Ekonomi dan bisnis

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera membentuk sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) berbadan hukum perseroan daerah yang akan mengelola minyak dan gas di berbagai daerah dari hulu hingga hilir.

“Kami menargetkan BUMD migas dengan nama PT Sarana Migas Jateng sudah terbentuk pada Desember 2019 sehingga kami perlu dukungan banyak pihak, terutama dukungan anggota Bapemperda DPRD Jateng,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng Peni Rahayu di Semarang, Minggu (16/6/2019).

Ia menjelaskan kegiatan usaha BUMD Migas di sektor migas meliputi hulu minyak dan gas bumi, hilir minyak dan gas bumi, bahan bakar nabati, serta jasa penunjang minyak dan gas bumi.

Dalam rangka menunjang kegiatan usahanya, BUMD Migas juga membentuk anak perusahaan bekerja dengan pihak ketiga.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu latar belakang dibentuk BUMD Migas adalah banyaknya potensi lapangan sumur tua migas yang banyak tersebar di berbagai daerah seperti di Lapangan Semanggi, Kabupaten Blora yang tercatat sebanyak 87 titik sumur.

Kemudian, 31 titik sumur di Lapangan Banyubang, Blora, 44 titik sumur di Lapangan Nglobo, Blora, 253 titik sumur di Lapangan Ledok, Blora, 41 titik sumur di Lapangan Tungkul Blora.

Selanjutnya, 41 titik sumur di Kabupaten Grobogan, 46 titik sumur di Lapangan Gabus, Grobogan, 1 titik sumur di Lapangan Keling, Jepara, serta 28 titik sumur di Lapangan Klantung, Kabupaten Kendal.

Menurut dia, jika potensi-potensi sumber migas yang ada di Jateng tersebut dikelola dengan profesional maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus kesejahteraan masyarakat.

“Pembentukan BUMD Migas bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah, menyatukan dan mensinergikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi di Jateng berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan PAD,” ujarnya.

Selain itu, Jateng merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia yang ditandai dengan ditemukannya rembesan minyak maupun gas bumi di beberapa daerah, serta sektor energi migas dan energi baru terbarukan merupakan salah satu potensi sumber daya yang dapat ditingkatkan pengelolaannya untuk meningkatkan PAD.

“BUMD Migas juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest (PI) 10 persen, Pemprov Jateng pada prinsipnya dapat membentuk BUMD yang bergerak dalam pengelolaan usaha hulu, hilir, dan bidang usaha PI,” katanya.(*/D Tom)

JAKARTA – Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diperkuat untuk meningkatkan keadilan di berbagai sektor perekonomian nasional.

Jangan seperti sekarang, KPPU tak punya kuasa apa-apa bak macan ompong saja. Alhasil, ketimpangan kesejahteraan di tanah air bukannya menurun namun justru naik pesat. “KPPU harus terus diperkuat kewenangannya,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Rachmi mengemukakan hal tersebut ketika ditanya mengenai kinerja KPPU yang pada 7 Juni 2019 telah mencapai usia 19 tahun.

Menurut Rachmi, penguatan peran itu sangat penting dalam rangka membuka akses terhadap berbagai keadilan perekonomian, seperti saat adanya kebijakan impor yang dinilai merugikan petani dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

“Kami melihat kinerja KPPU beberapa tahun belakangan ini cukup aktif khususnya dalam menangani perkara kartel impor, khususnya di sektor pangan,” katanya.

Hal itu, ujar dia, menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan bagi pelaku pertanian lokal, apalagi peran KPPU menjadi sangat relevan dalam perbaikan tata kelola niaga impor pangan Indonesia.

Dengan demikian, lanjut Rachmi, kebijakan impor pangan juga tidak diintervensi oleh importir yang mengambil untung dari lemahnya hukum dan data produksi pangan.

Dalam laporan Ketimpangan IGJ tahun 2018 juga menyebutkan bahwa Keterbukaan pasar dan penurunan tariff hingga 0 persen dimanfaatkan oleh kelompok elit tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

“Bahkan, praktik impor pangan juga kerap menimbulkan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik yang bekerja sama dengan sekelompok pengusaha yang diuntungkan dari bisnis ini,” katanya.

Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan pemerintah melalui berbagai lembaga dan kementerian terkait perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor.

“Permasalahan data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan. Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itupun baru pada akhir Oktober 2018. Sedangkan data-data komoditas lain seperti jagung dan kedelai dapat dikatakan belum terintegrasi menjadi data tunggal yang dapat diandalkan pemerintah dan publik,” kata Assyifa Szami Ilman.

Menurut dia, perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh BPK terkait impor.

Ia berpendapat bahwa kegiatan impor yang belum efektif sebenarnya didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk melakukan impor sehingga jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif.

Sebagai konsekuensinya, jelas Ilman, ada kalanya produksi pangan dikatakan sudah surplus namun harganya masih cenderung bergejolak. “Ketika harga bergejolak, Kementerian Perdagangan pasti perlu melakukan tindakan untuk meredam gejolak tersebut, salah satunya adalah dengan impor,” ucapnya. (*/Di)

PEKANBARU – Selama periode mudik 1 hingga 6 Juni, Satgas Rafi Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I membukukan peningkatan penyaluran BBM.

Konsumsi bahan bakar jenis bensin meningkat 14 persen. Sebaliknya penggunaan bahan bakar jenis diesel menurun 62 persen, akibat pembatasan kendaraan berat selama Lebaran.

“Pertalite menjadi pilihan pemudik, dengan persentase kenaikan konsumsi sebesar 25 persen. Atau setara 736 ribu liter per hari,” ujar Unit Manager Communication CSR MOR I, Roby Hervindo dalam keterangan persenya, Sabtu (8/6/2019).

Meski begitu, Premium mencatat penyaluran terbesar hingga 2,2 juta liter per hari, kendati hanya naik 9 persen di bawah Pertalite. Jumlah ini meningkat dibanding kondisi normal 2 juta liter per hari.

“Untuk kendaraan berbahan bakar diesel, pemudik memilih Dexlite yang penggunaannya melonjak hampir 64 persen dibanding kondisi normal,” lanjut Roby.

Dex mengekor dengan peningkatan konsumsi 11 persen. Sedangkan biosolar menurun lebih dari separuh atau hanya 37 persen dibanding konsumsi normal.

Peningkatan aktivitas yang signifikan terjadi di SPBU jalur Pekanbaru-Kampar. Umumnya, kendaraan yang menuju ke Sumbar bertujuan untuk berwisata. Kondisi ini sudah diantisipasi Pertamina, hingga pasokan BBM tersedia mencukupi.

Menghadapi arus balik, Pertamina menyiagakan pasokan BBM di Terminal BBM Dumai, Sei Siak dan Tembilahan. Jumlah stok BBM di ketiga TBBM tersedia mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 20 hari ke depan.

Mengantisipasi potensi kemacetan akibat kendaraan yang kehabisan bensin, disiapkan pula tiga SPBU motoris. Berlokasi di SPBU 14.284.631 Rantau Berangin, SPBU 14.284.653 Pasar Kampar dan SPBU 14.287.665 Muara Basung.

SPBU motoris siap mengantar Pertamax dan Dexlite kemasan 30 liter jika terjadi kemacetan. Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas stok BBM, Pertamina juga menyiagakan satu SPBU kantong.

Berlokasi di SPBU 14.284.657 Rimbo Panjang, SPBU Kantong memiliki
kapasitas hingga 16.000 liter Premium. Sehingga menambah stok Premium di SPBU 14.284.657 Rimbo Panjang menjadi total 46.000 liter.

“Kami berpesan kepada pemudik yang akan kembali, agar menyiapkan kendaraan sebaik mungkin. Isilah BBM sebelum mencapai kurang dari separuh untuk menghindari penumpukan di SPBU tertentu. Tak usah khawatir, pasokan BBM tersedia mencukupi,” tutup Roby.(*/Gint)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengklaim, Pertamax series biasanya sangat diminati para pemudik baik selama arus mudik maupun arus balik.

Informasi saja, Pertamax series merupakan produk bahan bakar unggulan dari Pertamina. “Sepanjang Ramadhan biasanya Pertamax lebih banyak diminati pemudik, baik selama arus mudik maupun arus balik,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Jakarta (27/5/2019).

Meski menyebut Pertamak series diminati, tapi dari Pertamina belum mengumumkan jumlah penjualan BBM ini meskipin sudah memasuki minggu ketiga Ramadhan 1440 Hijriah.

Dia menjelaskan, pemakaian BBM ini menunjukkan loyalitas pengguna Pertamax cukup tinggi. Apalagi untuk perjalanan jauh, membutuhkan performa kendaraan yang prima. “Sehingga harus didorong oleh BBM berkualitas dan ramah lingkungan,” kata dia.

Untuk mengantisipasi kendaraan pemudik kehabisan BBM, Pertamina juga menyiapkan sekitar 200 motoris dan lebih dari 99 titik Kios Pertamina Siaga, yaitu berupa SPBU Modular dan Kios Kemasan yang menjual Pertamax, Pertamina Dex dan Fastron di jalur mudik dan arus balik di Pulau Jawa dan Sumatera. “Layanan ini dapat digunakan masyarakat pada periode 29 Mei-12 Juni 2019,” ujar dia. (*/Ni)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa kondisi jalur alternatif non tol yang akan didominasi pengguna kendaraan roda dua laik dilalui pada arus mudik dan balik Lebaran 2019.

“Saya kira jalan nasional dan jalan tol kita sudah relatif siap untuk melayani arus mudik dan balik pada Lebaran 2019 ini. Untuk itu, kami juga berkewajiban untuk memperhatikan secara serius kondisi jalan alternatif agar tidak membahayakan pengguna kendaraan roda dua, walaupun sudah ada imbauan Kementerian Perhubungan untuk meminimalkan penggunaan sepeda motor untuk mudik,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Menteri Basuki beserta jajarannya telah meninjau kesiapan jalan tol dan jalan non tol yang akan digunakan pada arus mudik Lebaran 2019. Peninjauan dimulai dari Cawang Jakarta Timur, menyusuri Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat atau dikenal Jalan Kalimalang melintasi Kota Bekasi, lalu ke arah Teluk Jambe dan Cilamaya Kabupaten Karawang, hingga ke jalan nasional, tepatnya segmen Cikampek – Pamanukan, Kabupaten Subang.

Menteri Basuki mengatakan jalur alternatif tersebut akan dominan dilalui pemudik yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda dua.

Untuk meningkatkan kualitas Jalan Inspeksi Kalimalang, dari total 61,7 kilometer telah ditangani penuh sepanjang 46,1 kilometer oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sedangkan sisanya ditangani oleh Pemerintah Daerah terkait, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Perbaikan dilakukan sejak Sabtu (18/5/2019) hingga Minggu (26/5/2019) dengan memobilisasi truk pengangkut material batu dan pasir serta sejumlah alat berat seperti grader untuk mengerjakan penambalan lubang dan pengaspalan jalan.

Tiga titik lokasi perbaikan yakni Jalan Kalimalang di ruas Cawang – Kota Bekasi sepanjang 16,5 kilometer, yang berada di Kabupaten Bekasi 27,9 kilometer dan di Karawang sepanjang 1,7 kilometer.

Pekerjaan penambalan dan pengaspalan dilanjutkan pada ruas jalan Palumbonsari Karawang Barat Mekarsari dengan bekerja sama bersama Pemda Kabupaten Karawang. Jalur ini juga sebagai jalur alternatif pemudik sepeda motor dari Karawang Barat menuju jalan nasional pada segmen Pamanukan – Cikampek.

Pada ruas jalan nasional dari Jakarta menuju wilayah utara pulau Jawa (Pantura) juga telah disiapkan Kementerian PUPR. Jalan nasional Pantura akan dipadati kendaraan dari arah timur, apabila diberlakukannya sistem one way di jalan tol dari Cikarang hingga Brebes Barat.

Kondisi jalan nasional lintas utara Jawa sepanjang 1.341 kilometer dalam kondisi mantap 93 persen, Lintas Tengah Jawa sepanjang 1.197 kilometer dalam kondisi mantap 93 persen, sedangkan Lintas Selatan sepanjang 888 kilometer mantap 98 persen dan Pantai Selatan Jawa sudah terhubung 1.267 kilometer dari total 1.647 kilometer dengan kondisi mantap 83 persen.

Menteri Basuki bersama rombongan selanjutnya meninjau Posko Mudik Ruas Tol Cikopo Palimanan dan melanjutkan perjalanan ke Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama KM 70. GT Cikampek Utama di KM 70 dan GT Kalihurip Utama di KM 67 merupakan pengganti GT Cikarang Utama KM 29 yang sudah tidak difungsikan.

Dengan tidak adanya transaksi di GT Cikarang Utama, maka transaksi akan terpecah di GT Cikampek Utama untuk pengguna tol dari atau menuju timur (Jalan Tol Cikopo-Palimanan), dan untuk pengguna tol dari atau menuju selatan (jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Padalarang-Cileunyi) akan bertransaksi di GT. Kalihurip Utama.

Pascapemindahan gardu tersebut, arus lalu lintas pada Minggu sore (26/5) dari Cikampek ke Jakarta dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar.(*/Adyt)

JAKARTA – DPD RI menilai regulasi yang mengatur dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dikaji ulang karena tidak mencerminkan rasa keadilan, kewajaran dan kesetaraan antara pemerintah pusat dengan daerah sebagai penghasil devisa dari industri sawit.

Solusi yang ditawarkan DPD RI adalah perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal di atas disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang saat menggelar rapat konsultasi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait dana bagi hasil yang bersumber dari hasil perkebunan (Ekspor CPO) dan Pajak APU yang bersumber dari PT Inalum, kemarin.

Ajiep Padindang mengatakan Sumatera Utara berada di posisi kedua sebagai provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia, namun pemerintah daerah masih merasakan ketidakadilan dalam bagi hasil pusat dan daerah atas pendapatan negara dari industri sawit.

“Komite IV DPD RI saat ini tengah menggagas revisi perubahan regulasi Pajak Bumi dan Bangunan khususnya PBB Perkebunan, agar dialihkan pengaturan pembagiannya kepada daerah. Daerah yang membagi hasil pajak ke pusat. Mudah-mudahan bisa di golkan,” ujar Ajiep.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Aduhio Simamora menjelaskan kehadirannya ke Komite IV DPD RI dalam rangka menyampaikan sengketa lahan Pemprov dengan PT. Inalum, dimana PT Inalum memiliki tunggakan pajak Air Permukaan Umum (APU) senilai Rp2,3 triliun sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Namun, PT Inalum hanya bersedia membayar pajak senilai Rp18 miliar per tahun, sesuai dengan pedoman penghitungan pajak yang lama.

“Permasalahan ini sudah disampaikan juga kepada DPR RI dan sekarang kami ke DPD RI, kami berharap DPD RI dapat mendesak untuk merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Ria Sartika Azahari menambahkan dana bagi hasil PPB dan PPh dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004. Untuk Sumatera Utara, penerimaan DBH pada tahun 2018 sebesar Rp593,7 miliar dan didominasi sektor perkebunan.(*/Adyt)

JAKARTA – Menurut Badan Pusat Statitsik (BPS), industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor. Mencegah semakin melebarnya defisit neraca perdagangan.

Beberapa waktu lalu, BPS mencatat, ekspor produk manufaktur pada April 2019, mencapai US$9,42 miliar. Atau menyumbang 74,77% dari total ekspor Indonesia. Meski begitu, defisit neraca perdagangan masih tergolong jumbo yakni US$2,5 miliar.

“Beberapa hal yang terkait dengan defisit neraca perdagangan, sebetulnya kalau kita bicara industri nonmigas, masih positif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Minggu (19//5/2019).

Secara kumulatif, lanjut Airlangga, volume ekspor Januari-April 2019, meningkat 10,22% dibanding periode yang sama di 2018. Disumbang peningkatan ekspor nonmigas sebesar 13,07%.

Sementara itu, sejumlah komoditas nonmigas yang nilai ekspornya naik pada April 2019 dibanding Maret 2019, yakni karet dan barang dari karet senilai US$72,4 juta (15,10%), bubur kayu/pulp US$51,7 juta (21,39%), alas kaki US$30,0 juta (8,66%), pupuk US$23,9 juta (66,36%), serta berbagai produk kimia US$23,8 juta (6,64%).

“Kami terus mendorong produsen dalam negeri melakukan substitusi impor. Jadi, substitusi impor itu harus ada dari barang yang di dalam negeri dan kami dorong untuk ekspor ke luar negeri,” jelas Ketua Umum Partai Golkar ini.

Substitusi impor merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Adapun negara tujuan ekspor produk nonmigas Indonesia yang terbesar pada April 2019, yakni ke Tiongkok yang mencapai US$2,04 miliar. Dikintili Amerika Serikat senilai US$1,38 miliar dan Jepang senilai US$1,05 miliar. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 37,65%. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$1,16 miliar.

Apabila dilihat pada periode Januari-April 2019, Tiongkok tetap merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$7,27 miliar (14,85%). Diikuti Amerika Serikat dengan nilai US$5,54 miliar (11,32%), dan Jepang dengan nilai US$4,45 miliar (9,09%).

Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok pada periode tersebut adalah lignit, besi/baja, dan minyak kelapa sawit. “Kami juga memacu perusahaan swasta untuk berinvestasi di luar negeri supaya mendapatkan akses kemudahan ekspor di tengah ketidakpastian perdagangan global saat ini. Salah satu komoditas yang didorong untuk ekspor adalah besi dan baja,” kata Airlangga.(*/Iw)

MANADO – Di tengah mencuatnya isu Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet alias reshuffle, nama Sri Mulyani disebut tak layak menjadi menteri keuangan.

Menurut Dr. Jerry Massie, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, sejumlah parameter menempatkan kinerja Sri Mulyani sebagai menteri keuangan tidaklah tepat.

Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap US$ yang terus memburuk hingga level psikologis Rp14.400 per US$.

Selain itu, kata dia, posisi utang luar negeri di era Joko Widodo meningkat signifikan. “Sri Mulyani mendapat sejumlah penghargaan berkelas dunia, pantaslah karena Indonesia berutang pada World Bank cukup besar.

Misalkan China, kita berhutang pada negeri Ginseng ini, sedangkan uang tersebut hutang China dari World Bank dipinjamkan pada kita atau istilahnya saver invesment,” terang Massie.

Menurut Jerry, Sri Mulyani spesialisasinya bukan di makro ataupun mikro-ekonomu, apalagi finance or financing, namun lebih kepada menagement transportasi. “Menurut saya, mencari menkeu jangan memiliki paham neoliberal, ini bahaya. Bagaimana bisa menteri terbaik namun jago ngutang,” tandasnya.

Diungkapkan Jerry Massie, hingga Febuari 2019 utang luar negeri Indonesia menembus US$ 388,7 miliar. Atau naik 8,81% secara tahunan (year-on-year/YoY). Jika dirupiah-kan total utang luar negeri mencapai Rp5.480 Triliun (asumsi Rp14.100/US$). “Sri Mulyani bagusnya dicopot dari Menteri Keuangan digeser ke Mendag. Pasalnya dia cerdas berbahasa asing,” kata Jerry

Menurut Jerry, menteri paling unggul khususnya di bidang ekonomi ada pada era Presiden Soeharto. “Presiden Soeharto menempatkan para pakar diantaranya Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Radius Prawiro, JB Sumarlin, hingga Marie Muhammad, adalah orang-orang yang memahami ekonomi Indonesia,” tegas Massie. (*/Ando)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah hingga Rabu (15/5) terhadap dolar AS masih melemah. Rupiah berada pada level Rp14.448 /dolar AS atau turun tipis dibanding sehari sebelumnya.

Sehari sebelumnya tercatat Rp14.444/dolar AS. Melemahnya nilai tukar rupiah ditanggapi beragam. Ada yang menilai melemahnya rupiah itu sebagai imbas perang dagang antara China dan AS.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkap ketegangan perang dagang AS dan China kembali berlanjut, sehingga masih menekan laju nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Sedangkan Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan indeks harga saham gabungan, karena dampak perang dagang antara AS-China.

Karena itu, ia meminta Bank Indonesia (BI) tetap berkomitmen menjaga stabilitas moneter dan menyiapkan solusi serta langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal.

“BI juga harus lebih cermat mengawasi berbagai aspek yang mempengaruhi, mengingat stabilitas nilai tukar menjadi suatu hal yang penting,” ucapnya.

Berkaitan nilai perdagangan yang impor lebih besar dari ekspor, Bamsoet mendesak Kemendag memberi insentif ekspor, guna mendapatkan surplus perdagangan dan mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.

“Ini mengingat perang dagang tersebut berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang,” jelas Bamsoet.

Berbeda pendapat dengan Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Ia mengungkap melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS karena faktor politik dalam negeri.
Seperti diketahui, neraca dagang Indonesia pada April 2019 defisit senilai 2,5 miliar dolar AS. Angka ini jauh lebih besar dibanding konsensus yang hanya sebesar 497 juta dolar AS. Defisit pada April ini merupakan terbesar pertama dalam 3 bulan terakhir. (*/Nia)

BANDUNG – Ada kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Bulan ini, mereka bakal mendapatkan tambahan penghasilan yang lumayan gede.

Pertama, gaji dan tunjangan pada awal bulan Mei yang sudah turun. Kedua, tunjangan hari raya yang akan turun pada Jumat (24/5/2019). Dan, tengah diusulkan agar gaji dan tunjangan Juni dibayarkan pada akhir Mei 2019.

Mengingat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri baru berakhir pada 9 Juni 2019.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar), Iwa Karniwa, mengatakan, Pemprov Jabar tengah menjalankan prosesnya. “Anggaran sudah tersedia, kami tengah mempersiapkan dari sekarang dan insya allah akan ditransfer ke rekening masing-masing ASN itu pada Jumat (24/5/19) mendatang,” kata Iwa, Jumat (10/5/2019).

Untuk besaran anggaran, setiap ASN akan mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji dan beberapa item tunjangan. “Satu bulan take home pay yang mereka dapatkan. Untuk total anggarannya, itu BKD yang tahu,” imbuhnya.

Tunjangan hari raya ini, kata dia, tidak hanya dinikmati kalangan ASN, tapi non ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov Jabar mendapatkan tunjangan pula. “Alhamdulillah sekarang sudah ada aturannya, sehingga kami semua mantap bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama,” paparnya.

Kemudian, lanjut Iwa, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar gaji dan tunjangan ASN di bulan Juni, bisa dibayarkan pada 30 Mei. Pasalnya, pada lebaran kali ini cutinya cukup panjang yakni 10 hari, terhitung dari 31 Mei sampai dengan 9 Juni 2019. “Biasanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan tanggal 1 atau 2 kalau tanggal 1-nya minggu. Nah, karena mulai masuknya tanggal 10 kan jauh, maka kita usulkan tanggal 30 Mei sudah bisa dibayarkan,” terangnya.

Iwa berharap, usulannya ini bisa terealisasi, sehingga gaji dan tunjangan tidak usah nunggu pasca cuti bersama. “Kan bedanya sehari, mudah-mudahan lah diizinkan,” tandasnya.(*/Hen)