Metro Jabodetabek

CIBINONG – Sebanyak 358 unit hunian tetap (huntap) di Kampung/Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor akan segera dibangun. Hal itu menyusul berhasilnya lelang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Alhamdulillah, BP3 Kementerian PUPR dengan pemenang lelangnya dalam waktu dekat akan membangun 358 Huntap di Kampung dan Desa Urug dengan nilai proyek Rp27 miliar. Kamis (13/8/2020) besok, mereka akan memaparkan rencana kerjanya ke Pemkab Bogor,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Lestya Irmawati kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

Dia menerangkan, pembangunan huntap ini lebih cepat pelaksanaannya ketimbang pembangunan Huntap di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

“Kabarnya memang lebih dulu pembangunan Huntap di Desa Urug Sukajaya ketimbang 205 unit huntap di Desa Sukaraksa Cigudeg karena proyek senilai Rp19 miliar tersebut masih dalam tahap lelang ulang,” terangnya.

Dia menuturkan, bangunan ratusan huntap tersebut akan bertipe 36 dengan luas tanah 100 meter. Selain itu, Kementerian PUPR rencananya juga akan membangun fasilitas sosial dan umumnya.

“Rencananya ada jaringan pipa air, listrik, jalan, lahan tempat berolahraga dan juga fasilitas ibadah. Tim Kementerian PUPR yang akan membangun semua itu dan Pemkab Bogor hanya menyiapkan lahan dan melaksanakan land clearing-nya,” tutur Irma.

Pembangunan 563 unit huntap berikut fasos dan fasumnya untuk korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang itu menggunakan sistem multi years atau tahun jamak. (*/T Abd)

CIBINONG – Kepada aparaturnya, Bupati Bogor Ade Yasin menekankan pentingnya wilayah yang berintergritas bebas dari praktik korupsi. Ia pun sebelumnya sudah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI).

“Saya sudah berkonsultasi dengan KPK dan BPK RI bagaimana menjadikan Kabupaten Bogor menjadi zona intergritas bebas dari praktik korupsi atau Wilayah Bebas Korupsi (WBK), hingga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) kami minta untuk bekerja sejujur-jujurnya dan tulus dari hati kita,” kata Ade Yasin kepada wartawan usai melantik 210 orang pejabat esselon III dan IV di Gedung Setda Kabupaten Bogor, Rabu, (12/8/2020).

Wanita yang juga Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini menambahkan selain bekerja sejujur-jujurnya, ia meminta ASN menghilangkan ego sektoral dan bekerjasama dengan tim lainnya.

“Mentang-mentang pinter jadi bekerja sendiri, ASN saya perintahkan bekerja secara tim, lintas sektoral, berkordinasi dan kompak hingga bisa mengerjakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat namun tidak menghilangkan sikap kehati-hatian.

Kalau ada yang tidak yakin kepastian hukum, bisa tanya ke Bagian Hukum atau ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor hingga tidak menjadi masalah dikemudian hari apalagi selerti kita ketahui jejak digital itu tidak akan hilang,” tambahnya.

Ade Yasin menuturkan untuk menjadi WBK maka ia akan membiasakan hidup ‘bersih’ dari praktik korupsi dan ia berharap ini menjadi budaya baru di lingkup Pemkab Bogor.

“Bukan badannya aja yang bersih, tetapi juga harus bersih dari praktik korupsi. Kita harus bisa mencegah budaya jelek itu dibanding kita nanti akan kena penindakan oleh KPK atau aparat hukum lainnya,” tutur Ade.

Ibu dua orang anak ini pun memberikan peringatan apabila ada ASN Pemkab Bogor yang tertangkap melakukan praktek korupsi maka pihaknya tidak akan melakukan pembelaan.

“Apabila terjadi sesuatu (ada yang tertangkap melakukan praktek korupsi) maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing karena sesuai aturan Pemkab Bogor tidak bisa menolongnya (memberikan bantuan hukum),” tandasnya. (*/T Abd)

BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mengumumkan terkait hasil swab massif pegawai di puskesmas dan Labkesda Kota Bogor. Dari total 974 orang, telah dilakukan skrining pada 798 orang dengan jumlah tes 972 orang. Hasilnya, 30 orang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno menyatakan, salah satu strategi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Bogor adalah dengan melakukan tes massif. Salah satu sasarannya adalah tenaga kesehatan yang merupakan kelompok yang berisiko tertular Covid-19.

“Kami telah melakukan pemeriksaan pegawai di puskesmas di Kota Bogor, yang meliputi tenaga Kesehatan dan non Kesehatan di 25 puskesmas se-Kota Bogor dan 1 Labkesda Kota Bogor,” katanya, Rabu (12/8/2020).

Dari pemeriksaan tersebut didapat 30 orang dengan hasil positif, dengan rincian 19 (enam belas) orang dengan alamat Kota Bogor dan 11 orang alamat luar Kota Bogor.

Untuk pemetaan hasil swab positif di 9 puskesmas, yakni Puskesmas Gang Aut 3 orang, Puskesmas Cipaku 6 orang, Puskesmas Bogor Utara 7 orang, PKM Sindang Barang 4 orang, Puskesmas Tanah Sareal 2 orang, Puskesmas Merdeka sebanyak 1 orang, Puskesmas Mekarwangi 3 orang, Puskesmas Semplak sebanyak 1 orang, dan Puskesmas Pulo Armin sebanyak 3 orang.

Sementara, pemetaan berdasarkan jenis tenaga adalah, tenaga yang memberikan pelayanan langsung sebanyak 13 orang, pelayanan penunjang sebanyak 3 orang, pelayanan tidak langsung sebanyak 3 orang dan administrasi sebanyak 8 orang.

Kemudian pihaknya melakukan pendalaman tracing kontak erat pada 11 Agustus 2020 dan kajian ulang pada tanggal 12 Agustus, dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis tenaga yang positif, jumlah dan jenis tenaga yang menjadi kontak erat, serta penilaian kemampuan puskesmas untuk melakukan pelayanan.

“Penutupan sementara seluruh pelayanan pada 6 Puskesmas, yaitu Mekarwangi, Cipaku, Bogor Utara dan Gang Aut, Sindang Barang dan Semplak mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2020 untuk dilakukan disinfeksi menyeluruh” katanya.

“Selanjutnya seluruh karyawan di swab dan rapid ulang. Pelayanan akan dibuka kembali pada 15 Agustus 2020 dengan pelayanan dibatasi hanya untuk kunjungan sakit, gawat darurat dan rujukan. Pelayanan akan kembali normal setelah ada hasil swab ulang karyawan,” jelas Kadinkes.

Untuk sementara pelayanan emergency dan rujukan BPJS Puskesmas Mekarwangi dialihkan ke Puskesmas Kedung Badak, Puskesmas Cipaku dialihkan ke Puskesmas Bogor Selatan; Puskesmas Bogor Utara ke Puskesmas Tegal Gundil, Puskesmas Sindang Barang ke Puskesmas Pasir Mulya dan Puskesmas Semplak ke Puskesmas Gang Kelor

Penutupan parsial dilakukan, di Puskesmas Pulo Armyn sementara ditutup pelayanan KIA dan persalinan. Puskesmas Merdeka sementara ditutup pelayanan Laboratorium. Puskesmas Tanah Sareal tidak dilakukan penutupan dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa

“Selanjutnya Dinkes Kota Bogor akan melakukan disinfeksi menyeluruh pada 5 puskesmas, melakukan pelatihan ulang dan evaluasi terhadap standar pencegahan infeksi di puskesmas dan protokol kesehatan,” kata Sri Nowo Retno. (Prokompim/Iw)

JAKARTA – Sebanyak lima pegawai Kantor Berita Antara dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Lima pegawai tersebut di antaranya empat wartawan yang bertugas sebagai reporter di lapangan dan satu office boy (OB).

“Kami terima laporan dari Sudinaker Jakpus mendapat laporan ada lima orang dari karyawan Antara kena Covid-19. Untuk itu kita langsung cek ke lapangan, empat reporter dan satu OB,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Mawardi saat dikonfirmasi, Selasa (11/8/2020).

Empat reporter Kantor Berita Antara tersebut langsung isolasi mandiri. Sementara satu OB yang dinyatakan positif dirawat di Rumah sakit Tarakan. Mereka dilaporkan terpapar virus corona sekira pada 1 Agustus 2020.

“Kalau ditanya itu per tanggal 1 Agustus reporter baru ketahuan, mestinya kan cepat dilaporin karena ada di wilayah Jakpus, nanti puskesmas turun,” ujarnya.

Mawardi menjelaskan, belum diketahui asal-muasal empat reporter Antara bisa terpapar virus corona. Ia pun telah melakukan pengecekan serta peninjauan protokoler kesehatan di Kantor Berita Antara.

“Kami meninjau di lantai 19 dan 20. Yang OB kerja di lantai 20. Lantai 20 sudah sesuai protokol kesehatan, cuma di lantai 19 belum memenuhi standar protokol kesehatan Covid, tolong ini koordinasi ke dokter agar ruangan sesuai protokol. Di penerima tamu harus ada hand sanitizer. Kita kasih satu hari, nanti kita cek lagi,” ujarnya.

Berkaca dari kasus ini, Mawardi meminta seluruh perkantoran di Jakarta Pusat agar segera melapor jika ada karyawannya yang terinfeksi virus corona. “Ini jadi peringatan buat semua kantor di Jakpus. Kalo ada kasus, langsung laporin, jangan malah kami nerima laporan dari orang,” ungkapnya.(*/Tub)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang perayaan dan perlombaan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 003.1/377-Huk/Promentasi tentang Peringatan Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Kota Depok.

Surat edaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor: B 492/M.segneg/Set/TU.00.04/07/2020 perihal pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 003.3/119/Humaspro tentang pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat, terkait situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Kami larang seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan perlombaan atau kegiatan perayaan HUT RI dalam bentuk apapun. Pelarangan perayaan dan perlombaan yang dapat mengumpulkan banyak orang secara tatap muka langsung ini guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19),” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di Balai Kota Depok, Selasa (11/8/2020).

Dalam surat edaran tersebut, Idris juga meminta kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020.

“Untuk para lurah kami minta agar meneruskan imformasi larangan ini ke tingkat RT/RW dan mengimbau kepada pengembang atau penghuni perumahan yang ada di wilayahnya untuk ikut memasang umbul-umbul, dekorasi, dan hiasan lainnya,”tandasnya.(*/Idr)

CIBINONG – Sebanyak 2 orang staf DPRD Kabupaten Bogor dinyatakan terpapar Covid-19. Kedua orang itu diketahui positif Covid-19 usai menjalani swab test di RSUD Cibinong.

“Dari hasil rapid dan swab test staf DPRD Kabupaten Bogor ada 10 yang reaktif hasil rapid testnya, dari jumlah itu 2 orang staf DPRD berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dinyatakan terpapar Covid-19.

Sementara, swab test seorang laki-laki staf DPRD yang istri dan anaknya terpapar belum kami terima hasilnya dari Satgas Penangganan Covid 19 Kota Bogor,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan, kedua orang staf yang terpapar Covid-19 dan seorang lainnya yang diduga juga terpapar merupakan warga Kota Bogor.

“Semuanya warga Kota Bogor, namun dua orang staf yang akhirnya dinyatakan terpapar wabah Covid-19 itu hasil swab test cepat diketahui karena atas inisiatif kami melakukan ujinya di RSUD Cibinong dan bukannya di salah satu rumah sakit di Kota Bogor,” terangnya.

Dia menyebutkan, dikarenakan jumlah staf DPRD Kabupaten Bogor yang terpapar Covid-19 masih bertambah, hari ini semua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor mengikuti swab test.

“Swab test 55 orang pimpinan dan anggota DPRd Kabupaten Bogor ini untuk memastikan kesehatan hingga kalau ada kunjungan masyarakat kami bisa menampung aspirasinya untuk selanjutnya kita perjuangkan,” kata Rudy.

Sementara itu, Kasi Survailance Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Adang Mulyana menjelaskan lamanya pengumuman hasil swab test di Kota Bogor karena penuhnya antrian di labotarium kesehatan daerah (Lankesda) Kota Bogor.

“Saya dengar Labkesda Kota Bogor antrean sample swab test yang bakal diuji penuh hingga hasil pengujiannya tidak bisa cepat keluar, mudah-mudahan minggu ini hasil swab testnya keluar hingga ada kepastian. Namun untuk benar-benar memastikan bisa saja seorang staf DPRD Kabupaten Bogor tersebut dites swab ulang,”ungkapnya. (*/San)

CIBINONG – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 serentak di Kabupaten Bogor terancam batal terselenggara tahun ini. Alasannya, Pandemi Covid-19 yang belum juga mereda dan persiapan dianggap belum matang .

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah menjadwalkan Pilkades Serentak 2020 digelar pada 15 November, yang diikuti 88 desa di 34 kecamatan. Dari Jumlah itu, 66 kades berakhir masa jabatannya tahun ini dan 22 desa berakhir Januari.

“Kita sedang buat draf usulan yang akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Selasa (11/8/2020).

Kata Iwan, arahan dari Kementerian Dalam Negeri, mengimbau untuk tidak menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) setidaknya hingga 9 Desember 2020.

Hal yang ingin dikonsultasikan bahwa Pemkab Bogor tidak menggelar Pilkada tahun ini.

“Kan semua harus menghormati pilkada. Berarti kalau diundur masih bisa dilakukan pilkades serentak ini. Asalkan jangan sampai lewat dari tahun anggaran,” kata Iwan.

Dia juga memastikan, akan tetap mengalokasikan anggaran pilkades serentak dalam APBD Perubahan 2020. Namun, dia mengaku belum mengetahui jumlah pasti anggaran yang akan disiapkan.

“Tetap akan dimasukkan ke APBD 2020. Sementara panitia yang sebelumnya sudah mulai bekerja. Lebih baik berhenti dulu. Sampai ada arahan lebih lanjut,” tukas politisi Gerindra yang punya hobby tenis lapangan ini .(*/T Abd)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan memperketat penerapan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) Proporsional. Langkah tersebut sebagai upaya menekan angka kasus Covid-19, menyusul perubahan status dari zona orange ke merah.

“Kami melakukan monitoring dan evalusi bersama dengan gugus tugas, kepala perangkat daerah serta camat untuk semakin memperketat pengawasan PSSB Proporsional,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kota Depok, Sri Utomo dalam siaran pers , Senin (10/8/2020).

Menurut Sri, Pemkot Depok sudah merancang beberapa rencana aksi yang akan segera dijalankan, mulai dari sosialisasasi, pengawasan hingga penindakan jika ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Penetapan Depok sebagai zona merah menjadi motivasi untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Misalnya mendorong peran aktif kecamatan dan kelurahan dalam menyosialisasikan 3M yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan. Kami juga akan memberikan stimulus kembali Kampung Siaga Covid-19 di RW, berikut dengan tokoh masyarakat. Upaya itu agar mereka lebih sadar terhadap pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanagan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana menambahkan, pihaknya juga telah merumuskan beberapa langkah konkret sebagai upaya pencegahan Covid-19. Secepatnya langkah-langkah tersebut akan diterapkan oleh Pemkot Depok.

“Seperti akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Protokol Kesehatan Pribadi, mengeluarkan intruksi Wali Kota Depok untuk penyusunan konsodalisasi penanganan Covid-19, mengadakan cek poin pada simpul transportasi salah satunya di terminal.

Kemudian, mengeluarkan SE kepada lurah dan camat untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan 17 Agustus di masa pandemi,”terangnya.(*/Idr)

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menghimbau masyarakat Kota Bekasi tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengundang kerumunan kegiatan HUT Republik Indonesia.

Iimbauan tersebut berupa pelaksanaan perlombaan saat 17 Agustus di saat Pandemi Covid-19 saat ini.

“Kalau ada euforia-euforia seperti panjat pinang, yang begitu-begitu ditunda dulu. Insya Allah tahun depan selesai, enggak ada pandemi kita bisa memperingati hari ulang tahun Indonesia,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (10/8/2020).

Pria yang akrab disapa Pepen mengaku khawatir akan adanya penambahan kasus Covid-19 baru jika perlombaan digelar di tengah pandemi.

Pasalnya, saat ini menurut dirinya, cluster keluarga di Kota Bekasi mengalami peningkatan kasus positif.“Jangan dulu lah (perlombaan digelar) saat ini, cluster keluarga mulai agak naik sekarang tuh,” kata Pepen.

Selain itu, Pepen juga mengatakan, upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan di Kota Bekasi digelar terbatas.

Artinya, tak semua orang diperbolehkan mengikuti upacara. Namun, untuk teknis upacara Hari Kemerdekaan tersebut ia enggan menjelaskan secara detail.

“Di Alun-alun terbatas nanti atau kita seumpamanya melakukan di stadion digelar terbatas. Bisa sambil ada virtual TV kita ikut, ini kan belum dirapatkan sama Sekda,”lanjut dia.(*/Eln)

CIBINONG – Masa PSBB Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) masih ada saja kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor. Dalam sepekan, 47 orang dinyatakan positif Corona (Covid-19).

Dalam satu pekan terakhir ini atau medio 3-9 Agustus 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat 47 tambahan kasus positif baru.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, pada kurun waktu yang sama, kesembuhan hanya tercatat 27 orang.

Secara keseluruhan, hingga 9 Agustus 2020 Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat masih ada 218 orang masih menjalani perawatan Covid-19.Sementara kasus positif secara keseluruhan mencapai 348 dengan 27 orang meninggal dan 218 masih dalam penanganan.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, tambahan kasus positif terbanyak terjadi pada Rabu, 5 Agustus 2020 dengan jumlah 13 orang.

“Kita masih intensifkan terus rapid tes. Karena saat ini banyak yang tertular justru dari keluarga,” kata Syarifah Sofiah, Senin (10/8/2020).

Bupati Bogor, Ade Yasin pun meminta masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan. Karena kata dia, Covid-19 belum benar-benar berakhir.
“Trennya masih fluktiatif. Tetap jangan kesehatan. Cuci tangan dan pakai masker. PSBB Pra-AKB juga masih berlaku hingga 13 Agustus,” tukasnya.(*/T Abd)