Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang tengah terjadi menyebabkan perubahan yang drastis terhadap segala aspek kehidupan manusia. Dari sisi layanan dan operasional perbankan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memiliki berbagai inisiatif digital yang mampu dimanfaatkan masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya atau biasa disebut sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Adapun terobosan yang dilakukan BRI merupakan wujud #BUMNKerjaDariHati dalam memberikan solusi layanan perbankan untuk masyarakat di tengah kondisi seperti saat ini.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan perseroan telah memiliki berbagai layanan perbankan yang terintegrasi, sehingga masyarakat tetap mampu bertransaksi dengan aman dan nyaman di tengah kondisi sekarang ini. “Berbagai terobosan ini membuat masyarakat tetap dapat mengakses perbankan dimanapun dan kapanpun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu(16/8/2020).

BRImo merupakan aplikasi yang memiliki fungsi mobile banking dan internet banking ke dalam satu aplikasi dengan menu transaksi yang lebih lengkap dan menarik. Aplikasi ini memiliki fitur transfer, berbagai pembayaran, top-up uang elektronik (BRIZZI), cek mutasi rekening dan banyak lagi layanan perbankan lainnya.

Melalui aplikasi ini juga, nasabah tidak perlu datang ke kantor Bank apabila ingin membuka rekening baru.

Melalui produk Ceria yang diluncurkan pada 2019 lalu, BRI menjadi bank pertama di Indonesia yang memiliki produk pinjaman digital. Aplikasi ini sudah fully digital, dengan sistem digital verification, digital scoring, hingga digital signature sehingga masyarakat dimudahkan ketika mengajukan personal loan dengan cukup melalui smartphone dan tidak perlu datang ke kantor BRI.

SABRINA yang diluncurkan pada tahun 2018 merupakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berbasis chat yang berfungsi layaknya Customer Service. SABRINA bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu lokasi ATM, Kantor Cabang dan Top up Brizzi, informasi promo dan produk BRI, Info dan kegiatan Bank BRI serta layanan bantuan. “Cukup dari gadget, maka nasabah bisa mendapatkan layanan bantuan BRI secara real time,” urai Amam.

SABRINA bisa diakses melalui facebook messenger, whatsapp dan telegram dengan nomor 08121214017.

Menurutnya masyarakat dapat memanfaatkan Agen BRILink terdekat untuk melakukan penarikan dan setoran tabungan. Hingga akhir Juni 2020, BRI telah memiliki agen berjumlah 434 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tak perlu mendatangi kantor BRI untuk bertransaksi.
BRI juga memiliki lebih dari 18 ribu mesin ATM dan lebih dari 3800 mesin CRM.

“Untuk menghindari kejahatan perbankan digital, BRI selalu mengimbau kepada nasabah untuk mengganti PIN ATM secara berkala dan tidak memberikan informasi pribadi yang bersihat rahasia kepada siapapun, termasuk oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Bank BRI,” ungkapnhya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah terus mendata penerima bantuan sosial (bansos) yang terkena dampak pandemi virus covid-19. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan data penerima bantuan sosial (bansos) belum diperbarui sejak 2015.
Padahal, pembaruan data penerima bantuan itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Data yang ada di Kementerian Sosial versus yang ada di realitas masyarakat terdapat deviasi, sehingga waktu ditelisik ternyata data tersebut belum di-update sejak 2015 karena peng-update-an data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah.

Nah pemerintah daerah tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi COVID-19 di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam webinar, Selasa (11/8/2020).

Lebih lanjut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan pemerintah tengah mengidentifikasi 9 juta pelaku usaha sangat kecil untuk diberikan bansos produktif sebesar sebesar Rp2,4 juta. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan kredit Rp2 juta bagi pelaku usaha ultra mikro tanpa bunga.

Nantinya, bantuan tambahan tersebut dapat meningkatkan daya tahan pelaku usaha terutama yang belum mendapatkan akses ke perbankan (unbankable).

“Itu yang dilakukan oleh Pemerintah untuk bisa makin meningkatkan daya tahan dari usaha yang sangat kecil, usaha ultra mikro, dan usaha mikro yang belum bankable,” jelas Menkeu.

Kata dia, mayoritas penerima bantuan adalah kaum perempuan. Menurut Menkeu, dimensi gender dalam pemberian bantuan menjadi sangat penting karena dapat memberikan multiplier effect kepada keluarganya.

“Kita secara by design memang mentargetkan kebijakan ini penerima manfaatnya adalah perempuan. Ini karena mereka bisa memberikan multiplier manfaat kepada keluarganya terutama putra-putrinya sehingga keluarga miskin anak-anaknya mampu tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik,”katanya.(*/Tya)

JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19, Provinsi DKI Jakartamencatatkan nilai realisasi investasi tertinggi secara nasional. Pada Triwulan II Tahun 2020 total nilai investasi yang diraih DKI sebesar Rp30,1 triliun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, selama triwulan II realisasi penanaman modal asing (PMA) DKI Jakarta, sebesar Rp12,2 triliun.

Sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp17,9 triliun.

“Alhamdulillah, berdasarkan data BKPM RI DKI Jakarta meraih realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp30,1 triliun pada Triwulan II tahun 2020.

Angka itu menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi se-Indonesia” kata Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (9/8/2020).

Dengan demikian, realisasi Investasi PMA dan PMDN DKI Jakarta selama semester I 2020 mencapai Rp50,2 triliun atau berkontribusi 12,5% dari total realisasi investasi PMA dan PMDN nasional yang mencapai Rp402,6 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa masih adanya geliat investasi di ibu kota meskipun di tengah pandemi,” imbuh Benni.

Meski begitu, Benni menyampaikan terjadi penurunan realisasi investasi PMA DKI Jakarta sebesar 10,29% pada Triwulan II tahun 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu. Hal ini, kata Benni disebabkan karena faktor pandemi yang melanda berbagai negara di dunia yang mengakibatkan dampak terhadap perekonomian global sehingga terjadi perlambatan kinerja investasi.

Hal sebaliknya terjadi pada realisasi investasi PMDN DKI Jakarta yang tetap menunjukkan performa positif pada triwulan kedua ini dengan mengalami kenaikan sebesar 10,49% bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019.

“Pencapaian ini merupakan bukti bahwa berbagai kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rasyid Baswedan, saat pandemi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif disambut baik oleh para investor dan tetap menciptakan lingkungan berusaha yang kondusif di Jakarta,” tukasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Para pengusaha Indonesia menyambut positif program bantuan langsung tunai (BLT)yang diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah lima juta.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, BLT untuk para pekerja yang bergaji di bawah 5 juta ini bisa membantu kebutuhan sehari-hari.

“Menurut kami saat ini jumlah yang dapat diberikan pemerintah itu paling tidak bisa membantu untuk kebutuhan sehari hari. Stimulus pemerintah untuk pemulihan ekonomi harus diberikan ke berbagai target, terutama pekerja informal bukan hanya yang informal,” kata Shinta saat dihubungi media di Jakarta, Minggu (9/8/2020).

Dia melanjutkan, pemerintah harus membagi porsi anggaran dengan tepat. Yang penting sekarang adalah realisasinya agar dipercepat.

“Di Kementerian Ketenagakerja masih perlu disusun aturannya semoga bisa cepat terlaksana,” jelasnya.

Dia menambahkan, program stimulus bukan hanya BLT. Namun juga stimulus yang bisa menggerakan ekonomi yang saat ini mengalami kelesuan.

“Kalau ekonomi membaik maka akan membantu para pekerja juga. Jadi, kami menyambut positif karena BLT dapat membantu para pekerja serta meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan permintaan di pasar,” pungkasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomiIndonesia yang negatif 5,32% pada kuartal II di 2020. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya dan pada kuartal kedua di 2019.

“Ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Saat itu pertumbuhan ekonomi tercatat 2,97%, sedangkan pada kuartal II di 2019 sebesar 5,02%,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (5/8/2020).

Dia mengatakan, terjadinya kontraksi atau negatif pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang terjadi pada bulan Maret dan Juni.

“Rendahnya ekonomi Indonesia karena penerapan PSBB, jadi beberapa aktivitas ekonomi menurun,” jelasnya.

Namun, Sri Mulyani optimistis pada kuartal ketiga akan terjadi pemulihan. Hal ini terlihat dari geliat ekonomi pada awal Juni yang sudah mulai bergerak.

“Karena kita lihat di bulan Juni ada perbaikan dari tren dan kita harapkan kita jaga pada kuartal ketiga ini bisa positif,” jelasnya.

Dia pun menambahkan akan terus menjaga ekonomi Indonesia agar tidak rendah. Salah satunya bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kita menjaga otoritas fiksal dari sektor keuangan agar dinamika ekonomi tersebut terjaga dan potensi dampaknya stabilitas sistem keuangan kita lebih rendah,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah merencanakan memberikan subsidi biaya sewa tanah selama 10 tahun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang, Jawa Tengah.

Langkah itu diupayakan untuk menarik minat investor di kawasan tersebut.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam skema tersebut para investor yang menggunakan KIT tidak akan membayar sewa selama 10 tahun ke depan. Langkah itu sekaligus menjawab mahalnya tanah bagi industri di dalam negeri.

“Pemerintah akan memberikan insentif, kemungkinan besar untuk penggunaan lahannya itu 10 tahun free charge, nggak perlu menyewa 10 tahun. Kami percaya ini akan membuat calon investor tertarik masuk ke Indonesia,” ujar Menperin Agus di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Dia menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan secara khusus Batang Industrial Estate. Kesiapan itu didasari atas penilaian sejumlah pihak bahwa kawasan tersebut layak digunakan sebagai investasi di sektor industri yang memiliki tingkat risiko rendah.

“Berbagai pihak yang telah melakukan kunjungan telah berikan asesmen bahwa Batang kira-kira nanti bisa jadi investor haven,” katanya.

Untuk mendukung rencana tersebut, lanjut Agus, pemerintah tengah menyiapkan fasilitas penunjang di kawasan industri Batang, di kawasan itu juga akan dibangun infrastruktur yang ditargetkan selesai pada akhir 2020. Termasuk akses jalan, air, pengelolaan limbah, pelabuhan dan lainnya.(*/Tya)

JAKARTA – terus mempercepat upaya pemulihan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan ada tiga strategi untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV/2020 agar positif.

“Pemerintah telah menyusun tiga kebijakan di bidang perekonomian, yakni Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan perekonomian pascapandemi Covid-19, Program Exit Strategy untuk membuka perekonomian secara bertahap menuju tatanan adaptasi normal baru serta Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Dia melanjutkan, pemerintah telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp607,65 triliun, dengan rincian perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral dan pemda Rp106,11 triliun.

“Sebagai bagian dari program PEN, khususnya untuk pemulihan ekonomi di daerah, pemerintah juga memberi dukungan pinjaman bagi daerah melalui dua jenis pinjaman,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk penempatan dana negara di bank pembangunan daerah (BPD). Adapun, ada empat BPD yang telah dititipkan uang pemerintah dalam memulihkan ekonomi Indonesia yang mana sebesar Rp11,5 triliun pada BPD.

Rinciannya keempat BPD adalah Bank DKI, Bank Jabar Banten (bjb), Bank Jateng, dan Bank SulutGo. Empat bank itu dinilai membutuhkan likuiditas. Lalu tiga bank yakni Bank Bali dan Bank Yogyakarta masih dalam kajian yang nantinya akan diberikan dana sebesar Rp1 triliun dan BPD Jawa Timur Rp2 triliun.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah saaat ini sedang gencar memburu harta karun berupa batangan emas di bawah laut sebagai aset negara. Adapun harta karun tersebut diangkat ke atas untuk dihitung dan dinilai sesuai kisaran harga pasar.

“Objek harta karun tersebut diangkat dulu ke atas, kita cek dimensinya, baru kita nilai pasarnya berapa.

Dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu kita dapat nilai harta karun dalam bentuk batangan emas,” ujar Direktur Penilaian Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kurniawan Nizar, di Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Menurut dia harta karun bawah laut tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penilaian sumber daya alam (SDA) guna menyusun neraca SDA dan lingkungan hidup. Penilai harta karun melibatkan pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2020

“Penilai berfungsi sebagai unit pendukung bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyusunan neraca aset dalam satuan mata uang (monetasi),” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa, pemerintah berperan untuk meningkatkan nilai aset negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) aset negara pada 2019 mencapai Rp5.949,59 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.931,05 triliun atau 308% akibat dari penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN).

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tengah melakukan penyusunan SDA yang ada di Indonesia.

Kekayaan negara saat ini terbagi menjadi dua, yakni aset negara berupa barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan serta kekayaan yang dikuasai berupa SDA mencakup hutan, sungai, hingga laut.(*/Tya)

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020 menjadi batu sandungan yang terjal bagi pemulihan ekonomi global. Genderang resesi global nyaring dibunyikan oleh berbagai lembaga internasional sebagai sistem peringatan dini bagi pembuat kebijakan ekonomi agar lebih hati-hati.

Situasi serupa juga mulai menghampiri ekonomi Indonesia. Data realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang terpangkas hampir separuh dari periode yang sama tahun sebelumnya, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal II menjadi penanda badai resesi akan segera tiba.

Peneliti Indef M.Rizal Taufikurrahman mengatakan, hasil kalkulasi Indef menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh negatif di kuartal II dan memasuki zona resesi di kuartal III 2020.

“Pada kuartal II 2020 ekonomi diproyeksi tumbuh negatif dikisaran -3,26% (skenario sedang) hingga -3,88 % (skenario berat),” kata Rizal di Jakarta Rabu.

Pada kuartal III 2020, ancaman pertumbuhan ekonomi negatif juga masih membayangi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berpotensi negatif dikisaran -1,3% (skenario sedang) hingga -1,75% (skenario berat). “Waspada dan siap siaga memitigasi kemungkinan resesi ekonomi menjadi pilihan kebijakan yang tidak terelakkan,” tegas dia.

Di sisi lain, wabah Covid-19 ini juga menjadi momen koreksi atas rapuhnya pijakan perekonomian akibat terlalu bergantung ke negara lain. Oleh karena itu, aspek kemandirian ekonomi harus menjadi arus utama dalam menata arsitektur ekonomi Indonesia pasca pandemi, agar cita-cita kesejahteraan bisa diwujudkan. Indef pun menyarankan agar pemerintah mempertahankan basis konsumsi masyarakat.

Upaya mempertahankan basis konsumsi ini dilakukan dengan perbaikan yang mendasar terkait hal-hal teknis penyaluran stimulus fiskal, perbaikan pendataan yang targetnya di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta koordinasi dan sinergi lintas lembaga di berbagai tingkatan perlu diperbaiki untuk mengindari tumpang tindih bantuan sosial (bansos).

“Kita juga perlu penyelamatan ekonomi sektoral dan dunia usaha,” imbuh Rizal.

Pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana untuk memacu sektor riil. Namun pelaksanaan penyaluran anggaran tersebut belum efektif. Oleh karena itu, perlu perbaikan administrasi dan verifikasi agar lebih memudahkan bagi penerima manfaat sehingga tidak diperlukan waktu lama untuk merealisasikan stimulus.

Kemudian terang dia diperlukan upaya peningkatan sosialisasi yang mendalam hingga ke berbagai wilayah sangat diperlukan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan insentif. Pemerintah juga perlu mendorong badan usaha nya baik BUMN maupun BUMD untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan pelaku usaha swasta.

“Lebih lanjut, perlu ada langkah-langkah lain yang dilakukan secara sinergi dengan dunia usaha mulai dari petani hingga pengusaha besar,”jelasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Institute for Development of Economics and finance (Indef) menyatakan beberapa lembaga ekonomi internasional memprediksi ekonomi dunia akan mengalami resesi pada 2020. IMF memproyeksi ekonomi global akan tumbuh -4,9% di 2020.

Bloomberg Economics (BE) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar -4,7% di 2020. Bank Dunia (World Bank/WB) juga memproyeksi ekonomi global akan tumbuh -3,5% akibat wabah Covid-19. Adapun, JP Morgan memproyeksi ekonomi global berada di level -1,1%, sementara Fitch Ratings memperkirakan ekonomi global akan berada di level -4,6%.

“Variasi proyeksi dari berbagai lembaga internasional ini sekaligus juga menggambarkan besarnya ketidakpastian yang harus dihadapi ekonomi global karena dampak virus Covid-19 yang menjalar hampir ke semua negara di dunia,” kata Ekonom Senior Indef A Erani Yustika saat Webinar Kajian tengah Tahun Indef 2020 di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Menurut dia, ekonomi Indonesia juga mendapat ujian berat dari badai resesi global yang mulai menghembus. Jika dilihat dari periodisasi, wabah Covid-19 di dalam negeri baru dinyatakan meluas ketika memasuki bulan maret 2020.

“Artinya hanya sepertiga waktu dari kuartal pertama 2020,” katanya. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I 2020 sudah terpangkas hampir separoh, yakni hanya tumbuh 2,97%.Dengan melihat capaian ekonomi pada kuartal I/2020 dan dinamika indikator lainnya, beberapa lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tergerus pada 2020.

Asian Development Bank (ADB) memproyeksi ekonomi Indonesia 2020 hanya akan tumbuh 2,5%. “Bahkan pemerintah sendiri memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif,” tukas dia.

Menurut dia, berbagai macam angka proyeksi ekonomi Indonesia di 2020 tersebut sebetulnya menggambarkan satu hal, yaitu perekonomian Indonesia berada dalam posisi yang sulit.(*/Tya)