Ekonomi dan bisnis

CIBINONG – Beras Bantuan Bupati Bogor tahap ke III rampung didistribusikan di akhir Desember 2020 lalu, tak kurang dari 6000 ton ton beras dibagian kepada 200.000 KPM (keluarga penerima manfaat) di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Bantuan beras bagi keluarga terdampak Covid19 berupa beras berisi 30 kg yang terbagi dalam 2 kemasan karung masing masing berat 15 kg .

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Nuradi menjelaskan di tahap ketiga ini pendistribusian atau penyaluran beras bansos dari Bupati, pihaknya melibatkan Perum Bulog untuk 29 kecamatan dan Perumda Tohaga untuk 11 kecamatan.

Dijelaskan Nuradi semua sudah melewati SOP yang berlaku, yaitu mulai dari QC (quality control) yang disaksikan oleh kedua dua belah pihak untuk memastikan dari segi kuantitas dan kualitas beras yaitu stock beras yang tersedia dan kualitas beras medium.

Pelaksana penyaluran beras dari gudang beras yang ditunjuk oleh pihak Perum Bulog dan Perumda Tohaga disalurkan oleh pihak TNI, Polri dan Pemda ke desa/kelurahan dan jika ada pengaduan/keluhan resmi terkait dengan kualitas beras silakan melaporkan kepada desa/kelurahan masing-masing.

Kadisperdagin menegaskan bahwa kualitas beras selalu menjadi prioritas, bahkan pihaknya mengaku sudah menginstruksikan aparat wilayah, termasuk camat beserta jajaran untuk tidak menerima beras yang jelek
“Jika terjadi silakan lapor call center melaui RT/RW/kelurahan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur, hot line call center tanggap Bansos berlaku 3 x 24 jam setelah pengiriman beras ,”tegasnya.

Sementara itu Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan selaku salah satu instansi pengadaan barang mengaku siap jika terdapat keluhan akan beras yang di supply nya. Dalam program bantuan Bupati tahap III bagi keluarga terdampak Covid-19, Perumda Pasar Tohahlga bertanggung jawab atas 2.286.300 kg beras.

Haris menjelaskan jika fakta di lapangan ditemukan beras yang tidak sesuai kualiatas atau kuantitas, silakan laporkan untuk dilakukan penggantian
“Kami akan ganti sebagai bentuk layanan,” ungkap Haris.

Ela,(28), salah satu penerima beras bantuan di RT 11 Desa Cariu mengaku beras bantuan Bupati yang diterimanya baik.

Sebanyak dua karung beras masing masing 15 kg diterimanya beberapa minggu lalu melalui RT dan RW setempat
“Terimakasih pemerintah Kabupaten Bogor berasnya bagus, sudah kami masak , dan tidak perak,” ungkapnya.(*/Angg)

CIBINONG – Rabu,18 November 2020 perubahan nomenklatur Perusahaan Daerah Pasar Tohaga menjadi Perumda Pasar Tohaga sudah di resmikan.
Dengan dibacakannya Perda Perumda Pasar Tohaga sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah oleh Pansus Perumda Pasar Tohaga DPRD Kabupaten Bogor.

Direktur Utama Pd Pasar Tohaga, Haris Setiawan,SE, MM menginstruksikan seluruh karyawan Perumda Pasar Tohaga untuk bersama maju dengan semangat baru “jadikan perubahan nomenklatur ini sebagai moment bertransformasi menjadi kan Pasar Rakyat di Kabupaten Bogor lebih baik dan baik lagi,”papar .

Haris Lebih lanjut dirinya menegaskan, beberapa rancangan kerja telah diputuskan guna menunjang Program Perumda Pasar Tohaga “kami tuntut semua karyawan untuk berlari, dengan semua program yang dirancang harus seimbang dengan usaha dan target yang dibidik,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Tohaga yang juga merupakan Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Bogor , Ir Joko Pitoyo, Ces mendukung penuh semua kebijakan Direksi, sepanjang itu membawa ke arah perbaikan “berubahnya nomenklatur,diharapkan juga membawa perubahan budaya kerja dan bertambahnya semangat kerja rekan rekan Tohaga,”pungkas Joko.(*/Angg)

JAKARTA – Selama libur panjang dan cuti bersama 28 Oktober 2020 kemarin, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Marketing Operation Region IV Jawa Bagian Tengah mencatat kenaikan konsumsi BBM. Pertamina MOR IV juga mengamankan pasokan di ruas B tol Trans Jawa (Surabaya menuju Jakarta) jelang arus balik.

Pjs Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina MOR IV, Kevin Kurnia Gumilang menyampaikan, sebagai upaya antisipasi kenaikan konsumsi terutama di SPBU jalur tol Trans Jawa, Pertamina MOR IV menyiagakan mobile storage baik di SPBU ruas A (Jakarta-Surabaya) maupun ruas B (Surabaya-Jakarta). “Hal ini guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan konsumsi yang signifikan,” kata Kevin melalui siaran pers, Minggu(1/10).

Pertamina juga telah menyiagakan stok BBM di ruas B tol Trans Jawa sebagai upaya antisipasi lonjakan konsumsi saat arus balik hari ini. Untuk wilayah Jawa Bagian Tengah, Pertamina telah menyiagakan stok BBM di ruas B tol Trans Jawa terutama di SPBU KM 519, KM 389, KM 360, dan KM 260.

“Kami harapkan konsumen tidak lupa mengisi penuh tangki BBM sebelum berkendara dalam jarak jauh terutama saat melewati ruas tol Trans Jawa,” kata Kevin.

Pertamina MOR IV mencatat kenaikan konsumsi BBM hampir 300 persen di SPBU tol Trans Jawa. Kenaikan terjadi terutama di ruas A (Jakarta menuju Surabaya) yaitu KM 379, KM 429, dan KM 519.

Kevin menjelaskan, kenaikan konsumsi BBM di SPBU tol Trans Jawa KM 379 misalnya, saat normal, rata-rata harian penyaluran BBM sebanyak 60 kiloliter (KL). Namun, saat cuti bersama ini tercatat hingga 178 KL per hari.

“Kenaikan tertinggi tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober lalu,” kata Kevin.

Kevin menambahkan, sedangkan untuk total konsumsi BBM jenis gasoline di wilayah Jawa Bagian Tengah (Jateng dan DI Yogyakarta), Pertamina mencatat adanya kenaikan sebesar empat dari rata-rata harian 11.600 KL menjadi 12.100 KL. Sementara untuk konsumsi BBM jenis gasoil (biosolar dan dex series) cenderung stabil di angka 5.700-5.800 KL, begitu pula dengan LPG juga stabil di angka 4.200 metric ton (MT) per hari.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis dokumen yang tidak akan dikenakan tarif bea meterai terbaru sebesar Rp10.000.

Nilai dokumen yang harus dikenakan meterai juga dinaikkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat maupun pengusaha sektor Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan tarif Rp10 ribu, maka dokumen dengan nilai di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak lagi perlu diberikan meterai.

Sebelumnya saat tarif Rp3 ribu dan Rp6 ribu, dokumen senilai Rp1 juta sudah harus dikenakan meterai.

“Kita beri pemihakan kepada UMKM termasuk mereka yang nilai dokumennya di bawah atau sama dengan Rp5 juta yang tidak perlu menggunakan meterai,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Kamis (3/9/2020).

Selain itu, jenis dokumen lain yang juga diputuskan tidak lagi perlu menggunakan meterai yakni untuk penanganan bencana alam hingga hal-hal yang non komersial. “Bencana alam dan kegiatan bersifat keagamaan dan sosial dan dalam rangka dorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional,” tuturnya.

Sebagai informasi, kebijakan tersebut berlaku dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merevisi UU Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985. RUU tersebut telah selesai disusun dan tinggal disahkan dalam rapat paripurna.(*/Tya)

CIBINONG – Pemilik Sirkuit Sentul Tinton Suprapto melihat langsung kualitas alat, sumber daya manusia (SDM), dan juga produk aspal PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE).

Setelah melihat langsung kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor di bidang pertambangan ini, Tinton mengaku puas akan kualitas PT PPE hingga pria berusia 70 tahun tersebut siap membawa branding atau merek PT PPE ke tingkat dunia.

“Sebelum kami menggelar even otomotif tingkat dunia, Sirkuit Internasional Sentul harus memastikan kualitas alat berat, SDM dan juga aspalnya. Saya puas, namun PT PPE harus dibuktikan mulai besok hingga 2 bulan ke depan,” ujar Tinton kepada wartawan, Rabu (2/9/2020).

Dia menerangkan, kualitas baik PT PPE tersebut akan dilaporkan ke Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Presiden Joko Widodo.

“Kami akan mempresentasikan even-even internasional kita ke Presiden Joko Widodo, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Soeharso Monoarfa, nama yang terakhir malah dulu ikut membangun sirkuit internasional Sentul ini,” terangnya.

Sementara itu, General Manager PT PPE Hidayatul Mustafid mengaku siap menjamin kualitas alat berat, SDM, dan aspal. Terhitung mulai besok jajajaranya siap membuktikan setelah sebelumnya melakukan uji coba di halaman paddock Sirkuit Internasional Sentul.

“PT PPE menjamin kualitas aspal dan lainnya, bahkan untuk harga kami yakinkan harganya lebih murah dari pada kompetitor produsen aspal lainnya hingga kepada pihak Sirkuit Internasional Sentul kamu bilang bahwa mereka tidak salah pilih bekerjasama dèngan kami,” kata Hidayatul.

Dia melanjutkan, proyek prestisius seperti mengaspal lintasan sirkuit Sentul bukanlah yang pertama kali dikerjakan PT PPE. Perusahaannya pun pernah mengaspal Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. (*/Fuz)

JAKARTA – Perekonomian Indonesia hampir pasti bakal mengalami resesi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Menurut ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, waktu 1,5 bulan tidaklah cukup untuk menyelamatkan
ekonomi Indonesia dari resesi.

“Sulit untuk keluar dari resesi karena konsumsi saat ini masih lemah,” kata Bhima saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat dikuti dari sindo (28/8/2020).

Menurutnya stimulus pemerintah seperti subsidi gaji terlambat disalurkan sehingga efek ke belanja masyarakat tidak akan langsung dirasakan. “Realisasi PEN pun baru 25%, relatif rendah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Ekonom Core Piter Abdullah menilai, sulit mendorong konsumsi dan investasi untuk kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Jadi fokus yang harus dilakukan saat ini, setidaknya hingga akhir tahun seharusnya bukan menghindari krisis melainkan menanggulangi wabahnya.

“Sembari menyelamatkan masyarakat dan dunia usaha agar tidak mati duluan di tengah wabah,” tegas Piter.

Sementara itu sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 akan berada di rentang minus 2% hingga 0%. Hal ini menjadi sinyal bahwa ancaman resesi semakin nyata, ditambah mantan direktur Bank Dunia itu memperkirakan sepanjang tahun erada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%.

“Kita memang melihat di kuartal III downside risk tetap menunjukkan risiko yang nyata, kuartal III outlook-nya antara 0% hingga negatif 2%,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa.(*/Ta)

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pulsa gratis untuk pegawai negeri sipil (PNS) tidak hanya berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun demikian, pulsa gratis tersebut dinikmati oleh seluruh PNS Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan bahwa pulsa gratis tersebut ternyata sudah cair pada bulan ini dengan besaran Rp150.000 per bulan. Rencananya besaran pulsa tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp200.000 per bulan.

“Sudah berlaku sekarang Rp150.000, dan akan di update jadi Rp200.000,” ujar Askolani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (23/8/2020).

Sebagai informasi, pencairan pulsa gratis tersebut tak lain untuk mengakomodir banyaknya PNS yang bekerja dari rumah (work from home/wfh) akibat wabah corona. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui adanya tambahan pulsa gratis tersebut dengan alasan banyak para pegawai banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja.

Menurut dia, alokasi anggaran tersebut diambil dari alokasi snack meeting, traveling dan biaya lain yang memang saat ini kuran dibutuhkan. Selain banyak memanfaatkan waktu kerja di rumah banyak juga yang bekerja melebihi jam kantor.

“Tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan, karena anggaran kita banyak yang nggak terpakai seperti snack meeting, traveling. Ya udah dipakai saja buat pulsa pasti bisa kalau cuma Rp300.000,” tukasnya.(*/Ta)

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang tengah terjadi menyebabkan perubahan yang drastis terhadap segala aspek kehidupan manusia. Dari sisi layanan dan operasional perbankan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memiliki berbagai inisiatif digital yang mampu dimanfaatkan masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya atau biasa disebut sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Adapun terobosan yang dilakukan BRI merupakan wujud #BUMNKerjaDariHati dalam memberikan solusi layanan perbankan untuk masyarakat di tengah kondisi seperti saat ini.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan perseroan telah memiliki berbagai layanan perbankan yang terintegrasi, sehingga masyarakat tetap mampu bertransaksi dengan aman dan nyaman di tengah kondisi sekarang ini. “Berbagai terobosan ini membuat masyarakat tetap dapat mengakses perbankan dimanapun dan kapanpun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu(16/8/2020).

BRImo merupakan aplikasi yang memiliki fungsi mobile banking dan internet banking ke dalam satu aplikasi dengan menu transaksi yang lebih lengkap dan menarik. Aplikasi ini memiliki fitur transfer, berbagai pembayaran, top-up uang elektronik (BRIZZI), cek mutasi rekening dan banyak lagi layanan perbankan lainnya.

Melalui aplikasi ini juga, nasabah tidak perlu datang ke kantor Bank apabila ingin membuka rekening baru.

Melalui produk Ceria yang diluncurkan pada 2019 lalu, BRI menjadi bank pertama di Indonesia yang memiliki produk pinjaman digital. Aplikasi ini sudah fully digital, dengan sistem digital verification, digital scoring, hingga digital signature sehingga masyarakat dimudahkan ketika mengajukan personal loan dengan cukup melalui smartphone dan tidak perlu datang ke kantor BRI.

SABRINA yang diluncurkan pada tahun 2018 merupakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berbasis chat yang berfungsi layaknya Customer Service. SABRINA bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu lokasi ATM, Kantor Cabang dan Top up Brizzi, informasi promo dan produk BRI, Info dan kegiatan Bank BRI serta layanan bantuan. “Cukup dari gadget, maka nasabah bisa mendapatkan layanan bantuan BRI secara real time,” urai Amam.

SABRINA bisa diakses melalui facebook messenger, whatsapp dan telegram dengan nomor 08121214017.

Menurutnya masyarakat dapat memanfaatkan Agen BRILink terdekat untuk melakukan penarikan dan setoran tabungan. Hingga akhir Juni 2020, BRI telah memiliki agen berjumlah 434 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tak perlu mendatangi kantor BRI untuk bertransaksi.
BRI juga memiliki lebih dari 18 ribu mesin ATM dan lebih dari 3800 mesin CRM.

“Untuk menghindari kejahatan perbankan digital, BRI selalu mengimbau kepada nasabah untuk mengganti PIN ATM secara berkala dan tidak memberikan informasi pribadi yang bersihat rahasia kepada siapapun, termasuk oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Bank BRI,” ungkapnhya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah terus mendata penerima bantuan sosial (bansos) yang terkena dampak pandemi virus covid-19. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan data penerima bantuan sosial (bansos) belum diperbarui sejak 2015.
Padahal, pembaruan data penerima bantuan itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Data yang ada di Kementerian Sosial versus yang ada di realitas masyarakat terdapat deviasi, sehingga waktu ditelisik ternyata data tersebut belum di-update sejak 2015 karena peng-update-an data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah.

Nah pemerintah daerah tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi COVID-19 di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam webinar, Selasa (11/8/2020).

Lebih lanjut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan pemerintah tengah mengidentifikasi 9 juta pelaku usaha sangat kecil untuk diberikan bansos produktif sebesar sebesar Rp2,4 juta. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan kredit Rp2 juta bagi pelaku usaha ultra mikro tanpa bunga.

Nantinya, bantuan tambahan tersebut dapat meningkatkan daya tahan pelaku usaha terutama yang belum mendapatkan akses ke perbankan (unbankable).

“Itu yang dilakukan oleh Pemerintah untuk bisa makin meningkatkan daya tahan dari usaha yang sangat kecil, usaha ultra mikro, dan usaha mikro yang belum bankable,” jelas Menkeu.

Kata dia, mayoritas penerima bantuan adalah kaum perempuan. Menurut Menkeu, dimensi gender dalam pemberian bantuan menjadi sangat penting karena dapat memberikan multiplier effect kepada keluarganya.

“Kita secara by design memang mentargetkan kebijakan ini penerima manfaatnya adalah perempuan. Ini karena mereka bisa memberikan multiplier manfaat kepada keluarganya terutama putra-putrinya sehingga keluarga miskin anak-anaknya mampu tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik,”katanya.(*/Tya)

JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19, Provinsi DKI Jakartamencatatkan nilai realisasi investasi tertinggi secara nasional. Pada Triwulan II Tahun 2020 total nilai investasi yang diraih DKI sebesar Rp30,1 triliun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, selama triwulan II realisasi penanaman modal asing (PMA) DKI Jakarta, sebesar Rp12,2 triliun.

Sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp17,9 triliun.

“Alhamdulillah, berdasarkan data BKPM RI DKI Jakarta meraih realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp30,1 triliun pada Triwulan II tahun 2020.

Angka itu menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi se-Indonesia” kata Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (9/8/2020).

Dengan demikian, realisasi Investasi PMA dan PMDN DKI Jakarta selama semester I 2020 mencapai Rp50,2 triliun atau berkontribusi 12,5% dari total realisasi investasi PMA dan PMDN nasional yang mencapai Rp402,6 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa masih adanya geliat investasi di ibu kota meskipun di tengah pandemi,” imbuh Benni.

Meski begitu, Benni menyampaikan terjadi penurunan realisasi investasi PMA DKI Jakarta sebesar 10,29% pada Triwulan II tahun 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu. Hal ini, kata Benni disebabkan karena faktor pandemi yang melanda berbagai negara di dunia yang mengakibatkan dampak terhadap perekonomian global sehingga terjadi perlambatan kinerja investasi.

Hal sebaliknya terjadi pada realisasi investasi PMDN DKI Jakarta yang tetap menunjukkan performa positif pada triwulan kedua ini dengan mengalami kenaikan sebesar 10,49% bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019.

“Pencapaian ini merupakan bukti bahwa berbagai kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rasyid Baswedan, saat pandemi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif disambut baik oleh para investor dan tetap menciptakan lingkungan berusaha yang kondusif di Jakarta,” tukasnya.(*/Tya)