Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Pemerintah mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk sesegera mungkin go digital. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM bisa tetap hidup di tengah pandemi virus corona.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar segera go digital.

Apalagi potensi dari bisnis digital sangatlah besar.

“UMKM yang belum menggunakan fasilitas online diharapkan untuk bisa ke online. Untuk itu, pemerintah punya program pelatihan,” ujarnya dalam Peluncuran Gerakan #BanggaBuatanIndonesia di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, pemerintah juga memberikan beberapa stimulus kepada para pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya stimulus ini bisa membantu meringankan beban pelaku UMKM.

Salah satu keringan yang diberikan kepada pelaku UMKM adalah keringanan pajak. Pemerintah akan membayarkan pajak 0,5% para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang memiliki omset dibawah Rp4,8 miliar per tahun.

“Pemeritnah mempunyai beberapa program antara lain memberikan kemudahan UMKM termasuk usaha kecil kreatif, dimana pemerintah menanggung pembayaran pajak UMKM yang omsetnya dibawah Rp4,8 miliar. Pajak 0,5% itu, pemerintah yang bayar,” ucapnya.
Langkah kedua adalah pemerintah memberikan keringanan pembayaran bunga kredit kepada para pelaku UMKM. Pemberian keringanan pembayaran kredit ini untuk semua jenis UMKM.

Bagi usaha ultra mikro dengan pinjaman dibawah Rp10 juta misalnya, nantinya akan mendapatkan subsidi bunga sebesar 6% dari pemerintah. Subsidi bunga 6% ini akan diberikan selama 6 bulan ke depan.

Kemudian untuk UMKM yang memiliki pinjaman Rp10 juta hingga Rp500 juta akan mendapatkan keringanan pembayaran bunga cicilan. Pada tiga bulan pertama, bunga cicilan akan ditanggung sebesar 6%, dan tiga bulan berikutnya 3%.

Sedangkan untuk UMKM dengan pinjaman diatas Rp500 juta akan mendapatkan keringanan, dimana bunga kredit ditanggung pemerintah sebesar 3% pada tiga bulan pertama dan 2% di tiga bulan berikutnya.

“Sehingga dana yang disiapkan pemerintah sebesar Rp34,1 triliun, tentu kami berharap UMKM bisa bertahan,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan harga daging sapi dan ayam relatif stabil.

Diterangkan olehnya daging sapi masih sekitar Rp118.000, kemudian cabai rawit Rp32.600, cabai merah Rp27.850, dan bawang merah masih di Rp51.950 walaupun stok relatif cukup.

“Kemudian bawang putih Rp37.100 dengan stok juga ada sekitar 129.000 ton. Kemudian minyak goreng di Rp12.000, minyak goreng kemasan Rp14.750,” ujar Menko Perekonomian saat memberikan keterangan pers usai Ratas di Jakarta, Rabu (12/5/2020).

Lanjutnya, daging ayam Rp31.000 dan telur ras sekitar Rp24.000. Di menekanan bahwa stok beras, bawang merah, bawang putih maupun daging ayam relatif baik. “Tentu ini yang akan menjadi kajian tim dalam 3 minggu ke depan,” katanya.

Pada bulan April, lanjut Menko Perekonomian, dari laporan bahwa inflasi pangan terjadi deflasi sebesar 0,13% dan itu menunjukkan bahwa permintaannya menurun. “Dan secara month to month memang di bulan April ini dibandingkan tahun lalu juga lebih rendah,” pungkasnya

Disampaikan juga oleh Menko Perekonomian, bahwa stok Bulog per bulan April ini relatif aman dengan jumlah barang yang dipegang. “Tentu Mei ini adalah bulan untuk panen, artinya masih dalam masa panen. Dan Bulog memiliki jumlah sebesar di atas 1,3 juta ton stok per atau 1.382.357 per 30 April, sehingga tentunya diharapkan stok pangan ini masih relatif aman,” kata Airlangga.(*/Tya)

BANDUNG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung menyampaikan ada sejumlah cara yang perlu diketahui masyarakat untuk mengenali daging sapi palsu. Kepala Disperindag Kabupaten Bandung Popi Hopipah mengatakan yang paling utama adalah harga.

Jika harganya lebih murah dari pasaran, maka patut dicurigai daging tersebut merupakan daging palsu.

“Kalau daging sapi asli harganya berkisar Rp110-130 ribu per kilogram, tetapi kalau ada daging yang dijual murah Rp65-90 ribu per kilogram itu kita harus hati-hati,” kata Popi di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (12/5/2020).

Selain itu unsur yang membedakan dengan daging sapi asli adalah lokasi penjualan. Jika pedagang daging menjual di kaki lima dan bukan kios resmi, maka patut dicurigai.

“Jadi di kaki lima itu mereka berjualannya malam dan sekitar jam 19.00 WIB dia sudah selesai (berjualan), karena memang takut ketahuan,” kata dia.

Kemudian dia menganjurkan agar masyarakat bertanya asal pasokan daging tersebut kepada pedagang. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tempat pemotongan hewan yang resmi.

“Termasuk harus ditanya dari mana dia mengambil dagingnya, dipasok dari mana, itu tips untuk aman,” kata Popi.

Sementara itu Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan mengatakan masyarakat perlu mengenali daging palsu dari warnanya. Menurutnya daging babi berwarna lebih pucat daripada daging sapi.

“Kalau daging babi itu relatif lebih pucat karena banyak lemaknya, kalau daging sapi itu lebih merah karena unsur dagingnya,” kata dia.

Senada dengan Popi, Hendra juga mengimbau masyarakat agar membeli daging sapi di toko atau kios yang sudah terverifikasi dan jangan membeli daging di pinggir jalan.

“Pastikan beli daging itu di toko-toko tersedia atau di kios yang dapat sertifikasi halal, jangan beli di pinggir jalan, sehingga terjadi seperti kasus kemarin itu,” kata Hendra.

Sebelumnya, Polresta Bandung mengamankan empat orang pelaku pengedar dan pengecer daging babi yang diolah sedemikian rupa hingga menyerupai daging sapi.

Hendra menyampaikan para pelaku sudah melakukan aksi tersebut selama satu tahun. Lalu, kata dia, sudah ada 63 ton daging palsu yang diduga diedarkan ke masyarakat.

“Teknisnya dengan menggunakan boraks, diolah kemudian menyerupai daging sapi dan dijual lebih murah dari daging sapi,” kata Hendra di Polresta Bandung, Senin (11/5).(*/Hend)

BOGOR – Sejumlah pegawai PD Pasar Tohaga di lingkungan unit Pasar Parung Panjang, Senin (11/5/2020) mengikuti rapid test virus Corona (Covid-19).

Test awal untuk mendeteksi keberadaan Corona Virus Desease 19 ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit.

Dengan dibantu unit kesehatan dari pegawai kesehatan Puskesmas Parung Panjang bekerja sama dengan muspika Parung Panjang.

Hasil rapid test keluar 20 menit setelah pemeriksaan dan seluruh pegawai unit Parung Panjang yang berjumlah 6 orang, termasuk kepala pasar, pengutip harian dan petugas kebersihan dinyatakan negatif alias bebas dari Corona Virus berdasarkan sample tersebut.

Kepala Pasar Parung Panjang, Erick Ibnu Affan mengaku lega seluruh awaknya negatif virus namun tidak mengendorkan standar protokoler pencegahan covid 19 yang selama ini diterapkan.

“Masih waspada dengan memakai masker dan sesering mungkin menggunakan bilik cuci tangan serta tanpa bosan menghimbau seluruh warga pasar untuk jaga jarak lebih dari 1 meter,” jelasnya

Lebih lanjut Erick menyatakan sejatinya petugas harian merupakan garda terdepan dari pasar Parung Panjang yang setiap harinya bersinggungan langsung dengan pedagang dan pengunjung pasar.

“Hasil sampel bagus. Insha Allah pedagang dan pengunjungpun dijauhkan dari wabah corona,” katanya.

Rencananya test akan berlanjut ke tahap swab dengan melibatkan pedagang dan sample pengunjung.

“Terimakasih kepada Muspika Parung panjang, utamanya kepada Pak Camat Edi Mulyadi yang selama ini menjalankan kolaborasi yang baik dengan kami dalam gugus covid-19 Kecamatan Parung Panjang,”ungkapnya.(*/Angg)

JAKARTA – Kinerja buruk ekonomi nasional dinilai sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, lantaran kurangnya prioritas dalam pembangunan.

Anggota fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan hal ini terjadi karena ketidakcermatan pemerintah dalam menjalankan good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prinsip tata kelola pemerintahan itu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ditambah menurutnya pembangunan infrastruktur dinilai terlalu jor-joran.

“Selain itu, kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan. Pembangunan infrastruktur bagus. Akan tetapi, yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ucapnya di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Parahnya lagi, pembangunan infrastruktur itu menggunakan hutang luar negeri. Mardani mengatakan ini penyebab buruknya ekonomi nasional. Indonesia terlalu banyak berhutang untuk proyek infrastruktur dalam enam tahun terakhir.

Anggota Komisi II itu meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab. Kemenkeu, menurutnya harus memerintahkan otoritas jasa keuangan untuk menekan perusahaan publik agar transparan.

“OJK harus mewajibkan BUMN atau BUMD dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun. Mereka harus menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang sampai tuntas,” tuturnya.

Mardani mengungkapkan terpuruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), terutama yang papan atas. Masalahnya, kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada posisi direksi dan komisaris untuk pendukung presiden.

“Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar. Hal itu disebabkan buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang,”tandasnya.(*/Ta)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan telah menyalurkan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) untuk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,6 triliun.

Angka ini merupakan separuh atau 50 persen dari total kurang bayar DBH DKI Jakarta senilai Rp 5,16 triliun.

Menkeu menyebutkan, dana bagi hasil sebesar Rp 2,6 triliun yang telah disalurkan terdiri dari sisa kurang bayar tahun 2018 sebesar Rp 19,35 miliar dan separuh kurang bayar DBH tahun 2019 sebesar Rp 2,58 triliun.

Penyaluran DBH dilakukan untuk membantu provinsi-provinsi yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, pemda memiliki kebutuhan dana yang mendesak untuk menangani Covid-19. Sri juga menyebutkan, pencairan DBH baru dilakukan sebagian karena pihaknya masih harus menunggu audit BPK.

“Untuk kurang bayar DBH DKI Jakarta yang sudah disalurkan Rp 2,6 triliun terdiri dari Rp 19,35 (miliar) itu tadi untuk 2018 dan juga untuk yang 2019.

Nah sisanya akan ditetapkan akan disalurkan, dalam periode selanjutnya dan tentu setelah audit BPK dan LKPP,” jelas Sri dalam keterangan pers, Jumat (8/5/2020).

Sri mulyani menyebutkan, normalnya kurang bayar DBH baru bisa dicairkan pada Agustus-September tahun berikutnya setelah BPK dan LKPP melakukan audit.

Namun, karena adanya pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian daerah, maka pemerintah pusat mempertimbangkan untuk menyalurkan sebagian DBH lebih awal untuk beberapa daerah.

“Dalam rangka membantu semua daerah yang PAD-nya turun. Disalurkan untuk 5 provinsi, 113 kabupaten, terutama termasuk juga DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta sendiri dari Rp 5,16 triliun, kita sudah bayarkan Rp 2,58 triliun. Sisanya kita akan segera begitu kita sudah selesaikan laporan keuangan pemerintah pusat,” kata Menkeu.

Pemerintah memiliki tanggungan untuk membayarkan kurang bayar DBH ke seluruh daerah sebesar Rp 14,7 triliun. Sampai saat ini, jumlah DBH yang sudah disalurkan sebesar Rp 3,85 triliun untuk 5 provinsi dan 113 kabupaten.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran DBH. Menurut Anies, pemerintah daerah sangat membutuhkan DBH agar bisa bergerak lebih cepat dalam penanganan Covid-19.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah terpaksa harus menalangi bantuan sosial khusus masyarakat yang terdampak Corona dan juga rakyat miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak memiliki anggaran untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak Corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, awalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku mampu untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak corona Lewat anggaran daerah. Meskipun yang dicover pemerintah provinsi DKI Jakarta hanya 1,1 juta keluarga saja.

Sedangkan sisanya yakni 3,6 juta akan dicover oleh pemerintah. Namun belakangan pemerintah provinsi DKI Jakarta mengaku tidak mampu dan tidak memiliki anggaran untuk mengcover 1,1 juta masyarakatnya.

“Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga,” ujarnya dalam rapat virtual dengan DPR, Rabu Malam (6/5/2020).

Oleh karena itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Sehingga nantinya pemerintah pusat akan mengcover bansos untuk 4,7 juta keluarga yang ada di DKI Jakarta.

“Jadi yang tadinya 1,1 Juta keluar di DKI, sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat,” jelasnya.Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyiapkan anggaran yang untuk jaring pengaman sosial. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona dan juga masyarakat miskin.

Misalnya saja bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditingkatkan jumlahnya menjadi 10 juta penerima. Kemudian kartu sembako juga ditingkatkan dari 15,6 juta menjadi 20 juta penerima.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kartu pra kerja untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Selain itu, pemerintah juga memberikan listrik gratis untuk pelanggan 450 va dan diskon 50% untuk pelanggan 900 vs.

“Dan di luar itu ada tambahan Jabodetabek bansos sembako dan BLT yang diberikan,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai definisi mudik dan pulang kampung tidak perlu dijadikan permasalahan.

Menhub menegaskan mudik dan pulang kampung memiliki makna yang sama.

“Mudik dan pulang kampung ini sama saja. Pak Presiden juga berulang kali bilang dalam sidang kabinet, jangan mudik, jangan pulang kampung,” kata Budi di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dia mengatakan tidak perlu ada dikotomi dan interpretasi berbeda soal mudik dan pulang kampung ini. “Jangan membuat itu dikotomi, itu sama saja, nggak berbeda. Jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa lain sehingga mengartikan orang itu bisa pulang,” tandasnya.

Persoalan mudik dan pulang kampung tersebut kembali mengemuka karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan moda transportasi umum akan dibolehkan kembali beroperasi mulai besok.

“Rencananya, operasinya mulai besok 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus, tapi tidak boleh mudik,” tegas Menhub.

Menhub Budi Karya menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 25 tahun 2020.

“Regulasi turunan ini nantinya bakal memuat ketentuan soal kembalinya operasional moda transportasi untuk mengangkut penumpang. Namun regulasi ini bukan relaksasi, melainkan aturan penjabaran,” jelasnya.

Dia melanjutkan, meski nantinya diperbolehkan beroperasi kembali, penerapannya harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang kriterianya akan diatur oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, disiapkan pula kriteria tertentu mereka yang diperbolehkan bepergian di masa larangan mudik ini.(*/Tya)

JAKARTA – Sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah anjloknya harga minyak dunia.

Pasalnya, mengacu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Kepmen ESDM) No. 62K/MEM/2020 seharusnya terjadi penurunan rata-rata Rp1.900 per liter apabila dihitung berdasarkan parameter formula hargadua bulan sebelumnya.

“Berdasarkan perhitungan kasarnya harga BBM bisa diturunkan rata-rata Rp1.877 per liter bulan ini. Tolong pemeritah bisa turunkan harga untuk membantu kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19,” ujar Anggota DPR Komisi VII Ratna Djuwita saat rapat kerja bersama Kementerian ESDM, di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Menurut dia, apabila dihitung berdasarkan aturan formula harga BBM yang dibuat oleh Kementerian ESDM, harga dasar jual eceran jenis BBM umum, penugasan jenis premium dan BBM solar dapat segera diturunkan di bulan ini sebesar Rp1.877 per liter.

Pihaknya menghitung setiap penurunan harga minyak mentah setiap USD1 per barel bisa menurunkan harga jual produk BBM sebesar Rp100 per liter meskipun terjadi pelemahan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar AS. Selain itu, penurunan juga dihitung berdasarkan margin yang telah ditetapkan berdasarkan patokan harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar USD28 per barel.

“Penurunan harga BBM ini juga akan membantu juga khususnya industri kecil dan menengah,” kata dia.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota DPR Komisi VII lainnya Dyah Roro Esti. Dyah Roro juga mendesak kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga di tengah rendahnya harga minyak dunia.

Dia menandaskan, sesuai regulasi Kepmen ESDM maka penurunan harga BBM pada bulan ini seharusnya segera diperintahkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada seluruh badan usaha tidak hanya Pertamina. Penurunan harga BBM juga berlaku bagi seluruh badan usaha baik itu Pertamina, Shell, Total, AKR, BP dan ExxonMobil.

“Perlu intervensi dari pemerintah untuk melakukan review terhadap harga BBM, sehingga badan usaha segera bisa menyesuaikan,”jelasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Harga saham PT H M Sampoerna Tbk (HMSP) anjlok sebesar 70 poin atau 4,39 persen menjadi Rp1.525 per lembar saham pada penutupan sesi pertama perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, dipicu karyawannya yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19.

Pada pembukaan perdagangan saham pagi ini, saham HMSP langsung melemah tajam ke level Rp1.540 per saham. Saham HMSP sempat mencapai posisi Rp1.490 per saham, namun kembali melemah dan terus berada di zona merah hingga penutupan sesi pertama.
Frekuensi perdagangan saham pada sesi pertama tercatat sebanyak 4.914 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,33 juta lembar saham senilai Rp36,86 miliar.

Sejak awal tahun hingga hari ini (year to date), saham HMSP sendiri telah melemah sebesar 27,38 persen.

Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur mengumumkan 63 karyawan PT Sampoerna pabrik Rungkut 2 terkonfirmasi positif COVID-19 usai dilakukan tes swab PCR tahap dua pada Minggu (3/5).

Pada tes swab tahap satu 34 karyawan, sedangkan tahap dua tercatat 29 karyawan positif COVID-19.

Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansa tersebut menyampaikan, klaster Pabrik Sampoerna sejak terkonfirmasi pada 28 April lalu dilakukan koordinasi intensif yang dilanjutkan dengan rapid test.

Sekitar 100 karyawan yang hasilnya reaktif (positif) langsung diisolasi dan dilakukan tes swab PCR bertahap, yakni 46 orang tahap pertama dan 54 orang di tahap dua.(*/Tya)