Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – Pemerintah memastikan harga pangan harian maupun mingguan cukup stabil. Meskipun stok pangan di beberapa daerah mengalami defisit.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada beberapa kenaikan pada bahan pokok pangan. Namun secara keseluruhan, harga pangan selama pandemi corona di bulan puasa relatif stabil.

“Tadi dalam Rapat Terbatas disampaikan perkembangan harga pangan harian maupun mingguan cukup stabil,” ujarnya dalam teleconfrence, Selasa (27/4/2020).

Menurut Airlangga, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dalam rentang 0,27% – 2,5% Namun secara umum inflasi pangan Januari-Maret (year to date) 0,15% atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2016, 2018, 2019.

“Inflasi Maret utamanya disumbang oleh kenaikan gula pasir 0,02%. Kemudian ada harga telur, ayam yang naik 0,03% dan bawang merah 0,01%,” ucapnya

Sementara untuk harga beras memberikan andil inflasi pada periode Januari-Oktober 2019. Sementara untuk tahun ini, justru beras memberikan andil pada deflasi. “Jadi kalau dilihat harga beras per 27 April, beras medium masih dikisaran Rp11.800 per kg, beras premium Rp12.750 per kg,” ucapnya.

Sementara untuk harga gula pasir di pasar tradisional mencapai Rp18.250 per kg. Sementara untuk di pasar modern rata-rata harganya Rp12.500 per kg. Untuk harga daging sapi dijual dengan harga Rp118.400 per kg. Kemudian untuk harga cabai rawit yakni Rp38.500 per kg, sedangkan cabai merah Rp32.750 per kg.

Kemudian untuk harga bawang merah sebesar Rp45.500 per kg, sedangkan untuk bawang putih dijual dengan harga Rp40.000 per kg. Sementara minyak goreng curah sebesar Rp12.300 kemudian minyak goreng kemasan Rp14.750.

Kemudian harga daging ayam ras dijual dengan harga Rp28.450 per kg. Sementara telur ayam ras dijual dengan harga Rp25.500 per kg.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan dana tambahan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp52 triliun.

Dalam evaluasi bersama tim Gugus Tugas Covid-19, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengevaluasi perbaikan dan penyempurnaan program bansos agar transparan dan tepat sasaran.

“Pemerintah bekerjasama dengan Pemda akan terus memperbaiki dan menyempurnakan program bansos dari segi target penerima, data, jumlah dan cara penyaluran dan akuntabilitas serta transparansi bantuan,” jelas Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Sri Mulyani berharap masyarakat ikut mengawasi dan terus memberikan masukan untuk perbaikan karena pandemi Covid-19 adalah tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia.

“Dengan terus menjaga kebersamaan, persatuan dan kegotongroyongan, Insya Allah, kita mampu menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) menerangkan sejauh ini sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke 8.157 desa di 76 kabupaten.

“BLT dengan total Rp70 miliar ini dicairkan sesuai dengan kondisi desa masing-masing, baik secara tunai maupun non-tunai (cashless) lewat rekening bank,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.(*/Tya)

JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan, kondisi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sangat tidak menggembirakan. Salah satunya dikarenakan kegiatan ekspor dan impor yang terganggu akibat Covid-19.

“Order ekspor garmen banyak di-cancel, order dalam negeri juga karena Tanah Abang ditutup. market kita habis, baik ekspor maupun domestik,” ujar Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja dalam rapat virtual bersama Komisi VI DPR di Jakarta, pada Senin, (27/4).

Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan beberapa anggota API terpaksa menutup industrinya. API mencatat, pada pekan kedua bulan ini, sudah 80 persen tenaga kerja sektor TPT yang dirumahkan.

“Kami melakukan pendataan setiap minggu, saat ini utilisasi di bawah 20 persen menuju lima persen. Angka tersebut sudah mencapai titik nadir karena menuju nol persen,” jelas Jemmy.

Cashflow industri TPT, lanjutnya, juga terganggu. Sebab, pembayaran dari ekspor maupun domestik tidak mengalir.

“Dari departement store misal harusnya dibayar Maret tapi diundur jadi April,tapi sekarang April juga nggak kunjung dibayar postponed lagi sampai Mei, kalau cashflow nggak dibayar retailer bagaimana kita bisa bayar (operasional),” tuturnya.

Maka supaya industri TPT bisa terjaga dan bangkit lagi, API mengusulkan sejumlah relaksasi kepada pemerintah. “Misalnya PLN, kita mohon saat Covid-19, kita dibebaskan dari biaya jam nyala, karena ini membantu sekali dan jumlahnya tidak sedikit. Kelonggaran bayar listrik ini perlu, kalau kita sudah bangkit lagi dan budaya bayar tagihan, kita bisa bayar,” kata Jemmy.

Ia pun meminta, agar industri TPT diberi kelonggaran pajak, setidaknya 90 hari. Relaksasi lainnya yang diusulkan yakni terkait kebijakan perbankan.

“Poin penting masalah perbankan, yang katanya kita dunia usaha bisa dapat jadwal pencicilan, tapi nyatanya nggak bisa dapat penjadwalan utang,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah dinilai mempunyai ruang untuk menurunkan harga produk bahan bakar minyak (BBM) di tengah pandemi Covid-19. Turunnya harga BBM diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat serta meningkatkan daya beli walaupun dampaknya kurang signifikan.
“Penurunan harga BBM akan membantu perekonomian di tengah pandemi Covid-19 meskipun tidak signifikan karena roda perekonomian belum berputar normal,” ujar Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Menurut dia, penurunan harga BBM cukup rasional dilakukan di tengah rendahnya harga minyak saat ini. Pihaknya menghitung pada periode Maret-April 2020 dengan rata-rata harga minyak USD30 per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp15.000-Rp15.500 per dolar AS maka ada ruang pemerintah menurunkan harga BBM antara Rp1.000-Rp1.500 per liter.

Bahkan, pengajar ekonomi energi Fakultas Tekonologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti tersebut memproyeksikan sepanjang akhir tahun ini fluktuasi harga minyak masih rendah yakni berada di kisaran USD30-USD40 per barel.

“Namun persisnya biar pemerintah dan Pertamina yang menghitung, karena perhitungan formal yang digunakan harus menggunakan data formal dari pemerintah maupun Pertamina,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, terdapat dua variabel utama pembentuk harga BBM yakni, harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Pihaknya menghitung pada medio Maret-April ada ruang penurunan harga BBM di kisaran Rp1.000-Rp1.500 per liter. “Berdasarkan hitungan kami, ruang penurunan di kisaran Rp1.000-Rp1.500 per liter baik untuk BBM non subsidi maupun non subsidi,” kata dia.

Sebagai informasi, pada Maret 2020 patokan harga minyak mentah di dalam negeri (Indonesia Crude Price/ICP) ditetapkan sebesar USD34,23 per barel turun drastis dibandingkan ICP pada Februari 2020 sebesar USD56,61 per barel. Adapun penurunannya mencapai 39,53% atau anjlok mencapai USD22,38 per barel.(*/Ind)

JAKARTA – Akibat gangguan distribusi saat pandemi corona atau Covid-19 telah membuat beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan, sebut saja gula pasar hingga bawang merah. Maka di tengah wabah yang berkepanjangan dibutuhkan pengelolaan keuangan sehingga mampu bertahan lebih lama terlebih saat memasuki bulan Ramadhan.

Perancang Keuangan Eko Endarto mengatakan, pengeluaran rumah tangga biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup yang terlalu berlebihan. Pasalnya banyak cara menghemat uang dalam rumah tangga yang bisa dilakukan setiap hari.

” Jadi bagi ibu rumah ta gga bisa melakukannya mulai dari bujet makan, minum, hingga pengeluaran buat hiburan,” kata Eko saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Berikut cara menghemat uang belanja:

1. Menyusun Anggaran

Selalu buat anggaran dan patuhi. Menyusun anggaran penting karena semua acuan pengeluaran berawal anggaran. Dahulukan membayar tagihan terlebih dahulu seperti listrik, cicilan rumah, asuransi, pendidikan, tabungan dan belanja bulanan.

2. Belanja Sayur di Pasar Tradisional

Belanja sayur dan ikan segar di pasar tradisional akan menghemat uang belanja sampai dengan 30% dari pasar modern. Sebagai contoh kangkung di pasar tradisional hanya Rp1500-Rp2000 rupiah saja satu ikat.

3. Masak Sendiri

Masak sendiri bisa menghemat sampai dengan 50% dari pada membeli makanan matang dari rumah makan. Tanpa mengurangi kandungan gizi, gunakan daging, seafood dan ayam sebagai bahan makanan tambahan dalam menu sehari-hari. “Pilih bahan yang mana murah jangan pilih bahan yang harganya mahal,” katanya.

4. Usahakan Bayar Transaksi secara Tunai

Punya kartu kredit emang banyak untungnya. Hal ini dikarenakan bisa dapat diskon khusus, promo gratis, sampai cashback. Keuangan pun bisa jadi lebih sehat kalau punya kartu kredit, tetapi dengan catatan kalau bijak memakainya ya.

Namun kartu kredit bisa jadi pisau bermata dua kalau enggak paham dan enggak ngerti cara pakainya, besar kemungkinan keuangan malah berantakan. “Kalau enggak dikelola bis lebih parah, hidup jadi enggak tenang karena terlilit utang,” katanya.

5. Manfaatkan Diskon

Anda bisa manfaatkan waktu diskon toko untuk berbelanja kebutuhan keluarga. Hati-hati jangan sampai momen ini membuat pengeluaran menjadi membengkak.

6. Belanja dengan Kupon

Beberapa toko swalayan sering memberikan kupon belanja yang juga berfungsi sebagai iklan di koran atau majalah. Bentuknya bisa berupa sejumlah diskon atau sejumlah rupiah.

7. Olah Makanan Sisa

Jika ada kelebihan makanan atau biasa disebut makanan sisa, maka jangan langsung dibuang. Lebih baik makanan sisa tersebut diolah dengan cara dipanaskan kembali dan dimakan esok hari. Jangan remehkan makanan sisa.

Makanan sisa juga merupakan uang, namun uang tersebut sudah berubah bentuk menjadi makanan. “Maka dengan tidak menyia-nyiakan makanan sisa, berarti seseorang telah membantu melakukan penghematan dalam rumah tangganya,”tandasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Para petani gula yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gula di tingkat petani untuk musim giling 2020. Kenaikan HPP gula dinilai perlu lantaran adanya kenaikan biaya pokok produksi gula yang dikeluarkan oleh petani.

Lewat surat resmi APTRI kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen kembali mengusulkan HPP gula di tingkat petani menjadi Rp 14.000 per kilogram (kg). Setelah sebelumnya pada bulan lalu mengusulkan kenaikan HPP dari acuan resmi sebesar Rp 9.100 menjadi Rp 12.000 per kilogram.

“Kami mengajukan koreksi atas usulan kami mengenai HPP gula petani tahun 2020 karena ada penyesuaian kenaikan biaya produksi dan harga berbagai komoditas akibat dampak Covid-19. Harga gula di pasaran sendiri sudah mencapai Rp 18.00-19.000 per kilogram,” kata Soemitro , Jumat (24/4).

Lebih lanjut ia menjelaskan, sesuai pertimbangan perhitungan oleh APTRI pada musim giling 2020 diperkirakan biaya pokok produksi mencapai Rp 12.772 per kg. Adapun keuntungan wajar bagi petani sebesar 10 persen sehingga diperoleh harga pokok produksi ideal sebesar Rp 14.049 per kg.

Soemitro pun menerangkan, produksi gula tebu tahun ini diperkirakan mencapai 2,16 juta ton dengan luas lahan tebu nasional sebesar 430 ribu hektare. Pihaknya pun berharap usulan tersebut dapat diterima dan bisa beraudiensi dengan para menteri terkait.

Sekretaris Jenderal APTRI, Nur Khabsyin, menambahkan, usulan harga tersebut khusus untuk acuan pada musim giling 2020. Para petani pun berharap pemerintah bisa menetapkan HPP baru pada bulan ini lantaran musim panen dan penggilingan tebu akan dimulai pada akhir Mei 2020.

Selain itu, APTRI juga mengusulkan agar harga gula di tingkat eceran disesuaikan menjadi Rp 16.000 per kg dari HET gula saat ini sebesar Rp 12.500 per kg. Jika Dengan begitu, terdapat selisih harga Rp 2.000 dari usulan HPP gula di petani yang baru dengan usulan HET gula.

“Selisih itu untuk biaya distribusi dan margin bagi pedagang sampai ke pengecer. Saya kita usulan HET itu masih di bawah rata-rata harga gula saat ini yang sampai Rp 18.000 per kilogram,” jelasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Pakar Pertanian sekaligus Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan bahwa sektor pangan nasional tengah menghadapi ketidakpastian distribusi. Ketidakpastian itu terjadi lantaran dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Arif mengatakan, situasi tersebut kemungkinan akan terjadi hingga bulan Agustus 2020 mendatang. “Isunya adalah ketidakpastian distribusi dan produksi. Produksi saya yakin pemerintah sudah memastikan sampai bulan Agustus, jadi yang belum pasti dari sisi distribusi pangan,” kata Arif dalam sebuah diskusi online, Kamis (23/4).

Ia mengatakan, persediaan stok dari 11 komoditas pangan pokok diyakini mencukupi kebutuhan nasional. Hanya terdapat tiga komoditas yang pemenuhannya masih ditopang oleh impor, yakni bawang putih, gula, dan daging sapi.

IPB sendiri, kata Arif, telah membina sebanyak 53 desa yang menjadi sumber produksi komoditas pangan pokok. Para petani yang terdapat di desa dikoneksikan dengan marketplace dan dibukakan akses untuk merintis pemasaran secara daring untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pangan.

Hanya saja, kata Arif, 53 desa tersebut belum cukup untuk bisa diberdayakan dalam menopang kebutuhan pangan nasional. Di satu sisi, pembelian komoditas secara daring juga belum mengatasi masalah secara komprehensif. Sebab, harga menjadi lebih mahal lantaran terdapat tambahan biaya ongkos kirim.

“Ini hanya menyelesaikan problem masyarakat menengah ke atas, tapi menengah ke bawah masih serius. Apalagi, 2/3 masyarakat masih belanja ke pasar tradisional,” kata dia.

Pada situasi seperti ini, kepastian distribusi pangan dari petani hingga ke tangan konsumen amat penting. Sebab, gangguan yang ada bisa membuat produksi petani tidak tersalurkan sehingga akan terjadi penumpukan dan kejatuhan harga.

Dampak akhir, petani merugi dan tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan kegiatan pertanaman pada musim selanjutnya. “Kalau masalah distribusinya tidak terpecahkan, maka harga jatuh, untung tidak ada. Lalu, bagaimana dia bisa punya modal cukup untuk musim tanam selanjutnya?” kata Arif.

Oleh karenanya, pemerintah harus mengambil langkah dan kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengantisipasi masalah ketidakpastian distribusi. Khususnya, untuk komoditas hortikultura dan perikanan yang saat ini belum memiliki sistem logistik yang baik.

Di sisi lain, pihaknya mendorong agar pemerintah memberikan stimulus bagi petani yang secara konkret membantu petani untuk bisa terus melakukan kegiatan pertanaman. “Menyelamatkan petani sama dengan menyelamatkan desa. Kalau kota terjangkut Covid-19 akan ada masalah ekonomi, tapi kalau desa sudah kena, ini soal kehidupan,” pungkasnya.(*Tya)

JAKARTA – Pemerintah terus menyerukan larangan mudik untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Sebagai gantinya, pemerintah akan menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat daerah. Sehingga larangan mudik ini tidak akan mengganggu perekonomian di pedesaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk mengantisipasi dampak larangan mudik bagi perekonomian di desa. Kementerian Keuangan lantas meningkatkan anggaran bansos menjadi Rp110 triliun.

“Memang ada dampak ekonomi dan sosialnya (larangan mudik), makanya kita meningkatkan tadi (anggaran bansos) Rp110 triliun. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa skema bantuan untuk masyarakat lewat jaring pengaman sosial alias social safety net untuk penanganan virus corona,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (22/4/2020)

Menurut Sri Mulyani, dengan adanya bansos ini membuat belanja kesehatan di daerah juga dapat dihemat. Karena dengan bansos mengganti larangan mudik maka potensi penularan virus corona dapat ditekan.

“Ditambah sekarang dengan relaksasi di sektor industri dan juga belanja-belanja di sektor kesehatan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun di postur APBN 2020. Anggaran tambahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 mengani Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam belanja tambahan Rp405,1 triliun itu, anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.

Kemudian, anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun, yang akan mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu pra kerja, dan subsidi listrik. Anggaran untuk insentif perpajakan dan KUR sebesar Rp70,1 triliun, dan anggaran untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah tidak akan mengubah program kartu prakerja menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, seperti yang diusulkan oleh sejumlah pihak. Program kartu prakerja tetap berjalan seperti yang direncanakan, berupa pelatihan daring yang melibatkan sejumlah aplikator mitra.

“Untuk BLT ini sudah banyak. Mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan (PKH) 20 juta (penerim). Kemudian BPNT (Bantuan Pangan NonTunai) yang ditambahkan Rp 200 ribu. Juga nanti ada padat karya di beberapa kementerian sehingga ini (Prakerja) menjadi salah satu daripada jaringan pengaman sosial. Bukan satu-satunya,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengiktui rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (22/4).

Airlangga menjelaskan, program kartu prakerja sendiri mendapat tambahan Rp 10 triliun dari alokasi jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 105 triliun. Total, anggaran untuk prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang.

Airlangga mengakui bahwa pelaksanaan prakerja saat ini mengalami sedikit perubahan. Awalnya, program ini bertujuan memberikan tambahan ketrampilan kepada karyawan yang terkena PHK atau sedang mencari kerja. Harapannya, pemegang kartu prakerja bisa diserap perusahaan dengan lebih cepat dengan ketrampilan yang sudah meningkat.

Namun kondisinya kini berubah. Ekonomi yang tertekan membuat lapangan kerja pun terbatas. Karena pandemi Covid-19, ujar Airlangga, maka program kartu prakerja dikonversi menjadi jaring pengaman sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang terdampak wabah.

“Program yang sebetulnya untuk reskilling dan upskilling. Karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, maka kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan. Karena untuk PHK itu butuh proses,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, fungsi Kartu Prakerja sebagai jaring pengaman sosial hanya bersifat sementara. Bila pandemi Covid-19 berakhir dan perekonomian membaik, ujarnya, maka operasional kartu prakerja akan kembali seperti semula.

“Apabila situasi normal dia akan menjadi kartu prakerja sesuai desain awal yaitu untuk up skilling dan re-skilling,” katanya.

Sebelumnya, desakan kepada pemerintah untuk mengalihkan Kartu Prakerja menjadi bantuan tunai mengalir deras. Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang pelatihan online atau daring dalam paket kebijakan Kartu Prakerja. Dia menilai, pelatihan semacam itu tidak tepat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja,” katanya dalam keterangan di Jakarta.(*/Tya)

JAKARTA – Mengantisipasi krisis pangan akibat wabah virus Corona baru, Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ketersediaan bahan pokok dipastikan dengan baik.

“Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita cukup untuk berapa lama. Betul-betul harus dihitung. Jangan overestimated,” katanya saat membuka rapat terbatas, Selasa (21/4/2020).

Dia meminta agar dihitung dengan cermat ketersediaan bahan pokok yang ada di dalam negeri. “Tolong dikalkulasi yang cermat, dihitung yang detail berbasis data-data empiris yang valid dan reliable,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa adanya corona membuat negara-negara produsen beras akan mengutamakan kebutuhan dalam negerinya, sehingga rantai pasokan bahan pangan akan terganggu.

“Rantai pasok bahan pangan akan terganggu karena kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown juga pengaruhi rantai pasok bahan pangan ini,” tuturnya.

Jokowi ingin rantai pasokan sesuai dengan dinamika pergerakan kebutuhan masyarakat. Dia memerintahkan agar dalam rantai pasok tersebut, petani mendapatkan perlindungan yang baik.

“Hindari praktik-praktik yang tidak sehat dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian saya juga minta satgas pangan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan adanya corona ini dapat dijadikan momentum untuk melakukan reformasi besar-besaranan dalam kebijakan sektor pangan di Indonesia. “Jangan kehilangan momentum kita,” tutupnya.(*/Tas)