Ekonomi dan Bisnis

CIBINONG – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang bergerak dibidang pelayanan air bersih resmi berubah badan hukum menjadi PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Air Minum. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Drs. Hasanudin Tahir, MM, yang didampingi oleh Humas Perumda air Minum, Arfur Fakaharurrodji, Pada Jumat (29/1/21)dikutip dari kabar pwi.com.

“Selama 39 tahun masyarakat sudah mengenal PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum, red) Tirta Kahuripan dalam pelayanan kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor dan tepatnya pada tanggal 25 November 2020, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor resmi berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Hal ini memang harus dilakukan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 tentang BUMD,” kata Hasanudin Taher.

Hasan sapaan akrabnya itu, menyebutkan perubahan itu bendasarkan pada Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga mengakibatkan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan aturan itulah, tegas Hasan, setelah melalui proses pembahasan-pembahasan yang dilakukan di Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bogor maka pada tanggal 25 November 2020 perubahan bentuk PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menjadi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mulai berlaku seiring telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Masih kata Hasan, tentu perubahan badan hukum, ada beberapa hal yang berubah ketika menjadi Perumda Air Minum, diantaranya di dalam hal organ, komite audit, dan Satuan Pengawasan Internal.

“Dengan menjadi Perumda Air Minum, kami berharap dapat lebih fokus dalam pelayanan kepentingan umum (air minum) disamping meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD, red),” jelasnya.

Diakhir, Hasan berharap semoga perubahan bentuk hukum ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan, semakin memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan khususnya kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.(*/Jun)

JAKARTA – Para ekonom mewanti-wanti pemerintah untuk tegas menangani pandemi Covid-19 di dalam negeri. Ekonom khawatir, jika kasus Covid-19 terus bertambah akibat penanganan yang tidak tegas, maka ekonomi akan sulit bergerak.

“Bisa jadi hanya butuh waktu sebentar untuk tembus 1,5 juta kasus positif. Hal ini dikarenakan sistem penanganan pandemi yang buruk. Akibatnya masalah kesehatan belum membaik dan memperlambat pergerakan ekonomi kita,” kata Ekonom Indef Nailul Huda kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu (31/1/2021).

Nailul menegaskan, penambahan kasus positif Covid-19 baru yang terus meningkat ini pasti akan memperlambat aktivitas ekonomi. Untuk itu, kata dia, harus ada langkah tegas agar penanganan Covid-19 berjalan baik dan membuat ekonomi kembali bergerak. “Jadi tambah susah untuk beraktivitas kan? Aktivitas ekonomi melambat, maka perekonomian juga akan melambat,” tuturnya.

Senada dengannya, Ekonom CORE Piter Abdullah juga mengkhawatirkan dampak dari melonjaknya kasus Covid-19. Hal ini menurutnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dibanyak negara lainnya.

Namun, dia yakin lonjakan ini bukan berarti pandemi tidak dapat tertanggulangi. “Pelaksanaan vaksinasi dan peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan akan melandaikan kembali kurva kasus, dan kemudian pandemi akan mereda, bahkan berakhir,” ujarnya optimistis.

Sebagai informasi, kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 14.518 orang, sehingga total kasus positif mencapai 1.066.313 orang, pada Sabtu (30/1). Dari jumlah tersebut, terdapat 862.502 orang yang telah sembuh (bertambah 10.242) dan 29.728 orang meninggal dunia (bertambah 210).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan menyediakan tidak kurang dari Rp73 triliun untuk program vaksinasi Covid-19. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pun menegaskan, program vaksin Covid-19 ini salah satu game changer dalam pemulihan ekonomi nasional.(*/Tya)

CIBINONG – Bangunan baru Blok B Pasar Cisarua siap ditempati Pembangunan 96 kios blok B Pasar Cisarua rampung selesai dan siap di tempati pedagang.
Hal tersebut ditandai dengan diserahterimakannya kunci kunci kios beserta fasilitas penunjang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor kepada Perumda Pasar Tohaga.

Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Perdi Hariyanto mewakili Kepala Dinas berharap rampungnya pembangunan pasar bisa membantu perbaikan sektor ekonomi setempat “mewakili Pemerintah Kabupaten Bogor kami sudah menyerahkan seluruhnya ke Perumda Pasar Tohaga,silakan dipergunakan dan dirawat sebagaimana mestinya, “kata Pedri.

Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga,Haris Setiawan meyakinkan bahwa bangunan akan segera dipergunakan pedagang setelah simbolis menerima kunci dan menandatangani berita acara serah terima “Kami sudah menerima 96 kunci kios yang akan segera dimanfaatkan oleh pedagang yang sudah terdaftar di Perumda Pasar Tohaga,”jelasnya.
Lebih lanjut Haris menjelaskan, dalam waktu dekat akan dilakukan pembangunan lanjutan ,tahap 3 untuk Pasar Cisarua dari dana APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021″masih ada perbaikan yang harus diperhatikan sesuai kebutuhan pedagang,”pungkas Haris.(*/Angg)

CIBINONG – Beras Bantuan Bupati Bogor tahap ke III rampung didistribusikan di akhir Desember 2020 lalu, tak kurang dari 6000 ton ton beras dibagian kepada 200.000 KPM (keluarga penerima manfaat) di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Bantuan beras bagi keluarga terdampak Covid19 berupa beras berisi 30 kg yang terbagi dalam 2 kemasan karung masing masing berat 15 kg .

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Nuradi menjelaskan di tahap ketiga ini pendistribusian atau penyaluran beras bansos dari Bupati, pihaknya melibatkan Perum Bulog untuk 29 kecamatan dan Perumda Tohaga untuk 11 kecamatan.

Dijelaskan Nuradi semua sudah melewati SOP yang berlaku, yaitu mulai dari QC (quality control) yang disaksikan oleh kedua dua belah pihak untuk memastikan dari segi kuantitas dan kualitas beras yaitu stock beras yang tersedia dan kualitas beras medium.

Pelaksana penyaluran beras dari gudang beras yang ditunjuk oleh pihak Perum Bulog dan Perumda Tohaga disalurkan oleh pihak TNI, Polri dan Pemda ke desa/kelurahan dan jika ada pengaduan/keluhan resmi terkait dengan kualitas beras silakan melaporkan kepada desa/kelurahan masing-masing.

Kadisperdagin menegaskan bahwa kualitas beras selalu menjadi prioritas, bahkan pihaknya mengaku sudah menginstruksikan aparat wilayah, termasuk camat beserta jajaran untuk tidak menerima beras yang jelek
“Jika terjadi silakan lapor call center melaui RT/RW/kelurahan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur, hot line call center tanggap Bansos berlaku 3 x 24 jam setelah pengiriman beras ,”tegasnya.

Sementara itu Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan selaku salah satu instansi pengadaan barang mengaku siap jika terdapat keluhan akan beras yang di supply nya. Dalam program bantuan Bupati tahap III bagi keluarga terdampak Covid-19, Perumda Pasar Tohahlga bertanggung jawab atas 2.286.300 kg beras.

Haris menjelaskan jika fakta di lapangan ditemukan beras yang tidak sesuai kualiatas atau kuantitas, silakan laporkan untuk dilakukan penggantian
“Kami akan ganti sebagai bentuk layanan,” ungkap Haris.

Ela,(28), salah satu penerima beras bantuan di RT 11 Desa Cariu mengaku beras bantuan Bupati yang diterimanya baik.

Sebanyak dua karung beras masing masing 15 kg diterimanya beberapa minggu lalu melalui RT dan RW setempat
“Terimakasih pemerintah Kabupaten Bogor berasnya bagus, sudah kami masak , dan tidak perak,” ungkapnya.(*/Angg)

CIBINONG – Rabu,18 November 2020 perubahan nomenklatur Perusahaan Daerah Pasar Tohaga menjadi Perumda Pasar Tohaga sudah di resmikan.
Dengan dibacakannya Perda Perumda Pasar Tohaga sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah oleh Pansus Perumda Pasar Tohaga DPRD Kabupaten Bogor.

Direktur Utama Pd Pasar Tohaga, Haris Setiawan,SE, MM menginstruksikan seluruh karyawan Perumda Pasar Tohaga untuk bersama maju dengan semangat baru “jadikan perubahan nomenklatur ini sebagai moment bertransformasi menjadi kan Pasar Rakyat di Kabupaten Bogor lebih baik dan baik lagi,”papar .

Haris Lebih lanjut dirinya menegaskan, beberapa rancangan kerja telah diputuskan guna menunjang Program Perumda Pasar Tohaga “kami tuntut semua karyawan untuk berlari, dengan semua program yang dirancang harus seimbang dengan usaha dan target yang dibidik,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Tohaga yang juga merupakan Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Bogor , Ir Joko Pitoyo, Ces mendukung penuh semua kebijakan Direksi, sepanjang itu membawa ke arah perbaikan “berubahnya nomenklatur,diharapkan juga membawa perubahan budaya kerja dan bertambahnya semangat kerja rekan rekan Tohaga,”pungkas Joko.(*/Angg)

JAKARTA – Selama libur panjang dan cuti bersama 28 Oktober 2020 kemarin, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Marketing Operation Region IV Jawa Bagian Tengah mencatat kenaikan konsumsi BBM. Pertamina MOR IV juga mengamankan pasokan di ruas B tol Trans Jawa (Surabaya menuju Jakarta) jelang arus balik.

Pjs Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina MOR IV, Kevin Kurnia Gumilang menyampaikan, sebagai upaya antisipasi kenaikan konsumsi terutama di SPBU jalur tol Trans Jawa, Pertamina MOR IV menyiagakan mobile storage baik di SPBU ruas A (Jakarta-Surabaya) maupun ruas B (Surabaya-Jakarta). “Hal ini guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan konsumsi yang signifikan,” kata Kevin melalui siaran pers, Minggu(1/10).

Pertamina juga telah menyiagakan stok BBM di ruas B tol Trans Jawa sebagai upaya antisipasi lonjakan konsumsi saat arus balik hari ini. Untuk wilayah Jawa Bagian Tengah, Pertamina telah menyiagakan stok BBM di ruas B tol Trans Jawa terutama di SPBU KM 519, KM 389, KM 360, dan KM 260.

“Kami harapkan konsumen tidak lupa mengisi penuh tangki BBM sebelum berkendara dalam jarak jauh terutama saat melewati ruas tol Trans Jawa,” kata Kevin.

Pertamina MOR IV mencatat kenaikan konsumsi BBM hampir 300 persen di SPBU tol Trans Jawa. Kenaikan terjadi terutama di ruas A (Jakarta menuju Surabaya) yaitu KM 379, KM 429, dan KM 519.

Kevin menjelaskan, kenaikan konsumsi BBM di SPBU tol Trans Jawa KM 379 misalnya, saat normal, rata-rata harian penyaluran BBM sebanyak 60 kiloliter (KL). Namun, saat cuti bersama ini tercatat hingga 178 KL per hari.

“Kenaikan tertinggi tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober lalu,” kata Kevin.

Kevin menambahkan, sedangkan untuk total konsumsi BBM jenis gasoline di wilayah Jawa Bagian Tengah (Jateng dan DI Yogyakarta), Pertamina mencatat adanya kenaikan sebesar empat dari rata-rata harian 11.600 KL menjadi 12.100 KL. Sementara untuk konsumsi BBM jenis gasoil (biosolar dan dex series) cenderung stabil di angka 5.700-5.800 KL, begitu pula dengan LPG juga stabil di angka 4.200 metric ton (MT) per hari.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis dokumen yang tidak akan dikenakan tarif bea meterai terbaru sebesar Rp10.000.

Nilai dokumen yang harus dikenakan meterai juga dinaikkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat maupun pengusaha sektor Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan tarif Rp10 ribu, maka dokumen dengan nilai di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak lagi perlu diberikan meterai.

Sebelumnya saat tarif Rp3 ribu dan Rp6 ribu, dokumen senilai Rp1 juta sudah harus dikenakan meterai.

“Kita beri pemihakan kepada UMKM termasuk mereka yang nilai dokumennya di bawah atau sama dengan Rp5 juta yang tidak perlu menggunakan meterai,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Kamis (3/9/2020).

Selain itu, jenis dokumen lain yang juga diputuskan tidak lagi perlu menggunakan meterai yakni untuk penanganan bencana alam hingga hal-hal yang non komersial. “Bencana alam dan kegiatan bersifat keagamaan dan sosial dan dalam rangka dorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional,” tuturnya.

Sebagai informasi, kebijakan tersebut berlaku dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merevisi UU Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985. RUU tersebut telah selesai disusun dan tinggal disahkan dalam rapat paripurna.(*/Tya)

CIBINONG – Pemilik Sirkuit Sentul Tinton Suprapto melihat langsung kualitas alat, sumber daya manusia (SDM), dan juga produk aspal PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE).

Setelah melihat langsung kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor di bidang pertambangan ini, Tinton mengaku puas akan kualitas PT PPE hingga pria berusia 70 tahun tersebut siap membawa branding atau merek PT PPE ke tingkat dunia.

“Sebelum kami menggelar even otomotif tingkat dunia, Sirkuit Internasional Sentul harus memastikan kualitas alat berat, SDM dan juga aspalnya. Saya puas, namun PT PPE harus dibuktikan mulai besok hingga 2 bulan ke depan,” ujar Tinton kepada wartawan, Rabu (2/9/2020).

Dia menerangkan, kualitas baik PT PPE tersebut akan dilaporkan ke Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Presiden Joko Widodo.

“Kami akan mempresentasikan even-even internasional kita ke Presiden Joko Widodo, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Soeharso Monoarfa, nama yang terakhir malah dulu ikut membangun sirkuit internasional Sentul ini,” terangnya.

Sementara itu, General Manager PT PPE Hidayatul Mustafid mengaku siap menjamin kualitas alat berat, SDM, dan aspal. Terhitung mulai besok jajajaranya siap membuktikan setelah sebelumnya melakukan uji coba di halaman paddock Sirkuit Internasional Sentul.

“PT PPE menjamin kualitas aspal dan lainnya, bahkan untuk harga kami yakinkan harganya lebih murah dari pada kompetitor produsen aspal lainnya hingga kepada pihak Sirkuit Internasional Sentul kamu bilang bahwa mereka tidak salah pilih bekerjasama dèngan kami,” kata Hidayatul.

Dia melanjutkan, proyek prestisius seperti mengaspal lintasan sirkuit Sentul bukanlah yang pertama kali dikerjakan PT PPE. Perusahaannya pun pernah mengaspal Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. (*/Fuz)

JAKARTA – Perekonomian Indonesia hampir pasti bakal mengalami resesi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Menurut ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, waktu 1,5 bulan tidaklah cukup untuk menyelamatkan
ekonomi Indonesia dari resesi.

“Sulit untuk keluar dari resesi karena konsumsi saat ini masih lemah,” kata Bhima saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat dikuti dari sindo (28/8/2020).

Menurutnya stimulus pemerintah seperti subsidi gaji terlambat disalurkan sehingga efek ke belanja masyarakat tidak akan langsung dirasakan. “Realisasi PEN pun baru 25%, relatif rendah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Ekonom Core Piter Abdullah menilai, sulit mendorong konsumsi dan investasi untuk kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Jadi fokus yang harus dilakukan saat ini, setidaknya hingga akhir tahun seharusnya bukan menghindari krisis melainkan menanggulangi wabahnya.

“Sembari menyelamatkan masyarakat dan dunia usaha agar tidak mati duluan di tengah wabah,” tegas Piter.

Sementara itu sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 akan berada di rentang minus 2% hingga 0%. Hal ini menjadi sinyal bahwa ancaman resesi semakin nyata, ditambah mantan direktur Bank Dunia itu memperkirakan sepanjang tahun erada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%.

“Kita memang melihat di kuartal III downside risk tetap menunjukkan risiko yang nyata, kuartal III outlook-nya antara 0% hingga negatif 2%,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa.(*/Ta)

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pulsa gratis untuk pegawai negeri sipil (PNS) tidak hanya berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun demikian, pulsa gratis tersebut dinikmati oleh seluruh PNS Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan bahwa pulsa gratis tersebut ternyata sudah cair pada bulan ini dengan besaran Rp150.000 per bulan. Rencananya besaran pulsa tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp200.000 per bulan.

“Sudah berlaku sekarang Rp150.000, dan akan di update jadi Rp200.000,” ujar Askolani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (23/8/2020).

Sebagai informasi, pencairan pulsa gratis tersebut tak lain untuk mengakomodir banyaknya PNS yang bekerja dari rumah (work from home/wfh) akibat wabah corona. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui adanya tambahan pulsa gratis tersebut dengan alasan banyak para pegawai banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja.

Menurut dia, alokasi anggaran tersebut diambil dari alokasi snack meeting, traveling dan biaya lain yang memang saat ini kuran dibutuhkan. Selain banyak memanfaatkan waktu kerja di rumah banyak juga yang bekerja melebihi jam kantor.

“Tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan, karena anggaran kita banyak yang nggak terpakai seperti snack meeting, traveling. Ya udah dipakai saja buat pulsa pasti bisa kalau cuma Rp300.000,” tukasnya.(*/Ta)