Ekonomi dan bisnis

BOGOR – Sejumlah pegawai PD Pasar Tohaga di lingkungan unit Pasar Parung Panjang, Senin (11/5/2020) mengikuti rapid test virus Corona (Covid-19).

Test awal untuk mendeteksi keberadaan Corona Virus Desease 19 ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit.

Dengan dibantu unit kesehatan dari pegawai kesehatan Puskesmas Parung Panjang bekerja sama dengan muspika Parung Panjang.

Hasil rapid test keluar 20 menit setelah pemeriksaan dan seluruh pegawai unit Parung Panjang yang berjumlah 6 orang, termasuk kepala pasar, pengutip harian dan petugas kebersihan dinyatakan negatif alias bebas dari Corona Virus berdasarkan sample tersebut.

Kepala Pasar Parung Panjang, Erick Ibnu Affan mengaku lega seluruh awaknya negatif virus namun tidak mengendorkan standar protokoler pencegahan covid 19 yang selama ini diterapkan.

“Masih waspada dengan memakai masker dan sesering mungkin menggunakan bilik cuci tangan serta tanpa bosan menghimbau seluruh warga pasar untuk jaga jarak lebih dari 1 meter,” jelasnya

Lebih lanjut Erick menyatakan sejatinya petugas harian merupakan garda terdepan dari pasar Parung Panjang yang setiap harinya bersinggungan langsung dengan pedagang dan pengunjung pasar.

“Hasil sampel bagus. Insha Allah pedagang dan pengunjungpun dijauhkan dari wabah corona,” katanya.

Rencananya test akan berlanjut ke tahap swab dengan melibatkan pedagang dan sample pengunjung.

“Terimakasih kepada Muspika Parung panjang, utamanya kepada Pak Camat Edi Mulyadi yang selama ini menjalankan kolaborasi yang baik dengan kami dalam gugus covid-19 Kecamatan Parung Panjang,”ungkapnya.(*/Angg)

JAKARTA – Kinerja buruk ekonomi nasional dinilai sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, lantaran kurangnya prioritas dalam pembangunan.

Anggota fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan hal ini terjadi karena ketidakcermatan pemerintah dalam menjalankan good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prinsip tata kelola pemerintahan itu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ditambah menurutnya pembangunan infrastruktur dinilai terlalu jor-joran.

“Selain itu, kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan. Pembangunan infrastruktur bagus. Akan tetapi, yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ucapnya di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Parahnya lagi, pembangunan infrastruktur itu menggunakan hutang luar negeri. Mardani mengatakan ini penyebab buruknya ekonomi nasional. Indonesia terlalu banyak berhutang untuk proyek infrastruktur dalam enam tahun terakhir.

Anggota Komisi II itu meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab. Kemenkeu, menurutnya harus memerintahkan otoritas jasa keuangan untuk menekan perusahaan publik agar transparan.

“OJK harus mewajibkan BUMN atau BUMD dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun. Mereka harus menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang sampai tuntas,” tuturnya.

Mardani mengungkapkan terpuruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), terutama yang papan atas. Masalahnya, kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada posisi direksi dan komisaris untuk pendukung presiden.

“Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar. Hal itu disebabkan buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang,”tandasnya.(*/Ta)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan telah menyalurkan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) untuk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,6 triliun.

Angka ini merupakan separuh atau 50 persen dari total kurang bayar DBH DKI Jakarta senilai Rp 5,16 triliun.

Menkeu menyebutkan, dana bagi hasil sebesar Rp 2,6 triliun yang telah disalurkan terdiri dari sisa kurang bayar tahun 2018 sebesar Rp 19,35 miliar dan separuh kurang bayar DBH tahun 2019 sebesar Rp 2,58 triliun.

Penyaluran DBH dilakukan untuk membantu provinsi-provinsi yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, pemda memiliki kebutuhan dana yang mendesak untuk menangani Covid-19. Sri juga menyebutkan, pencairan DBH baru dilakukan sebagian karena pihaknya masih harus menunggu audit BPK.

“Untuk kurang bayar DBH DKI Jakarta yang sudah disalurkan Rp 2,6 triliun terdiri dari Rp 19,35 (miliar) itu tadi untuk 2018 dan juga untuk yang 2019.

Nah sisanya akan ditetapkan akan disalurkan, dalam periode selanjutnya dan tentu setelah audit BPK dan LKPP,” jelas Sri dalam keterangan pers, Jumat (8/5/2020).

Sri mulyani menyebutkan, normalnya kurang bayar DBH baru bisa dicairkan pada Agustus-September tahun berikutnya setelah BPK dan LKPP melakukan audit.

Namun, karena adanya pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian daerah, maka pemerintah pusat mempertimbangkan untuk menyalurkan sebagian DBH lebih awal untuk beberapa daerah.

“Dalam rangka membantu semua daerah yang PAD-nya turun. Disalurkan untuk 5 provinsi, 113 kabupaten, terutama termasuk juga DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta sendiri dari Rp 5,16 triliun, kita sudah bayarkan Rp 2,58 triliun. Sisanya kita akan segera begitu kita sudah selesaikan laporan keuangan pemerintah pusat,” kata Menkeu.

Pemerintah memiliki tanggungan untuk membayarkan kurang bayar DBH ke seluruh daerah sebesar Rp 14,7 triliun. Sampai saat ini, jumlah DBH yang sudah disalurkan sebesar Rp 3,85 triliun untuk 5 provinsi dan 113 kabupaten.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran DBH. Menurut Anies, pemerintah daerah sangat membutuhkan DBH agar bisa bergerak lebih cepat dalam penanganan Covid-19.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah terpaksa harus menalangi bantuan sosial khusus masyarakat yang terdampak Corona dan juga rakyat miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak memiliki anggaran untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak Corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, awalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku mampu untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak corona Lewat anggaran daerah. Meskipun yang dicover pemerintah provinsi DKI Jakarta hanya 1,1 juta keluarga saja.

Sedangkan sisanya yakni 3,6 juta akan dicover oleh pemerintah. Namun belakangan pemerintah provinsi DKI Jakarta mengaku tidak mampu dan tidak memiliki anggaran untuk mengcover 1,1 juta masyarakatnya.

“Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga,” ujarnya dalam rapat virtual dengan DPR, Rabu Malam (6/5/2020).

Oleh karena itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Sehingga nantinya pemerintah pusat akan mengcover bansos untuk 4,7 juta keluarga yang ada di DKI Jakarta.

“Jadi yang tadinya 1,1 Juta keluar di DKI, sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat,” jelasnya.Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyiapkan anggaran yang untuk jaring pengaman sosial. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona dan juga masyarakat miskin.

Misalnya saja bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditingkatkan jumlahnya menjadi 10 juta penerima. Kemudian kartu sembako juga ditingkatkan dari 15,6 juta menjadi 20 juta penerima.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kartu pra kerja untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Selain itu, pemerintah juga memberikan listrik gratis untuk pelanggan 450 va dan diskon 50% untuk pelanggan 900 vs.

“Dan di luar itu ada tambahan Jabodetabek bansos sembako dan BLT yang diberikan,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai definisi mudik dan pulang kampung tidak perlu dijadikan permasalahan.

Menhub menegaskan mudik dan pulang kampung memiliki makna yang sama.

“Mudik dan pulang kampung ini sama saja. Pak Presiden juga berulang kali bilang dalam sidang kabinet, jangan mudik, jangan pulang kampung,” kata Budi di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dia mengatakan tidak perlu ada dikotomi dan interpretasi berbeda soal mudik dan pulang kampung ini. “Jangan membuat itu dikotomi, itu sama saja, nggak berbeda. Jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa lain sehingga mengartikan orang itu bisa pulang,” tandasnya.

Persoalan mudik dan pulang kampung tersebut kembali mengemuka karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan moda transportasi umum akan dibolehkan kembali beroperasi mulai besok.

“Rencananya, operasinya mulai besok 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus, tapi tidak boleh mudik,” tegas Menhub.

Menhub Budi Karya menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 25 tahun 2020.

“Regulasi turunan ini nantinya bakal memuat ketentuan soal kembalinya operasional moda transportasi untuk mengangkut penumpang. Namun regulasi ini bukan relaksasi, melainkan aturan penjabaran,” jelasnya.

Dia melanjutkan, meski nantinya diperbolehkan beroperasi kembali, penerapannya harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang kriterianya akan diatur oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, disiapkan pula kriteria tertentu mereka yang diperbolehkan bepergian di masa larangan mudik ini.(*/Tya)

JAKARTA – Sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah anjloknya harga minyak dunia.

Pasalnya, mengacu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Kepmen ESDM) No. 62K/MEM/2020 seharusnya terjadi penurunan rata-rata Rp1.900 per liter apabila dihitung berdasarkan parameter formula hargadua bulan sebelumnya.

“Berdasarkan perhitungan kasarnya harga BBM bisa diturunkan rata-rata Rp1.877 per liter bulan ini. Tolong pemeritah bisa turunkan harga untuk membantu kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19,” ujar Anggota DPR Komisi VII Ratna Djuwita saat rapat kerja bersama Kementerian ESDM, di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Menurut dia, apabila dihitung berdasarkan aturan formula harga BBM yang dibuat oleh Kementerian ESDM, harga dasar jual eceran jenis BBM umum, penugasan jenis premium dan BBM solar dapat segera diturunkan di bulan ini sebesar Rp1.877 per liter.

Pihaknya menghitung setiap penurunan harga minyak mentah setiap USD1 per barel bisa menurunkan harga jual produk BBM sebesar Rp100 per liter meskipun terjadi pelemahan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar AS. Selain itu, penurunan juga dihitung berdasarkan margin yang telah ditetapkan berdasarkan patokan harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar USD28 per barel.

“Penurunan harga BBM ini juga akan membantu juga khususnya industri kecil dan menengah,” kata dia.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota DPR Komisi VII lainnya Dyah Roro Esti. Dyah Roro juga mendesak kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga di tengah rendahnya harga minyak dunia.

Dia menandaskan, sesuai regulasi Kepmen ESDM maka penurunan harga BBM pada bulan ini seharusnya segera diperintahkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada seluruh badan usaha tidak hanya Pertamina. Penurunan harga BBM juga berlaku bagi seluruh badan usaha baik itu Pertamina, Shell, Total, AKR, BP dan ExxonMobil.

“Perlu intervensi dari pemerintah untuk melakukan review terhadap harga BBM, sehingga badan usaha segera bisa menyesuaikan,”jelasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Harga saham PT H M Sampoerna Tbk (HMSP) anjlok sebesar 70 poin atau 4,39 persen menjadi Rp1.525 per lembar saham pada penutupan sesi pertama perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, dipicu karyawannya yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19.

Pada pembukaan perdagangan saham pagi ini, saham HMSP langsung melemah tajam ke level Rp1.540 per saham. Saham HMSP sempat mencapai posisi Rp1.490 per saham, namun kembali melemah dan terus berada di zona merah hingga penutupan sesi pertama.
Frekuensi perdagangan saham pada sesi pertama tercatat sebanyak 4.914 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,33 juta lembar saham senilai Rp36,86 miliar.

Sejak awal tahun hingga hari ini (year to date), saham HMSP sendiri telah melemah sebesar 27,38 persen.

Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur mengumumkan 63 karyawan PT Sampoerna pabrik Rungkut 2 terkonfirmasi positif COVID-19 usai dilakukan tes swab PCR tahap dua pada Minggu (3/5).

Pada tes swab tahap satu 34 karyawan, sedangkan tahap dua tercatat 29 karyawan positif COVID-19.

Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansa tersebut menyampaikan, klaster Pabrik Sampoerna sejak terkonfirmasi pada 28 April lalu dilakukan koordinasi intensif yang dilanjutkan dengan rapid test.

Sekitar 100 karyawan yang hasilnya reaktif (positif) langsung diisolasi dan dilakukan tes swab PCR bertahap, yakni 46 orang tahap pertama dan 54 orang di tahap dua.(*/Tya)

JAKARTA – PT Pertamina menegaskan tidak ada perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) kendati harga minyak dunia sedang turun drastis.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menerangkan turunnya harga minyak dunia bukan otomatis membuat perusahaan penyedia bahan bakar langsung menurunkan harga BBM.

“Kami sudah menyampaikan sebelumnya, bahwa harga BBM Pertamina sampai sekarang masih sama.

Meski harga minyak dunia naik atau turun, (Pertamina) sejak 2016, (harga) stabil tidak ada kenaikan, harga tetap seperti yang ada sekarang,” kata Fajriyah dalam konferensi pers virtual, Minggu (3/5/2020).

Menurutnya, Pertamina terus memonitor dan mengawasi harga minyak dunia. Apalagi harga minyak dunia saat ini mengalami volatilitas tinggi, yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menurunkan permintaan minyak dunia.

“Sekarang, harga minyak mentah sedang tidak normal. Tiap negara mengalami situasi yang berbeda. Memang ada yang sudah pulih seperti China, jadi kita harapkan kebutuhan energi nanti akan kembali seperti semula,” terangnya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah semestinya sudah meminta PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) terhitung 1 Mei 2020 ini. Implementasi penurunan harga BBM tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) No. 62K/MEM/2020 yakni penetapan harga BBM dihitung berdasarkan formula harga dua bulan sebelumnya.

“Seharusnya mulai hari ini, 1 Mei 2020, Pertamina sudah menjual dengan harga Rp7.100 per liter, karena telah sesuai aturan perhitungan pemerintah yaitu dua bulan sebelumnya,” ujar pakar perminyakan Rudi Rubiandini, di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Menurut dia, sesuai perhitungan dua bulan sebelumnya yakni terhitung 25 Februari – 24 Maret seharusnya harga BBM mulai turun dari sebelumnya Rp9.000 per liter menjadi Rp7.100 per liter atau turun sekitar Rp2.000 per liter.

Nilai tersebut diperoleh dari formula pembentuk harga BBM di Indonesia yakni nilai tukar terhadap dolar AS, Mean Of Pleats Singapore (MOPS) dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Rinciannya, berdasarkan perhitungan rata-rata kurs sebesar Rp15.300 per dolar AS, MOPS USD50 per barel dan ICP sebesar USD40 per barel maka harga BBM eceran yang seharusnya dijual dipasaran sebesar Rp7.100 per liter. Tak berhenti disitu, kata Rudi, penurunan akan lebih tajam lagi terhitung mulai 1 Juni 2020 mendatang.

Mantan Wakil Menteri ESDM itu menyebut awal Juni 2020 harga BBM seharusnya turun dari Rp7.100 per liter menjadi Rp5.650 per liter. Adapun harga BBM bulan Juni dihitung berdasarkan perhitungan dua bulan sebelumnya yakni 25 Maret-24 April dengan rata rata kurs sebesar Rp15.800 per dolar AS, MOPS USD35 per barel dan ICP sebesar USD27 per barel maka menghasilkan harga BBM sebesar Rp5.650 per liter.

Sedangkan harga BBM di bulan April memang harga seharusnya itu sebesar Rp9.000 per liter. Adapun kondisi tersebut telah sesuai dengan aturan pemerintah yakni formula harga dihitung berdasarkan dua bulan sebelumnya.

Terhitung mulai 25 Januari hingga 24 Februari rata-rata kurs sebesar Rp13.900, MOPS USD73 per barel dan ICP USD55,6 per barel maka ditemukan harga jual rata-rara Rp9.000 per liter atau angka yang didapat secara pasti sebesar Rp8.800 per liter.

“Sehingga kalau bulan lalu itu harga seharusnya memang Rp9.000 per liter dihitung menggunakan data dua bulan lalu. Jadi kenapa Pertamina bulan lalu menjual Rp9.000 per liter memang harganya segitu dihitung berdasarkan paramater dua bulan sebelumnya,” jelas Rudi.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) ini menyebut penurunan harga BBM memang seharusnya segera diperintahkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada seluruh badan usaha tidak hanya Pertamina.

Penurunan harga BBM juga berlaku bagi seluruh badan usaha baik itu Pertamina, Shell, Total, AKR, BP dan ExxonMobil. Adapun penurunan harga BBM dengan rata-rata Rp2.000 per liter menyasar seluruh produk BBM yang dijual eceran oleh badan usaha.

“Mengacu pada konsistensi aturan yang dibuat oleh Pak Arifin Tasrif, seharusnya mulai 1 Mei 2020 ini seluruh badan usaha baik itu AKR, Pertamina, Shell Total maupun badan usaha lainn harus sudah bisa menurunkan harga,” tandasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan insentif senilai Rp600 ribu bagi 2,44 juta petani.

“Pemerintah juga melihat pada saat ini untuk memberikan insentif kepada para petani. Jumlah petani kategori miskin sebanyak 2,44 juta untuk diberikan insentif agar bisa menanam di periode berikutnya,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema “Lanjutan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok” melalui “video conference” yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah akan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp600 ribu di mana Rp300 ribu merupakan bantuan tunai dan Rp300 ribu itu sarana prasarana produksi pertanian,” tambah Airlangga.

Bantuan tersebut akan diberikan selama 3 bulan.

“Sarana prasarana produksi tersebut terdiri dari bibit, pupuk dan sarana produksi lainnya dan ini diharapkan periodenya selama 3 bulan dan teknisnya nanti akan segera diumumkan oleh Kementerian Pertanian,” ungkap Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Airlangga juga menyatakan stok beras nasional mencukupi menjelang hari raya Idul Fitri 2020 meski Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.

“Kalau kita lihat dari produksi beras, di bulan April ini akan ada panen diperkirakan sebesar 5,6 juta ton. Ini sesuai dengan tren yang terjadi pada 2018 puncaknya di Maret dan pada 2019 lalu puncaknya di Maret dan April oleh karena itu cadangan beras secara keseluruhan tersedia,” tambah Airlangga.

Total cadangan beras stok nasional mencapai 6,3 juta dan bagi provinsi yang terbatas, Perum Bulog akan memasok stok tersebut.

Dilihat dari harga, harga beras per 27 April untuk beras medium masih di kisaran Rp11.800 sedangkan beras premium pada sekitar Rp12.750.

Airlangga menjelaskan memang ada beberapa daerah yang mengalami cadangan terbatas namun pemerintah akan memantau distribusi dan aliran stok beras.

“Tentunya nanti Bulog dan Kementerian Perdagangan akan melakukan operasi agar stok pangan di daerah bisa tercapai. Ada arahan Presiden tentunya untuk monitor kebutuhan pangan, kemudian ketersediaan beras baik di Bulog atau masyarakat dan di penggilingan dan di daerah-daerah,” ungkap Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengatakan stok beras defisit di 7 provinsi tapi Presiden tidak menyebutkan ketujuh provinsi tersebut.

“Pemerintah dalam rapat minggu lalu juga memutuskan akan ada bantuan beras yang disampaikan Perum Bulog sebesar 450.000 ton yang akan diberikan kepada daerah yang akan dikoordinasi oleh Kementerian Sosial,”tandasnya.(*/Tya)