Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya di rapat dengan Komisi XI DPR, memperkirakan penyebaran virus corona atau Covid-19 akan memasuki skenario terburuk pada bulan Mei, mendatang. Saat ini sendiri pasien positif corona di Indonesia sudah mencapai 2.273 pasien positif corona per Minggu 5 April 2020.

Ia memproyeksi eskalasi pandemi covid-19 memuncak di semua negara pada April dan Mei. Untuk itu, kata Menkeu Sri Mulyani dilakukan berbagai kebijakan dengan mengeluarkan stimulus yang extraordinary juga termasuk Indonesia.

“Di bidang penanganan covid, penyempurnaan langkah-langkah dan saat ini tidak ada satu rumus yang sukses. Semua saling melihat antar negara,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Terang dia, peningkatan jumlah itu bisa diminimalisir, kendati sulit untuk dihilangkan sama sekali. Pemerintah, jelasnya, berupaya agar penyebaran Covid-19 melambat atau melandai.

“Pandemi covid-19 merupakan kejadian extra ordinary dan belum selesai episodenya, jika pun selesia itu bersifat sementara atau akan masih akan ada lagi ceritanya,” ungkapnya.

Menurutnya pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan penanganan covid-19 sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, termasuk imbauan tidak mudik Lebaran 2020.

“Kita tidak boleh panik karena tidak boleh tularkan kepanikan yang bisa tingkatkan risiko kematian. Atau salah langkah seperti lockdown di India, jadi chaos,” pungkasnya.(*/Tya)

SEMARANG – Pemerintah menghapuskan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sampai dengan 30 April 2020.

Hal tersebut menjadi salah satu dari tiga kebijakan di bidang perpajakan, yang diberikan oleh Pemerintah kepada sektor- sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19, di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Eddy S Bramiyanto mengungkapkan, seiring dengan makin meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia maupun Jawa Tengah, telah berdampak yang luar biasa di sektor perekonomian.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar pertemuan secara video conference bersama dengan beberapa ketua asosiasi dan pemangku kepentingan terkait dengan perpajakan, guna membahas kebijakan relaksasi perpajakan dampak Covid-19 terhadap Perekonomian di Jawa Tengah. Antara lain, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Suparno dan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Rudy Gunawan Bastari.

Sebagai upaya untuk mengatasi dampak tersebut, lanjut Eddy, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan, di antaranya insentif perpajakan untuk sektor- sektor terdampak, relaksasi kredit untuk masyarakat terdampak dan lainnya.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan relaksasi pajak yang digulirkan untuk memberikan keringanan bagi sektor- sektor terdampak di Jawa Tengah yang dimaksud.

Pertama, berupa Insentif Pajak Bagi Sektor Manufaktur yang meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh pasal 25 serta restutitusi PPN yang dipercepat.

Kedua berupa kebijakan pajak seperti Penurunan Tarif PPh Badan Secara bertahap dan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sampai dengan 30 April 2020

“Dan yang ketiga berupa Pelayanan Tanpa Tatap Muka, seperti memperpanjang masa pencegahan penyebaran Covid-19 hingga 21 April 2020,” ujar Edi dalam keterangan persnya, Sabtu (4/4).

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Suparno mengungkapkan, secara umum pada periode bulan Januar- Maret 2020, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen.

Pada bulan Januari penerimaan masih tumbuh sebesar 13,9 persen, terutama pada dua sektor dominan yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan. Namun pada bulan Februari dan Maret dampak pandemi Covid-19 mulai terasa, hal ini sejalan dengan pertumbuhan minus dari penerimaan pajak sebesar -2,66 bulan Februari 2020 dan -1,43 persen untuk bulan Maret 2020.

Dari segi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, lanjutnya, juga mengalami penerunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lalu. Di mana, sampai dengan 3 April 2020 penyampaian SPT Tahunan baru mencapai 506.779 SPT.

Sementara untuk periode Januari hingga 3 April 2019, jumlah SPT yang masuk mencapai 630.248 SPT.
“Secara persentase, Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan OP di Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah sebesar 60,22 persen,” ungkapnya.(*/ D Tom)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendatangkan mesin besar dari Swiss untuk tes corona. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kedatangan mesin besar tes corona akan dilakukan secara bertahap.

“Insya Allah Sabtu besok akan datang satu mesin besar dengan kapasitas 1.300 sampai 1.400 tes per hari, dipasang di RS Pertamina Jaya,” ujar Budi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR secara digital di Jakarta, Jumat (3/4).

Budi mengatakan, 10 mesin besar lainnya direncanakan menyusul pada pekan depan dengan kapasitas mampu untuk 1.000 tes per hari. Budi menyebut mesin-mesin ini nantinya akan didistribusikan ke rumah-rumah sakit milik BUMN di daerah yang juga mengalami penyebaran virus corona.

“Dengan demikian, alat tes ini bisa dimanfaatkan kota tersebut dan atas arahan Pak Menteri BUMN, kami diminta kerja sama dengan laboratorium dan RS daerah dan swasta di kota tersebut,” ucap Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti minimnya polymerase chain reaction (PCR) atau alat deteksi corona yang memeriksa spesimen dari swab tenggorokan dan mulut di daerah-daerah. Erick menilai fasilitas yang dimiliki sejumlah RS rujukan di Jakarta seperti PCR belum terdapat di daerah-daerah.

Erick menjelaskan, banyak negara yang menawarkan pengadaan alat deteksi corona. Kendati begitu, BUMN mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum memesan alat deteksi corona dari negara lain.

“Pada hari ini banyak sekalil penawaran untuk membeli test kit, tapi kita juga menjaga yang kualitasnya kita jaga,” kata Erick.

Oleh karena itu, menurut Erick, BUMN melibatkan banyak tenaga ahli dari dokter hingga BUMN farmasi dan Kementerian Kesehatan dalam memutuskan pembelian alat tes cepat deteksi corona. Erick menyebut BUMN telah memesan alat deteksi corona dari Swiss berdasarkan rekomendasi dari para ahli.

“Kita (sudah) beli juga dari Swiss, itu kita juga sudah pesan dan akhir bulan ini datang dan kita akan keluarkan,” ungkap Erick.(*/Nia)

Erick enggan mengungkapkan jumlah dan merek alat deteksi corona karena dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif. Menurut Erick, yang terpenting saat ini adalah mampu memberikan penanganan maksimal bagi masyarakat yang terduga terjangkit corona maupun yang sudah dinyatakan positif.

“Yang sekarang harus ada (test kit) karena kita tidak mau warga panik, itu kenapa Pak Presiden buat pernyataan seluruh anggaran akan direvisi untuk hal-hal kesehatan, social safety, dan menjaga daya beli masyarakat, baik APBN (maupun) APBD,” kata Erick.

JAKARTA – PLN langsung menjalankan langkah taktis untuk melaksanakan bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50% bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan konkrit dan kepedulian PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi Covid-19. “Kemarin, PLN langsung menyiapkan pelaksanaan teknis atas kebijakan Bapak Presiden.

Pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi di PLN ada dua jenis, yakni yang memakai kWh meter pascabayar dan prabayar atau menggunakan token. Untuk yang pascabayar, tidak ada masalah, karena pembebasan tagihan akan diterima pelanggan pada setiap periode pembayaran,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Rabu (1/4/2020).

Sementara untuk pelanggan prabayar akan diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir.

Zulkifli Zaini mengatakan, saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan ke dalam sistem.

“Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke depan, sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan dan mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya. Mekanismenya kami buat yang paling mudah dan mungkin, sehingga tidak menyulitkan pelanggan,” imbuhnya.

Sementara itu pelanggan yang terlanjur membeli token, untuk token gratis akan tetap diperhitungkan pada pembelian bulan berjalan. “Jadi token yang telah dibeli tidak hilang,” ujarnya.

Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi. “Harapan kami, ini bisa meringankan ekonomi untuk masyarakat ditengah menghadapi pandemi virus Covid-19,” tandasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa keringanan kredit bagi masyarakat akan belaku bulan April 2020. Hal ini disampaikannya saat menanggapi masih ada perbankan maupun industri keuangan non bank yang belum menjalankan keringan tersebut.

“Sudah saya konfirmasi ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimulai bulan April ini sudah efektif. Saya juga sudah menerima peraturan OJK ini khusus berkaitan kredit tadi. Artinya bulan April ini sudah bisa berjalan,” ujar Jokowi saat konferensi pers, Selasa (31/3/2020).

Dia mengatakan, keringanan kredit diberikan kepada para pekerja informal. Misalnya ojek online, supir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.

“Telah ditetapkan tidak perlu datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi menjanjikan kelonggaran cicilan kredit karena adanya virus corona. Kelonggaran cicilan ini salah satunya diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

Dijelaskan olehnya kelonggaran kredit ini akan diberikan baik oleh perbankan maupun lembaga keuangan non bank.”Akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” pungkasnya.

Kebijakan keringanan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Ada sejumlah syarat yang telah ditetapkan bagi debitur yang bisa mendapat keringanan. Pertama, debitur terkena dampak virus corona, dengan nilai kredit atau leasing di bawah Rp10 miliar. Syarat ini ditujukan bagi pekerja informal berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil, yang mengambil kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kredit usaha rakyat (KUR).

Pengertian debitur terdampak virus corona yang dimaksud adalah, debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank, karena usahanya terdampak penyebaran virus corona, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sektor usaha yang menjadi sasaran kebijakan keringanan ini antara lain, pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Adapun, keringanan dapat diberikan dalam periode satu tahun, dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan (leasing). Untuk mengajukannya, debitur bisa mengajukan kepada bank atau leasing, dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank atau leasing.

Jika permohonan keringanan diajukan secara secara kolektif, misalnya melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank atau leasing. Kedua, untuk debitur yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan, keringan tetap dapat diberikan.

Namun, pemberiannya tergantung pada kebijakan masing bank atau leasing. Untuk kategori ini, pemerintah mempersilahkan debitur untuk menghubungi langsung bank atau leasing.(*/Tya)

BOGOR – PDAM Tirta Kahuripan mengulurkan bantuan untuk pencegahan virus corona yang sedang pandemi oleh sebab itu wastapel portable akan dipasang di pasar tardisional dengan menggandeng PD Pasar Tohaga .

Menyikapi masifnya penyebaran Covid-19, keberadaan tempat cuci tangan non permanen atau biasa disebut wastafel portable dibutuhkan di pasar rakyat.

Tingginya mobilitas orang di pasar menjadin perhatian PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk segera berkolaborasi dengan PD Pasar Tohaga guna realisasi pemasangan wastafel portable (wp)
Senin, 30 Maret 2020 Direktur PDAM , TB Hasanudin Taher secara simbolis menyerahkan 5 set WP kepada Direktur Operasional PD Pasar Tohaga, Doni Djatnika
5 WP tersebut di tempatkan di titik titik strategis di pasar Cibinong, Citayam, Ciluar, Citeureup I dan Citeureup II
“terimakasih PDAM Tirta Kahuripan, disaat seperti ini masyarakat pasar memang betul memerlukan wastafel portable.

Semoga menjadi berkah untuk semua,” kata Dirop Tohaga
Doni Djatnika

Kelima pasar tersebut dipilih untuk segera dilakukan pemasangan karena menurut statistik Tohaga, tingkat keramaian pengunjung disana tidak mengalami penurunan,hingga diprioritaskankan
“semoga masyarakat pasar lebih waspada akan bahaya Covid-19 dan lebih sadar akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat,”pungkas Doni Djatnika.(Angg)

BOGOR – Relawan Jabar Bergerak mendistribusikan perangkat wastafel portable di sejumlah fasilitas publik, termasuk pasar tradisional, sebagai salah satu upaya memerangi Corona Virus (Covid-19), Senin (30/3).

Untuk di Kabupaten Bogor,4 pasar tradisional diberikan toren penampungan air beserta wastafelnya. Yakni Pasar Cibinong, Cigudeg, Cileungsi dan Cisarua, Citeureup 1 dan 2 , Ciluar ,Ciawi dan Cigombong.

“Wastafel portabel ini untuk menyadarkan mencuci tangan terhadap masyarakat, terutama di tempat-tempat umum. Karena higienistas itu sangat penting,” kata Arif Budiman dari Jabar Bergerak Kabupaten Bogor, Senin (30/3).

Untuk pemeliharaan alat cuci tangan ini, kata dia, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola pasar setempat, agar dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung dan para pedagang.

Sementara Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengaku bersyukur, dengan bantuan wastafel ini. Menurutnya, ini dapat lebih mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya mencuci tangan.

“Kita tempatkan di depan pintu masuk utama pasar. Kami bersyukur karena membantu ikhtiar kami dalam melawan Covid-19,” kata Haris yang mantan Direktur kemenangan Hadits ini.

Sebelumnya, PD Pasar Tohaga telah menyiapkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di seluruh pasar se-Kabupaten Bogor. Selain itu, setiap kali operasional pasar tutup, selalu disemprot dengan cairan disinfektan.(*/Angg)

BOGOR – Masifnya penyebaran covid-19, keberadaan pasar tradisional menjadi sorotan. Kemungkinan pasar ditutup total sangat kecil, walaupun berita karantina wilayah sudah santer dimana mana.

Pertimbangannya sangat jelas, masyarakat akan kehilangan arah jika tempat penyedia kebutuhan pangan mereka tidak ada.
Mencoba memperpendek mata rantai keramaian, Tohaga merilis Mitoha, singkatan dari Mitra Tohaga yang menginformasikan kontak pedagang pangan harian yang bisa online dihubungi warga dan megantarkan kebutuhan pangan ke rumah-rumah warga.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan menjelaskan bahwa program semi e-commerce ini diluncurkan mengingat situasi darurat yang sedang dihadapi Kabupaten Bogor.

Anjuran pemerintah untuk #dirumahAja sedikit kontradiktif dengan situasi real Pasar yang masih ramai setiap hari nya. Himbauan untuk Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS) terlihat sulit diterapkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat

“Saat ini baru pasar pasar besar yang sudah menerapkan sistem online ini, sisanya menyusul di tiga hari mendatang, target kami semua pasar bisa menjalankannya, ” jelas Haris.

Disamping himbauan PHBS, penyediaan hand sanitizer dan peluncuran Mitoha. Dalam waktu dekat Tohaga akan menyediakan Wastafel Portable di titik titik gerbang pasar. Tujuan nya agar warga pasar,mulai dari pengelola, pengunjung, dan pembeli lebih sering cuci tangan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

“Kami bekerjasama dengan pihak terkait agar wastafel portabel ini bisa tersedia di tiap pasar. Besok fix Pasar Cibinong, Cileungsi,Cigudeg dan Cisarua dipasang wastafel portable”, pungkas Haris.(*Angg)

INDRAMAYU – Harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Indramayu, mengalami kenaikan. Kondisi itu terjadi akibat minimnya pasokan beras dari petani karena belum memasuki masa panen raya.

Salah seorang pedagang beras di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Jana, menyebutkan, harga beras premium saat ini berkisar antara Rp 10.500 per kilogram (kg) sampai Rp 12 ribu per kg. Harga itu berbeda-beda untuk setiap tingkatan kualitasnya.
Sedangkan untuk beras medium, saat ini di kisaran Rp 9.500 per kg sampai Rp 10.500 per kg. Harga itu juga berbeda-beda tergantung kualitasnya.

‘’Harga beras saat ini mengalami kenaikan rata-rata sekitar Rp 500 per kg untuk setiap jenisnya,’’ kata Jana, Kamis (26/3/2020).
Harga itu berlaku untuk pembelian beras eceran. Sedangkan untuk pembelian karungan (1 karung berkapasitas 25 kg), harganya lebih murah Rp 500 per kilogramnya dibandingkan pembelian eceran.

Jana menjelaskan, kenaikan harga beras itu terjadi secara bertahap sejak tiga pekan terakhir. Menurutnya, kenaikan harga tersebut diakibatkan oleh minimnya pasokan beras dari petani.

Jana mengatakan, sebagian besar para petani saat ini belum memasuki masa panen. Jikapun ada yang sudah panen, jumlahnya masih sedikit. Selain itu, kualitasnya juga ada yang kurang bagus karena masa panennya bersamaan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi.

Jana pun membantah kenaikan harga beras itu terjadi akibat panic buying seiring merebaknya wabah Covid-19. Dia menyatakan, pembelian beras dari konsumen di Kabupaten Indramayu selama ini masih normal.

‘’Tidak ada aksi borong beras dari masyarakat. Pembelian masih seperti biasa,’’ kata Jana.

Sementara itu, salah seorang pedagang nasi di Kecamatan Indramayu, Wati, menilai, kenaikan harga beras saat ini masih cukup terjangkau. Meski demikian, dia berharap, agar harga beras tidak terus mengalami kenaikan.

‘’Inginnya sih harga beras malah turun,’’ tandas Wati.(*/As)

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menginstruksikan agar masyarakat menggunakan pembayaran elektronik atau non tunai.

Langkah ini dilakukan agar mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI akan terus memperkuat kebijakan Sistem Pembayaran, termasuk kepada upaya memitigasi dampak Covid-19, dengan memastikan operasional Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) berjalan secara penuh (orderly functioned) melalui keandalan dan kelancaran sistem pembayaran.

“Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan pembayaran non tunai serta mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran non tunai,” kata Perry di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

Sebagai informasi, kelancaran sistem pembayaran , baik tunai maupun nontunai, tetap terjaga. Posisi Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) per Februari 2020 tumbuh 5,44% (yoy).

Sementara transaksi nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) posisi Februari 2020 turun 1,02% (yoy). Transaksi UE tetap tumbuh cepat, mencapai 145,47% (yoy), mengindikasikan tingginya preferensi masyarakat terhadap pembayaran digital.

Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2020 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi, yakni masing-masing 7,76% (yoy) dan 7,09% (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang, serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.(*/Nia)