Ekonomi dan bisnis

BOGOR – Sejak dini hari sebelum matahari terbit, sudah terlihat petugas sibuk memberikan arahan kepada semua warga yang sudah berderet berniat memasuki pasar.

Sesuai instruksi Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, hari ini Pasar Cileungsi sudah steril dimulai dengan apel pagi PD Pasar Tohaga, Muspika Kecamatan Cileungsi dan Gugus Tugas Covid-19 TK Kabupaten Bogor.
Direktur Operasional PD Pasar Tohaga, Doni Djatnika menegaskan bahwa tidak ada lagi pedagang dan pengunjung di area pasar guna rangkaian sterilisasi.

“penutupan yang dilakukan merupakan langkah terbaik dan bijaksana untuk kemaslahatan umat untuk memutus mata rantai virus corona Khususnya yang ada di area Pasar Cileungsi” jelas Doni
Bekerjasama dengan semua pihak, muspika Cileungsi, dan Gugus Covid-19 Tohaga akan memperketat protokoler pencegahan virus corona.

“dan nanti jika pasar sudah beroperasi kembali , tidak ada toleransi, semua yang masuk asar harus bermasker. Serta rapid test akan terus dilakukan karena kita mengacu pada protokoler kesehatan yang diterapkan Pemerintah Daerah,” tegasnya

Terakhir Doni menghimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung pasar khususnya Pasar Cileungsi untuk bisa menjaga diri serta terus menerapkan standae kesehatan yang sudah di tetapkan pemerintah.

” sayangi diri, keluarga dan lingkungan sekitar dengan terus menerapkan protokol pencehagan Covid-19,” pungkas Doni pada giat sterilisasi Pasar Cileungsi pagi tadi.(*/Angg)

JAKARTA – Bank Dunia telah menyetujui pendanaan atau utang senilai USD250 juta atau sekitar Rp3,65 triliun (dengan kurs Rp14.600 per USD) untuk program darurat Covid-19 di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dana ini akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi Covid-19.

Program ini dinilai sekaligus juga akan mendukung penguatan sistem nasional untuk kesiapansiagaan kesehatan masyarakat. “Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai cara untuk mengurangi dampak terkait sektor kesehatan, sosial dan ekonomi akibat Covid-19,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2020).

Dia melanjutkan dengan dukungan dari lembaga seperti Bank Dunia, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kapasitas dalam hal pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi, dan pada saat yang bersamaan memastikan kondisi kerja yang aman bagi para tenaga kesehatan.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” imbuhnya.

Dia menambahkan, pendanaan ini difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19, termasuk melengkapi fasilitas rujukan di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan alat pelindung diri (APD), memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

“Dengan menggunakan pembelajaraan terkait penanggulangan dampak Covid-19, program ini mendukung kesiapan Indonesia dalam penyebaran penyakit menular di masa depan melalui pelaporan yang lebih baik dan sistem pengawasan yang lebih kuat,” katanya.

Dia melanjutkan, program ini akan mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan penerima manfaat utama termasuk pasien yang mengunjungi rumah sakit dan fasilitas kesehatan, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis, serta para tenaga kesehatan.

“Program ini merupakan kerja sama penting dengan pendanaan yang terkoordinasi bersama beberapa mitra, termasuk USD250 juta pendanaan bersama dari Asian Infrastructure and Investment Bank, dan pembiayaan paralel sebesar USD200 juta dari Islamic Development Bank,” katanya.

Sementara, Kepala Perwakilan Bank Dunia Satu Kahkonen mengatakan pendanaan ini merupakan kontribusi pihaknya dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi Covid-19 dan mengurangi dampak pandemi ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. “Hal ini sangat penting bagi upaya yang berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan dan melindungi modal manusia Indonesia,”tandasnya.(*/Tya)

BOGOR – Menanggapi laporan resmi Gugus Covid TK Kecamatan Cileungsi yang menyatakan bahwa terdapat pasien positif covid-19 dari hasil tes swab yang di lakukan di Pasar Cileungsi 15 Mei 2020 lalu, PD Pasar Tohaga selaku pengelola resmi pasar pasar rakyat di Kabupaten Bogor segera ambil langkah.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengatakan bahwa sesuai perintah Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin serta hasil keputusan Direksi dan Dewan Pengawas PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Pasar Cileungsi akan ditutup untuk sementara dan disterilkan.

Minggu, 31 Mei 2020 sudah tidak diperkenankan pasar untuk beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dilanjutkan dengan screening pedagang dan pengunjung pasar yang diperketat agar tidak terjadi penumpukan keramaian pada saat nanti ketika Pasar beroperasi kembali “pandemi ini merupakan masalah global yang tidak bisa dihindari, Tohaga akan terus bekerjasama dengan aparat untuk memperketat protokol kesehatan dan juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk menyisir area terdampak di wilayah Cileungsi khususnya di Pasar Cileungsi ,” jelas Haris.

Dilaporkan ada 4 pedagang yang positif berdasarkan hasil swab yang dilakukan Gugus Covid TK Kecamatan Cileungsi 15 Mei lalu. “sudah pasti protokol Covid -19 kami perketat, tidak ada toleransi bagi pedagang dan pengunjung yang tidak menggunakan masker, penyemprotan disinfektan akan lebih intens, dan yang paling penting rapid test cluster Pasar
Cielungsi wajib dan segera dilakukan,” tegas Dirut pasar itu.

Diakui Haris masalah ini tidak bisa di handle mandiri oleh Tohaga, namun perlu bantuan semua pihak termasuk warga masyarakat agar bersama sama menjaga jarak dan menerapkan secara benar protokol kesehatan Covid-19 “kami terus kaji dan evaluasi cluster Pasar Cileungsi ini bekerjasama dengan tim Gugus Covid TK Kecamatan dan TK Kabupaten Bogor untuk memutuskan kapan Pasar Cileungsi akan berjalan normal kembali, segera akan kami rilis setelah ada hasil yang baik “terangnya

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya di daerah terdampak, Haris menerangkan bahwa sudah jauh jauh hari pihaknya mengenalkan sistem belanja online yang bisa di akses manual via nomer whats up ataupun via website. “untuk mengurangi keramaian pasar, pembeli bisa menghubungi line mitoha online pasar terdekat selain Cileungsi dan atau dengan mengakses web mitoha.id, warga tetap bisa berbelanja tanpa harus keluar rumah, prorgam tersebut memang sementara kami luncurkan khusus untuk kebutuhan pangan,” tambahnya.

Dalam waktu dekat , pasar lainnya akan dilakukan test serupa, jadi jangan ada masyarakat yang lengah menghadapi pandemi ini “jangan khawatir untuk pemenuhan kebutuhan pangan , ada mitoha.id , jaga kesehatan dan tetap menggunakan masker,” pungkas Haris .(*/Angg)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama para petinggi DPP partai berlambang pohon beringin menggelar halal bi halal secara virtual, Jumat (29/5/2020). Acara tersebut diikuti sejumlah jajaran petinggi partai baik di pusat dan daerah dari kediaman masing-masing.

Airlangga berharap, bulan Syawal ini menjadi momentum bagi kader Golkar untuk meningkatkan kinerja dan kerja lebih keras, lebih produktif dalam menjalankan ideologi Partai Golkar.

“Di tengah pandemi Covid-19 dan sebelum ditemukan vaksin Covid, kita mendukung langkah pemerintah untuk memberlakukan normal baru atau new normal. Di mana masyarakat menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid secara ketat agar tetap terhindar dari penularan virus tersebut,” ujar Airlangga.

Karena itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian ini berharap seluruh kader Partai Golkar dan seluruh Ketua DPD Partai Golkar agar ikut menjaga protokol new normal ini agar bisa menyelesaikan dua hal. Pertama memutus mata rantai covid-19, kedua menurunkan mata rantai semakin banyaknya PHK di sejumlah perusahaan.

“Jadi memutus pandemi kesehatan dan menjaga pandemi jangan sampai terjadi banyak PHK,” kata Airlangga.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakrie yang turut dalam halal bi halal tersebut turut mengingatkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini banyak yang tengah dilanda kesulitan lantaran pandemi corona. “Kita harus menyadari banyak orang yang lebih sulit dari pada kita.

Saya mengharapkan seluruh kader Partai Golkar, kiranya bisa ikut memberi saran dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara untuk mengatasi kesulitan ini,” ujar Abu Rizal.

“Saya berharap Partai Golkar menjadi institusi perekat, dari kesatuan dan persatuan bangsa. Kita bersama pemerintah juga menjalankan protokol kesehatan meski bekerja seperti biasa,” sambungnya.

Selain Airlangga dan Abu Rizal Bakrie, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan pun meminta agar Golkar tetap menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan. “Tantangan Golkar di depan itu banyak, seperti Pilkada 9 Desember 2020. Ini suatu evaluasi pembinaan kita ke bawah. Ayo kita kerja keras di tengah Covid-19 ini,” kata Luhut.

Luhut juga meminta agar roda organisasi Golkar berjalan baik. “Saya ingin Golkar ini hebat, paten! Saya tidak ingin lihat Golkar ini aneh-aneh. Kita dukung Ketua Umum Airlangga Hartarto. Saya harap pak Airlangga juga memimpin dengan hati,” pungkas Luhut.

Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung meminta agar Golkar kembali bisa menjadi partai pemenang. “Kita pernah menjadi pemenang, maka lakukan konsolidasi dari pusat sampai daerah dan soliditas kita jaga. Suara Golkar adalah suara rakyat, Insya Allah kita bisa menjadi pemenang,” kata Akbar Tanjung.Lain halnya dengan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang berharap kepada Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian agar pekan depan sudah mulai melakukan percepatan recovery perekonomian.

“Kami berharap, khususnya golongan ekonomi lemah perlu pertolongan tangan-tangan negara. Utamanya para pelaku usaha UMKM dan juga pekerja-pekerja UMKM, agar ekonomi sektor riil benar-benar bergerak, karena dapat menyerap tenaga kerja dan mendongkrak daya beli rakyat,” kata Agung Laksono.

Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta, juga meminta jajaran Golkar untuk bersatu menghadapi masa percobaan seperti saat ini. “Terlebih karena ketua umum kita Pak Airlangga Hartarto memiliki tugas yang cukup berat. Sudah sepantasnya, kita semua jajaran pengurus Partai Golkar untuk ikut Bersatu, menghilangkan semua perbedaan-perbedaan,” kata Hatta.(*/Tya)

JAKARTA – Pandemi Covid-19 telah menggebuk banyak perusahaan dan industri, dimana jumlah pegawai yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak drastis. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperoleh data bahwa jumlah pegawai kena PHK dan dirumahkan mencapai lebih dari 6 juta orang.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 90% pegawai dirumahkan dan 10% terkena PHK.

“Memang ada perbedaan data dengan data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat hanya sebanyak 1,7 juta orang. Kami mendapatkan update yang lebih baru karena memperoleh laporan rutin dari para pengusaha dan asosiasi,” ungkap Rosan dalam live conference IDX Channel di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Ia menyampaikan, opsi untuk merumahkan dan PHK pegawai merupakan pilihan paling terakhir yang diambil oleh perusahaan. “Selama ada cashflow atau likuiditas yang terjaga, memang pilihan merumahkan atau PHK jatuh di pilihan terakhir. Tetapi kalau ada penurunan pendapatan signifikan, pasti pilihan ini diambil,” lanjut Rosan.

Sejauh ini, memang pemerintah sudah memberikan beberapa stimulus fiskal dan moneter untuk menjaga likuiditas. Namun, Kadin menilai kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.

“Sebelum Covid-19, angka pengangguran sudah 7 juta. Dengan ada tambahan kurang lebih 6 juta orang, ini menjadi situasi yang perlu dicari solusinya. Tekanan terhadap perekonomian kedepannya masih berjalan meski ada new normal, revenue tidak akan optimal, dan masih ada biaya-biaya tambahan,” tandasnya.(*/Tya)

SOLO – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surakarta menyambut baik wacana new normal atau normal baru yang disiapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Namun, menurut Apindo, dibutuhkan waktu untuk beradaptasi.

“Paling tidak butuh waktu satu atau dua bulan bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan new normal ini,” kata Sekretaris Apindo Surakarta Wahyu Haryanto di Solo, Kamis (28/5/2020).

Baru setelah itu, ujar dia, pihaknya optimistis dunia usaha akan cepat beraktivitas kembali dan diharapkan bisa mempekerjakan seluruh karyawannya lagi. Bahkan, menurut dia, jika situasi mulai membaik dan pesanan kembali banyak, tidak menutup kemungkinan karyawan yang sempat dirumahkan akan dipanggil kembali.

“Kami optimistis dengan adanya wacana new normal ini tetapi memang harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat, terutama yang berada di dunia usaha,” kata Sekretaris Apindo.

Menurut dia, nantinya akan ada budaya baru di dalam perusahaan, di antaranya jadwal masuk kantor secara bergiliran, penerapan jaga jarak, dan perusahaan wajib menyediakan tempat cuci tangan di banyak titik.

“Sebetulnya untuk protokol kesehatan itu sudah kami terapkan, ke depan kemungkinan akan ditingkatkan lagi,” katanya.

Salah satu yang bisa dilakukan, dikatakannya, mengatur jarak antara satu meja kerja dengan yang lain mengingat tidak semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah.

“Kalau industri manufaktur kan harus datang ke pabrik. New normal ini bisa mengembalikan kegiatan perusahaan lagi, tentu dengan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memantau kemampuan daerah mengendalikan penularan virus corona penyebab Covid-19 dan kesiapan daerah menerapkan tatanan kenormalan baru.

Kepala Negara mengatakan pelaksanaan tatanan kenormalan baru akan tergantung pada parameter epidemiologi yang menunjukkan tingkat penularan virus di masing-masing daerah.(*/Tya)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan gaji ke-13 yang ditujukan untuk pegawai negeri sipil (PNS) bakal cair.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pencairan gaji ke-13 ini akan dilakukan pada akhir tahun.

“Oktober akan diputuskan setelah itu proses pencairan bisa akhir tahun atau sekitar November, tegantung keputusan nanti tapi pasti cair,” ujar Yustinus saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Dia melanjutkan agar PNS tidak perlu khawatir atau cemas mengenai pencairan gaji ke-13 yang ditunda dikarenakan dialihkan sementara untuk anggaran pandemi virus corona (Covid-19).

“Ini hanya soal prioritas ke penanganan pandemi dan juga cashfow management buat mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, memastikan anggaran untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) sudah tersedia dalam APBN 2020.

“Gaji ke-13 dan THR kami sudah mengusulkan kepada Presiden, yang nanti akan diputuskan di Sidang Kabinet. Perhitungannya untuk PNS, TNI, Polri, yang terutama kelompok yang pelaksana golongan I, II, dan III sudah disediakan,” ujar Sri Mulyani belum lama ini.(*/Tya)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap menjalankan new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan butuh 4-5 bulan untuk menerapkan new normal hingga berjalan dengan efektif.

“Kalau penerapan new normal itu butuh empat atau lima bulan karena kan saat ini belum ada vaksinnya,” ujar Erick di Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Dia melanjutkan, adanya pandemi Covid-19 mau tidak mau mengubah banyak hal yang dihadapi selama ini. Karena itu, BUMN pun harus berubah menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini.

Terlebih, perusahaan pelat merah menyokong seperiga kekuatan ekonomi di dalam negeri.

Dia menambahkan, untuk itu Kementerian BUMN mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direksi BUMN, di mana surat itu memberikan arahan agar BUMN sebelum kembali bekerja harus terlebih dulu memiliki protokol Covid-19 sehingga tidak membahayakan orang lain.

“Memang kita targetkan tanggal 25 (Mei) tidak lain bukan karena Lebaran, kita Lebaran kok, tapi supaya kalau tiba-tiba tanggal 26 itu ada kebijakan pelonggaran PSBB kita enggak bingung,”terangnya.(*/Tya)

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Bappenas tengah mengkaji tata cara kehidupan new normal yang rencananya bakal diterapkan di Indonesia.

Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa membeberkan tata cara new normal akan diterapkan bila pemerintah telah resmi melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam tata cara new normal ini, masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta menghindari kerumunan atau tempat ramai.

“Pemerintah juga akan membentuk tim kebersihan khusus, panduan bekerja dari rumah dan pembatasan di tempat kerja, pemberlakuan pelacakan riwayat perjalanan dan kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, termasuk penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di area publik,” terang Suharso di Jakarta, Minggu (24/5/2020).

Dia melanjutkan, dalam penerapan new normal kedepan, pemerintah akan menerapkan sanksi berupa denda terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Hal ini merujuk pada Singapura yang memberikan denda sebesar 300 dolar Singapura bagi pelanggaran pertama, 1.000 dolar Singapura pada pelanggaran kedua, dan sanksi yang akan dibawa ke persidangan pada pelanggaran ketiga. Kepala Bappenas Akui Tes Covid-19 RI Salah Satu yang Terendah di Dunia

“Semua harus tetap disiplin dan ketat. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran protokol kesehatan,” katanya.

Dia menyatakan pemerintah tengah bersiap membuka atau melonggarkan penerapan PSBB di 124 kabupaten dan kota.

“Pelonggaran PSBB di 124 kabupaten dan kota tersebut dilakukan setelah dinilai aman dari penularan virus corona,”tukasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak menerangkan, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha.

Khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

“Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri,” bunyi pernyataan resmi Ditjen Pajak.

Pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, dan mulai berlaku 1 Juli 2020.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN. Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak.

“Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir,” jelasnya.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.(*/Tya)