Ekonomi dan Bisnis

LAMPUNG – Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan dengan memberdayakan gabungan kelompok tani (gapoktan). Melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) gapoktan didorong sebagai wadah agar produk pertanian terserap dengan harga yang wajar melalui pasar mitra tani/toko tani.

“Gapoktan ini berperan penting dalam memasok beras ke Toko Tani Indonesia (TTI), sehingga sangat membantu dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Sabtu (4/7).

Menurut Agung, Gapoktan Sinar Rejeki harus bisa mempertahankan kinerjanya dalam memasok beras ke toko tani indonesia. Apa yang sudah dilakukan saat ini harus terus menerus melayani masayarakat meski sudah tidak mendapat bantuan dari pemerintah, ungkap Agung.

Ketua Gapoktan, Yudi yang menerima bantuan pemerintah sejak tahun 2019 ini mengungkapkan, tahun 2019 lalu kelompoknya telah memasok beras hingga 50 ton beras ke 3 TTI di wilayah Pesawaran, selain itu juga memasok beras ke pasar.“Tahun 2020 ini kita sudah memasok TTI sebanyak 22 ton,” ujarnya.

Gapoktan dengan anggota 21 orang ini telah memiliki Rice Miling Unit (RMU) dan Threser dengan gudang 8 x 10 m berkapasitas 30 ton. Ditambah lagi dengan lantai jemur 8 x 40 m.

Selain gapoktan Sinar Rejeki, gapoktan lain di Lampung Tengah yaitu Gapoktan Manunggal dan Gapoktan Maju Laras juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Selain memasok beras ke beberapa TTI, kedua gapoktan ini juga memasarkan beras hingga lintas kecamatan, bahkan Gapoktan Maju Laras mampu memasarkan hingga ke luar provinsi.

“Kami bisa pasarkan beras hingga ke padang, jambi, bengkulu hinga pekanbaru,” ujar Damiri, Ketua Gapoktan Maju Laras. Dia menyebut penjualan bisa mencapai 340 ton per bulan.

Dalam kunjungan tersebut, Agung didampingi Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Risfaheri, dan Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Yasid Taufik.(*/Kri)

JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi (SWI) mengungkapkan,sejak 2018 terdapat 2.591 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal (P2P) atau pinjaman online bodong yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Angka itu jauh lebih besar dibanding fintech legal yang tercatat di OJK, yaitu 159 entitas.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, keberadaan pinjaman online bodong ini tak hanya merugikan masyarakat, tapi juga merugikan negara.

“Keberadaan fintech peer to peer lending ilegal ini merugikan pemerintah, sebab potensi pajak yang diterima negara tidak ada,” katanya dalam diskusi secara virtual, Jumat (3/7/2020)

Ia menambahkan maraknya fintech ilegal saat ini diakibatkan oleh proses pembuatan aplikasi yang cukup mudah. Selain itu, perluasan akses media bisnis membuat gerak fintech ilegal kian masif. Sebab saat ini tidak hanya lewat sosial media, namun juga sudah merambah short message service (SMS) atau pesan singkat.

“Hal ini membuat kita tidak mengetahui data riil, berapa sebenarnya jumlah pinjaman yang diterima masyarakat,” terangnya.

Ia mengimbau, agar masyarakat tidak memakai jasa fintech ilegal. Pasalnya, sumber dana yang dikeluarkan oleh fintech ilegal tidak diketahui asal-usulnya dari mana.

“Yang lebih bahaya, jika fintech ilegal menggunakan dana pencucian uang. Hal tentu akan sangat merugikan masyarakat dan pemerintah,” tuturnya.

Untuk mengatasi hal ini, SWI mengambil langkah preventif dengan mengedukasi masyarakat. Kemudian SWI juga berkerja sama dengan Google untuk mendeteksi sejak dini pergerakan aplikasi fintech ilegal tersebut.(*/Tya)

DEPOK – Pelanggan di PLN yang tidak bayar tagihan tepat waktu terpaksa sambungan diputus karena belum bayar tagihan dan pihak PLN mengambil sikap tegas agar ada sikap jera untuk para pelanggan .

PLN Kota Depok memutus ribuan sambungan listrik pelanggan karena belum melakukan kewajiban membayar tagihan listrik setiap tanggal 20.

Tercatat ada 8.000 pelanggan yang sambungan listriknya dicabut karena menunggak.

“Ada 8.000 pelanggan yang sambungan listriknya dicabut atau sekitar dua persen dari jumlah pelanggan listrik secara keseluruhan yaitu 970 ribu,” ujar Manager Area PLN Depok, Putu Eka Astawa dalam keterangan pers, Kamis (2/7).

Dia menjelaskan, rincian pelanggan yang sambungan listriknya dicabut yakni untuk pelanggan pra bayar (token) yaitu hampir 470 ribu pelanggan dan sisanya pengguna listrik pasca bayar (meteran).

“Untuk pembayaran Juni, ada sekitar 8.000 pelanggan dari 400 ribu yang menggunakan pasca bayar jadi sekitar dua persen yang menunggak dan dicabut pemakaian listrik bulan Mei,” jelasnya.

Menurut Putu, tagihan pelanggan 970 ribu mencapai Rp 300 miliar yang didapat setiap bulannya dibagi dua persen dari pelanggan yang menunggak yakni Rp 15 miliar.

“Biasanya tanggal 5 semua tunggakan sudah terselesaikan yang dua persen tersebut,” terangnya.

Dia juga menuturkan, untuk wilayah terbanyak yang menunggak tidak bisa dipastikan, karena penggunaan listrik pascabayar tersebar di seluruh wilayah di Kota Depok. “Jadi tidak ada yang mengelompok di satu wilayah, sehingga kami tidak bisa memastikan wilayah yang terbanyak menunggak,” ungkap Putu.

Diutarakan Putu, pada prinsipnya, waktu yang diberikan oleh PLN hingga tanggal 20 setiap bulan, sebenarnya sudah sangat baik. PLN tidak langsung memadamkan listrik. Tanggal 1 keluar rekening listrik, tanggal 5 petugas sudah datang untuk mengingatkan. Tanggal 10 kembali diingatkan.
“Kemudian tanggal 20 juga, dan jika melewati tanggal tersebut ya otomotis diputus sambungan listriknya,” paparnya.

Dia berharap untuk para pelanggan agar tertib membayar tagihan listrik sehingga tidak diputus. “Kami berharap agar seluruh pelanggan, nantinya dapat tertib dalam melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang telah ditetapkan,”tukasnya.(*/Idr)

BOGOR – Pasar di Kabupaten Bogor seperti Pasar Cibinong ,Pasar Parungpanjang sudah di rapid test yang lain akan menyusul dan untuk saat ini pasar Cisarua yang jadi perhatian Pemprov Jabar Lantaran dianggap memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat langsung menggelar tes swab massal di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (2/7/2020).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina menjelaskan, pihaknya langsung menggelar tes swab dengan tujuan mengetahui sedini mungkin penyebaran Covid-19 di Pasar Cisarua.

Kata Mike, tes swab ini menyasar lebih dari 500 pedagang dan pengunjung Pasar Cisarua. Namun, hasil tes baru bisa diketahui dalam beberapa hari ke depan.

“Pemprov Jabar maunya langsung swab. Tanpa rapid. Ya, tidak apa-apa. Antusiasnya juga tinggi kok. Meski Pemprov Jabar yang turun langsung, tapi ada bantuan juga dari Pemkab Bogor untuk tenaga medisnya,” kata Mike.

Sementara Direktur Operasional (Dirops) PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Doni Djatnika mengungkapkan, tes swab mayoritas diikuti oleh pedagang, meski pengunjung pun tidak dilarang untuk mengikutinya.

“Alhamdulillah belum ada yang terpapar. Di Pasar Parungpanjang juga nihil. Semoga di pasar-pasar lainnya juga nihil. Supaya pengunjung bisa merasa lebih aman saat berbelanja,” kata dia.

Doni menjelaskan, tes serupa akan terus dilakukan di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor. “Kita sudah swab di Pasar Cileungsi, Cibinong, Parung, Cikreteg, Parungpanjang dan hari ini Cisarua. Lusa kita gelar di Pasar Ciawi,”tukasnya.(Angg)

JAKARTA – Pemerintah mewacanakan akan menerapkan pajak sepeda .Ekonomi Indef Bhima Yudistira mengatakan, pengenaan pajak pada penggunaan sepeda tidak mendongkrak penerimaan pajak.

Menurutnya, pemberian insentif bagi pengguna sepeda bisa mendorong daya beli masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai informasi, ramainya dunia pegowesan di tengah pandemi Covid-19 ternyata justru bikin pemerintah gusar. Justru kabarnya pemerintah membidik pengguna sepeda untuk dikenakan pajak.

Kabar bakal ada pungutan pajak dibantah pihak Kementerian Perhubungan bahwa kabar tersebut tidak benar. Kemenhub memastikan tidak ada rencana membuat regulasi pajak untuk para pegowes.

“Adanya wacana penerapan pajak sepeda saja sudah tidak pas ya. Karena konsumen memakai produk yang ramah lingkungan dan lebih sehat justru harusnya diberi insentif bukan dikenakan pajak,” kata Bhima saat dihubungi media di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Kata dia, banyak produk lain yang pajaknya bisa ditambahkan lewat instrumen cukai, misalnya minuman berpemanis dan plastik kemasan. Jadi fungsi pajak sebaiknya bukan hanya penerimaan negara, tapi mengatur pola konsumsi juga.

“Kalaupun dipaksakan pajak, khawatir masyarakat akan beralih lagi ke kendaraan bermotor yang emisinya berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan,”tukasnya.(*/Tya)

BOGOR – Berdasarkan hasil rapid/swab test yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor ,Rabu 01 Juli 2020 di Pasar Parung Panjang tidak ditemukan sample reaktif.

Data final yang dilaporkan Dinkes dalam surat rekapitulasi hasil pelaksanaan massive rapid tes yang ditandatangani Kepala Bidang P2P, Dr Deddi Syarif , MA tercatat 221 sample laki laki dan 71 perempuan dengan hasil non reaktif.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Haris Setiawan membenarkan bahwa Pasar Parung Panjang bebas covid berdasarkn hasil rapid/swab test non reaktif
” Puji syukur ,kembali Pasar kami steril dari virus corona, setelah Cibinong , sekarang Parung Panjang juga aman,”tegasnya.

Ucapan terima kasih diucapkan Haris kepada seluruh tenaga medis, dan jajarn muspika, rekan rekan unit pasar juga kepad para pedagang yang sudah bekerjasama dalam penerapan protokol kesehatan selama dengan baik dan benar ” dengan data dua pasar non reaktif setelah rapid/swab test maka barometer keberhasilan penerapan protokol pencegahan penyebarn virus sudah berjalan,”terangnya .

Haris
Lebih lanjut dirinya menghimbau semua awaknya untuk tidak lengah dalam penanganan Covid19 dan bisa terus menerapkan protokol kesehatan.

“juga kepada pedagang pasar lain nanti akan dijadwalkan untuk test serupa. Tidak usah takut,” ucap Haris.(Angg)

SEMARANG – Berbagai persiapan dan penyesuaian menuju new normal di Jawa Tengah telah mendorong peningkatan konsumsi BBM jenis gasoline (pertamax series dan pertalite) oleh masyarakat.

PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) IV mencatat, lonjakan konsumsi BBM di Jawa Tengah bulan Juni 2020 mencapai 20 persen jika dibandingkan konsumsi bulan Maret hingga Mei 2020 atau masa pandemi.

Pjs General Manager Pertamina MOR IV wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Rahman Pramono Wibowo, mengatakan konsumsi BBM khususnya jenis gasoline di wilayah MOR IV saat ini berada di angka 10.800 Kiloliter (KL) per hari.

Pada bulan Maret hingga Mei 2020 kemarin, konsumsi BBM di Jawa Tengah tersebut berkisar di angka 9.000 hingga 9.500 KL per hari atau mengalami peningkatan konsumsi sebesar 20 persen.

Kendati begitu, konsumsi BBM pada bulan Juni 2020 tersebut masih berada di bawah rata- rata normal saat sebelum terjadinya pandemi Ccovid-19 (bulan Januari hingga Februari 2020) yang mencapai 12.000 KL per hari,“Namun, pergerakan angka konsumsi BBM bulan Juni ini memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat saat selama persiapan penerapan new normal,” jelasnya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6)

Sedangkan untuk penyaluran LPG, masih kata Pramono, Pertamina MOR IV masih mencatat angka penyaluran yang sama, yakni di angka 4.100 Metric Ton (MT) per hari.

“Untuk LPG angka penyalurannya masih cukup stabil selama empat bulan terakhir. Di mana penyaluran tersebut bergerak di kisaran angka 4.000 smpai dengan 4.100 MT per hari,” ungkapnya.

Sehingga dapat disimpulkan penyaluran LPG terpantau masih sama dengan rata- rata normal, baik sebelum maupun selama wabah pandemi Covid-19 melanda wilayah kerja Pertamina MOR IV.

Pramono juga menambahkan, terkait dengan stok BBM dan LPG Pertamina di wilayah kerja Pertamina MOR IV juga masih sangat mencukupi, dengan rata- rata ketahanan mencapai 13 hingga 15 hari ke depan.

“Oleh karena itu masyarakat di Jawa Tengah dan DIY kami imbau tidak perlu menkhawatirkan ketersediaan BBM dan LPG yang dipastikan masih cukup aman, pada masa pandemic Covid-19 ini,” lanjutnya.

Di lain pihak, Pramono juga menyampaikan, untuk penyaluran avtur di Jawa Tengah masih jauh di bawah normal, jika dibandingkan dengan penyaluran sebelum pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia.

Penyaluran produk bahan bakar pesawat udara tersebut selama masa pandemi Covid-19 menurun tajam, dikarenakan adanya pembatasan perjalanan orang dengan moda transportasi pesawat terbang.

Dari data yang dihimpun Pertamina MOR IV, untuk wilayah Jawa Tengah, penyaluran avtur untuk Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, di Kota Semarang pada bulan Juni 2020 rata- rata sebanyak 25 KL per hari.

Jumlah penyaluran avtur ini masih terpaut jauh di bawah rata-rata penyaluran harian—jika dibandingkan dengan penyaluran pada bulan Januari dan Februari 2020 yang mencapai 100 KL per hari.

Sebab seluruh bandara di berbagai daerah di wilayah Indonesia –termasuk sejumlah bandara yang berada di wilayah kerja Pertamina MOR IV– hingga saat ini juga masih terimbas dampak pandemi Covid-19.

Secara umum, angka penyaluran avtur secara rata- rata masih berada di angka 40 persen hingga 90 persen di bawah normal harian, sebelum covid-19 melanda wilayah Indonesia.

“Sedangkan untuk stok avtur di wilayah kerja Pertamina MOR IV, hingga saat ini juga terpantau masih lebih dari cukup dengan ketahanan stok yang mencapai 140 hari ke depan,” kata Pramono.

Sebagai BUMN penyedia kebutuhan energi, tambahnya, Pertamina senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat berupa BBM, LPG dan produk turunannya kepada para pelanggan setia.

Pertamina juga masih memberlakukan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di SPBU dan fasilitas lainnya demi kenyamanan para pelanggan. “Bagi pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin memesan produk BBM dan LPG Pertamina melalui layanan pesan antar dapat menghubungi kontak Pertamina 135,”tukasnya.(*/D Tom)

BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam kunjungan kegiatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)ke Pasar Cisarua, Jumat 26 Juni 2020 memberikan apresiasi kepada PD Pasar Tohaga sebagai pengelola pasar tradisional yang telah menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Gubernur Jawa Barat, pengelola pasar Cisarua sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai protokol kesehatan Covid-19, terutama mewajibkan pedagang dan pengunjung untuk memakai masker dan menjaga jarak
“karena concern(perhatian) saya di Pasar, tempat wisata dan terminal untuk penanganan Covid19.

Pasar ini saya nilai 80 persen sudah menerapkan protokol, sudah ada bilik disinfektan, bilik cuci tangan, juga tirai pembatas antara pedagang dan pembeli,” katanya.

Selain mengecek kelengkapan fasilitas, Kang Emil, sapaan akrabnya juga memberikan bantuan masker dan ratusan face shield yang diperuntukan kepada pedagang pasar rakyat
.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan menambenarkan bahwa pemerintah tengah concern terhadap pasar dimana resiko penularan sangat besar ,pasar merupakan tempat keramaian yang harus dijaga kebersihan dan dijaga jarak pengunjungnya “pemerintah concern terhadap pasar, minggu depan ada tiga pasar yang akan kembali di rapid/swab test, adalah Pasar Ciawi, Pasar Cisarua dan Pasar Parungpanjang, “jelas Haris

Turut mendampingi Kang Emil dalam kunjungan di Pasar Cisarua antara lain Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagngan Jabar M Arifin Soedjayana, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar Dedi Taufik serta Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan
Terimakasih sudah berkunjung dan memberikan apresiasi luar biasa terhadap Pasar Cisarua semoga tidak lagi ditemukan kasus positif Covid19 di Pasar Rakyat.(*/Angg)

JAKARTA – Ekonom Indef, Dradjad Wibowo, mengingatkan, Indonesia secara teknis terancam masuk ke resesi ekonomi pada kuartal 3/2020.
Pada kuartal ini pertumbuhan akan nol atau negatif, yang artinya memasuki resesi ekonomi.

Hal ini disampaikan Dradjad menanggapi penjelasan BPS terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi nasional bisa terkontraksi lebih dalam ke kisaran minus 4,8 persen sampai minus 7 persen pada kuartal II 2020.

Proyeksi tersebut lebih anjlok daripada perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang minus 3,1 persen-minus 3,8 persen pada kuartal II 2020.

“Wah, tinggi sekali ya perkiraan kontraksi ekonomi dari BPS untuk kuartal kedua 2020. Jauh lebih jelek dari perkiraan saya, bahkan dari perkiraan Menkeu,” kata Dradjad dikutip dari republika, Rabu (24/6).

Menurut Dradjad, berarti ada sesuatu yang salah besar dalam perekonomian Indonesia. Dia menjelaskan, PSBB di Indonesia tidak dijalankan secara disiplin. Masyarakat masih banyak yang melakukan kegiatan di luar.

“Beda sekali dengan di Selandia Baru, Taiwan, Jerman, Italia, dan sebagainya. Di sana saat lockdown, ya benar-benar sepi. Jadi, wajar jika kontraksi ekonominya besar,” ungkap Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Dradjad menyebut dugaan awalnya benar, yaitu ada masalah korporasi yang serius dalam perekonomian Indonesia. Saat ekonomi melemah, masalah ini membuat kontraksi ekonomi lebih besar daripada semestinya.

Dradjad mengaku khawatir secara teknis Indonesia terancam masuk ke resesi ekonomi pada kuartal 3/2020. “Karena, jika benar minus 4,8-7 persen, dengan kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi, maka terdapat risiko yang cukup besar bahwa pertumbuhan kuartal 3/2020 nol atau negatif.

Kalau itu terjadi, artinya kita memasuki resesi ekonomi,” kata Dradjad.

Karena itu, Dradjad menyarankan, sudah saatnya pemerintah bertindak lebih disiplin dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini dari sisi kesehatannya, lalu jadikan sektor kesehatan sebagai salah satu motor pertumbuhan.

“Jadikan APBN sebagai pemicu konsumsi rumah tangga, bukan dihamburkan untuk program-program bermasalah seperti Kartu Prakerja,” tukasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Asian Infrastructure Investment Bank Bank (AIIB) atau Bank Investasi Infrastruktur Asia telah menyetujui dana pinjaman sebesar USD1 miliar atau senilai hampir Rp. 15 triliun kepada pemerintah Indonesia melalui dua program pinjaman.

Dana pinjaman ditujukan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan penanganan kesehatan dan memitigasi penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak negara berkembang untuk mengambil keputusan trade-offs yang sulit untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Dukungan dari AIIB diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan di tengah masa-masa yang penuh ketidakpastian ini,” kata Wakil Presiden Operasi Investasi AIIB D.J. Pandian di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

D.J. Pandian menambahkan, bahwa dengan menyesuaikan produk pendanaan dengan kebutuhan, AIIB akan memberikan respon yang tepat waktu dan dan fleksibel kepada negara-negara anggotanya, demi memastikan pemulihan ekonomi sesegera mungkin.

“Sebelum dilanda Covid-19, Indonesia telah menunjukkan manajemen ekonomi makro yang baik dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkesinambungan.

Kami akan terus responsif membantu kebutuhan di masa krisis, sehingga mengembalikan Indonesia ke jalur yang tepat menuju pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Wakil Menteri Keuangan Indonesia Suahasil Nazara mengatakan, pandemi ini diperkirakan akan semakin membebani sistem kesehatan Indonesia yang tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sementara itu, berdasarkan proyeksi pemerintah Indonesia, pertumbuhan ekonomi pasca-corona pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan tajam dari 5% menjadi 2,3%.

Lebih lanjut lagi, pemutusan hubungan kerja akibat penghentian aktivitas ekonomi pada masa pandemi diperkirakan mencapai 1 hingga 7 juta kasus.

“Kami mengapresiasi respons AIIB yang cepat dan fleksibel terhadap kebutuhan mendesak negara-negara anggota selama krisis kesehatan dan ekonomi.

Kami juga berterima kasih atas pinjaman sejumlah 750 juta dolar AS untuk pemerintah Indonesia melalui program Covid-19 Active Response and Expenditure Support (CARES) bekerjasama dengan Bank Pembangunan Asia, serta tambahan pinjaman 250 juta dolar AS melalui Program for Results bekerjasama dengan Bank Dunia,” katanya

Sebagai informasi, pinjaman ini diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, memenuhi kebutuhan belanja bantuan sosial yang mendesak, dan memperluas program bantuan sosial kepada masyarakat miskin dalam mengatasi dampak ekonomi dan sosial yang merugikan akibat Covid-19.

AIIB telah mempersiapkan fasilitas pemulihan Covid-19 (COVID-19 Crisis Recovery Facility atau CRF) sebagai bentuk komitmen dan koordinasi dengan upaya komunitas internasional dalam menanggulangi krisis Covid-19.

Fasilitas ini memliki besaran awal USD 5 sampai 10 miliar untuk membantu negara-negara anggota AIIB menyediakan kebutuhan-kebutuhan darurat di bidang ekonomi, finansial dan kesehatan, dan untuk pemulihan dari krisis ini. Dana untuk kedua program pinjaman AIIB diatas bersumber dari fasilitas CRF.

Program pinjaman pertama sejumlah USD750 juta dari AIIB akan digabungkan dengan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia dalam skema co-financing.

Pinjaman ditujukan untuk meningkatkan stimulus ekonomi di sektor bisnis termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), keluarga miskin, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan umum.

AIIB, berkerjasama dengan Bank Dunia, telah menyetujui tambahan kucuran dana sebesar 250 juta dolar AS untuk semakin memperkuat percepatan penanganan kesehatan oleh pemerintah Indonesia; termasuk kesiapan failitas perawatan, kapasitas pengujian, pengawasan, pencegahan dan koordinasi pemerintah dan komunikasi publik.(*/Tya)