Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Provinsi Lampung diharapkan akan menjadi pemasok di sektor peternakan dan nanti tidak perlu untuk mendatangkan dari luar negeri karena sudah terpenuhi .

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menargetkan adanya peningkatan sektor peternakan di Provinsi Lampung. Harapannya, peningakatan itu bisa mencapai 10 kali lipat.

“Kalau sudah begitu kita tidak perlu lagi impor, karena semua sudah terpenuhi oleh Lampung,” ujar Syahrul di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Menurut dia, kebutuhan ternak di Indonesia mencapai 700 ribu ton, tetapi pemerintah hanya mampu mengurusi 400 ribu ton. Oleh karena itu, Provinsi Lampung diharapkan mampu memberi kontribusi besar dari sisa kebutuhan yang ada, yakni 300 ribu ton.

“Saat ini Provinsi Lampung merupakan provinsi strategis yang sudah memiliki pasar sendiri,” katanya.

Alhasil, memudahkan pemasaran hasil ternaknya. Selain itu, Provinsi Lampung juga sudah mampu menghasilkan pakan ternak sendiri.

“Peternakan ini sangat menjanjikan untuk menyejahterakan masyarakat. Saya yakin Provinsi Lampung bisa menjadi contoh pertanian dan peternakan bagi seluruh Indonesa,” katanya.

Di tempat yang sama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Kementerian Pertanian. Menurutnya, Provinsi Lampung memiliki potensi untuk menjadi lumbung ternak nasional.

“Peternakan di Lampung bisa berkembang. Namun saya harap melalui kredit usaha rakyat (KUR) bisa dapat berkembang lebih pesat lagi,” katanya.

Arinal mengatakan, Provinsi Lampung juga sudah mampu memproduksi pakan ternak sendiri, hasil kerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi, bahan dari singkong bisa diolah buat pakan ternak.

“Dengan begini, peternak tidak perlu mengeluarkan biaya lagi dan terbukti disukai oleh hewan ternak di sini,”ungkapnya.(*/Tya)

BEKASI – Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 telah meruntuhkan sendi-sendi ekonomi dari yang semula masuk kategori ekonomi kelas menengah tiba-tiba jatuh miskin menimbulkan trauma yang begitu pelik dikehidupan bersama keluarga .

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)atau dirumahkan tanpa digaji menjadi alasan meningkatnya kemiskinan di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengungkapkan tingkat kemiskinan di wilayah Bekasi melonjak cukup tajam. Adapun angka tingkat kemiskinan di wilayah Bekasi meningkat tajam dari 3,8% melonjak jadi 50%.

“Kita memiliki 720.000 kartu keluarga (KK) dari sekitar 2,9 juta penduduk hampir 350.000 KK atau sekitar 50% ekonominya terpuruk akibat krisis yang diakibatkan,” kata dia saat kunjungan kerja di Pasar Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/6/2020).

Menurut dia untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19 pemerintah daerah telah meberikan bantuan berupa uang tunai, sembako dan alat penunjang protokol kesehatan berupa masker dan handsanitizer.

Di samping itu, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk memperkuat koperasi agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan relaksasi pembayaran cicilan.

Pihaknya berharap, transisi menuju tananan normal baru (new normal) ekonomi bisa segera pulih sehingga tingkat kemiskinan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, tidak semakin terpuruk.

Di sisi lain, penambahan jumlah pasien Covid-19 di Bekasi relatif sudah semakin menurun.“Rata-rata sehari 10-11 orang teridentifikasi Covid-19 sehinga harus dirawat atau isolasi mandiri,”ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia masih beruntung belum mengalami resesi ekonomi di tengah tekanan berat akibat pandemi corona atau Covid-19.

Namun Ia mengakui dampak dari wabah Covid-19 bagi perekonomian global dan nasional memang sangat besar, sehingga mampu menekan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Menurutnya tahun ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi Ekonomi Indonesia. Akibatnya, sejumlah negara maju seperti misalnya Inggris, Jerman, dan Jepang, bahkan sudah mengalami kontraksi hingga resesi ekonomi di kuartal kedua 2020 ini.

“Di negara maju, semua negara pada kuartal II alami kontraksi, di beberapa negara sudah resesi, Inggris, Jerman, Jepang, Malaysia. Kita beruntung pada kuartal I bertahan di 2,97%,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Terang dia, bahwa ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi oleh pemerintah, seperti misalnya amanat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Isinya mengamanatkan tidak hanya soal perubahan, melainkan juga upaya pemulihan ekonomi nasional ke depannya.

“Bagaimana risikonya dimitigasi dan mulai pikirkan pemulihannya, jadi kita kejar-kejaran dengan masalah dan memikirkan pemulihannya itu yang sedang dan terus dilakukan,” ungkapnya.

Dia berharap APBN sudah mulai sehat, sehingga memiliki defisit yang hanya 1,76% dengan keseimbangan primer mendekati nol. Adapun kebutuhan anggaran penanggulangan COVID-19 ini didasarkan pada beberapa sektor, seperti kesehatan, jaring pengaman sosial alias bantuan sosial (bansos), serta dukungan dunia usaha berupa insentif perpajakan hingga fasilitas untuk keringanan kredit.
“Kita harus menjaga dan mengelola keuangan dengan benar,”ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, secara umum peningkatan posisi utang Pemerintah Pusat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan akibat pandemi Covid-19 yang melonjak drastis.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pada akhir Mei 2020 mencapai Rp5.258,57 triliun.

Posisi utang mengalami kenaikan sebesar Rp86,09 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir April sebesar Rp5.172,48 triliun.
Dilansir dari data APBN KiTa, rasio utang pemerintah meningkat jadi 32,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini masih jauh dari batas aman yang diperbolehkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB.

“Masalah kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas negara, sehingga untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi, Pemerintah menutupi kekurangan penerimaan negara melalui pembiayaan,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Sebagai informasi komposisi utang pada Mei 2020 terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4.442,90 triliun atau 84,49% dari total utang. Selain itu ada pinjaman sebesar Rp815,66 triliun atau 15,51% dari keseluruhan utang pemerintah sampai dengan akhir Mei 2020.

Pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp9,94 triliun. Sementara itu pinjaman luar negeri tercatat sebesar Rp805,72 triliun yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp316,68 triliun, multilateral Rp449,69 triliun, serta commercial bank Rp42,35 triliun.

Adapun untuk SBN terdiri dari dominasi valuta asing Rp1.194,67 triliun yang terdiri Surat Utang Negara (SUN) Rp970,73 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp223,94 triliun. Untuk dominasi rupiah sebesar Rp3.248,23 triliun terdiri SUN Rp2.650,69 triliun dan SBSN Rp597,54 triliun.(*/Ta)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin bersama jajaran Muspida langsung meninjau lokasi rapid test.
Rabu, 17 Juni 2020 di pelataran parkir depan Pasar Cibinong digelar rapid test diprakarsai oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN) sebanyak 1000 alat rapid test disiapkan tidak hanya untuk pedagang yang berada di dalam pasar milik PD Pasar Tohaga, tapi juga kepada siapa saja warga Kecamatan Cibinong, termasuk pertokoan swasta yang berada di radius pasar
.

Bupati Bogor menghaturkan terimakasih kepada BIN karena sudah ikut memperhatikan masyarakat Kabupaten Bogor untuk memerangi Covid19 terlebih sudah ada contoh kasus klaster corona di pasar Cileungsi, tentu menjadi pelajaran berharga betapa pentingnya dilakukan rapid test di pasar tradisional “Pasar binaan PD Pasar Tohaga ada 30 pasar, harus kita tracking bersama satu per satu,” tegas Bupati Ade Yasin.

Animo pedagang dan pengunjung akan kegiatan test yang tergolong cepat tersebut sangat baik, bisa terlihat dari jumlah total peserta rapid yang tercatat di pukul 14.00 WIB sudah mencapai 482 orang dan antrian terlihat padat berjarak hingga sampai ke badan jalan utama pasar.

Sementara itu,Direktur Utama PD Pasar Tohaga Haris Setiawan merespon perintah Bupati Bogor untuk tracking seluruh pasar mengaku sudah mempunyai list jadwal rapid test yang akan dilakukan di pasar lain dibawah kelolaannya “sudah kami ranking berdasarkan keramaian pasar, kami terus membangun komunikasi, baik dengan BIN maupun dengan Gugus Covid-19 untuk jadwal selanjutnya,”papar Haris

Lebih lanjut Haris mengatakan bahwa saat ini pasar masih kondusif dengan terus menerapkan protokol kesehatan dan sosialisasi persiapan rapid/swab di pasar lain.

“jangan takut rapid/swab test. Ini bentuk perhatian pemerintah kepada kita, gratis tanpa biaya apapun,” katanya
.

Dirinya berharap kegiatan rapid/swab yang akan terlaksana di pasar lainnya akan berjalan kondusif seperti Pasar Cibinong,”tandasnya.(*/Angg)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap tidak terjadi gelombang kedua Covid-19. Jika hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah terbaik dari yang terburuk.

Pasalnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan untuk membangkitkan perekonomian, seiring dengan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 di era New Normal. Banyak pihak yang khawatir akan terjadinya gelombang kedua, meskipun dibuka secara terbatas.

“Saya berdoa tidak terjadi second wave. Saya berdoa dan berupaya dalam hal ini. Tapi kalau second wave terjadi, berarti tadi yang sudah direlaksasikan diturunkan lagi. Dengan catatan, bantalan sosial sudah masuk,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/6/2020).

Dia belum menjabarkan secara rinci terkait persiapan pemerintah menghadapi gelombang kedua Covid-19. Sebab, pihaknya belum dapat mengukur dampak sosial dan ekonomi setelah New Normal diterapkan.

policy maker adalah selalu berharap yang terbaik dan mempersiapkan yang terburuk. Itu saja, hope for the best, prepare for the worst,” ucapnya.
Sri Mulyani pun tidak dapat mengutarakan secara pasti terkait keyakinannya terhadap segala kemungkinan yang akan diakibatkan oleh penyebaran virus pandemi Corona.

“Yang diyakini adalah upaya itu. Kalau kita bicara tentang yakin, kita mendahului Tuhan. Enggak ada yang tahu karena di dunia ini enggak ada yang tahu,” imbuhnya.

Menurutnya, jika membahas seberapa besar kemungkinan terjadinya gelombang kedua sama halnya dengan waktu pasti vaksin Covid-19 ditemukan. Sebab, keduanya tidak dapat dipastikan.

“Kalau Anda menanyakan kemungkinan second wave atau kemungkinan vaksin ditemukan, kan dua-duanya itu posibilitas. Probabilitasnya enggak ada yang tahu,” tukasnya.(*/Tya)

BOGOR – Pemandangan yang baru menyambut “new normal” sudah tampak di Pasar Cisarua yang beralamatkan di Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Beberapa tempat berdagang terlihat sudah memakai tirai/hijab pelindung yang membatasi pedagang dan pembeli.

Direktur Operasional PD Pasar Tohaga, Doni Djatnika dalam monitoring dan evaluasinya ke Pasar Cisarua, Selasa 15 Juni kemarin menjelaskan bahwa sudah saatnya Pasar Tradisional ikut bebenah menyambut era baru untuk mecegah penularan Covid-19.

Tidak hanya menyediakan bilik cuci tangan, dan penerapan social distancing serta wajib bermasker, kini beberapa Pasar Tradisional akan disiapkan untuk berhijab “betul kami sedang menghimbau kepada para pedagang di pasar Tohaga untuk memaksimalkan ikhtiar pencegahan Covid-19,”terangnya

Dalam Monevnya tampak Dirop didampingi Kepala Pasar Cisarua, Mira Fatriana berkeliling area pasar guna mengecek ketersediaan alat penunjang protokol Covid lainnya
”

Didoakan saja semoga secepatnya seluruh Pasar Tohaga berhijab, agar pengunjung lebih merasa aman dan tetap setia berbelanja di Pasar Rakyat,” Pungkas Doni.(*/Angg)

BOGOR – Direktur Utama PD Pasar Tohaga Haris Setiawan menjalani test rapid/swab guna mendeteksi ada tidaknya Virus Corona bersemayam dalam tubuhnya, Rabu, (16/6/2020) di area Pasar Cileungsi.

Intensitas dan aktifitas yang tinggi, serta jangkauan tempat yang mayoritas berzona merah menjadi salah satu alasan untuk Haris Setiawan melakukan rangkaian test.

Alasan lainnya adalah untuk menjadi contoh bagi para pasukannya, pegawai, keamanan,petugas kebersihkan, para pedagang dan bahkan para pengunjung agar mereka mengikuti jejaknya.

“Ini bentuk dedikasi kami, bahwa rangkaian test ini tidak seseram yang dibayangkan kebanyakan orang. Bentuk deteksi dini serta proteksi diri terhadap orang-orang sekitar dan orang terkasih juga,” ujarnya santai.

Menurut Haris, rangkaian test yang dijalaninya juga akan diterapkan kepada para pegawai melalui jadwal yang ditetapkan Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kabupaten Bogor.

Setelah Cileungsi, Rabu, 17 Juni 2020 Pasar Cibinong juga akan dilaksanakan test rapid/swab, bahkan itu bentuk kerjasama dengan BIN (Badan Intelejen Negara).

“Terima kasih dihaturkan kepada semua pihak yang turut concern terhadap pergerakan di Pasar Rakyat, kami sambut baik,” kata Haris.

Setelahnya dipastikan Pasar Citeureup 1 dan 2, Pasar Parung, Pasar Ciawi, Pasar Cisarua, Pasar LeuwiLiang, Pasar Citayam, Pasar Parung Panjang, Pasar Cigudeg dan Pasar Jonggol sudah tersusun list untuk di rapid/swab.

“Kesemuanya sudah tersusun dalam list rencana test virus di jadwal Gugus Covid, tinggal menunggu jadwal fixed saja,”terangnya.

Dirut Pasar itu berharap dengan dilakukannya rangkaian test rapid/swab di pasar pasar akan mengembalikan citra pasar yang bebas Corona sehingga keramaian pasar bisa terjaga, tentunya dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang terus dijalankan.(*/Angg)

BOGOR – Penetapan Pasar Cileungsi menjadi klaster Covid 19 menjadi perhatian banyak pihak, penyediaan fasilitas pendukung protokol kesehatan di setiap pasar rakyat dirasa belum cukup untuk menangani 32 kasus positif corona di klaster ini.

Menjadi keharusan Perusahaan Daerah Pasar Tohaga sebagai pengelola pasar rakyat di Kabupaten Bogor untuk mengambil langkah cepat dan tepat untuk menghadapi pandemi ini, bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid Kabupaten Bogor, Pemprov Jabar, serta Muspika setempat.

Terlebih adanya kasus penolakan pedagang Pasar Cileungsi 10 Juni lalu menjadi pelajaran berharga agar tak terulang kejadian serupa.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengakui bahwa kejadian penolakan rapid/swab test 10 Juni 2020 lalu dikarenakan misskomunikasi antara pedagang, pihak PD Pasar Tohaga, dan Petugas Gugus Covid.

Ketakutan pedagang akan ditutupnya kembali pasar dan kecemburuan tidak diberlakukannya aturan serupa ke pedagang luar pasar menjadi dasar kejadian tersebut.

Intinya kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pedagang. Haris menjelaskan jika rangkaian test jika dilakukan mandiri oleh masyarakat umum biaya nya mencapai Rp 450.000,- untuk Rapid Test dan mencapai Rp 2.500.000,- per orang untuk Swab Test.

Dan ini digratiskan bagi pedagang. “Rapid/swab merupakan wujud kasih sayang pemerintah kepada warga pasar, gratis bagi pedagang pasar. Jadi proses rapid/swab ini akan diberlakukan juga di pasar lainnya” jelasnya.

Lebih lanjut Dirut Pasar itu menjelaskan bahwa pihaknya berkewenangan menerapkan sanksi tegas untuk pedagang yang “bandel” atau bagi siapa saja yang terbukti memprovokatori aksi penolakan test.

Sebisa mungkin pihaknya menjelaskan bahwa tujuan rangkaian ikhtiar untuk memutus mata rantai virus ini agar tidak ada klaster baru Corona Virus Disease 19. Menutup tempat berdagang sementara hanyalah untuk proses sterilisasi, bukan penghakiman. “Kita pun rugi jika pasar ditutup.

maksud Pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 TK Kabupaten Bogor sangat baik, untuk memutus mata rantai, tidak elok rasanya jika kita tidak dukung” pungkas Haris.

Dengan ini PD Pasar Tohaga siap untuk melakukan rapid/swab di pasar pasar rakyat dibawah pengelolaannya. “Semoga ikhtiar kita bersama ini bisa membawa hasil, dan Covid segera hilang di bumi tegar beriman dan di seluruh Indonesia” pungkasnya.(*/Angg)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 sebesar USD400,2 miliar. Utang itu terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD192,4 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USS207,8 miliar.

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6% (yoy). Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta,” kata Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Komunikasi BI, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Kata dia, ULN pemerintah meningkat, setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2020 tercatat sebesar USD189,7 miliar dolar atau tumbuh 1,6% (yoy), berbalik dari kondisi bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,6% (yoy).
“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada surat berharga negara (SBN), dan penerbitan

global bonds pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penanganan wabah COVID-19,” bebernya.
Sementara itu, pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan stimulus ekonomi.

Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,3% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%).

Meski utang pemerintah mengalami kenaikan, BI menyatakan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap PD masih terbilang aman, sebesar 36,5%. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,9% dari total ULN.(*/Tya)