Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Pemerintah tahun depan hendak memastikan barang subsidi maupun bantuan pangan bisa lebih tepat sasaran. Mulai 1 Januari 2024, berbagai penyaluran barang subsidi maupun bantuan pemerintah akan melalui proses verifikasi KTP.

Pemerintah resmi akan memberlakukan pembelian LPG 3 kilogram, atau LPG subsidi harus menunjukan KTP. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan dengan menunjukan KTP, maka Pertamina bisa memvalidasi si pembeli.

“Paling tidak dengan adanya KTP itu kita bisa validasi KTP-nya dan bisa kita lihat memenuhi kriteria distribusi LPG subsidi atau tidak. Ini kan cara supaya bisa tepat sasaran,” kata Arifin di Kementerian ESDM, (22/12/2023).

PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran dan pencocokan data ke pangkalan LPG untuk bisa mengakses LPG bersubsidi.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan warga dianjurkan untuk membawa KTP dan KK ke pangkalan LPG Pertamina untuk melakukan pendataan. Hingga 31 Desember 2023, Pertamina masih akan melayani pencatatan data.

“Dengan masyarakat menunjukkan KTP-nya untuk diinput data saat membeli LPG 3 kilogram, akan dicocokkan dengan data yang ada. Jika ternyata belum ada, maka akan didaftarkan dengan melampirkan kartu KK,” kata Irto kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, sejak tahun 2022, Pertamina juga sudah memberlakukan QR Code untuk pembelian solar subsidi dan Pertalite bagi kendaraan roda empat. Tujuannya, untuk validasi data. QR Code tersebut akan menunjukan data yang terkoneksi dengan data Korlantas sehingga data pembeli bisa tertera, apakah berhak mendapatkan subsidi atau tidak.

Terbaru, mulai Januari 2024, bahkan pemerintah juga akan memberlakukan verifikasi data untuk penyaluran bantuan pangan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan pihaknya bersama Bulog bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam validasi data tersebut.

“Kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun depan lebih tepat sasaran, sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM, selain by name by address, ditambah lagi by picture dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), jadi tidak mungkin salah sasaran,” ungkap Arief,(29/12/2023).

Mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Dari data ini terdapat kenaikan jumlah penerima sekitar 8 persen dibandingkan KPM 2023.(*/Ta)

JAKARTA – Petani jagung manis di salah satu sentra produksi di Brebes, Jawa Tengah kini bisa tersenyum lega. Menjelang pergantian tahun 2023/2024, hasil panen jagung manis petani sangat melimpah.

Ketersediaan jagung manis ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan makanan favoritas menjelang pergantian tahun yang bisa meningkat hingga lebih 50 persen. Meroketnya permintaan jagung manis juga diiringi dengan peningkatan harga.

Jika hari-hari biasa harga jagung manis berkisar antara Rp 2.500-Rp 3.000 per biji, maka menjelang pergantian tahun harganya naik di kisaran Rp 5.000 per biji. “Kami siap memenuhi peningkatan permintaan jagung manis karena panen cukup melimpah dan kualitas jagungnya premium,” kata salah satu petani asal Brebes, M Said kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Salah satu kunci keberhasilan petani mengantisipasi peningkatan permintaan tersebut adalah penggunaan benih unggul berkualitas. Menurut Said, varietas premium terbaru yang ditanam dan terbukti menjawab keresahan petani tersebut adalah jagung manis NB Super F1. Pasalnya, varietas ini memiliki potensi hasil sangat tinggi hingga 22 ton per hektare.

Tidak hanya memberikan hasil panen yang tinggi, petani juga mendapat ‘bonus’ dengan hasil baby corn yang melimpah yaitu lebih dari dua ton per hektare atau tepatnya 2.200 kilogram (kg). Alhasil melalui penjualan baby corn saja, petani sudah dapat mengganti ongkos pembelian benih dan menanam.

Petani juga dapat memanen NB Super F1 di umur 67 hari setelah tanam (HST). Jauh lebih cepat dari rata-rata varietas lainnya yang dipanen di umur 73 HST. Selain itu kulit jagung alias klobot yang berwarna hijau dan rasa manis yang mampu bertahan hingga lebih dari tiga hari membuat jagung manis ini sangat disukai oleh pedagang.

Pasalnya, dengan keunggulan tersebut jagung ini akan lebih mudah dijual karena konsumen lebih menyukai jagung yang terlihat segar dan manis. “Jagung ini sangat sesuai dengan permintaan pasar,” ucap Said.

Managing Director Cap Panah Merah, Glenn Pardede yang memproduksi benih jagung unggul NB Super F1 menjelaskan, peluncuran varietas itu untuk menjawab keresahan petani. Pasalnya, selain memiliki potensi hasil tinggi dan genjah alias dapat cepat dipanen, NB Super F1 memiliki daya simpan yang panjang dan rasanya tetap manis sehingga sangat disukai pedagang dan konsumen.

Berdasarkan sejumlah penelitian, jagung manis memiliki banyak nutrisi yang berguna bagi kesehatan tubuh. “Ke depan potensi jagung manis akan cenderung naik karena semakin banyak masyarakat yang sadar terhadap kesehatan. Melalui penyediaan benih unggul berkualitas dan pembinaan kepada petani kami optimistis tingkat kesejahteraan petani akan semakin tinggi,” kata Glenn.(*/Nu)

JAKARTA – Pemungutan suara yang sudah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Taiwan menimbulkan polemik. Peristiwa tersebut dikhawatirkan memicu kegaduhan yang lebih besar di Tanah Air karena bisa menurunkan kredibilitas sekaligus kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dosen hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai manajemen kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kedodoran sehingga terjadi kelalaian yang membuat PPLN di Taiwan melaksanakan pencoblosan. Menurut dia, pengiriman logistik pemilu lebih awal harus jadi evaluasi serius karena berkaitan dengan pengelolaan surat suara yang apabila tidak dilakukan secara benar akan sangat rentan dimanfaatkan untuk kecurangan pemilu.

“Hal tersebut juga bisa menimbulkan kegaduhan serta menimbulkan keraguan atas kecakapan petugas dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. KPU harus memiliki tim kerja yang solid yang secara intensif memonitor perkembangan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Mestinya hal itu tidak perlu terjadi apabila sistem teknologi informasi yang memonitor distribusi logistik atau SILOG benar-benar digunakan secara tertib,” kata Titi, (27/12/2023).

Diketahui, pelaksanaan pencoblosan baik di dalam maupun luar negeri harus merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Jadwal Pengiriman surat suara baru bisa dimulai pada 2-11 Januari 2024. Sementara batas pengiriman kembali surat suara dari pemilih ke PPLN paling lambat 15 Februari 2024.

Titi menjelaskan, kelalaian PPLN Taiwan yang mengirimkan surat suara pos di luar jadwal yang sudah ditentukan merupakan tindakan yang sangat fatal karena merupakan indikasi mismanajemen yang mencerminkan ketidakprofesionalan. “Hal itu juga menunjukkan ada masalah dalam pengawasan oleh jajaran pengawas pemilu yang membuat prosedur distribusi logistik berjalan tidak sesuai aturan,” ucap Titi.

Titi menyarankan supaya KPU segera berbenah dan mengevaluasi koordinasi kerja di internal mereka. Demikian pula dengan Bawaslu. Bawaslu, kata dia, harus mengecek pada jajarannya di luar negeri apakah benar sudah bekerja melakukan pengawasan atau mereka memang tidak dilibatkan dan ada keterbatasan akses dalam proses distribusi logistik oleh jajaran KPU.

“Pemilu di luar negeri dilakukan lebih awal. Kalau ada masalah profesionalitas pengelolaan, maka itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik di dalam negeri terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Dampaknya bisa melebar ke mana-mana, bahkan mungkin dikaitkan dengan spekulasi atau disinformasi kecurangan,” kata Titi.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Bahkan, kasus kelalaian PPLN Taiwan ini sudah beberapa hari terkuak, tapi belum terdengar ada respons atau reaksi dari Bawaslu.

“Ini Bawaslunya ke mana? Kan sudah membentuk pengawas pemilu luar negeri. Harusnya setelah kejadian begini Bawaslu cepat bereaksi. Ini malah kita belum dengar apa komentarnya,” kata Ray.

Ray mendesak Bawaslu segera bertindak karena ia melihat KPU terkesan menganggap kelalaian PPLN Taiwan ini sebagai persoalan enteng. Menurut Ray, keteledoran PPLN Taiwan tak dapat dianggap enteng. Ia menduga bisa saja ini bukan kelalaian biasa karena harusnya bila ingin menggelar pemungutan suara di luar jadwal yang ditetapkan KPU, PPLN Taiwan harus berkoordinasi dulu dengan KPU RI.

Bila tidak berkoordinasi lebih dulu, artinya, kata Ray, anggota PPLN Taiwan tidak profesional dan harus diberikan sanksi tegas. Serta dilarang untuk masuk ke dalam bagian penyelenggara pemilu berikutnya. “Ini ada apa dengan KPU? Ada penyelenggara yang tak profesional, tapi dianggap kelalaian biasa,” ucap Ray.

Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil menilai bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan KPU terhadap PPLN tidak efektif karena masih ada kelalaian yang dilakukan seperti yang terjadi di PPLN Taiwan. Fadli merasa bimtek yang diberikan KPU tidak berdampak apa-apa karena baru pada tahapan distribusi logistik, PPLN sudah melakukan kesalahan.

“Ini mengherankan juga sebab yang kami tahu KPU itu bolak-balik keluar negeri komisionernya dalam rombongan besar itu melakukan bimtek terhadap PPLN. Kalau kualitas dan timeline kerja PPLN yang seperti itu, mengherankan juga. Artinya tidak berdampak bimtek yang diberikan KPU,” kata Fadli kepada Republika.

KPU itu bolak-balik keluar negeri komisionernya dalam rombongan besar itu melakukan bimtek terhadap PPLN
FADLI RAMADHANIL, Manajer Program Perludem
Fadli mengatakan, kesalahan yang dilakukan PPLN Taiwan sangat mengagetkan karena ini kecolongan besar bagi KPU. Dan ini, kata dia, sangat mengkhawatirkan karena baru pada tahapan distribusi logistik, kontrol, dan pengawasan KPU sangat longgar.

Setelah hal ini terjadi, Fadli meminta KPU secara transparan dalam proses pengembalian sekitar 6.000 surat suara yang sudah lebih dulu dikirimkan ke pemilih tersebut. Karena dikirim tidak sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku, KPU kemudian menganggap sekitar 6.000 surat suara tersebut rusak.

“Proses pengembalian administrasi yang menyatakan itu surat suara rusak juga harus dilakukan secara transparan. Bila tidak publik akan tidak percaya terhadap pengelolaan dan manajemen logistik,” ujar Fadli.

Migrant CARE, sebuah organisasi pemerhati pekerja migran Indonesia sekaligus lembaga pemantau pemilu di luar negeri menilai KPU RI sembrono menggelar Pemilu 2024 di mancanegara. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menjelaskan, peristiwa itu diketahui setelah viral sebuah video yang memperlihatkan pemilih di Taiwan menerima amplop berisi surat suara Pemilu 2024.

Migrant CARE sendiri juga mendapatkan informasi dan gambar mengenai peredaran amplop berkop PPLN Taiwan dari beberapa pekerja migran Indonesia di Taiwan. Wahyu mengatakan, KPU RI memang sudah menjelaskan perkara tersebut dalam konferensi pers di Jakarta kemarin, Selasa (26/12/2023). KPU menjelaskan bahwa amplop yang berisi surat suara itu adalah metode pemungutan suara via pos, salah satu metode pemungutan suara yang berlaku di luar negeri.

Menurut KPU RI, seharusnya amplop berisi surat suara untuk dicoblos baru boleh didistribusikan mulai tanggal 2 Januari 2024. Karena itu, KPU menyatakan bahwa peredaran surat suara lebih cepat dari jadwal itu adalah bentuk kelalaian PPLN Taiwan. Sebagai solusinya, KPU menyatakan 31.276 surat suara yang telanjur tersebar adalah surat suara rusak, sehingga tidak dihitung saat penghitungan suara.

Menurut Migrant CARE, kata Wahyu, penjelasan KPU RI mengenai peredaran amplop berisi surat suara Pemilu 2024 di Taiwan masih sangat normatif dan prosedural. Seharusnya, lanjut dia, KPU RI memberikan perhatian lebih serius karena persoalan ini telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan calon pemilih di Taiwan dan juga di negara-negara lainnya.

“Situasi dan kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu RI di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan, sembrono dan tidak profesional,” ujar Wahyu.

PPLN di Taiwan diketahui telah lebih dulu menggelar pemungutan suara. KPU memastikan, pembagian surat suara Pemilu 2024 kepada pemilih di Taiwan itu melanggar aturan. Semua surat suara yang telah tercoblos di Taipei pun akan dianggap sebagai surat suara rusak.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui hal ini adalah sebuah kelalaian karena ada PPLN yang menggelar pemilu tidak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pencoblosan di Taipei diketahui karena adanya unggahan video yang memperlihatkan surat suara pemilihan capres untuk Pemilu 2024.

“Jadi, kalau boleh dikatakan, terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei, itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan dalam PKPU. Kami pastikan suara yang sudah tercoblos tidak dihitung dan akan dikategorikan sebagai surat suara rusak,” kata Hasyim di kantor KPU, Selasa (26/12/2023).(Republika)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah tudingan yang menyebut adanya tanaman jagung pada lahan food estate yang menggunakan dengan media tanam pot atau polybag. “Ada informasi katanya jagung ditanam di pot. Saya minta coba tunjukkan potnya, katanya ada yang pakai pot di sebelah mana itu,” ujar Mentan Amran saat menghadiri pembinaan penyuluh di Lampung, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta,(21/12/2023).

Menurut Mentan, penggunaan pot hanya dilakukan pada benih percobaan agar mengetahui kondisi iklim dan seberapa besar pertumbuhan jagung yang akan ditanam. Itu pun hanya beberapa pot saja karena benih yang lain tetap menggunakan media tanah secara langsung.

“Itu untuk percobaan saja agar kita mengetahui kondisi iklim dan benih yang akan ditanam. Dan itu yang diambil gambarnya. Tolong diubah mindset-nya, ubah karakternya agar negara yang saya cintai ini bisa menjadi super power. Jangan diisi dengan orang-orang pecundang yang suka fitnah,” ucapnya.

Mentan mengatakan, transformasi teknologi pertanian sudah demikian maju, sehingga cara berpikir pertanian tradisional harus dirubah apalagi teknologi ini diterapkan pada lahan marginal.

Adapun Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terus fokus mengembangkan jagung pada lahan Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saat ini, jagung yang telah ditanam di lahan food estate tersebut sudah tumbuh setinggi orang dewasa.

“Jagungnya tumbuh subur dan pola tanamnya langsung di tanah. Tidak benar kalau ada yang mengatakan penanaman di polybag. Mari hindari berpolemik,” ucap Amran.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa lahan di Gunung Mas subur sehingga diperkirakan jagung dapat dipanen pada Januari 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (BSIP Kementan), Fadjry Djufry mengungkapkan pertanaman jagung di lahan Food Estate Gunung Mas dilakukan sejak 25 Oktober 2023. Penanaman jagung di lahan seluas 4 ha tersebut ditanam langsung di tanah bukan dalam polybag.

“Tidak benar bahwa jagung ditanam di polybag. Pertanaman di polybag itu hanya sewaktu percobaan dan awal penanaman untuk mengetahui kesesuaian varietas jagung yang sesuai atau cocok di kondisi lahan dan iklim daerah tersebut. Itu jumlahnya beberapa lajur saja dan diawal pertanaman, jelas Fadjry.

Food estate Gunung Mas disebutnya merupakan kegiatan ekstensifikasi atau perluasan lahan baru yang pengelolaannya harus dengan teknologi pertanian modern khususnya mekanisasi seperti di negara Taiwan, Jepang dan seterusnya.

“Luas lahan food estate Gunung Mas ini kan 600 hektar, artinya luasnya terlalu kecil untuk kita ributkan dan polemikan kalau kita bandingkan luas lahan baku kita secara nasional 7,4 juta hektar. Itu hanya 0,008 persen. Kami optimis, enam bulan ke depan tiga bulan sampai enam bulan masalah ini selesai,”jelasnya.(*/Fa)

BANTUL – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan senam bersama bertajuk Senam Sunset With Moms di Pantai Laguna Depok Parangtritis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyosialisasikan tak takut menabung di bank bagi kalangan ibu-ibu atau emak-emak.

Humas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Haydin Haritzon di sela kegiatan Senam Sunset With Moms di Bantul Sabtu sore mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menyemarakkan Hari Ibu Nasional dan menyosialisasikan program-program dari LPS. “Jadi kegiatan ini kami kemas menjadi kegiatan olahraga bersama, dengan target audiens sedikit berbeda, yaitu kalangan ibu atau emak-emak,” katanya.

Menurut dia, pentingnya menyosialisasikan menabung di bank bagi ibu-ibu itu karena di dalam rumah tangga emak-emak berperan penting dalam mengambil keputusan finansial di rumah. Karena itu, harapannya kalangan ibu-ibu sewaktu waktu bila berinteraksi dengan bank tidak merasa takut bank akan bangkrut atau tutup karena bank telah dijamin LPS.

Menurut Haydin, penting untuk melakukan sosialisasi serta mengedukasi ibu-ibu pentingnya menabung uang di bank. “Tujuannya meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa menabung di bank itu aman, karena ada yang jamin. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bank bangkrut atau tutup karena ada yang menjamin yaitu LPS,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bantul Emi Masruroh mengatakan bahwa ibu rumah tangga wajib memiliki kompetensi mengatur keuangan rumah tangga. Dia mengatakan, kehadiran LPS sebagai lembaga penjamin simpanan memberikan sosialisasi kepada para ibu bagaimana mengelola keuangan dan memilih lembaga jasa mana yang memang itu aman untuk baik meminjam maupun menyimpan.

“Kita ini jangan sampai tertipu oleh lembaga jasa yang tidak jelas, rayuan-rayuan yang menarik tapi ternyata tidak menarik. Dari sini kita juga akan mendapatkan informasi bahwa kita sebagai ibu dapat menjaga stabilitas keluarga dari sisi keuangan,” ungkapnya.(Antara)

Desember adalah bulan refleksi karena tinggal selangkah lagi untuk pergantian tahun. Tahun 2023-2024 ini merupakan tahun politik bagi Indonesia. Momentum pergantian kepemimpinan sangat penting karena politik merupakan institusi sosial yang sangat determinan untuk masa depan Indonesia.

Sayangnya, pemilu 2024 diwarnai dengan kekhawatiran ancaman semakin menguatnya politik transaksional, menghargai momen pergantian politik dengan sejauh mana bisa mengambil manfaat secara ekonomis dan politis dalam pemilu 2024.

Dengan kata lain, ada ancaman menjual Indonesia dengan harga murah (Indonesia for sale), penggadaian marwah Indonesia demi uang dan kekuasaan semata.

Menjadikan politik dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan menjual marwah bangsa merupakan hal yang sangat naif. Hal tersebut ditandai dengan toleransi yang berlebihan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Kita perlu kembali mengingat bahwa di atas politik ada kemanusiaan, visi kehidupan kebangsaan.

Kemenangan dalam kontestasi politik sangat diharapkankan oleh semua pihak karena artinya bisa berkuasa, memimpin dan memiliki kewenangan (authority) untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas.

Di atas politik seharusnya ada hukum, etika, hati nurani, akal sehat. Aspek-aspek norma kehidupan berbangsa ini sangat abstrak dan seringkali gagal dipahami oleh kalangan yang terlalu ambisi untuk berkuasa atau yang terlalu ambisi untuk mempertahankan kekuasaan. Tentu bukan kehususan bagi kelompok muda atau kelompok tua.

Kalau bukan karena sosialisasi yang intensif untuk toleransi terhadap pengabaian hati nurani dan akal sehat oleh generasi tua, seharusnya kelompok muda juga tidak akan secara masif terbiasa dengan mentoleransi praktik-praktik politik dan norma sosial yang mengabaikan etika, hati nurani dan akal sehat.

Pemuda Sebagai Agen Perubahan vs Korban

Jika di masa-masa sebelumnya pemuda identik dengan posisinya sebaga agen of social change, maka ada hal yang tidak biasa terjadi saat ini. Ancaman pemuda menjadi objek generasi tua yang pragmatis dalam politik. Pemuda yang dalam sejarah selalu menjadi harapan bangsa vs pemuda yang sudah berperilaku seperti sebagian generasi tua yang tidak bijaksana.

Tentu harus disadari dalam setiap generasi, selalu ada yang berkomitmen terhadap idealisme dalam kehidupan sosial, dalam berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, sebagian lainnya lebih pragmatis membenarkan segala cara yang penting bisa berkuasa. Ada tokoh-tokoh yang sangat dihormati karena sikap kenegarawanan, tidak aji mumpung tetap mempertahankan etika politik. Sebalik ada juga tokok-tokoh yang menjadi besar karena kemampuan dalam merekayasa politik dan kekuasaan.

Menyedihkan sekali ketika di masa-masa yang menentukan ini, Indonesia harus menghadapi pragmatisme yang sangat kuat. Demokrasi dengan nilai-niali sangat normatif itu urusan generasi tua, kalau menunggu generasi tua puas dalam berkuasa akan sampai kapan? Begitu kira-kira sebagian anak muda bersuara.

Generasi tua tidak melibatkan generasi muda, mereka juga asyik sendiri dengan pikiran-pikirannya. Ungkapan-ungkapan tersebut sebenarnya adalah bagian dari ketidakberdayaan sebagian generasi muda. Perilaku politik yang tidak bisa diteladani dari generasi tua tersosialisasi dengan sangat mudah kepada generasi muda.

Pemuda-pemuda yang mencari jalan pintas untuk segera menjadi pemimpin di negeri ini adalah pemuda menjadi korban dari dinamika yang ada. Mereka korban dari rekayasa dan kebiasaan yang manipulatif yang semakin menjadi norma dalam kehidupan sosial. Politik uang bagian dari praktik yang semula sangat tabu, tetapi saat ini semakin banyak ditemui ungkapan-ungkapan yang menunjukan bahwa praktik tersebut sudah sangat biasa.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam setiap momentum politik, financial capital selalu diasumsikan sebagai instrumen yang paling utama, disusul oleh faktor-faktor lain seperti popularitas, track record dan kinerja, kapasitas. Kita selalu berhadapan dengan ancaman bahwa meritokarsi, profesionalisme, kinerja dan kapasitas hanya bisa diperhitungkan ketika ada faktor finansial dan faktor lain yang mendukung.

Kembali ke Fitrah Akal Sehat dan Hati Nurani

Harapan agar hati nurani dan akal sehat bisa mengalahkan toleransi terhadap pragmatisme dalam kehidupan sosial tentu selalu harus tetap disuarakan. Indonesia is not for sale, bukan sekedar toleransi terhadap pragmatisme tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seperti agama, tetapi juga kerugian di masa depan yang yang tidak bisa dipulihkan. Pendidikan seharusnya bisa institusi yang paling diharapkan bisa mengembalikan kesucian hati nurani dan kekuatan akal sehat.

Demikian juga sebagai masyarakat Muslim mayoritas, spiritualitas juga seharusnya tidak dikalahkan oleh ambisi dan nafsu. Selain itu ada institusi hukum yang bisa menjadi benteng terahir untuk pertahanan akal sehat dan hati nurani.

Dalam praktiknya ada potensi pendidikan, agama, hukum tidak bisa menjadi panacea. Manipulasi terhadap instutusi-institusi tersebut juga bukan hal yang baru. Ada fenomena komodifikasi agama dan juga pendidikan. Fungsi manifest agama dan pendidikan adalah terkait dengan moralitas, tetapi fungsi laten dari keduanya adalah potensi untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Harapan tentang fungsi manifest agama dan pendidikan sangat realistis karena fitrah manusia memiliki hati nurani dan akal sehat. Demikian juga terhadap institusi hukum, meskipun tidak sedikit hukum disalah gunakan tetapi penyalahgunaan hukum juga akan mendapatkan ganjarannya. Kita berharap rumitnya masalah dalam institusi agama, pendidikan, supremasi hukum tidak menghalangi untuk kembali kepada fungsinya masing-masing.*** Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah M.Si, M.A

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran dan pencocokan data ke pangkalan LPG untuk bisa mengakses LPG bersubsidi. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan warga dianjurkan untuk membawa KTP dan KK ke pangkalan LPG Pertamina untuk melakukan pendataan. Hingga 31 Desember 2023, Pertamina masih akan melayani pencatatan data.

“Dengan masyarakat menunjukkan KTP-nya untuk diinput data saat membeli LPG 3 kilogram, akan dicocokkan dengan data yang ada. Jika ternyata belum ada, maka akan didaftarkan dengan melampirkan kartu KK,” kata Irto , Kamis (21/12/2023).

Irto menjelaskan, warga bisa datang ke pangkalan/outlet resmi Pertamina di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan dirinya. Caranya disebut mudah yakni hanya membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk didaftarkan melalui alat merchant apps yang dimiliki pangkalan/outlet.

“Jadi caranya sangat mudah, pangkalan yang akan mendaftarkan,” kata Irto menegaskan.

Verifikasi data yang didaftarkan dilakukan oleh Kementerian berwenang. Misalnya, untuk rumah tangga oleh Kemenko PMK dan untuk usaha mikro oleh Kemenkop UKM. Untuk memudahkan masyarakat, di tahun 2024 yang utama adalah setiap transaksi wajib menunjukkan KTP sehingga pencatatan terlaksana dengan baik.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan masyarakat juga tidak perlu khawatir terhadap keamanan data pribadi konsumen. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah dan Badan Usaha Penerima Penugasan (PT Pertamina) menjamin bahwa data konsumen LPG Tabung 3 kilogram yang sudah terdaftar dan terdata di merchant app Pertamina akan terlindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dari data yang tercatat hingga November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna LPG Tabung 3 Kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/pangkalan resmi. Untuk memaksimalkan proses pendataan LPG Tabung 3 Kg tersebut, pemerintah mendorong agar para pengguna LPG Tabung 3 Kg yang belum terdata untuk segera mendaftar.

Pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg sebagai langkah awal proses transformasi ini dilaksanakan sejak 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2023. Dijelaskan Tutuka, pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun 2023 yang menyatakan komitmen pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima atau by name by address dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap.

Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg perlu dilakukan secara tepat sasaran mengingat LPG Tabung 3 Kg ini juga merupakan barang penting sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Selain itu, LPG Tabung 3 Kg juga memiliki sasaran pengguna yakni rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.

Sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut Pemerintah dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

“Pemerintah telah menerbitkan petunjuk teknis dan aturan pelaksana sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg agar tepat sasaran” jelasnya.(*/Ya)

AMBON – Sales area manejer retail PT. Pertamina Patra Niaga Ambon Angga Yudiwinata Putra mengatakan, stok Bahan Bakar Minyak dan elpiji (LPG) tetap terjamin menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan khususnya jelang Natal dan Tahun Baru.

“Stok BBM dan elpiji untuk Maluku kondusif untuk kebutuhan rumah tangga seperti kerosin 37,4 hari atau 4.862 kilo liter, kemudian Elpiji ketahanan stok selama 170 hari atau sekitar 850 matric ton,” kata Angga di Ambon,Minggu (10/12/2023).

Kemudian untuk sektor transportasi darat, Pertamina punya ketahanan stok sebanyak 48,2 hari yaitu sekitar 6.555 liter, pertamax 198 hari atau 11.484 Kl, solar 12,3 hari 14.870 Kl.

“Untuk divisi aviasi, kita punya ketahanan stok avtur sekitar 124 hari atau 7.068 ton,” ucapnya.

Menurut dia, ketersediaan BBM dan elpiji jelang akhir tahun ini juga telah disampaikan Pertamina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku.

Stok BBM ini sifatnya simultan dan setiap hari ada pengiriman BBM dan gas karena di Maluku ini untuk wilayah Indonesia timur kecenderungannya relatif aman.

Karena Maluku harus diamankan, dan kalau tidak demikian maka stok di Papua dan Maluku Utara akan terganggu, mengingat sepertiga wilayah Indonesia timur bergantung pada terminal BBM Wayame Ambon yang menyalurkan sekitar 21 terminal BBM di Papua dan Maluku Utara.

Pertamina juga menyiapkan layanan tambahan seperti SPBU siaga yang didirikan pada lima lokasi strategis untuk kegiatan mudik atau bepergian oleh warga.

SPBU tersebut tersebar di Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon, Masohi (Maluku Tengah), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Saumlaki (Kabupaten Kepulauan Tanimbar), serta satu SPBU siaga di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kemudian untuk agen Elpiji juga dibentuk satgas khususnya untuk seluruh penyalur elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg.

Klinik mudik juga telah disipakan Pertamina untuk posko kesehatan bagi warga yang melakukan perjalanan sebelum dan sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kami sudah berkoordinasi baik internal dengan institusi Pertamina di regional Papua dan Maluku lalu membentuk tim satgas yang bertugas dua minggu sebelum Natal 2023 hingga dua minggu sesudah perayaan tahun baru 2024,” ujarnya.

Selain itu, Pertamina juga melakukan pelayanan pengiriman baik untuk Elpiji maupun BBM serta menyiagakan pusat kontak untuk monitoring stok dan aktivitas di SPBU.

“Kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi baik eksternal maupun internal baik dengan Dinas ESDM, Polri, Telkom untuk kegiatan satgas ini,” tandasnya.

Pertamina juga melakukan sosialisasi dan memperhatikan faktor keselamatan yang ada pada lembaga penyalur BBM.(*/Do)

Aksi bela Palestina masih terus mengalir dari berbagai belahan dunia. Donasi dan bantuan pun tak henti berdatangan untuk menolong warga Palestina yang dirundung duka. Bahkan aksi boikot terhadap berbagai produk yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) juga tetap dilancarkan malah kini mulai berdampak terhadap kelangsungan perusahaan-perusahaan besar tersebut.

Kita mulai terbiasa dengan gaung ajakan untuk berhenti menggunakan berbagai produk rumah tangga, makanan dan minuman hingga koleksi busana yang disebut-sebut terafiliasi dengan Israel serta AS.

Sayangnya, di sisi lain, kita tidak sepenuhnya dapat total melakukan aksi boikot tersebut. Sebut saja media sosial. Ketika kita dengan mudah menggantikan produk rumah tangga, makanan dan minuman atau koleksi busana dari merek besar dengan jenama lokal milik UMKM, lain halnya dengan media sosial.

Tak mudah untuk mencari pengganti media sosial yang besar dan memiliki ratusan juta pengikut dengan media sosial buatan negeri sendiri misalnya. Padahal, media sosial merupakan alat yang cukup efektif untuk membangun awareness tentang kebiadaban Israel yang menyerang habis-habisan wilayah Palestina.

Bahkan yang membuat miris adalah para pemilik platform besar seperti Meta pun turut memblokir konten pro-Palestina dengan cara yang masif dan terang-terangan.

Sejumlah kreator konten hingga figur publik terkenal mengeluhkan konten yang berisi ajakan membela Palestina atau mengunggah ulang berita tentang keganasan tentara Israel hingga perjuangan Hamas langsung dihapus oleh pihak pengelola platform media sosial.

Belum lagi Elon Musk, pemilik media sosial X atau Twitter, telah terang-terangan menyatakan mendukung upaya Israel dalam melawan kelompok pejuang Palestina Hamas. Elon Musk sempat melakukan kunjungan tidak biasa ke Israel selama jeda pertempuran yang berlangsung empat hari serta mengadakan diskusi dengan PM Israel Benjamin Netanyahu yang disiarkan langsung secara daring di X Spaces. Saat mendengar penjelasan Netanyahu bahwa upaya menghancurkan Hamas diperlukan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, Musk menyatakan kesetujuannya.

Buntut dari aksi blokir itu, para aktivis pro-Palestina menyerukan kepada seluruh warganet untuk memboikot Instagram dengan memberikan rating bintang satu. Seruan untuk memboikot Meta sebagai induk perusahaan Instagram dan Facebook meluas di media sosial.

Bahkan pemerintah Malaysia sempat menegur keras TikTok dan Meta yang dianggap memblokir konten pro-Palestina.

Namun, hal tersebut dibantah oleh kedua platform tersebut. Pihak TikTok menolak tuduhan pemerintah Malaysia bahwa mereka memblokir konten pro-Palestina sebagai “tidak berdasar”.

Hal serupa juga dilontarkan Meta yang mengatakan tuduhan itu tidak benar meski faktanya berkata lain.

Lantas, sebagai warga dunia, apa yang harus kita lakukan? Apakah aksi boikot itu cukup untuk menghentikan konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung berpuluh tahun?

Bagi masyarakat Indonesia, Palestina bak seorang sahabat.

Sejarah mencatat bahwa setelah kemerdekaan Palestina dideklarasikan di Aljazair pada 15 November 1988, Indonesia adalah negara pertama yang mengakuinya. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri RI, untuk menunjukkan dukungan lebih lanjut kepada Palestina, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Palestina Farouq Kaddoumi menandatangani “Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik” di Jakarta pada 19 Oktober 1989. Ini menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta.

Pada 23 April 1990, Presiden Soeharto menerima surat-surat Kepercayaan dari Duta Besar Palestina pertama untuk Indonesia.

Sejak saat itu, Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan kedaulatan penuh, melalui berbagai forum seperti PBB, OKI, dan GNB. Dalam hal ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan dukungannya untuk Palestina menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011.

Maka, ketika sahabat sedang teraniaya bahkan terzalimi, apakah kita hanya berpangku tangan dan duduk diam?

Sejatinya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah paham benar dengan situasi kondisi yang terjadi di Palestina. Jangan terkecoh dengan pemberitaan media asing yang cenderung membela dan berpihak pada Amerika Serikat dan Israel. Pilih media massa yang tepat memberitakan konflik tersebut.

Selanjutnya, kita bisa mengikuti demo dan kampanye yang ditujukan kepada entitas yang mendapatkan keuntungan dari atau mendukung kegiatan yang merugikan Palestina.

Anda bisa terus melancarkan aksi boikot terhadap produk-produk yang menyatakan dengan lantang memberi dukungan pada Israel. Bila memungkinkan, Anda juga dapat bergabung dengan organisasi yang bekerja secara langsung dengan komunitas Palestina. Tenaga, waktu, dan keterampilan Anda bisa sangat berharga dalam mendukung inisiatif mereka.

Terakhir, jangan berhenti mendoakan. Kedahsyatan doa pun tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW: “Doa adalah senjata seorang Mukmin dan tiang [pilar] agama serta cahaya langit dan bumi,” (H.R. Abu Ya’la).

Rasulullah SAW pun mengajarkan umat Islam untuk mendoakan sesama. Bahkan, menurut Rasul, di antara doa mustajab yang dikabulkan Allah SWT adalah doa seorang muslim terhadap saudaranya.

Maka, teruskan perjuangan Anda, jangan lupa mendoakan sahabat kita, dan pada akhirnya camkan dalam hati dan benak: jangan pernah melupakan Palestina.*Natalia Endah Hapsari

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022.

Anda bisa cek mandiri apakah NIK sudah terintegrasi dengan NPWP secara otomatis oleh sistem. Caranya mudah.

1. Buka www.pajak.go.id pada browser. Kemudian tekan LOGIN.

2. Masukkan 16 digit NIK, gunakan kata password (kata sandi) yang benar, dan masukkan kode keamanan yang tersedia.

3. Jika data pada Nomor 2 benar, akan langsung muncul dashboard Profil. Anda berhasil login menggunakan NIK.

Sebagai catatan, batas waktu pemadanan NIK menjadi NPWP adalah hingga 31 Desember 2023. Setelah tanggal tersebut atau mulai 1 Januari 2024, hanya NIK yang dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo mengatakan, saat ini, proses pemadanan NIK menjadi NPWP masih terus berjalan. Per 22 November 2023 terdapat 59,3 juta NIK wajib pajak yang sudah dipadukan menjadi NPWP atau sekitar 82,4 persen dari total 72 juta wajib pajak.

Suryo memastikan, implementasi NIK menjadi NPWP akan tetap terlaksana. Hal itu seiring dengan rampungnya sistem core tax administration system. Adapun sistem ini akan digunakan Ditjen Pajak Kemenkeu mulai 1 Mei 2024.(*/Tas)