Ekonomi dan bisnis

SOLO – Setelah harga beras premium, kini giliran harga cabai yang meroket di Solo. Salah satunya ada yang tembus hingga Rp 87 ribu per kilogramnya.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Perdagangan Pemkot Solo, di Pasar Legi Solo, Kamis (22/2/2024), harga cabai merah besar kini tembus Rp 87 ribu/kg. Sedangkan cabai merah keriting tembus di harga Rp 83 ribu/kg dan cabai rawit merah Rp 70 ribu/kg. Dimana Per Senin 19 Februari harga rawit merah masih Rp 47 ribu, tapi naik menjadi Rp 60 ribu per/kg.

Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Solo Heru Sunardi mengungkapkan harga cabai naik lebih dari Rp 60 ribu per kilogram. Sedangkan harga beras masih stabil tinggi Rp 17 ribu per/kg.

“Tanda-tanda naik tapi masih aman. Masih di angka enam puluhan ribu per kilogram. Tapi sebenarnya amannya cabai itu Rp 30-35 ribu, tapi kemarin sudah mulai naik,” tutur Heru, Kamis.

Heru juga mengatakan selain komoditas pertanian seperti cabai, harga bawang merah juga naik. Dimana sebelumnya dibandrol dengan harga Rp 23 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilogram. Sementara bawang putih cating stabil di angka Rp 38 ribu ribu per kilogram.

Sedangkan, harga gula pasir curah di angka Rp 16.500 ribu di pasar legi. Kemudian Rp 17 ribu di Pasar Nusukan dan Rp 18 ribu di Pasar Gede. Di sisi lain, Heru mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi kenaikan harga pangan. Sebab, pemerintah terus berupaya mengintervensi agar harga tetap stabil dan menjaga ketersediaan stok.

“Kalau stok aman, kemarin itu harga beras naik karena panen raya mundur, sementara stok beras premium tidak melimpah,” jelasnya.(*/D To)

JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti pada Januari 2024 kembali melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal. Begitu juga dengan pengawaran pinjaman pribadi (pinpri).

“Satgas kembali memblokir 233 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi serta 78 konten penawaran pinpri,” kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto dalam pernyataan tertulisnya, (13/2/2024).

Hudiyanto menjelaskan, pinjol dan pinpri yang diblokir tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, dia menegaskan juga berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Sejak 2017 hingga 31 Januari 2024, Hudiyanto mengatakan Satgas telah menghentikan 8.460 entitas keuangan ilegal. “Ini terdiri dari 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjaman online ilegal atau pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal,” jelas Hudiyanto.

Satgas Pasti mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi. Dia menegaskan, hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.(*/In)

KENDARI – Pertamina Patra Niaga Sulawesi membentuk tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran BBM dan elpiji di seluruh wilayah kerjanya. Satgas ini akan bertugas pada masa pemilihan umum (Pemilu) 2024 sejak 5 Februari hingga 18 Februari 2024.

Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Fahrougi Andriani Sumampouw di Kendari, Minggu (11/2/2024) mengatakan, hal itu dilakukan untuk memantau jaminan ketersediaan stok BBM dan elpiji yang didistribusikan ke masyarakat. Pertamina Patra Niaga akan terus berupaya melakukan upaya ekstra dalam mempersiapkan dan mengantisipasi tingkat mobilisasi masyarakat jelang Pemilu 2024.

“Ketahanan stok elpiji di Sulawesi pada hari ini mencapai 8.315 Metrik Ton (MT), sementara rata-rata konsumsi harian masyarakat Sulawesi saat ini sebesar 1.758 MT per hari. Hal ini menunjukkan kondisi aman. Begitu pula dengan stok BBM saat ini misalnya Pertalite, berdasarkan data satgas stok BBM Pertalite sebanyak 89.581 KL dimana konsumsi rata-rata harian sebesar 7.377 KL,” kata Fahrougi.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat terkait dengan aturan pembelian elpiji tiga kilogram yang sejak 1 Januari 2024 sudah diwajibkan untuk menggunakan KTP.

“Aturan penggunaan KTP ini bertujuan agar elpiji bisa tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang berhak, di mana program ini disebut subsidi tepat elpiji yang sosialisasinya sudah dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2023,” ujarnya.

Saat ini, kata Fahrougi, sebanyak 30.664 pangkalan sudah bertransaksi melakukan pembelian elpiji tiga kilogram dengan menggunakan KTP melalui laman website merchant apps My Pertamina dari target 31.435 pangkalan atau sebesar 97,55 persen.

“Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program subsidi elpiji tiga kilogram sangat tinggi,” jelasnya.

Fahrougi menjelaskan, dalam menjaga kelancaran pendistribusian BBM dan elpiji di momen Pemilu ini, PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, dinas perhubungan, BPH Migas, dan pemerintah daerah.

“Jika masyarakat menemukan potensi penyalahgunaan KTP terkait pembelian elpiji tiga kilogram di pangkalan-pangkalan, masyarakat jangan segan untuk melaporkan ke Call Center 135. Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi mulai dari teguran, sanksi administrasi berupa pencabutan alokasi, hingga pemutusan hubungan usaha,” jelas Fahrougi.(Antara)

JAKARTA – Sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyediaan pupuk bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO), Pusri sebagai anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan stok pupuk di seluruh wilayah tanggung jawab Pusri, salah satunya Sumatera Selatan.

Pusri menyiapkan stok pupuk urea bersubsidi untuk seluruh wilayah rayon tanggung jawab Pusri yaitu sebesar 170.189 ton per tanggal 5 Februari 2024. Stok ini setara dengan 358 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah yaitu 47.532 ton. Sedangkan untuk NPK bersubsidi telah disiapkan Pusri yaitu sebesar 41.961 ton atau 29.645 persen diatas ketentuan.

Sementara terkait alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan, alokasi yang ditetapkan pemerintah yaitu 86.357 ton urea dan 26.018 ton NPK. Dengan realisasi penyaluran di Provinsi Sumsel sampai dengan 5 Februari 2024 yaitu 85.815 ton urea dan 17.700 ton NPK. Saat ini, stok yang tersedia yaitu 170.189 ton urea dan 41.961 ton NPK.

“Kami memastikan bahwa petani tidak akan kekurangan pupuk karena stok yang telah kami sediakan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani khususnya di Sumsel sampai dengan 3 minggu kedepan,” ujar VP Humas Pusri, Rustam Effendi.

Rustam mengatakan, beberapa Gudang Pupuk Pusri yang ada di Sumatera Selatan di antaranya Gudang Tanjung Api-Api, Gudang Martapura, Gudang Belitang Martapura dan Gudang lainnya yang tersebar di Provinsi Sumsel.

“Terkait ketersediaan stok pupuk urea dan NPK bersubsidi kami pastikan telah aman di setiap gudang hingga kios pupuk kami. Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani. Kami juga memastikan bahwa seluruh pupuk bersubsidi yang disalurkan Pusri kepada petani, harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022,” papar Rustam.

Dalam dokumen Permentan Nomor 10 Tahun 2022 itu dinyatakan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan menggarap lahan maksimal 2 (dua) hektare.

Terkait penyaluran pupuk bersubsidi, kata Rustam, pupuk akan disalurkan kepada petani yang terdaftar dalam e-Alokasi dan setelahnya terbit SK dari pemerintah setempat. Karena tanpa adanya SK tersebut, gudang-gudang pupuk tidak dapat mendistribusikan barang ke distributor dan kios. “Kami selaku produsen memastikan ketersediaan pupuk agar tidak terhambatnya pekerjaan petani yang sama-sama tentunya kita memiliki tujuan untuk menjaga ketahanan pangan negeri,” kata Rustam.

Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam aturan baru tersebut ditetapkan 9 (sembilan) komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao dan kopi.

Untuk mendukung Pemerintah terhadap Permentan tersebut, Pusri memastikan data penyaluran pupuk subsidi akurat dan tepat sasaran pada penerima yang sudah terdaftar di sistem e-alokasi maupun sistem informasi manajemen penyuluh pertanian.(*/Dy)

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Pendidikan Pertanian pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Pusdiktan BPPSDMP) menggelar kegiatan Duta Pertanian Muda (Young Ambassador Agriculture) 2024 untuk menarik generasi muda menenekuni bidang pertanian.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, mengatakan potensi petani muda sangat diperlukan untuk melanjutkan pembangunan dan pengembangan pertanian di Indonesia.

“Mereka rata-rata cerdas, adaptif teknologi dan siap memasuki era pertanian 4.0,” kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Kegiatan Young Ambassador Agriculture diharapkan dapat menginspirasi, memotivasi, dan mendorong kaum muda semakin menekuni bisnis pertanian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Idha Widi Arsanti menjelaskan, Young Ambassador Agriculture merupakan kegiatan yang diinisiasi program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) dari BPPSDMP Kementan.

“Young Ambassador Agriculture merupakan kegiatan pemilihan dan pelatihan petani/pengusaha muda sektor pertanian dari seluruh Indonesia untuk dapat menjadi duta Program YESS. Ini bertujuan mempromosikan dan mengajak kaum muda di wilayah Program YESS untuk terlibat secara aktif di sektor pertanian,” kata Santi.

Santi mengatakan program Young Ambassador Agriculture akan memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk mengekspose diri dan usahanya melalui tahapan kegiatan dalam Program YESS.

Seleksi untuk 50 orang Young Ambassador Agriculture dilakukan melalui berbagai tahap, termasuk seleksi administrasi, bootcamp, hingga tahap Grand Final.

Adapun beberapa syaratnya adalah :

1. Berusia 19 -35 tahun pada saat mendaftar dengan melampirkan salinan KTP yang masih berlaku.

2. Pendaftar Young Ambassador Agriculture bukan merupakan anggota Duta Petani Milenial (DPM) Kementerian Pertanian RI.

3. Pendaftar adalah seorang wirausaha pertanian yang tidak sedang bekerja untuk instansi lain, bukan merupakan ASN, tidak berafiliasi dengan partai politik atau menjadi aktivis partai, serta tidak sedang menjadi calon peserta pemilihan umum.

4. Memiliki usaha di bidang pertanian di hulu atau hilir maupun keduanya, yang sudah berjalan minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki laporan keuangan 1 tahun terakhir.

5. Diutamakan memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Kecil (UMK) sesuai UU Cipta Kerja.

6. Diutamakan memiliki badan usaha yang terdaftar secara kelembagaan (minimal memiliki NIB/SKU/Akta Pendirian Usaha).

7. Melampirkan surat rekomendasi dari dinas yang menangani bidang pertanian atau UPT di lingkup Kementerian Pertanian.

8. Calon peserta wajib mempunyai akun media sosial dan wajib follow akun instagram : @yessprogramme , @youngambassador2023, @bppsdmp, @pusatpendidikanpertanian @kementerianpertanian.

9. Wajib mengunggah twibbon Young Ambassador Agriculture di akun instagram pribadi dan tag @yessprogramme , @youngambassador2023, @bppsdmp, @pusatpendidikanpertanian @kementerianpertanian dan diupload di media sosial menggunakan hashtag dan tag 5 akun teman.

10. Menulis essay terdiri dari 500 – 700 kata berisikan visi-misi dan hal-hal yang akan dilakukan apabila menjadi Young Ambassador.

11. Membuat video profil usaha berdurasi 2 (dua) menit menggunakan format Landscape dengan kualitas video minimal 720p serta audio yang jelas tentang usaha pertanian yang sedang dijalani dan diupload di instagram menggunakan hashtag #sobatYESS #petanimudaYESS #youngambassadoragriculturekementan dan tag 5 akun teman.

12. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bootcamp yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara.

13. Bersedia menjalankan tugas sebagai Young Ambassador Agriculture untuk Program YESS sejak ditetapkan sebagai Young Ambassador Agriculture.

Pendaftaran dilakukan melalui https://ya.yesskementan.org dan dibuka hingga 10 Februari 2024 mendatang.(*/Dy)

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menegaskan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apa pun.

“Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Bayu menjelaskan, SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras. Dalam pendistribusiannya, lanjutnya, Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.

“Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras,” ucapnya.

Terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat.

“Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi membantah pihaknya maupun Bulog dengan sengaja menempel salah satu stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP. Ia menegaskan beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara.

“Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” ujarnya.

Adapun realisasi penyaluran beras SPHP pada 2023 mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen. Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Khusus untuk Januari-Maret, SPHP akan diupayakan mencapai 200 ribu ton tiap bulan.(Antara)

JAKARTA – Penetapan pajak untuk penyedia jasa hiburan mengundang beragam respons. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan penerapan pajak tersebut bisa mengontrol dampak negatif dari beberapa jenis hiburan.

“Nah pajak hiburan ini kan ada range-nya hanya sekedar bioskop, konser, sampai kepada night club. Kalau kita sudah bicara soal hiburan malam atau night club memang ada dampak negatif,” kata Faisal , (18/1/2024).

Faisal melihat, beberapa aktivitas hiburan memiliki karakteristik masing-masing dan tidak seragam termasuk diantaranya jasa hiburan. Terdapat jasa hiburan yang memiliki dampak negatif, tidak memiliki dampak negatif, dampak negatifnya lebih besar, dan tidak memiliki dampak positif.

Dia menuturkan, segala sesuatu berkaitan barang atau jasa yang punya eksternalitas negatif terdapat instrumen untuk mengontrol eksternalitas negatifnya.

“Kalau dari sisi fiskal itu yang biasanya dikenakan cukai. Tapi di Indonesia kan tidak dikenakan cukai untuk hiburan malam sebagaimana dikenakan di Thailand,” tutur Faisal.

Sementara pajak hiburan yang saat ini ramai dibicarakan, Faisal mengatakan aturan tersebut bukan merupakan pungutan dari pemerintah pusat namun daerah. Jadi, lanjut Faisal, kebijakan masing-masing daerah berbeda dan berkatan dengan budaya dan background sosial dengan masing-masing daerah yang harus dihargai.

Faisal mencontohkan, daerah-daerah yang menjunjung tinggi norma agama Islam seperti Aceh atau Sumbar sudah mengenakan paja yang tinggi untuk aktivitas seperti klub malam. Di Sumbar, lanjut Faisal, pajak untuk klub malam sudah 75 persen.

Sementara di Jakarta, Faisal menyebut kenaikan pajak hiburan baru rencana untuk menekan aktivitas yang memiliki dampak negatifnya tidak meluas. “Jadi sengaja untuk ditahan walaupun kalau dibiarkan ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi mungkin juga, penciptaan lapangan pekerjaan,” tutur Faisal.

Namun secara nilai agama, Faisal mencontohkan masyarakat minang ingin membatasi aktivitas hiburan dengan dampak negatif. Untuk itu penerapan pajak yang dilakukan bukan hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah, tapi terhadap masyarakat sosial, nilai agama, dan lain sebagainya.

Pajak hiburan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota yang pajaknya dibayarkan oleh konsumen sehingga pelaku usaha hanya memungut pajak yang telah ditetapkan. Diketahui, pajak hiburan menjadi salah satu penopang penerimaan pajak di daerah.(*/Rid)

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang jam operasional LRT Jabodebek. Waktu layanan operasional LRT Jabodebek diperpanjang hingga pukul 22.55 WIB sehingga terdapat waktu keberangkatan pertama dan terakhir yang baru.

“Penambahan waktu layanan operasi ini menjawab banyaknya permintaan dari para pengguna yang menginginkan waktu layanan LRT Jabodebek untuk diperpanjang,” kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono dalam pernyataan tertulisnya, Senin (15/1/2024).

Dengan adanya penyesuaian tersebut, terdapat perubahan jadwal keberangkatan pertama LRT Jabodebek dari Stasiun Jatimulya menjadi pukul 05.22 WIB. Sementara keberangkatan pertama dari Stasiun Harjamukti menjadi pukul 05.30 WIB.

Sedangkan untuk keberangkatan terakhir LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas ke Jatimulya menjadi pukul 22.00 WIB. Lalu keberangkatan terakhir dari Stasiun Dukuh Atas menuju Harjamukti menjadi pukul 22.05 WIB.

Mahendro menuturkan, penyesuaian pola operasional tersebut juga berdampak pada jumlah perjalanan LRT Jabodebek yang bertambah. “Jumlah perjalanan menjadi 264 perjalanan pada hari kerja dan 240 perjalanan pada akhir pekan,” tutur Mahendro.

Mehendro memastikan, dengan penambahan jumlah perjalanan maka kecepatan LRT Jabodebek juga bertambah. Pola operasional tersebut membuat rata-rata waktu tempuh perjalanan LRT Jabodebek menjadi lebih cepat dua menit.

Dia mengharapkan dengan perubahan pola operasional tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan LRT Jabodebek. “Kami ingin memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak hanya menginginkan moda transportasi aman dan nyaman, namun juga waktu yang efektif dan lebih diandalkan,”jelasnya.(*/Fa)

MATARAM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mendukung pengembangan cabai organik sebagai salah satu komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.

Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap di Mataram, (12/1/2024), mengatakan, bentuk dukungan dalam mengatasi fluktuasi harga cabai yang sering terjadi akibat cuaca ekstrem ini dengan meningkatkan pendampingan terhadap kelompok petani cabai organik binaan BI NTB.

Cuaca ekstrem yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap jumlah produksi pangan di NTB, termasuk cabai. “Karena itu, kami berharap melalui penggunaan pupuk organik ini dapat memberikan kualitas lebih baik dari sisi ketahanan, mengembalikan hara tanah, dan produksi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

Pupuk organik yang digunakan oleh kelompok tani binaan BI NTB terdiri dari sabut kelapa, batang pisang, dan kotoran hewan. Pupuk organik ini mampu membuat tanaman cabai lebih kuat terhadap perubahan cuaca, di mana biasanya tanaman cabai tidak kuat dengan volume air yang tinggi saat musim hujan.

Selain itu, BI NTB juga mendorong penggunaan digital farming yang dapat membantu petani mengukur kecocokan iklim sekitar, curah hujan, hara tanah, dan PH tanah. Dengan demikian, petani dapat memproduksi cabai di luar dari musimnya, sehingga dapat menjaga harga cabai lebih stabil, memproduksi secara optimal tanpa menambah biaya pupuk, produktivitas meningkat, dan biaya produksi menurun.

“Manfaat penggunaan pupuk organik lainnya adalah dapat memproduksi 4,8 ton hingga 8 ton per hektare dan menambah umur pohon cabai mencapai 8 bulan hingga 1 tahun dengan produksi yang optimal,” ujar Berry.

Ia menambahkan, klaster cabai binaan BI NTB telah menjadi penyuplai paling besar di tingkat nasional pada masa off season.

Sejak 2023, dengan luas tanam 200 hektare, klaster cabai binaan BI NTB telah mampu memenuhi kebutuhan cabai nasional sebesar 30 persen. Kemudian pada 2024, luas tanam meningkat menjadi 600 hektare, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan cabai nasional sebesar 50 persen.

“Kami berharap dapat mencari klaster lainnya, tidak hanya di Lombok Timur tapi juga di Sumbawa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan cabai nasional lebih besar,” ucap Berry.(Antara)

CIREBON – Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, melaporkan cadangan beras yang ada di gudang penyimpanan di seluruh wilayah kerjanya tersedia sebanyak 20 ribu ton dan dipastikan bisa mencukupi kebutuhan di awal 2024. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon Imam Firdaus Jamal di Cirebon, Kamis (11/1/2024), menyampaikan sejak Rabu (10/1) ketersediaan beras di gudang penyimpanan itu berada di kisaran 16 ribu ton. Kemudian ditambah dengan suplai dari hasil pengadaan sebelumnya sekitar 4 ribu ton.

Dengan jumlah itu, Imam menilai ketersediaan beras di gudang Bulog dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat yang mencakup wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Kuningan, serta Majalengka.

“Tidak usah khawatir untuk ketersediaan stok beras, karena posisi yang ada di gudang kami stoknya masih ada 20 ribu ton,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk tahun ini, Bulog Cirebon dijadwalkan bakal melakukan penyerapan beras dalam negeri di musim rendeng (hujan) dengan mengoptimalkan hasil panen padi di seluruh wilayah kerjanya. Jika melihat ruang penyimpanan yang tersedia, pihaknya menjamin penyerapan hasil panen padi yang diestimasikan dimulai pada April 2024 itu bisa berjalan maksimal.

“Untuk rencana penyerapan dalam negeri 2024 telah kami siap space gudang untuk para petani,” ujarnya.

Selain melakukan penyerapan, lanjut dia, Bulog Cirebon pun sudah mendapatkan penugasan untuk menyalurkan beras sebagai bantuan pangan di 2024. Bantuan itu diproyeksikan akan disalurkan selama enam bulan terhitung dari Januari-Juni 2024 dengan alokasi sebanyak 6.000 ton beras per bulan yang disalurkan.

“Kami sudah mendapatkan penugasan itu dan secepatnya akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Imam mengatakan, selama Maret-Desember 2023 kemarin, Bulog Cirebon telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras ke semua wilayah kerja dengan jumlah lebih dari 42 ribu ton. Secara keseluruhan, bantuan itu dapat diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdata di masing-masing daerah yang masuk wilayah kerja Bulog Cirebon.

Selain itu, Bulog Cirebon juga telah mendistribusikan beras jenis SPHP lebih dari 35 ribu ton pada 2023 untuk membantu mengendalikan harga komoditas itu tetap stabil sehingga masyarakat dapat membelinya dengan biaya terjangkau.

“Penyaluran beras SPHP sebesar 35.937 ton dan realisasi bantuan pangan sebesar 42.192 ton untuk alokasi Maret-Desember 2023. Itu yang sudah dilakukan tahun kemarin,” ucap dia.(antara)