Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) turut menjamin keamanan air minum dalam kemasan (AMDK) yang beredar di Indonesia. Selain dengan pengawasan pre market dan post market juga digelar FGD untuk pengawasan produk pangan berbahan air.

Kepala Badan POM Penny K. Lukito mengatakan, pengendalian aspek keamanan dan mutu AMDK sepanjang product life cycle merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

“Untuk meningkatkan pelayanan publik, Badan POM telah melakukan percepatan perizinan, antara lain melalui penyederhanaan proses registrasi. Meskipun demikian, aspek perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi fokus perhatian Badan POM dengan memperkuat pengawasan post-market,” ujarnya melalui siaran pers.

Hal ini menanggapi beredar informasi di media sosial yang menyebut beberapa merek air mineral berbahaya untuk diminum. Alasannya karena air mineral disebut memiliki kandungan logam, spesifiknya tinggi zat besi.

Beberapa video di Youtube misalnya menunjukkan bagaimana orang-orang ‘menguji’ kadar zat besi pada air mineral dengan mencelupkan adaptor atau steker yang dialiri listrik dan tersambung ke lampu. Air disebut memiliki kandungan logam tinggi saat lampu bisa menyala

Lebih lanjut, Penny menjelaskan bahwa pengawasan AMDK meliputi aspek standardisasi produk dan standardisasi proses produksi. Standard produk dikembangkan melalui risk assessment yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan isu strategis.

Dilanjutkan dengan pengawasan pre-market yang melibatkan beberapa pihak, antara lain Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) sebagai penerbit sertifikat SNI (Standard Nasional Indonesia), UPT Badan POM sebagai penerbit sertifikat PSB (pemeriksaan sarana baru), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penerbit sertifikat halal, serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penerbit sertifikat merek.

Setelah produk beredar, Badan POM melakukan pengawasan post market yang terdiri dari pemeriksaan sarana produksi, pengawasan di peredaran yang meliputi pemeriksaan sarana distribusi/ritel, sampling dan pengujian, monitoring label dan iklan produk AMDK, serta kegiatan surveilans, termasuk penanganan kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan akibat pangan.

“Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan AMDK yang beredar aman untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus memperkuat industri makanan,” ujarnya.

Di Indonesia saat ini terdapat 4 jenis AMDK yang terdiri dari Air Mineral Alami, Air Mineral, Air Demineral dan Air Minum Embun yang standarnya telah diatur dalam SNI. Berdasarkan data produk yang terdaftar di Badan POM terdapat sekitar 7.780 produk AMDK dengan jumlah produsen seluruh Indonesia sebanyak 1.032 perusahaan.

Belakangan terdapat beberapa isu yang berkembang di masyarakat terkait AMDK, antara lain isu mikroplastik pada air bersih (air ledeng) yang dapat menjadi bahan baku AMDK, isu residu hormon yang mencemari sungai sebagai bahan baku air bersih, beredarnya hoaks terkait dengan AMDK yang merisaukan masyarakat, serta iklan AMDK dengan klaim berlebihan atau menyesatkan, misal AMDK dapat menyembuhkan beberapa penyakit tertentu.

Menyikapi banyaknya permasalahan pengawasan air minum, Badan POM berinisiatif melakukan pembahasan terkait perbaikan mutu air dalam pengawasan mutu pangan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Air Minum. Hal ini merupakan salah satu upaya Badan POM bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait dalam melindungi masyarakat, mengingat kegiatan pengawasan air minum melibatkan berbagai pihak, termasuk produsen air minum.

Kepala Badan POM mengharapkan FGD ini dapat meningkatkan pengawasan produk pangan berbasis air, antara lain AMDK, sebagai upaya melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing produk. Pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat termasuk memastikan keamanan dan mutu produk pangan berbasis air di sepanjang rantai pangan.

“Upaya tersebut antara lain penetapan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan yang ada termasuk pengembangan standard sesuai emerging issues, peningkatan pengawasan post-market dengan melakukan pengawasan berbasis risiko, penguatan laboratorium baik dari sisi pengembangan fasilitas dan peralatan laboratorium, serta metode pengujian dan kompetensi pengujian, pemberdayaan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang masif dan luas, serta upaya penindakan,” tukasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Di hampir waktu yang bersamaan, dalam pekan ini, Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengabarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia bertambah. Bank Dunia pada Kamis l (16/7) mempubliksikan laporannya mengenai proyeksi ekonomi Indonesia di tengah pandemi.

Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects, The Long Road to Recovery ini Bank Dunia memproyeksi perekonomian Indonesia tahun ini hanya akan tumbuh di kisaran nol persen atau mengalami stagnasi. Ini merupakan akibat dari pandemi virus corona (Covid-19). Bank Dunia juga mengatakan akibat pandemi penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan antara 5,5 juta hingga 8 juta orang. Baca juga: Akibat Pandemi, Kondisi Ekonomi Indonesia Mundur 35 Tahun.

Sebelumnya BPS, pada 15 Juli lalu mengumumkan penduduk miskin Indonesia memang bertambah, per Maret 2020 menjadi 9,78% atau setara dengan 26,42 juta penduduk. Sebagai perbandingan pada Maret 2019 persentase penduduk miskin hanya 9,41%, setara dengan 25,14 juta orang. Sehingga jumlah orang miskin dalam setahun bertambah, 1,28 juta orang. Per Maret 2020, penduduk miskin di daerah mencapai 12,82% sedangkan penduduk miskin di kota mencapai 7,38%.

Menariknya di awal Juli ini Bank Dunia, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengatakan mulai 1 Juli 2020 status Indonesia naik. Yakni dari negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country).

Naik kelasnya Indonesia, berpatokan pada ukuran penghasilan suatu negara. Penghasilan Nasional Bruto/PNB (gross national income/GNI). Pada 2018 lalu, PNB per kapita Indonesia US$3.840 dan pada 2018 naik menjadi US$4.050 pada 2019. Peningkatan PNB inilah yang mendongkrak kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Baca juga: Indonesia Naik Kelas Untungnya Apa?

Menurut Presiden Jokowi, laporan dari Bank Dunia ini patut disyukuri. Ini bisa menjadi penyemangat Indonesia agar bisa terus naik kelas dan keluar dari jebakan negara kelas menengah. Ini menjadi sebuah peluang agar Indonesia bisa terus melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan keluar dari middle income trap.

Dari dua laporan Bank Dunia, yang seolah bertolak belakang ini mengisyaratkan, meski sudah naik kelas, Indonesia belum bisa merdeka dari penduduk miskin. Bahkan kecendrunganya terus bertambah, akibat pandemi. Bisa saja jumlah penduduk miskin yang bertambah ini membuat Indonesia turun kelas kembali.

Laporan Bank Dunia mengenai proyeksi bertambahnya penduduk miskin memang harus jadi perhatian serius. Pasalnya angka proyeksi ini lebh besar dari proyeksi angka kemiskinan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Yaitu berada di kisaran 1,1 juta hingga 3,78 juta orang.

Ada bebarapa asumsi yang dibuat Bank Dunia dalam laporannya itu., Lead Economist Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gil Sander menjelaskan, lonjakan jumlah penduduk miskin tersebut terjadi jika ekonomi Indonesia masuk dalam skenario terburuk, pertumbuhannya minus 2%.

Lalu juga tidak adanya dukungan pemerintah, berupa Bansos (Bantuan Sosial) terhadap penduduk yang sangat terdampak akibat pandemi. Sander mengingatkan lonjakan jumlah penduduk miskin ini juga terjadi karena anjloknya pendapatan rumah tangga sekitar 5% hingga 7%. Pendapatan rumah tangga yang merosot ini lantaran jutaan pekerja mengalami PHK atau dirumahkan.

Lalu dalam kondisi seperti apa ekonomi Indonesia bisa minus 2%? Country Director Bank Dunia di Indonesia Satu Kahkonen mengatakan,kondisi itu terjadi jika gelombang kedua pandemic datang dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali digalakkan. Sementara untuk pertumbuhan 0% tercapai bila ada tiga syarat yang menyertainya.

Pertama pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 5,2% tahun ini. Lalu perekonomian Indonesia kembali menggeliat pada Bulan Agustus, dan terakhir tidak ada gelombang kedua virus corona.

Bansos dan Regulasi
Apa yang disampaikan oleh bank Dunia itu hampir mirip dengan penjelasan dari BPS. Bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 disebabkan karena adanya pagebluk virus Corona. Terpuruknya sektor pariwisata, kunjungan Wisman terpuruk 64,11%. Serta naiknya beberapa komoditas bahan makanan pokok dalam periode September 2019-Maret 2020. Seperti beras naik 1.78%, daging ayam ras 5,53%, minyak goreng 7,06%, gula pasir 13,35% dan telur ayam ras 11,1%.

Akibatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Kuartal I 2020 cuman bisa tumbuh 2,84%, dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%. BPS juga mengungkapkan peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2020, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,86% pada Garis Kemiskinan.

Catatan BPS juga menjelaskan di periode September 2019-Maret 2020,Garis Kemiskinan naik 3,20%. Dari Rp440.538 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp454.652 perkapita per bulan pada Maret 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly mengakui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perlindungan sosial agar masyarakat memiliki daya tahan untuk tidak kembali miskin.

Namun, Ace menekankan, kebijakan ini juga harus disertai kebijakan pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang memang menjadi penggerak ekonomi pada lapisan menengah ke bawah. Selain itu, berbagai program bantuan perlindungan sosial ini harus disertai dengan akurasi bagi penerima bantuan tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Frederico Gil Sander, pemerintah harus bisa memastikan Bansos diterima oleh orang yang tepat. Selain itu regulasi juga bisa jadi senjata pemerintah Indononesia untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Menurut Sander upaya-upaya ini perlu dilakukan agar ledakan kemiskinan tidak terjadi di Indonesia.(*/Tya)

JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) tbk dinilai hanya akan mampu bertahan empat tahun atau hingga 2024 meski mendapat dana talangan pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun. Anggaran itu dianggap hanya memperpanjang nafas perseroan.

Pengamat penerbangan dari Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati mengatakan, beban utang yang ditanggung maskapai penerbangan nasional plat merah yang mencapai USD2 miliar atau Rp31,9 triliun membuat kondisi perusahan tidak akan bertahan lama.

Walau pemerintah akan menggelontorkan dana Rp8,5 triliun, kata dia, anggaran tersebut justru hanya bermanfaat dalam jangka pendek saja. Sementara pada jangka panjang, bunga pinjaman justru menjadi beban baru bagi Garuda indonesia.

“Saya menilai kemampuan Garuda hanya mampu bertahan minimal sampai 2024 saja. Walau ada dana talangan, itu memperpanjang nafas saja, setahun ini ada pandemi keuangan Garuda memang berdara dara,” ujar Arista di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Menurut Arista, dana talangan yang diberikan pemerintah kepada Garuda Indonesia pada dasarnya bersifat membantu. Meski begitu, ada dimensi bisnis yang tidak bisa dilepaskan dari bantuan tersebut. Artinya, pemerintah berharap ada keuntungan yang nanti diperoleh yakni bunga pinjaman. Harapan itu, kata dia, manakala Garuda mampu keluar dari fase krisisnya.

Saham Garuda Indonesia, lanjut dia, tidak secara penuh dimiliki negara. Ia memperkirakan setidaknya 3,2% saham perseroan dimiliki swasta dan sisanya dimiliki negara. Karena itu, faktor bisnis dalam bantuan tidak bisa dipungkiri.

Hal senada pun diutarakan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, saat memberikan pandangan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR. Kata Irfan, pihaknya memproyeksikan kerugian Garuda Indonesia tahun ini mencapai USD1,1 miliar atau setara Rp16 triliun. Kerugian itu selain merosotnya pendapatan perseroan juga termasuk beban bunga dari dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun.

Arista mencatat, walau saat ini Kementerian BUMN sudah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menyelamatkan perseroan dari tekanan keuangan. Tapi persoalan akan berbeda jika langkah tersebut tidak dilakukan pemerintah setelahnya. “Pak Erick full membantu Garuda, bahwa sampai 2024 masih aman karena di backup full BUMN, tapi gak tau di tahun 2025? Kemungkinan sesuatu yang akan terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR Deddy Sitorus mengatakan, dana talangan pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah di Garuda Indonesia. Dia menilai selain persoalan dampak yang terjadi akibat pandemi Covid-19 terdapat persoalan lain.

Menurutnya pandemi tidak hanya memberikan dampak kepada Garuda Indonesia, namun juga ekosistem penerbangan yang harus segera diadaptasi. “Mekanisme ini (dana talangan) akhirnya dipilih untuk menyelamatkan ekuitas Garuda Indonesia ya. Ini tidak hanya selesai dengan menginjeksi itu saja,” kata Deddy

Dia menjelaskan Garuda Indonesia seharusnya memperhatikan aspek keuangan, operasional, produk yang dipasarkan, dan ekosistem industri. Di mana terdapat perbaikan yang bersifat menyeluruh dan konsisten.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani belum mau membocorkan waktu pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN).

Mantan petinggi Bank Dunia ini hanya mengatakan bahwa pencairan gaji ke-13 masih digodok.

“Sebentar, itu nanti,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Hal yang sama diutarakan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Askolani. Menurut Askolani, pihaknya belum bisa membahas kepastian dari gaji ke-13. Saat ini pembahasan hanya untuk pemulihan ekonomi Indonesia.

“Kita belum lihat-lihat itu (pencairan), karena mau fokus Covid-19,” tandasnya.

Sebagai informasi, pencairan gaji ke-13 berpedoman pada PP No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Gaji ke-13 untuk PNS hingga anggota Polri terdiri mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja.

Sedangkan pensiunan akan menerima gaji ke-13 berupa pensiunan pokok, dan tunjangan keluarga atau tunjangan penghasilan. Jumlah gaji 13 2020 PNS yang diterima yakni sebesar gaji sebelumnya.(*/Tya)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membubarkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tak mampu lagi membayar utang-utangnya. Nantinya, Kementerian BUMN akan membentuk perusahaan baru di bawah Holding Asuransi.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, utang Asuransi Jiwasraya jauh lebih besar daripada asetnya. Karena itu, langkah Kementerian BUMN untuk membubarkan perusahaan dinilai sebagai langkah terbaik yang harus dilakukan.

Terkait rencana pembentukan perusahaan baru di bawah naungan Holding Asuransi, lanjut Arya, hal itu memungkinkan perusahaan bisa mengembangkan bisnisnya karena didanai secara langsung oleh asuransi yang secara keuangannya lebih sehat.

“Aset (Jiwasraya) sudah kalah dengan utangnya, maka dibentuklah perusahan baru yang masuk dalam Holding Asuransi,” ujar Arya di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Arya mengungkapkan, seluruh aset Jiwasraya akan diambil alih oleh perusahan baru tersebut, termasuk nasabahnya. Itu dilakukan setelah seluruh utang dan bunganya direstrukturisasi.

“Nanti, yang membeli aset Jiwasraya juga akan mengambil alih nasabahnya yang sudah direstrukturisasi utang dan bunganya, baru dimasukkan ke perusahaan baru tersebut,” paparnya.

Arya menilai pembentukan perusahaan asuransi yang baru menjadi hal yang paling memungkinkan. Holding Asuransi tersebut juga akan memasok dana untuk penambahan anggaran dan mengelola nasabah perusahaan.

Saat ini, lanjut Arya, Kementerian BUMN tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah Panitia Kerja (Panja) DPR yang menangani secara langsung kasus Jiwasraya. Setelah mendapatkan masukan barulah dibentuk perusahan asuransi baru tersebut. “Kita minta persetujuan dari pihak terkait, kita koordinasi Panja Jiwasraya, kalau nanti sudah selesai baru dimulai,” jelasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
menyebut, saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik perusahaan besar asal China.

Padahal, sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar lebih memilih merelokasi pabriknya ke Vietnam.

“Dulu tahun 2018-2019, tidak ada perusahaan yang merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia, semuanya ke Vietnam. Sekarang sudah tujuh, kemarin sudah diresmikan dan nantinya ada 17 perusahaan yang sudah 70-80% potensinya akan masuk,” ujar Bahlil dalam acara launching buku Indef secara virtual, Senin (13/7/2020).

Bahlil menjelaskan, hal ini terjadi karena penawaran menarik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dia mencontohkan, Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah yang akan dimulai pembangunannya dengan memberikan tanah secara cuma-cuma.

“Kita kasih tanah gratis aja, kemarin kita bikin di Batang, presiden resmikan. Ini tanahnya BUMN, infrastruktur dibangun oleh APBN, sumber daya disewa aja karena kawasan industri sekarang ini bukan kawasan industri investor, tapi kawasan industri tanah.
Belum ada industrinya tapi tanahnya sudah ada,” kata dia.

Dengan adanya kawasan industri di wilayah Batang, mantan Ketua Umum Hipmi ini menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas lebih kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Dengan adanya kawasan industri Batang saya kasih ke UMKM, supaya besar bareng-bareng,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ada dana membangun ibu kota baru
di Kalimantan Timur yang rencana awal dibangun pada semester kedua tahun ini.

Pasalnya saat ini anggaran fokus untuk menangani pandemi Covid-19.

“Pemerintah saat ini fokus pada upaya-upaya penanggulangan pandem. Jadi setahu saya tidak muncul-muncul anggaran bagi ibu kota negara sampai saat ini,” kata Brahmantio dalam diskusi secara virtual, Sabtu (11/7/2020).

Menurutnya selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa terkait pembangunan ibu kota baru tidak membebani APBN. Hal itu telah disampaikan bahkan sebelum wabah corona menyebar sampai Indonesia.
“Hal ini sudah dibahas dengan matang sebelum terjadinya pandemi,” katanya.

Dia menyatakan saat ini pemerintah sedang fokus untuk mendorong pemulihan ekonomi namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Disamping itu, pihaknya juga terus mencari solusi agar cost of fund bisa lebih efisien tapi tetap optimal.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sempat mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tak menghabiskan banyak anggaran yang bersumber dari APBN. Saat ini, pemerintah belum mengucurkan anggaran untuk proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Sementara sekarang pemerintah sedang menghadapi pandemi Covid-19. APBN pun dikerahkan untuk penanganan dan pemulihan negara akibat merebaknya virus Corona,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Kemarahan nasabah polis asuransi pendidikan kembali viral di media sosial. Sebuah akun Twitter mengeluhkan asuransi pendidikan adiknya yang tidak bisa langsung dicairkan setelah rutin dibayar selama 17 tahun terakhir.

Alasannya, kicau dia, perusahaan tersebut mau bangkrut.

Berbagai komentar dan kritikan pada industri asuransi langsung ramai seketika. Kendati perusahaan asuransi yang dimaksud tidak secara gamblang disebutkan, diduga kuat perusahaan tersebut adalah Jiwasraya dan Bumiputera.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menanggapi keluhan nasabah yang viral tersebut. Menurut dia, para nasabah asuransi pendidikan di perusahaan asuransi BUMN yang sedang bermasalah, diharapkan agar bisa bersabar.

Secara aturan perusahaan asuransi BUMN berarti seharusnya didukung oleh pemerintah termasuk untuk penambahan modal.

“Secara umum kondisi perekonomian dalam tekanan akibat pandemi, termasuk industri asuransi. Sehingga wajar bila pencairannya lebih lama. Bila yang dimaksud perusahaan BUMN seperti Jiwasraya, nasabah harap bersabar karena ini masalah waktu saja untuk dicairkan,” ujar Togar di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Sedangkan bagi nasabah Bumiputera yang juga bermasalah dirinya tidak mengomentari. “Lebih baik saya tidak berkomentar untuk nasabah Bumiputera,” ujarnya.

Sementara itu, eks Komisi Independen AJB Bumiputera Diding Sudirdja Anwar justru mengingatkan dalam polemik berbagai perusahaan asuransi sebaiknya OJK bersama Industri Asuransi harus gencar melakukan sosialisasi. Dirinya mengkhawatirkan kepercayaan akan makin berkurang terhadap perlindungan asuransi.

“Jangan sampai kepercayaan masyarakat luntur. Sehingga butuh sikap proaktif regulator dan asosiasi industri,” ujar Diding singkat.

AJB Bumiputera mengalami masalah likuiditas dan membutuhkan inisiatif solusi dari pihak manajemen. Bahkan, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Pasal 99 PP tersebut menyebutkan, Bumiputera bisa mengubah bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas (PT) ataupun koperasi. Perubahan itu hanya bisa diusulkan oleh lebih dari setengah peserta RUA, Dewan Komisaris atau Direksi.

Perubahan bentuk badan usaha bisa menjadi salah satu opsi untuk menjaga kepentingan pemegang polis secara berkesinambungan. Namun, tentunya harus disetujui oleh pihak-pihak terkait sebagaimana tercantum dalam aturan.(*/Fet)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membuat moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dan penerimaan mahasiswa STAN untuk 5 tahun ke depan, tepatnya pada periode 2020-2024.

Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

“Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM Kementerian Keuangan,” tulis PMK 77/2020, seperti dikutip SINDOnews di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Selain itu, rencana Kemenkeu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulaitahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Adapun Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan Unit Organisasi Eselon II yang berkedudukan di Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun strategis Tahun 2020-2024.

“Kementerian Keuangan berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal untuk mewujudkan SDM yang adaptif dan technology savy,” katanya.

Berdasarkan regelusasi itu, Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan minus growth mulai tahun 2020. Salah satunya pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024.Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Nantinya, jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020.Pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa pembangunan tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km tidak lagi terganjal masalah pembebasan lahan. Justru masalah lain yang muncul, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, adalah kurangnya anggaran.

“Kalau di jawal Tol Sumatra tidak ada kendala masalah lahan. Tapi masalah pendanaan. Tadi dirumuskan itu,” ujar Basuki usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (7/7).

Basuki menjelaskan, ada kekurangan dana mencapai Rp 387 triliun untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan ruas tol Trans Sumatra, dari Bakauheni di Lampung sampai Banda Aceh dan jalur-jalur pendukung seperti Padang-Pekanbaru, Medan-Sibolga, dan Bengkulu-Palembang, dengan total panjang 2.878 km.

Dari kebutuhan anggaran keseluruhan sebesar Rp 500 triliun, ujar Basuki, dana yang sudah tersedia baru Rp 113 triliun. Rinciannya, dana dari perbankan sebesar Rp 72,2 triliun, dukungan dari pemerintah sebesar Rp 21,6 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (persero) selaku pelaksana proyek sebesar Rp 19,6 triliun.

Sementara itu, perhitungan untuk pembangunan ruas backbone (tulang punggung) Trans Sumatra bisa berbeda. Ruas backbone yang dimaksud adalah jalur yang menghubungkan Bakauheni di Lampung dan Banda Aceh di Aceh sepanjang 1.974 km, tanpa ruas-ruas sayap seperti Padang-Pekanbaru, Bengkulu-Palembang, dan Medan-Sibolga.

Bila hanya ruas backbone saja, total kebutuhan dana ‘hanya’ Rp 266 triliun. Dari angka tersebut, baru Rp 75 triliun anggaran yang sudah tersedia, berasal dari perbankan sebesar Rp 42,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 16,1 triliun, dan PMN sebesar Rp 17,1 triliun. Artinya, kekurangan dana untuk ruas backbone tercatat Rp 191 triliun.

“Kendalanya hanya satu, pendanaan. Untuk total Trans Sumatra masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun. Tapi kalau hanya backbone-nya saja, tanpa Bengkulu, Padang, dan Sibolga kebutuhannya Rp 191 triliun. Tapi tetap itu semuanya akan diselesaikan (sesuai target),” jelas Basuki.

Menjawab tantangan kekurangan dana ini, pemerintah pun dipaksa mencari sumber pendanaan baru. Basuki menyebutkan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari solusinya.

“Ini ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan apakah dengan mengeluarkan bond jangka panjang. Kalau bond jangka panjang pasti dengan jaminan pemerintah. Ini khususnya untuk jalan tol sumatra hanya pada pendanaan saja,” jelas Basuki.

Selain penerbitan surat utang, pemerintah juga berencana memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Mengenai skema pendanaan SWF ini, masih digodok oleh pemerintah.

Pembentukan SWF memang sudah mulai dibahas sejak awal 2020 lalu. SWF akan berperan mengelola dana publik dan menginvestasikan ke bentuk aset lain. Secara sederhana, SWF merupakan wujud tabungan negara atau dana abadi yang diinvestasikan ke berbagai bentuk untuk menambah penerimaan.

Pembentukan lembaga ini masih menunggu pengesahan omnibus law yang di dalamnya mengatur kemudahan investasi. Presiden Jokowi sempat menyampaikan pada Januari lalu, bahwa sudah ada beberapa pihak yang berniat berinvestasi ke Indonesia yang nantinya akan dikelola sebagai dana abadi.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi menyebut bahwa potensi aliran dana masuk ke dalam negeri sebesar 20 miliar dolar AS setelah lembaga pengelola SWF Indonesia terbentuk.

Seperti diketahui, jalan tol Trans Sumatra membentang dari Bakauheni, Lampung di Selatan sampai Banda Aceh, Aceh di utara dengan total panjang 1.974 km. Selain itu, masih ada ruas-ruas sayap berupa jalur tol yang menghubungkan Padang di Sumatra Barat dengan Pekanbaru di Riau, Bengkulu dengan Palembang di Sumatra Selatan, dan Sibolga dan Medan, di Sumatra Utara.

Bila ditambah dengan panjang ruas sayap, maka keseluruhan panjang tol Trans Sumatra adalah 2.878 km. Dari angka tersebut, baru 393 km yang sudah terbangun. Kemudian ada 1.194 km yang sedang dibangun dan 1.291 km sedang dipersiapkan pembangunannya. Seluruh ruas ini ditargetkan tersambung pada 2024 mendatang.(*/Tya)