Metro Jabodetabek

JAKARTA – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan galeri Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) di MOI, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan peresmian ini diharapkan segala prestasi-prestasi Indonesia dapat diperhitungkan pada level dunia.

“Inilah yang menarik dari sebuah tempat seperti ini, masyarakat yang datang untuk refleksi dapat melihat prestasi-prestasi yang ada di sini dan Museum Rekor Indonesia ini menjadi semakin menarik karena dia memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melihat yang ‘ter’. Dengan adanya museum ini, kita ini harus lebih banyak lagi memiliki prestasi-prestasi membanggakan,” kata Anies, Selasa (23/11/2021).

Anies mengatakan, Muri merupakan lembaga pencatatan rekor pertama dan tertua di Indonesia. Hadir sejak 27 Januari 1990 untuk mengapresiasi segala bentuk karsa maupun karya yang diciptakan oleh setiap warga Indonesia

“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi, terkait perjalanan Muri yang telah berusia 31 tahun. Dan hari ini dilaksanakan Peresmian Galeri Muri,” ujar Anies.

Selain itu, Anies turut mengapresiasi sosok Jaya Suprana, tokoh di balik kehadiran, perjalanan, dan eksistensi Muri selama 31 tahun terakhir.

“Masyarakat Indonesia mengenal beliau yang lahir di Denpasar, 27 Januari 1949 dan mendirikan Muri pada 27 Januari 1990, sebagai pengusaha, pianis, komponis, budayawan, penulis, presenter tv, kelirumolog, humorolog dan pemerhati masalah sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, Anies menilai, kehadiran Muri sangat dibutuhkan, karena didirikan demi menegakkan pilar-pilar kebanggaan nasional bangsa Indonesia, agar bangsa ini mampu dan mau menghargai karsa dan karya anak bangsa.

Anies juga menyambut baik revitalisasi Galeri Muri tersebut yang mengusung pentingnya kesinambungan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, budaya, serta perekonomian bangsa.

“Galeri Muri diharapkan dapat terus menjadi wadah yang dapat membantu komunitas untuk berkembang dan berinovasi. Semoga melalui revitalisasi ini menjadikan Galeri Muri sebagai sarana edukasi bangsa Indonesia dengan mengusung filosofi tradisional yang luhur, dengan kemasan yang baru, semakin dicintai segenap masyarakat Indonesia, serta semakin menjadi kebanggaan bangsa,” ujar Anies dikutip dari republika.

Shari Semesta, Direktur Media dan Komunikasi Muri menyatakan tujuan dari revitalisasi ini yakni untuk mengenalkan kembali Galeri Muri pada setiap insan yang hadir secara fisik maupun di dunia maya melalui teknologi, pengalaman ruang, unik dan modern, tanpa melupakan akar budaya Indonesia.

“Selama 31 tahun MURI sudah mengeluarkan lebih dari 10.000 sertifikat. Ada yang pengajuan dari masyarakatnya ada juga yang penilaian langsung dari Muri seperti Mahakarya Kebudayaan. Tujuan revitalisasi ini yakni untuk mengenalkan kembali Galeri MURI pada setiap insan yang hadir secara fisik maupun di dunia maya melalui teknologi, pengalaman ruang, unik dan modern,” kata Shari.

Shari mengatakan, untuk berkunjung ke Museum MURI tidak di kenakan biaya. “Silakan mendaftar melalui online tidak di pungut biaya alias gratis dan selama pandemi kami masih membatasi pengunjung,” jelasnya.(*/Ty)

BOGOR – Keberadaan tumpukan sampah di kawasan RW 07 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor menjadi sorotan. Pasalnya, sampah yang menumpuk tak terurus menyemburkan bau yang tak sedap bagi warga sekitar maupun yang melintas.

Anggota DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, melihat tumpukan sampah yang tak terurus itu sudah ada cukup lama. Menurutnya, setiap kali ia lewat di area itu, sampah bukannya berkurang sebaliknya malah semakin menggunung dan berantakan.

“Saya tidak habis pikir ya melihat sampah di Sukaresmi ini, seperti nggak ada yang urus. Apa kerjaannya Camat Tanah Sareal dan Lurah Sukaresmi ini,” ujar Safrudin, Senin lalu (22/11/2021).

Dia mengaku, permasalahan ini sebenarnya sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor. Serta sempat dibahas bersama dengan Camat Tanah Sareal soal penanganan sampah di wilayah tersebut.

Safrudin khawatir jika tumpukan sampah tersebut malah mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga sekitar. Ditambah dengan curah hujan yang mulai tinggi, menyebabkan bau sampah kian menyeruak.

“Mana sekarang curah hujan mulai tinggi, membuat sampah-sampah tersebut menyemburkan bau busuk yang menyengat hidung, kesehatan air terganggu, kesehatan udara terganggu dan kesehatan lingkungan juga terganggu,” tuturnya.

Sebagai anggota DPRD, dia telah menyuarakan permasalahan ini. Hanya saja, belum kunjung tertangani. Dia pun meminta agar pemerintah kecamatan dan kelurahan agar tidak hanyut dalam kegiatan bersifat seremonial. Sedangkan masalah yang prinsip dan mengakar di masyarakat tak kunjung selesai.

Selain itu, Safrudin mempertanyakan fungsi dari Lurah Sukaresmi yang dinilai tak mampu menyelesaikan masalah tersebut. “Saya kembalikan kepada Wali Kota Bogor terkait kinerja aparatur wilayah, itu prerogatifnya beliau. Silakan cek sendiri problem-problem kewilayahan,” tandasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan anak buahnya di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar tak sembarangan dalam merancang program pada tahun anggaran 2022.

“Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi, lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan mendahulukan kepentingan masyarakat,” ungkapnya di Cibinong, Bogor.

Pasalnya, masih terjadi defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 sekitar Rp 900 miliar dan harus segara diseimbangkan antara target belanja dan pendapatan sebelum disahkan pada tanggal 30 November 2021.

Ia berencana melakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat mengenai program bagi kepentingan masyarakat pada tahun 2021 agar dapat mengedepankan skala prioritas dalam merencanakan program pada tahun depan.

“Harus melihat urgensinya pada masa pandemi COVID-19 ini, mana yang harus didahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus didahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat,” kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Ade Yasin juga mengimbau seluruh SKPD segera menyelesaikan kegiatan pembangunan fasilitas publik, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan taman, pendidikan, hingga pengawasan pemanfaatan dana program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di lapangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten BogorRudy Susmanto meminta pemkab setempat membuat program-program skala prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2022.”Awalnya defisit Rp1,5 triliun. Saat ini defisitnya masih cukup tinggi, ya, jadi harus ada skala prioritas agar kebutuhan belanja bisa ditekan,” ujarnya.(*/Ndo)

BOGOR – Demi keamanan para pengguna sepeda, penambahan jalur sepeda dinilai menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan segera. Hanya saja, pengguna sepeda dari komunitas Bike to Work (B2W) meminta agar fungsi pengawasan di jalur sepeda juga diperhatikan.

Ketua B2W Bogor, Roni Wang, menyebutkan sejummlah jalur sepeda di Kota Bogor dinilai masih belum nyaman. Diakibatkan adanya kendaraan yang masih parkir di ruas jalur sepeda seperti di Jalan Pajajaran, juga bergabungnya pejalan kaki di jalur sepeda seperti di sepanjang Sistem Satu Arah (SSA).

“Kami sangat senang dengan rencana pembangunan tersebut. Namun fungsi pengawasan jalurnya juga kami mohon untuk diperhatikan karena banyak sekali kendaraan yang parkir untuk waktu yg lama di beberapa ruas jalur sepeda,” ujar Roni dikutip dari republika, Senin (22/11).

Roni mengatakan, salah satu cara untuk membangun kesadaran pemakaian jalur sepeda, yakni dengan langsung turun ke jalan bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Lalu Lintas, dan Satpol PP. Dimana dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada semua pengguna jalan, akan pentingnya safety riding atau berkendara yang aman.

Dia berharap, di Kota Bogor bisa dibangun jalur sepeda yang terhubung dengan seluruh rangkaian jalur sepeda dan tidak terputus, karena penggabungan dengan pejalan kaki memanfaatkan trotoar yang dibangun.

Menurut Roni, pembuatan jalur sepeda di sepanjang Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor kurang efektif karena posisinya ditinggikan, berbeda dengan konsep jalur sepeda di kota lain.

“Titik-titik yang masih perlu jadi perhatian adalah di sepanjang Jalan Pajajaran tepatnya di depan RS Mulia, hingga sebelum perempatan Warung Jambu. Serta di depan Botani Square sampai Jalan Cidangiang dan depan Terminal Bus Baranangsiang, depan Puri Begawan sampai Bale Binarum. Serta di depan Masjid Raya Bogor karena adanya parkir angkot, motor dan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Di samping itu, sambung Roni, para pesepeda membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah dalam memberikan keteladanan, bagaimana menggunakan fasilitas ini dengan bersepeda dari rumah ke kantor atau sebaliknya.

“Tidak harus setiap hari, tapi dari sekarang, agar penggunaan jalur sepeda dapat semakin maksimal untuk mengurangi polusi. Pelan-pelan tapi selalu dipraktekkan, harapannya Kota Bocor bisa menjadi contoh kota yang ramah dengan pesepeda,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Minggu(21/11), sekitar 180 pengguna sepeda dari komunitas B2W, Komunitas Sepeda Lipat Bogor, dan 41 Komunitas Pesepeda Bogor lain menggalang aksi peduli korban kecelakaan yang menimpa pesepeda di jalan raya.

Acara bertajuk ‘Ride in Peace’ ini digelar untuk memperingati Hari Mengenang Korban Kecelakaan Lalu lintas Sedunia 2021 (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

Dalam catatan B2W Indonesia, sepanjang 2021 terjadi 35 kecelakaan dengan korban meninggal sebanyak 15 orang. Tahun-tahun sebelumnya antara 2017 hingga 2020 jumlah yang meninggal karena ditabrak kendaraan bermotor mencapai 88 orang.

Ketua B2W Bogor, Roni Wang, mengatakan berdasarkan data yang diterimanya, setiap tahun kecelakaan yang menimpa pengguna sepeda di jalan raya terus naik. Kemungkinan, angka tersebut naik seiring dengan meningkatnya penggunaan sepeda, untuk berolahraga maupun untuk bermobilitas.

“Kita sama-sama mengingat dan menegaskan bahwa upaya keselamatan di jalanan kita memang buruk, kebijakan demi kebijakan tidak signifikan mengurangi jumlah korban di jalan. Sebagian memang karena perilaku penggunanya,”tandasnya.(*/Ju)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4,4 juta atau Rp4.453.935. Sedangkan, UMP Jakarta 2021 sebesar Rp4.416.186 atau hanya naik Rp37.749. UMP ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di Ibu Kota.

Penetapan UMP tahun ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Anies mengatakan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. “Jadi, sudah ditetapkan besaran UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,536,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (21/11/2021).

Pemprov DKI mewajibkan kepada pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya. Tentunya dengan memerhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Pemprov DKI juga akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Selain menetapkan UMP, Pemprov DKI menerapkan berbagai kebijakan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh antara lain memberikan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, serta biaya personal pendidikan.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga melakukan berbagai jenis program kolaborasi ketenagakerjaan baik yang sedang berjalan maupun dalam proses akhir perencanaan.(*/Ty)

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan pembentukan pasukan siber untuk melawan “buzzer” yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp10,6 miliar. Pembentukan tim siber karena maraknya aksi penyebaran hoaks.

“Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama,” kata KH Munahar Muchtar dalam pernyataan tertulisya, di Jakarta, Sabtu.

kan MUI DKI Bentuk Pasukan Siber Polri Diminta tak Malu Bekerja Sama Tangkal Serangan Siber
Menurut Munahar, dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), dibicarakan berbagai program ke depan. MUI melihat makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama. “Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army,” katanya.

Munahar menjelaskan, pasukan siber itu dibentuk atas inisiatif MUI DKI untuk melawan informasi hoaks, sebagai upaya membela umat dan ulama.”Melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama, adalah salah satu tugas MUI, melakukan amar ma’ruf nahi munkar,” katanya.

Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan siber MUI DKI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, namun buat membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.

“Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan,” ujarnya.

Menurut Munahar, orang yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tak paham tentang MUI dan tak mengerti soal tugas MUI.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim, menilai, MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10,6 miliar.”MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan,” kata Luqman kepada wartawan.

Menurut Lukman, dana hibah Pemprov DKI Jakarta dari APBD, sesungguhnya dananya bersumber dari rakyat, bukan dari gubernur.(Antara/Jo)

BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melihat akan ada dampak ekonomi pada penerapan PPKM Level 3 saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) nanti. Namun, menurutnya, keputusan ini dilakukan untuk melindungi pemulihan ekonomi agar tidak kembali turun atau drop.

Bima Arya menyebutkan, jika pemerintah lalai dalam melakukan pembatasan pada libur Nataru nanti, dikhawatirkan perekonomian akan kembali menurun beriringan dengan meningkatnya kasus Covid-19. Padahal, di Kota Bogor sendiri saat ini data kasus Covid-19 di Kota Bogor sudah membaik.

“Hari ini datanya Alhamdulillahh baik. Kemarin 0 penambahan kasus, sekarang tinggal 18 orang yang sakit Covid-19 se-Kota Bogor itu,” ujarnya kepada awak media, Jumat (19/11/21).

Oleh karena itu, dia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 pada libur Nataru. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan kendaraan yang akan masuk ke Kota Bogor nanti.

“Kalau soal ekonomi kita perketat sedikit nggak masalah, daripada kita kebobolan nanti drop-nya lebih parah lagi ekonominya,” tegasnya.

Bima Arya menambahkan, dia dan Kapolresta Bogor Kota akan memberlakukan kebijakan terkait dengan PPKM Level 3 untuk menghindari melonjaknya kunjungan wisatawan pada libur Nataru. Kebijakan tersebut direncakan dibahas dalam waktu dekat.

“Jadi ini memberikan pesan bahwa karena belum selesai, jadi sebaiknya liburan akhir tahun ini tidak ke mana-mana juga,” tuntasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Dalam beberapa hari terakhir terjadi intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Wilayah Bogor, menurut pengamatan Badan Meteorologi Klimatogi dan Geofisika (BMKG) fenomena alam tersebut terjadi akibat sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Banten.

Tingginya curah hujan juga dapat berdampak pada produksi air bersih yang dikarenakan tingginya tingkat kekeruhan air di beberapa sungai yang terdapat di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor seperti sungai Cianten sebagai sumber air dari Cabang Pelayanan Leuwiliang, Sungai Ciliwung sebagai sumber air dari Cabang Pelayanan Kedung Halang dan Cabang Pelayanan Cibinong.

Dalam menghadapi situasi seperti ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyiapkan pengaturan pendistribusian air dengan mengawasi produksi air di Instalasi Pengolahan Air agar pengaliran tidak terganggu. Namun jika tingkat kekeruhan air sudah mencapai angka lebih dari 5000 Ntu maka produksi air sementara akan dihentikan guna mencegah kerusakan pada pompa Intake di Instalasi Pengolahan Air akibat air baku sudah bercampur dengan lumpur, pasir, dan material lainnya. Tak hanya itu saja bentuk antisipasi lainnya Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogormengupayakan petugas operator untuk bersiaga membersihkan sampah dan lumpur di Intake atau instalasi pengolahan air.

Dan untuk antisipasi di Wilayah Cibinong Perumda Air Minum Tirta Kahuripam Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan pihak Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Bendungan Katulampa untuk selalu melaporkan tingkat ketinggian air Sungai Ciliwung agar ada antisipasi untuk memenuhi buffer reservoir saat curah hujan cukup tinggi.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad juga menghimbau kepada seluruh pelanggan agar menampung air bersih terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pengaliran. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelayanan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyiapkap armada mobil tangki untuk pendistribusian bantuan air bersih dengan menghubungi Call Center kami di nomor 1500-412 atau menghubungi Kantor Cabang Pelayanan terdekat.Kami berharap langkah antisipasi ini dapat meminimalisir gangguan pengaliran ujarnya.(*/Ang)

CIBINONG – Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperpanjang bulan vaksinasi usai wilayahnya dianggap keluar dari aglomerasi Jabodetabek karena belum mencapai target vaksinasi. “Kami terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi, salah satunya dengan memperpanjang bulan vaksinasi,” ungkap Bupati Bogor sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor.

Menurut Ade Yasin, bulan vaksinasi yang semula berlangsung pada 9 September hingga 9 Oktober, diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan, sampai target vaksinasi 70 persen penduduk di wilayahnya bisa tercapai. Ia menyebutkan bahwa pada bulan vaksinasi kali ini Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor berupaya mendekatkan sentra vaksinasi kepada masyarakat di pelosok.

Pasalnya, Kabupaten Bogor memiliki teritorial yang luas, yakni 40 kecamatan dengan beberapa wilayah yang masih sulit diakses kendaraan, sehingga tak sedikit masyarakat kesulitan mengakses sentra vaksinasi. Di samping itu, banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor menjadi salah satu kendala vaksinasi. Karena, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor merupakan yang terbanyak di tingkat daerah, yakni 5,4 juta jiwa.Dikutip dari republika

Hingga Senin (18/10) perkembangan vaksinasi di Kabupaten Bogor baru 35,39 persen atau 2,99 juta dosis, sehingga Pemkab Bogor harus menyuntikkan 5,5 juta dosis vaksin untuk mencapai target 70 persen jumlah penduduk, yakni 8,5 juta dosis vaksin (dosis pertama dan kedua atau lengkap).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Panjaitan menuturkan sebagaimana persetujuan Presiden Jokowi, syarat vaksinasi kabupaten/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kabupaten/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level.

Pasalnya, sebagian besar kabupaten kota di wilayah Jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di Kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target. “Tadi Presiden memberikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor dan Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek (untuk penilaian turun level),” kata Menko Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (18/10).(*/Rid)

CIBINONG – Restoran legendaris Rindu Alam di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, akan dihidupkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menilai, ekonomi kreatif di bidang kuliner kawasan dapat tumbuh jika dikembangkan kembali.

“Menurut saya Rindu Alam karena pada saat itu tentunya ada keputusan bisnis, perizinan dan sebagainya. Saya yakin ekonomi kreatif kuliner itu, di mana ada wisata pasti akan tumbuh,” kata Sandiaga di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu.

Meski begitu, ia memberi catatan, jika Restoran Rindu Alam dan kawasan di sekitarnya sudah ditata dengan baik, harus dilakukan pendekatan yang bersinergi dari seluruh pihak terkait. Sehingga destinasi wisata yang akan menawarkan potensi kuliner dapat bertebaran.

Menurut Sandi, konsep Rindu Alam nantinya bisa dikembangkan kembali atau dikonsep ulang. “Saya rasa ini kita tentunya akan berkoordnasi dengan pemerintah setempat bagaimana destinasi wisata memiliki kuliner unggulan,” ucapnya.Dikutif dari republika.

Gagasan menghidupkan kembali kawasan wisata Rindu Alam, termasuk restorannya yang telah mati, disampaikan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, setelah meninjau kawasan wisata di Puncak, Senin (11/10). Menurut Uu, dalam rencananya, area wisata Rindu Alam ini akan dimanfaatkan lagi menjadi restoran wisata, kafe, dan pusat jajan serba ada (pujasera). Ia memastikan arah pengembangan kembali akan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menilai, Restoran Rindu Alam sudah menjadi ikon Puncak sejak 1980. Sehingga, ia pun mendukung keputusan Pemprov Jabar untuk mengembangkan kembali kawasan Rindu Alam beserta restorannya.

Apapun konsep yang akan diusung nantinya, misalnya menjadi tempat wisata, pusat kuliner, pusat oleh-oleh, atau lainnya, Iwan menilai, hal tersebut dapat dikembangkan dan dipadukan. Sehingga kawasan Rindu Alam mampu meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan.

“Makanya saya setuju kalau Pemprov kolaborasi dengan Pemkab Bogor, untuk pengembangan kembali tempat wisata Rindu Alam ini. Mungkin konsepnya juga bisa lain dari sebelumnya, bisa jadi tempat kuliner atau menjadi pusat oleh-oleh dan lainnya,” kata Iwan.

Sebelumnya, Restoran Rindu Alam di Cisarua, Puncak, terpaksa harus tutup karena masa kontrak lahan telah habis pada Februari 2020. Kini, Pemprov Jabar sebagai pemilik lahan siap membuka kembali wisata kuliner dengan konsep berbeda.(*/Jun)