Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – Para pengusaha Indonesia menyambut positif program bantuan langsung tunai (BLT)yang diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah lima juta.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, BLT untuk para pekerja yang bergaji di bawah 5 juta ini bisa membantu kebutuhan sehari-hari.

“Menurut kami saat ini jumlah yang dapat diberikan pemerintah itu paling tidak bisa membantu untuk kebutuhan sehari hari. Stimulus pemerintah untuk pemulihan ekonomi harus diberikan ke berbagai target, terutama pekerja informal bukan hanya yang informal,” kata Shinta saat dihubungi media di Jakarta, Minggu (9/8/2020).

Dia melanjutkan, pemerintah harus membagi porsi anggaran dengan tepat. Yang penting sekarang adalah realisasinya agar dipercepat.

“Di Kementerian Ketenagakerja masih perlu disusun aturannya semoga bisa cepat terlaksana,” jelasnya.

Dia menambahkan, program stimulus bukan hanya BLT. Namun juga stimulus yang bisa menggerakan ekonomi yang saat ini mengalami kelesuan.

“Kalau ekonomi membaik maka akan membantu para pekerja juga. Jadi, kami menyambut positif karena BLT dapat membantu para pekerja serta meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan permintaan di pasar,” pungkasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomiIndonesia yang negatif 5,32% pada kuartal II di 2020. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya dan pada kuartal kedua di 2019.

“Ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Saat itu pertumbuhan ekonomi tercatat 2,97%, sedangkan pada kuartal II di 2019 sebesar 5,02%,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (5/8/2020).

Dia mengatakan, terjadinya kontraksi atau negatif pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang terjadi pada bulan Maret dan Juni.

“Rendahnya ekonomi Indonesia karena penerapan PSBB, jadi beberapa aktivitas ekonomi menurun,” jelasnya.

Namun, Sri Mulyani optimistis pada kuartal ketiga akan terjadi pemulihan. Hal ini terlihat dari geliat ekonomi pada awal Juni yang sudah mulai bergerak.

“Karena kita lihat di bulan Juni ada perbaikan dari tren dan kita harapkan kita jaga pada kuartal ketiga ini bisa positif,” jelasnya.

Dia pun menambahkan akan terus menjaga ekonomi Indonesia agar tidak rendah. Salah satunya bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kita menjaga otoritas fiksal dari sektor keuangan agar dinamika ekonomi tersebut terjaga dan potensi dampaknya stabilitas sistem keuangan kita lebih rendah,” ungkapnya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah merencanakan memberikan subsidi biaya sewa tanah selama 10 tahun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang, Jawa Tengah.

Langkah itu diupayakan untuk menarik minat investor di kawasan tersebut.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam skema tersebut para investor yang menggunakan KIT tidak akan membayar sewa selama 10 tahun ke depan. Langkah itu sekaligus menjawab mahalnya tanah bagi industri di dalam negeri.

“Pemerintah akan memberikan insentif, kemungkinan besar untuk penggunaan lahannya itu 10 tahun free charge, nggak perlu menyewa 10 tahun. Kami percaya ini akan membuat calon investor tertarik masuk ke Indonesia,” ujar Menperin Agus di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Dia menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan secara khusus Batang Industrial Estate. Kesiapan itu didasari atas penilaian sejumlah pihak bahwa kawasan tersebut layak digunakan sebagai investasi di sektor industri yang memiliki tingkat risiko rendah.

“Berbagai pihak yang telah melakukan kunjungan telah berikan asesmen bahwa Batang kira-kira nanti bisa jadi investor haven,” katanya.

Untuk mendukung rencana tersebut, lanjut Agus, pemerintah tengah menyiapkan fasilitas penunjang di kawasan industri Batang, di kawasan itu juga akan dibangun infrastruktur yang ditargetkan selesai pada akhir 2020. Termasuk akses jalan, air, pengelolaan limbah, pelabuhan dan lainnya.(*/Tya)

JAKARTA – terus mempercepat upaya pemulihan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan ada tiga strategi untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV/2020 agar positif.

“Pemerintah telah menyusun tiga kebijakan di bidang perekonomian, yakni Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan perekonomian pascapandemi Covid-19, Program Exit Strategy untuk membuka perekonomian secara bertahap menuju tatanan adaptasi normal baru serta Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Dia melanjutkan, pemerintah telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp607,65 triliun, dengan rincian perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral dan pemda Rp106,11 triliun.

“Sebagai bagian dari program PEN, khususnya untuk pemulihan ekonomi di daerah, pemerintah juga memberi dukungan pinjaman bagi daerah melalui dua jenis pinjaman,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk penempatan dana negara di bank pembangunan daerah (BPD). Adapun, ada empat BPD yang telah dititipkan uang pemerintah dalam memulihkan ekonomi Indonesia yang mana sebesar Rp11,5 triliun pada BPD.

Rinciannya keempat BPD adalah Bank DKI, Bank Jabar Banten (bjb), Bank Jateng, dan Bank SulutGo. Empat bank itu dinilai membutuhkan likuiditas. Lalu tiga bank yakni Bank Bali dan Bank Yogyakarta masih dalam kajian yang nantinya akan diberikan dana sebesar Rp1 triliun dan BPD Jawa Timur Rp2 triliun.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah saaat ini sedang gencar memburu harta karun berupa batangan emas di bawah laut sebagai aset negara. Adapun harta karun tersebut diangkat ke atas untuk dihitung dan dinilai sesuai kisaran harga pasar.

“Objek harta karun tersebut diangkat dulu ke atas, kita cek dimensinya, baru kita nilai pasarnya berapa.

Dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu kita dapat nilai harta karun dalam bentuk batangan emas,” ujar Direktur Penilaian Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kurniawan Nizar, di Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Menurut dia harta karun bawah laut tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penilaian sumber daya alam (SDA) guna menyusun neraca SDA dan lingkungan hidup. Penilai harta karun melibatkan pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2020

“Penilai berfungsi sebagai unit pendukung bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyusunan neraca aset dalam satuan mata uang (monetasi),” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa, pemerintah berperan untuk meningkatkan nilai aset negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) aset negara pada 2019 mencapai Rp5.949,59 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.931,05 triliun atau 308% akibat dari penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN).

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tengah melakukan penyusunan SDA yang ada di Indonesia.

Kekayaan negara saat ini terbagi menjadi dua, yakni aset negara berupa barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan serta kekayaan yang dikuasai berupa SDA mencakup hutan, sungai, hingga laut.(*/Tya)

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020 menjadi batu sandungan yang terjal bagi pemulihan ekonomi global. Genderang resesi global nyaring dibunyikan oleh berbagai lembaga internasional sebagai sistem peringatan dini bagi pembuat kebijakan ekonomi agar lebih hati-hati.

Situasi serupa juga mulai menghampiri ekonomi Indonesia. Data realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang terpangkas hampir separuh dari periode yang sama tahun sebelumnya, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal II menjadi penanda badai resesi akan segera tiba.

Peneliti Indef M.Rizal Taufikurrahman mengatakan, hasil kalkulasi Indef menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh negatif di kuartal II dan memasuki zona resesi di kuartal III 2020.

“Pada kuartal II 2020 ekonomi diproyeksi tumbuh negatif dikisaran -3,26% (skenario sedang) hingga -3,88 % (skenario berat),” kata Rizal di Jakarta Rabu.

Pada kuartal III 2020, ancaman pertumbuhan ekonomi negatif juga masih membayangi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berpotensi negatif dikisaran -1,3% (skenario sedang) hingga -1,75% (skenario berat). “Waspada dan siap siaga memitigasi kemungkinan resesi ekonomi menjadi pilihan kebijakan yang tidak terelakkan,” tegas dia.

Di sisi lain, wabah Covid-19 ini juga menjadi momen koreksi atas rapuhnya pijakan perekonomian akibat terlalu bergantung ke negara lain. Oleh karena itu, aspek kemandirian ekonomi harus menjadi arus utama dalam menata arsitektur ekonomi Indonesia pasca pandemi, agar cita-cita kesejahteraan bisa diwujudkan. Indef pun menyarankan agar pemerintah mempertahankan basis konsumsi masyarakat.

Upaya mempertahankan basis konsumsi ini dilakukan dengan perbaikan yang mendasar terkait hal-hal teknis penyaluran stimulus fiskal, perbaikan pendataan yang targetnya di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta koordinasi dan sinergi lintas lembaga di berbagai tingkatan perlu diperbaiki untuk mengindari tumpang tindih bantuan sosial (bansos).

“Kita juga perlu penyelamatan ekonomi sektoral dan dunia usaha,” imbuh Rizal.

Pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana untuk memacu sektor riil. Namun pelaksanaan penyaluran anggaran tersebut belum efektif. Oleh karena itu, perlu perbaikan administrasi dan verifikasi agar lebih memudahkan bagi penerima manfaat sehingga tidak diperlukan waktu lama untuk merealisasikan stimulus.

Kemudian terang dia diperlukan upaya peningkatan sosialisasi yang mendalam hingga ke berbagai wilayah sangat diperlukan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan insentif. Pemerintah juga perlu mendorong badan usaha nya baik BUMN maupun BUMD untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan pelaku usaha swasta.

“Lebih lanjut, perlu ada langkah-langkah lain yang dilakukan secara sinergi dengan dunia usaha mulai dari petani hingga pengusaha besar,”jelasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Institute for Development of Economics and finance (Indef) menyatakan beberapa lembaga ekonomi internasional memprediksi ekonomi dunia akan mengalami resesi pada 2020. IMF memproyeksi ekonomi global akan tumbuh -4,9% di 2020.

Bloomberg Economics (BE) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar -4,7% di 2020. Bank Dunia (World Bank/WB) juga memproyeksi ekonomi global akan tumbuh -3,5% akibat wabah Covid-19. Adapun, JP Morgan memproyeksi ekonomi global berada di level -1,1%, sementara Fitch Ratings memperkirakan ekonomi global akan berada di level -4,6%.

“Variasi proyeksi dari berbagai lembaga internasional ini sekaligus juga menggambarkan besarnya ketidakpastian yang harus dihadapi ekonomi global karena dampak virus Covid-19 yang menjalar hampir ke semua negara di dunia,” kata Ekonom Senior Indef A Erani Yustika saat Webinar Kajian tengah Tahun Indef 2020 di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Menurut dia, ekonomi Indonesia juga mendapat ujian berat dari badai resesi global yang mulai menghembus. Jika dilihat dari periodisasi, wabah Covid-19 di dalam negeri baru dinyatakan meluas ketika memasuki bulan maret 2020.

“Artinya hanya sepertiga waktu dari kuartal pertama 2020,” katanya. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I 2020 sudah terpangkas hampir separoh, yakni hanya tumbuh 2,97%.Dengan melihat capaian ekonomi pada kuartal I/2020 dan dinamika indikator lainnya, beberapa lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tergerus pada 2020.

Asian Development Bank (ADB) memproyeksi ekonomi Indonesia 2020 hanya akan tumbuh 2,5%. “Bahkan pemerintah sendiri memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif,” tukas dia.

Menurut dia, berbagai macam angka proyeksi ekonomi Indonesia di 2020 tersebut sebetulnya menggambarkan satu hal, yaitu perekonomian Indonesia berada dalam posisi yang sulit.(*/Tya)

JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) turut menjamin keamanan air minum dalam kemasan (AMDK) yang beredar di Indonesia. Selain dengan pengawasan pre market dan post market juga digelar FGD untuk pengawasan produk pangan berbahan air.

Kepala Badan POM Penny K. Lukito mengatakan, pengendalian aspek keamanan dan mutu AMDK sepanjang product life cycle merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

“Untuk meningkatkan pelayanan publik, Badan POM telah melakukan percepatan perizinan, antara lain melalui penyederhanaan proses registrasi. Meskipun demikian, aspek perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi fokus perhatian Badan POM dengan memperkuat pengawasan post-market,” ujarnya melalui siaran pers.

Hal ini menanggapi beredar informasi di media sosial yang menyebut beberapa merek air mineral berbahaya untuk diminum. Alasannya karena air mineral disebut memiliki kandungan logam, spesifiknya tinggi zat besi.

Beberapa video di Youtube misalnya menunjukkan bagaimana orang-orang ‘menguji’ kadar zat besi pada air mineral dengan mencelupkan adaptor atau steker yang dialiri listrik dan tersambung ke lampu. Air disebut memiliki kandungan logam tinggi saat lampu bisa menyala

Lebih lanjut, Penny menjelaskan bahwa pengawasan AMDK meliputi aspek standardisasi produk dan standardisasi proses produksi. Standard produk dikembangkan melalui risk assessment yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan isu strategis.

Dilanjutkan dengan pengawasan pre-market yang melibatkan beberapa pihak, antara lain Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) sebagai penerbit sertifikat SNI (Standard Nasional Indonesia), UPT Badan POM sebagai penerbit sertifikat PSB (pemeriksaan sarana baru), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penerbit sertifikat halal, serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penerbit sertifikat merek.

Setelah produk beredar, Badan POM melakukan pengawasan post market yang terdiri dari pemeriksaan sarana produksi, pengawasan di peredaran yang meliputi pemeriksaan sarana distribusi/ritel, sampling dan pengujian, monitoring label dan iklan produk AMDK, serta kegiatan surveilans, termasuk penanganan kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan akibat pangan.

“Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan AMDK yang beredar aman untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus memperkuat industri makanan,” ujarnya.

Di Indonesia saat ini terdapat 4 jenis AMDK yang terdiri dari Air Mineral Alami, Air Mineral, Air Demineral dan Air Minum Embun yang standarnya telah diatur dalam SNI. Berdasarkan data produk yang terdaftar di Badan POM terdapat sekitar 7.780 produk AMDK dengan jumlah produsen seluruh Indonesia sebanyak 1.032 perusahaan.

Belakangan terdapat beberapa isu yang berkembang di masyarakat terkait AMDK, antara lain isu mikroplastik pada air bersih (air ledeng) yang dapat menjadi bahan baku AMDK, isu residu hormon yang mencemari sungai sebagai bahan baku air bersih, beredarnya hoaks terkait dengan AMDK yang merisaukan masyarakat, serta iklan AMDK dengan klaim berlebihan atau menyesatkan, misal AMDK dapat menyembuhkan beberapa penyakit tertentu.

Menyikapi banyaknya permasalahan pengawasan air minum, Badan POM berinisiatif melakukan pembahasan terkait perbaikan mutu air dalam pengawasan mutu pangan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Air Minum. Hal ini merupakan salah satu upaya Badan POM bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait dalam melindungi masyarakat, mengingat kegiatan pengawasan air minum melibatkan berbagai pihak, termasuk produsen air minum.

Kepala Badan POM mengharapkan FGD ini dapat meningkatkan pengawasan produk pangan berbasis air, antara lain AMDK, sebagai upaya melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing produk. Pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat termasuk memastikan keamanan dan mutu produk pangan berbasis air di sepanjang rantai pangan.

“Upaya tersebut antara lain penetapan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan yang ada termasuk pengembangan standard sesuai emerging issues, peningkatan pengawasan post-market dengan melakukan pengawasan berbasis risiko, penguatan laboratorium baik dari sisi pengembangan fasilitas dan peralatan laboratorium, serta metode pengujian dan kompetensi pengujian, pemberdayaan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang masif dan luas, serta upaya penindakan,” tukasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Di hampir waktu yang bersamaan, dalam pekan ini, Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengabarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia bertambah. Bank Dunia pada Kamis l (16/7) mempubliksikan laporannya mengenai proyeksi ekonomi Indonesia di tengah pandemi.

Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects, The Long Road to Recovery ini Bank Dunia memproyeksi perekonomian Indonesia tahun ini hanya akan tumbuh di kisaran nol persen atau mengalami stagnasi. Ini merupakan akibat dari pandemi virus corona (Covid-19). Bank Dunia juga mengatakan akibat pandemi penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan antara 5,5 juta hingga 8 juta orang. Baca juga: Akibat Pandemi, Kondisi Ekonomi Indonesia Mundur 35 Tahun.

Sebelumnya BPS, pada 15 Juli lalu mengumumkan penduduk miskin Indonesia memang bertambah, per Maret 2020 menjadi 9,78% atau setara dengan 26,42 juta penduduk. Sebagai perbandingan pada Maret 2019 persentase penduduk miskin hanya 9,41%, setara dengan 25,14 juta orang. Sehingga jumlah orang miskin dalam setahun bertambah, 1,28 juta orang. Per Maret 2020, penduduk miskin di daerah mencapai 12,82% sedangkan penduduk miskin di kota mencapai 7,38%.

Menariknya di awal Juli ini Bank Dunia, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengatakan mulai 1 Juli 2020 status Indonesia naik. Yakni dari negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country).

Naik kelasnya Indonesia, berpatokan pada ukuran penghasilan suatu negara. Penghasilan Nasional Bruto/PNB (gross national income/GNI). Pada 2018 lalu, PNB per kapita Indonesia US$3.840 dan pada 2018 naik menjadi US$4.050 pada 2019. Peningkatan PNB inilah yang mendongkrak kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Baca juga: Indonesia Naik Kelas Untungnya Apa?

Menurut Presiden Jokowi, laporan dari Bank Dunia ini patut disyukuri. Ini bisa menjadi penyemangat Indonesia agar bisa terus naik kelas dan keluar dari jebakan negara kelas menengah. Ini menjadi sebuah peluang agar Indonesia bisa terus melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan keluar dari middle income trap.

Dari dua laporan Bank Dunia, yang seolah bertolak belakang ini mengisyaratkan, meski sudah naik kelas, Indonesia belum bisa merdeka dari penduduk miskin. Bahkan kecendrunganya terus bertambah, akibat pandemi. Bisa saja jumlah penduduk miskin yang bertambah ini membuat Indonesia turun kelas kembali.

Laporan Bank Dunia mengenai proyeksi bertambahnya penduduk miskin memang harus jadi perhatian serius. Pasalnya angka proyeksi ini lebh besar dari proyeksi angka kemiskinan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Yaitu berada di kisaran 1,1 juta hingga 3,78 juta orang.

Ada bebarapa asumsi yang dibuat Bank Dunia dalam laporannya itu., Lead Economist Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gil Sander menjelaskan, lonjakan jumlah penduduk miskin tersebut terjadi jika ekonomi Indonesia masuk dalam skenario terburuk, pertumbuhannya minus 2%.

Lalu juga tidak adanya dukungan pemerintah, berupa Bansos (Bantuan Sosial) terhadap penduduk yang sangat terdampak akibat pandemi. Sander mengingatkan lonjakan jumlah penduduk miskin ini juga terjadi karena anjloknya pendapatan rumah tangga sekitar 5% hingga 7%. Pendapatan rumah tangga yang merosot ini lantaran jutaan pekerja mengalami PHK atau dirumahkan.

Lalu dalam kondisi seperti apa ekonomi Indonesia bisa minus 2%? Country Director Bank Dunia di Indonesia Satu Kahkonen mengatakan,kondisi itu terjadi jika gelombang kedua pandemic datang dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali digalakkan. Sementara untuk pertumbuhan 0% tercapai bila ada tiga syarat yang menyertainya.

Pertama pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 5,2% tahun ini. Lalu perekonomian Indonesia kembali menggeliat pada Bulan Agustus, dan terakhir tidak ada gelombang kedua virus corona.

Bansos dan Regulasi
Apa yang disampaikan oleh bank Dunia itu hampir mirip dengan penjelasan dari BPS. Bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 disebabkan karena adanya pagebluk virus Corona. Terpuruknya sektor pariwisata, kunjungan Wisman terpuruk 64,11%. Serta naiknya beberapa komoditas bahan makanan pokok dalam periode September 2019-Maret 2020. Seperti beras naik 1.78%, daging ayam ras 5,53%, minyak goreng 7,06%, gula pasir 13,35% dan telur ayam ras 11,1%.

Akibatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Kuartal I 2020 cuman bisa tumbuh 2,84%, dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%. BPS juga mengungkapkan peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2020, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,86% pada Garis Kemiskinan.

Catatan BPS juga menjelaskan di periode September 2019-Maret 2020,Garis Kemiskinan naik 3,20%. Dari Rp440.538 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp454.652 perkapita per bulan pada Maret 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly mengakui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perlindungan sosial agar masyarakat memiliki daya tahan untuk tidak kembali miskin.

Namun, Ace menekankan, kebijakan ini juga harus disertai kebijakan pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang memang menjadi penggerak ekonomi pada lapisan menengah ke bawah. Selain itu, berbagai program bantuan perlindungan sosial ini harus disertai dengan akurasi bagi penerima bantuan tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Frederico Gil Sander, pemerintah harus bisa memastikan Bansos diterima oleh orang yang tepat. Selain itu regulasi juga bisa jadi senjata pemerintah Indononesia untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Menurut Sander upaya-upaya ini perlu dilakukan agar ledakan kemiskinan tidak terjadi di Indonesia.(*/Tya)

JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) tbk dinilai hanya akan mampu bertahan empat tahun atau hingga 2024 meski mendapat dana talangan pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun. Anggaran itu dianggap hanya memperpanjang nafas perseroan.

Pengamat penerbangan dari Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati mengatakan, beban utang yang ditanggung maskapai penerbangan nasional plat merah yang mencapai USD2 miliar atau Rp31,9 triliun membuat kondisi perusahan tidak akan bertahan lama.

Walau pemerintah akan menggelontorkan dana Rp8,5 triliun, kata dia, anggaran tersebut justru hanya bermanfaat dalam jangka pendek saja. Sementara pada jangka panjang, bunga pinjaman justru menjadi beban baru bagi Garuda indonesia.

“Saya menilai kemampuan Garuda hanya mampu bertahan minimal sampai 2024 saja. Walau ada dana talangan, itu memperpanjang nafas saja, setahun ini ada pandemi keuangan Garuda memang berdara dara,” ujar Arista di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Menurut Arista, dana talangan yang diberikan pemerintah kepada Garuda Indonesia pada dasarnya bersifat membantu. Meski begitu, ada dimensi bisnis yang tidak bisa dilepaskan dari bantuan tersebut. Artinya, pemerintah berharap ada keuntungan yang nanti diperoleh yakni bunga pinjaman. Harapan itu, kata dia, manakala Garuda mampu keluar dari fase krisisnya.

Saham Garuda Indonesia, lanjut dia, tidak secara penuh dimiliki negara. Ia memperkirakan setidaknya 3,2% saham perseroan dimiliki swasta dan sisanya dimiliki negara. Karena itu, faktor bisnis dalam bantuan tidak bisa dipungkiri.

Hal senada pun diutarakan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, saat memberikan pandangan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR. Kata Irfan, pihaknya memproyeksikan kerugian Garuda Indonesia tahun ini mencapai USD1,1 miliar atau setara Rp16 triliun. Kerugian itu selain merosotnya pendapatan perseroan juga termasuk beban bunga dari dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun.

Arista mencatat, walau saat ini Kementerian BUMN sudah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menyelamatkan perseroan dari tekanan keuangan. Tapi persoalan akan berbeda jika langkah tersebut tidak dilakukan pemerintah setelahnya. “Pak Erick full membantu Garuda, bahwa sampai 2024 masih aman karena di backup full BUMN, tapi gak tau di tahun 2025? Kemungkinan sesuatu yang akan terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR Deddy Sitorus mengatakan, dana talangan pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah di Garuda Indonesia. Dia menilai selain persoalan dampak yang terjadi akibat pandemi Covid-19 terdapat persoalan lain.

Menurutnya pandemi tidak hanya memberikan dampak kepada Garuda Indonesia, namun juga ekosistem penerbangan yang harus segera diadaptasi. “Mekanisme ini (dana talangan) akhirnya dipilih untuk menyelamatkan ekuitas Garuda Indonesia ya. Ini tidak hanya selesai dengan menginjeksi itu saja,” kata Deddy

Dia menjelaskan Garuda Indonesia seharusnya memperhatikan aspek keuangan, operasional, produk yang dipasarkan, dan ekosistem industri. Di mana terdapat perbaikan yang bersifat menyeluruh dan konsisten.(*/Tya)