogram. Sedangkan di tingkat grosir mencapai Rp 11.480 per kilogram.

Kondisi stok beras saat ini disinyalir bukan jadi penyebab fluktuasi harga beras. Padahal, disatu sisi Indonesia masih bergantung pada impor beras dari Vietnam. Saat ini, Vietnam sendiri memangkas kuota ekspor beras mereka hingga 44 persen.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan rencana negara produsen beras Vietnam untuk memangkas ekspor tidak akan membahayakan ketersediaan beras di Indonesia karena kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berjalan.

“Insya Allah aman, karena kita kan membicarakan juga ini, tidak terus dengan kita menganggap enteng, tidak. Tapi kita juga antar negara-negara itu kita sudah ada,” kata Budi.

Sebagaimana dikutip dari laporan Reuters, Vietnam dikabarkan bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun. Vietnam merupakan negara terbesar ketiga untuk ekspor beras dunia.

Berdasarkan laporan yang mengutip dokumen Pemerintah Vietnam tersebut, pengurangan ekspor dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya, melindungi lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim, serta meningkatkan ekspor beras berkualitas.

Dengan kebijakan ini, ekspor beras Vietnam diperkirakan bakal turun menjadi 2,62 miliar dolar AS per tahun pada 2030, dari sebelumnya mencapai 3,45 miliar dolar AS pada 2022. Saat ini stok cadangan beras Pemerintah Indonesia di Gudang Bulog sebesar 605 ribu ton.(*/Tri)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemulihan ekonomi kita terjadi mulai 2022 dan diteruskan pada kuartal I 2023 dan menunjukkan pemerataan antardaerah,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Dia menjelaskan, daerah-daerah yang berada di luar Jawa juga menunjukkan pergerakan yang mengarah pada pemulihan. Misalnya, daerah-daerah di wilayah Sumatra yang secara kolektif mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen pada 2022 dan 4,8 persen pada kuartal I 2023.

Selain itu, Kalimantan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,9 persen pada 2022 dan 5,8 persen pada kuartal I 2023. Data-data tersebut mengindikasikan perbaikan ekonomi juga berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

Bendahara umum negara itu berpendapat capaian tersebut memberikan suatu optimisme bahwa pemulihan dan pertumbuhan Indonesia tidak hanya ditopang oleh daerah yang memang paling besar, yaitu Jawa dengan kontribusi sebesar 57,2 persen, tetapi juga oleh daerah-daerah lain. “Yang meski memiliki kontribusi lebih kecil tapi pertumbuhannya sudah menunjukkan suatu pemulihan,” ujar dia.

Adapun kontribusi ekonomi wilayah lain yang tercatat adalah Sumatra sebesar 21,8 persen, Kalimantan 9,0 persen, Sulawesi 6,9 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,7 persen serta Maluku dan Papua 2,5 persen.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan kebijakan fiskal telah turut mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya juga ditopang oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang diyakini mampu memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam pembangunan.

Melihat hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial ke depannya.(*/Ta)

Cap sebagai antitesis pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sekadar dinikmati. Bakal capres Anies Baswedan juga akan menjadikannya sebagai strategi. Indikasinya sangat jelas. Kini ia mulai ‘menyerang’ bakal capres Ganjar Pranowo yang jelas menjadi representasi penerus Jokowi. Ia juga mulai melempar opini meragukan hasil survei. Persis seperti pola yang digunakannya pada Pilkada DKI 2017.

Sejak Ganjar resmi dideklarasikan PDIP sebagai bakal capres, seingat saya, untuk pertama kalinya Anies secara terbuka menyinggung personal gubernur Jawa Tengah itu pada Minggu pekan lalu. Sebagai pintu masuk, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengeklaim telah berkeliling menemui warga pada Ramadhan kemarin. Ia menarasikan kegiatannya itu sebagai tirakat. Sebuah upaya menyerap aspirasi masyarakat.

“Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Saya bukan lari-lari untuk posting foto, iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka, saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya lebih baik.” Pernyataan ini jelas sekali ditujukan untuk Ganjar yang kerap membagikan aktivitas berolahraga pagi lari di berbagai daerah melalui akun media sosial.

Kita boleh saja meragukan klaim Anies yang seolah tak butuh kamera atau publikasi dan semacamnya dalam dialog dengan masyarakat itu. Tetapi substansinya, bukan di sana. Poin tersebut hanya rangkaian awal dari narasi panjangnya dalam upaya merebut suara. Menaikkan elektoral. Salah satunya dengan terus menyuarakan bahwa program yang ditawarkannya berangkat dari keinginan masyarakat di lapisan paling bawah.

Jangan pernah lupa, cara ini yang digunakan Anies di Pilkada DKI, berpasangan dengan Sandiaga Uno saat itu, dalam membuat deferensiasi dengan Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) sebagai kontestan lain penantang pejawat Ahok-Djarot. Suara masyarakat kelas bawah, khususnya yang tidak puas dengan Ahok-Djarot, dijadikan basis legitimasi programnya.

“Di Rembang saya ketemu dengan Ibu Fitri yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli, ini pemilik apotek yang di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke Grobogan, di situ saya bertemu dengan seorang petani,” ujar Anies Ahad pekan lalu. Ini persis seperti yang sering diucapkannya kala kampanye Pilkada DKI lalu. Silakan cek video ketika debat Pilkada DKI. Beberapa nama orang dari beragam profesi disebut berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Persis.

Kedua soal mulai mengumbar opini tentang ketidakpercayaan terhadap hasil survei. Anies dalam banyak lembaga survei yang merilis hasil survei mereka memang hampir selalu ada di posisi buncit dari tiga kandidat terkuat. Elektabilitas tertinggi kadang diraih Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Sedangkan Anies, tak beranjak dari tempat ketiga dengan tren stagnan.

Cara Anies mendobrak kemapanan hasil survei adalah dengan mempertanyakan seringnya survei dilakukan. Padahal, menurutnya, survei elektabilitas dengan ribuan responden yang tersebar di berbagai daerah tidak murah harganya. Mengapa sebuah lembaga mampu merilis hasil surveinya bahkan dalam dua kali sebulan. “Saya sampai kadang mikir, ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya. Karena kok tiap pekan ada,” kata Anies dalam Milad PKS, di Istora Senayan, Sabtu (20/5/2023).

Coba bandingkan dengan pernyataan Anies pada 20 Desember 2016. “Kita akan terus bekerja, tidak terlalu khawatir dengan pembentukan opini lewat survei-survei dan kita mengajak masyarakat untuk kritis, kenapa ya ada yang mengadakan survei begitu rutin? Survei itu nggak murah.” Pernyataan ini artinya dua bulan sebelum Pilkada DKI 2017 pada 15 Februari 2017. Saat itu Anies-Sandi dalam berbagai lembaga survei berada di posisi buncit pula, di bawah Ahok-Djarot dan Agus-Silvy. Mirip sekarang ini.

Tetapi, Pemilu 2024 masih akan berlangsung tahun depan tepatnya 14 Februari atau kurang lebih 8,5 bulan lagi. Secara terbuka, Anies optimistis akan mampu mengulang kemenangan Pilkada DKI. Sangat mungkin dengan menggunakan strategi yang sama.

Reklamasi dan IKN

Dalam titik itu, saya meyakini akan ada satu program yang menjadi tonggak penting ‘identitas’ Anies sebagai capres. Stigma sebagai antitesis yang kadung melekat itu pasti akan dieksploitasi Anies untuk mengerek elektoralnya. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita tengok kembali Pilkada DKI lalu.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa sikap menolak reklamasi menjadi daya tarik luar biasa bagi pasangan Anies-Sandi. Janji politik ini terus dilontarkan berulang dan selalu didengungkan sejak kampanye putaran pertama bergulir hingga debat kandidat terakhir. Bersamaan dengan itu, korupsi proyek reklamasi pun digarap KPK saat itu. Semua itu berkelindan dan menjadi titik balik dalam kaitan dengan elektabilitas pasangan ini.

Terbukti, berbagai hasil survei menunjukkan adanya delta atau perubahan tingkat keterpilihan yang cukup signifikan sejak sikap penolakan reklamasi diucapkan ke publik pada Desember 2016. Posisi yang semula berada di dasar dari tiga pasangan calon yang ada, Anies-Sandi perlahan tapi pasti terus menanjak dalam kurun tak lebih dari dua bulan. Anies pun lolos putaran kedua menyingkirkan Agus-Silvy.

Memang faktor lain pasti ada andil, seperti menolak penggusuran. Tetapi pengambilan sikap diametral dengan Ahok-Djarot terkait reklamasi menjadi pelontar yang cukup efektif menaikkan elektabilitas pasangan ini. Narasinya pun seirama dengan program lain yang ditawarkan, dan kemudian dikuatkan oleh masyarakat yang selama kepimpinan Ahok merasa dimarginalkan. Anies memanfaatkan semua itu.

Pertanyaannya, jika dalam Pilkada DKI ada penolakan reklamasi yang punya nilai jual mahal terhadap pemilih, apa yang bisa “menggantikannya” dalam Pilpres 2024?

Yang berpotensi paling punya magnet dalam menyedot perhatian publik sangat besar adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini program besar dan monumental dari Presiden Jokowi, baik dalam aspek skala pembangunan maupun pembiayaan.

Lantas, apakah Anies akan mengambil sikap menolak IKN pada saatnya nanti? Dalam beberapa wawancara sejauh ini, secara normatif ia menyatakan, presiden adalah jabatan pelaksana undang-undang (UU). Pembangunan IKN telah tertuang dalam UU. Artinya, menurut Anies, siapa pun presidennya wajib melaksanakan UU. Bukannya UU bisa diubah dengan kesepakatan antara presiden dan DPR? Pertanyaan ini yang belum ada jawaban tegas dari Anies.

Pertanyaan selanjutnya, apakah sikap menolak IKN tidak justru bumerang mengingat dalam beberapa survei tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi?

Jangan salah, ketika Pilkada DKI, survei SMRC menemukan tingkat kepuasan terhadap Ahok-Djarot juga mencapai 75 persen pada Oktober 2016. Kemudian pada April 2017 atau menjelang putaran kedua, survei LSI Denny JA merilis tingkat kepuasan Ahok-Djarot masih 73 persen. Faktanya, Ahok-Djarot kalah head to head dengan Anies-Sandi.

Jika Anies mengambil sikap menolak IKN, akan sangat menarik. Artinya, ia tak ragu melangkah menjadi penantang siapapun calon yang merepresentasikan pejawat. Barangkali Anies sedang mencari rasionalisasinya. Mencari pula basis data sebelum ditawarkan ke publik. Sebab, sikap menolak IKN sangat mungkin akan menjadi ‘gong’ kampanye Anies nanti setelah rangkaian penolakan kebijakan subsidi kendaraan listrik untuk individu, membandingkan pembangunan jalan zaman Jokowi vs SBY, dan lain selanjutnya.

Kita tentu tak boleh denial dengan setiap ide dan gagasan. Sah-sah saja apa pun dan bagaimanapun cara capres menarik simpati publik. Mereka hanya berharap dipilih dan terpilih. Jangan pernah lupa bagaimana Pilkada DKI dulu keras membelah kita. Semua itu harus jadi pelajaran agar yang buruk-buruk tak terulang.

Jangan lupa pula bagaimana Nasdem dan Media Grup milik Surya Paloh sebagai corong utama Ahok-Djarot dan tak jarang ‘menguliti’ Anies di luar batas. Kini mereka berkongsi, bukan? Karena ini semua tentang politik. Dan mereka semua, Anies, Ganjar, dan Prabowo adalah politisi. Tak lebih.*** JOKO SUDEWO

JAKARTA – Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat pada Selasa (16/5/2023) jumlah pembukaan rekening baru mencapai 6.737 rekening atau naik dua kali lipat dibanding hari sebelumnya sebanyak 3.670 rekening. Selain setoran tunai, pada hari yang sama, BSI juga membukukan setoran nasabah institusi dan mitra bayar hingga mencapai Rp33,11 miliar dari 1.494 transaksi.

Pencapaian ini pun tumbuh signifikan dibandingkan hari sebelumnya sebanyak Rp18,26 miliar dari 1.307 transaksi. Dari data singkat ini menggambarkan kenaikan dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap BSI cenderung baik seiring dengan sempat adanya gangguan pada Senin (8/5/2023) lalu. Kepercayaan nasabah juga tercermin pada kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) harian dan mencetak volume setoran senilai hampir Rp1 triliun pada operasional yang dilakukan pada hari yang sama.

Catatan rekapitulasi dari 1.132 kantor cabang BSI di Indonesia menunjukkan total nilai setoran tunai yang dilakukan oleh nasabah mencapai Rp981,59 miliar dengan transaksi tunai mencapai 40.142 transaksi. Nilai ini bertumbuh signifikan dari pencapaian pada Senin (15/5/2023), di mana total volume transaksi tercatat Rp637,69 miliar.

Untuk memberikan apresiasi pada nasabah setia tersebut, BSI memberikan promo kepada nasabah yang menggunakan fitur BI Fast. Promo spesial tersebut adalah biaya transfer dengan hanya Rp5 per transaksi mulai tanggal Jumat Jumat (19/5/2023) hingga Rabu (31/5/2023).

“Apresiasi ini ditujukan untuk seluruh nasabah BSI yang setia mendukung hingga saat ini transaksi telah berjalan normal di seluruh channel layanan,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dikutip Minggu (21/5/2023).

Promo BI Fast bisa diakses lewat BSI Mobile, Netbanking, CMS dan Teller di Kantor Cabang BSI Seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan promo spesial ini nasabah dapat langsung bertransaksi transfer BI fast dan tarifnya sudah otomatis berubah menjadi Rp5, dimana pada hari biasa biaya transfer BI Fast-nya sebesar Rp 2.500.

Bank Syariah Indonesia termasuk dalam batch pertama yang mendapat amanah dari Bank Indonesia sebagai bank peserta yang mendapatkan fitur BI Fast. Adanya peningkatan transaksi BI Fast melalui BSI tercemin dalam kenaikan per Maret 2023 secara year on year 1.372 persesn. Transaksi BI Fast didominasi di channel BSI Mobile sebesar Rp 36,9 Triliun dan mencapai 14,44 juta transaksi, disusul CMS, internet banking, dan layanan teller di kantor cabang.(*/In)

LAMPUNG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II menemukan terjadinya perilaku penjualan bersyarat (tying) yang dilakukan oleh distributor terhadap penjualan minyak goreng rakyat merek Minyakita di Provinsi Lampung.

Kepala KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, perilaku penjualan bersyarat tersebut diduga dilakukan oleh PT Indomarco Adi Prima (PT IAP) dan PT Agung Putra Niaga Mandiri (PT APNM).

Dua distributor tersebut mengharuskan Pasar Rakyat (toko/kios yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah) untuk membeli produk lainnya sebagai syarat untuk mendapatkan minyak goreng rakyat merek Minyakita.

PT IAP mensyaratkan Pasar Rakyat membeli produk lainnya yakni lada putih bubuk dan garam merek tertentu untuk mendapatkan suplai minyak goreng Minyakita.

Sementara, PT APNM mensyaratkan Pasar Rakyat membeli produk lainnya yakni bawang putih bubuk dan minyak goreng kemasan nonsubsidi sebagai syarat untuk mendapatkan Minyakita.

“Produk yang disyaratkan tersebut merupakan produk yang sulit untuk dipasarkan sehingga dikeluhkan karena rendahnya minat konsumen terhadap produk yang disyaratkan oleh distributor,” jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLLampung.

Meskipun distributor telah memasarkan minyak goreng rakyat merek Minyakita di bawah harga HET (harga eceran tertinggi), tetapi penjualan bersyarat tersebut mendorong pasar rakyat untuk menjual di atas HET. Ini merupakan upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan atas pembelian produk yang disyaratkan oleh distributor.

Wahyu melanjutkan, KPPU juga menemukan Pasar Rakyat yang menolak untuk disuplai Minyakita karena tidak ingin mengambil resiko atas tidak lakunya produk yang disyaratkan untuk mendapatkan minyak goreng murah tersebut.

“KPPU Kanwil II menilai praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terbatasnya kesediaan stok dan penjualan di atas HET terhadap minyak goreng rakyat merek Minyakita,” kata Wahyu.

Atas temuan tersebut, KPPU Kanwil II telah menyampaikan surat tertulis kepada PT IAP dan PT APNM untuk memberikan penjelasan atas perilaku penjualan bersyarat terhadap Minyakita di Provinsi Lampung.

Adapun Tying adalah upaya yang dilakukan pihak penjual yang mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama. Perilaku tying dilarang dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999 menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.

KPPU memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha untuk segera menghentikan praktik penjualan bersyarat terhadap produk minyak goreng rakyat merek Minyakita di Provinsi Lampung. KPPU akan mengambil langkah sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan amanat UU No.5 Tahun 1999.(*/Kri)

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

INDRAMAYU – Harga bawang merah di pasar tradisional di Kabupaten Indramayu, mengalami kenaikan. Kondisi itu dikeluhkan para konsumen maupun pedagang.

Berdasarkan pantauan Republika di Pasar Baru Indramayu, Minggu (5/2/2023), harga bawang merah kualitas biasa saat ini mencapai Rp 44 ribu per kilogram. Sedangkan bawang merah kualitas super, harganya Rp 48 ribu per kilogram.

Dalam kondisi normal, harga bawang merah hanya di kisaran Rp 25 ribu per kilogram. Mulai awal tahun baru yang bersamaan dengan meningkatnya curah hujan, harga bawang merah mengalami kenaikan bertahap menjadi Rp 30 ribu, Rp 32 ribu, Rp 35 ribu dan terus naik hingga kini menjadi Rp 44 ribu per kilogram.

Seorang pedagang sayuran di Pasar Baru Indramayu, Opik, mengatakan, kenaikan harga bawang merah itu sudah terjadi sejak di tingkat pemasok. Kondisi itupun selalu diprotes oleh para konsumennya.

“Mereka mengurangi pembelian bawang merah, jadi setengah dari biasanya,” kata Opik.

Opik mencontohkan, pelanggannya yang biasa membeli bawang merah satu kilogram, kini hanya membeli 0,5 kilogram.

Hal senada diungkapkan seorang pedagang sayuran di Pasar Induk Sayuran Patrol, Kabupaten Indramayu, Endang. Dia mengatakan, mahalnya harga bawang merah telah membuat omsetnya menurun karena konsumen banyak yang mengurangi jumlah pembelian.

“Pelanggan yang biasanya beli lima kilogram, sekarang jadi tiga kilogram,” tutur Endang.

Endang menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, kenaikan harga bawang merah itu dipicu tingginya curah hujan salaam Januari 2023. Hal itu akhirnya mempengaruhi hasil panen di tingkat petani.

Salah seorang pedagang masakan di Kecamatan Patrol, Erni, mengungkapkan, mahalnya harga bawang merah sangat memberatkannya. Pasalnya, semua masakan yang dijualnya menggunakan bawang merah sebagai bumbu utama.

“Kalau bawang merahnya dikurangi, nanti kurang sedap. Tapi kalau bawang merahnya tidak dikurangi sementara harga jual masakan tidak dinaikkan, ya jadinya rugi,” keluh Erni.

Erni berharap, harga bawang merah bisa segera turun. Apalagi, saat ini harga beras juga mahal sehingga sangat berdampak pada pemilik usaha kuliner seperti dirinya.(*/Iln)

Partai Demokrat menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan nama Ahmad Heryawan.

Kedua nama tersebut muncul saat tiga partai yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS tengah melakukan pembicaraan intensif menghadapi Pilpres 2024. Ketiga partai tersebut pun sudah membentuk tim kecil yang bertugas mambangun fondasi koalisi. Koalisi Perubahan, begitu nama koalisi yang diwacanakan ketiga parpol tersebut.

Soal nama AHY yang disodorkan Partai Demokrat, tentu wajar. AHY merupakan ketua umum Partai Demokrat. Namanya pun kerap masuk dalam survei capres-cawapres 2024.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuturkan, perlu adanya sosok yang mampu meningkatkan elektabilitas Anies di Pilpres 2024. “Cawapres harus melengkapi dan memperkuat. Jangan sampai downgrade Mas Anies,” ujar Herzaky dalam acara KedaiKopi bertajuk “Utak-atik Tiket Capres” di Hotel Amaris, Juanda, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2022).

Selain itu, calon wakil presiden perlu berkontribusi dalam pembentukan koalisi. Sehingga, AHY bisa menjadi salah satu calon yang dapat dipinang. Menurutnya, Anies-AHY sebagai sahabat sudah lama. Namun, lagi-lagi pihaknya akan diskusi bareng dengan koalisi. “Kalau ternyata semuanya kami lihat memang Anies-AHY yang terbaik, kami akan dorong itu,” ujarnya.

Sementara, PKS semakin mantap mengusulkan Ahmad Heryawan sebagai calon pendamping Anies. Kang Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, menjadi pilihan PKS untuk maju sebagai pimpinan nasional setelah popularitas Salim Segaf Al Jufri yang awalnya didorong maju menjadi pimpinan nasional, dirasa kurang nendang.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengungkapkan, partainya melakukan evaluasi pergerakan Salim Segaf selama setahun. “Musyawarah Majelis Syura Agustus lalu mengevaluasi pergerakan Dr Salim selama setahun, memang popularitas dan elektabilitas di survei kurang nendang. Itu juga hasil Majelis Syura yang merekomendasikan tokoh senior PKS, salah satunya Kang Aher, untuk menjadi pimpinan nasional,” kata Mabruri dikutip dari Sindo news, Kamis (27/10/2022).

Anies dan Aher pun bertemu di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (30/10/2022). Keduanya dipertemukan dalam acara Pelatihan Relawan Advokasi PPKS. Anies menjadi pembicara, Aher menjadi keynote speaker.

Dalam acara tersebut, Aher pun menyapa Anies. “Kita mendapat anugerah kedatangan tamu penting, Insyaallah akan menjadi orang penting di negeri ini, Bapak Anies Rasyid Baswedan Ph.D,” ujar Aher, disambut teriakan takbir dari peserta yang hadir.

Aher yang terbang dari Gorontalo untuk menghormati Anies juga mengatakan bahwa saat ini PKS tengah membangun chemistry atau keterikatan dengan Anies Baswedan. PKS merasakan sudah ada 99% chemistry yang terbangun dengan Anies.

“Nampaknya kita saat ini sedang mempertemukan chemistry, antara apa yang diinginkan PKS nampaknya 99% nyambung Insya Allah dengan Pak Anies Baswedan,” ujar Aher. Dziky Subhanie, Bachtiar Rodjab, Rico Afrido Simanjuntak, Kiswondari

Anies Baswedan membeberkan kriteria cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Menurut Anies, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi.

Pertama, memberikan kontribusi untuk meraih kemenangan. “Pasangan itu harus begitu,” ujar Anies seusai menjadi pembicara dalam diskusi yang berlangsung di salah satu gedung teater di Jakarta Selatan, Sabtu (29/10/2022).

Kedua, pasangan ini bisa membantu di dalam stabilitas koalisi partai pendukung. Ketiga, dapat membantu untuk membuat proses pemerintahan lebih efektif. “Jadi tiga itu, satu untuk kemenangan, dua untuk stabilitas politik, tiga untuk efektivitas pemerintahan. Kriterianya tiga itu,” kata Anies.

Ketika ditanya terkait dua sosok calon pendampingnya, yakni AHY dan Aher, Anies enggan menjawabnya.

Sementara, Jusuf Kalla (JK), yang dikenal dekat dengan Anies, membeberkan kriteria cawapres cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurut JK, bukan hanya popularitas yang perlu dipertimbangkan dalam mencari sosok yang pas sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan.

“Coba lihat semuanya. Saya dua kali wapres. Pak Boediono, Pak Kiai (Ma’ruf Amin) pernah kampanye enggak? Enggak pernah. Harus tadi, harus bekerja dengan baik, sehingga dilihat ini. Harus menilai bisa bekerja sama atau bisa membantu,” kata JK kepada wartawan, Sabtu (29/10/2022).

Menurut politikus yang dua kali menjadi wapres tersebut, cawapres yang baik tidak hanya harus dinilai dari elektabilitas di sejumlah survei. “Tentu kalau dalam pemilu ya. Tapi orang elektabilitas dilihat dari apa yang dikerjakannya sekarang. Itu harus tapi orang akan menilai dia sanggup bekerja tidak,” tuturnya.

JK pun mengatakan kriteria cawapres itu antara lain sosok pemimpin yang dapat memimpin bangsa menuju kemakmuran dan keadilan. Kedua, lanjut JK, cawapres harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan punya pengalaman yang baik. Ketiga, kata JK, memiliki rekam jejak yang baik.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan AHY di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (26/10/2022). Keduanya bertemu dua jam.

Soal koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS, Paloh mengatakan pihaknya masih menyamakan frekuensi satu sama lain. Tapi yang jelas, hubungan baik sudah terjalin dan memperkokoh semangat bersama.

“Koalisi memang sedang menyesuaikan frekuensi, ya kan? Apa yang sedang disesuaikan satu sama lain, tapi yang jelas bahwa hubungan baik yang selama ini sudah terjalin itu semakin memperkokoh semangat kita bersama ya,” paparnya. Irfan Maulana, Raka Dwi Novianto, Kiswondari

Munculnya nama AHY dan Aher sebagai cawapres Anies Baswedan dinilai wajar. Keduanya merupakan tokoh parpol yang kemungkinan akan ikuy mengusung Anies di Pilpres 2024. Siapa yang lebih moncer, AHY atau Aher?

Pengamat politik Jerry Massie mengatakan, Anies Baswedan bisa menggaet AHY jika ingin menambah perolehan suara dari generasi milenial dan generasi Z pada Pilpres 2024. “Jika Anies mau cawapres milenial, tokoh muda yang disukai generasi milenial dan generasi Z, maka AHY pilihan yang tepat selain Sandiaga Uno,” ujar Jerry kepada SINDOnews, Selasa (18/10/2022).

Jerry yang juga Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini menilai, keuntungan lain menggandeng AHY karena dia merupakan ketua umum Partai Demokrat. Diketahui, Demokrat merupakan partai yang meraih 54 kursi DPR pada Pemilu 2019. “Jadi sangat komplet jadi tandem Anies,” ujarnya.

Tentang anggapan AHY belum berpengalaman, Jerry kurang sependapat. “Saya kira dia sudah bisa, sudah beberapa tahun pegang partai. Dia sosok yang cerdas, bisa beradaptasi. Dia punya parpol, itu yang menjadi acuan,” ujarnya.

Jerry menambahkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan kesempatan kepada Anies memilih pendampingnya di Pilpres 2024. “Jadi Anies tinggal memilih siapa yang layak mendampinginya, tapi perlu bangun komitmen dan kesapakatan selain musyawarah mufakat,” pungkas Jerry.

Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyarankan Demokrat dan PKS tidak ngotot mengajukan cawapres pendamping Anies Baswedan.

Analisis Pengamat soal Peluang AHY dan Aher Dampingi Anies

“Kalau saling ngotot-ngototan Demokrat harus AHY, PKS harus Ahmad Heryawan, tunggulah kekalahannya. Karena AHY maupun Ahmad Heryawan tidak bisa menambah elektabilitas bagi Anies Baswedan,” kata Ujang kepada SINDOnews, Sabtu (29/10/2022).

Ujang mengatakan, rugi jika AHY atau Aher menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. “Bisa kalah, tapi kembali kepada koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS siapa yang akan diusung,” ujarnya.

Dia pun meminta semua pihak yang ingin mengusung Anies berjiwa besar. “Semuanya harus berjiwa besar, semuanya harus ada yang mengalah demi kemenangan koalisi tersebut,” pungkasnya.**Dzikry Subhanie