Metro Jabodetabek

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, raihan Sustainable Transport Award (STA) selama dua tahun berturut-turut adalah bukti pengakuan dunia terhadap komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembangunan sistem transportasi publik inklusif dan berkelanjutan.

“Penghargaan berturut-turut ini adalah pengakuan terhadap komitmen kami yang tak kenal lelah secara terus menerus meningkatkan dan mentransformasi sistem transportasi publik,” kata Anies lewat kanal Youtube TEDx Talks di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Anies mengatakan, sebelumnya Jakarta adalah runner-up Sustainable Transport Award 2020 dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dan Sustainable Transport Comite untuk kategori kemajuan terbaik dalam bidang transportasi publik. Kemudian pada 2021, Jakarta berhasil menduduki tempat pertama dalam Sustainable Transport Award 2021.

“Tahun ini kami selangkah lebih maju dengan merebut juara pertama Sustainable Transport Award 2021,” ujar Anies. Dia menyebut, Jakarta adalah megapolis terbesar di belahan bumi selatan yang menjadi rumah bagi 11 juta jiwa penduduknya dan mencapai 30 juta jiwa jika ditambah dengan penduduk di daerah penyangganya.

Dengan tingginya jumlah masyarakat yang akan melakukan mobilitas di Ibu Kota, maka transportasi publik yang mumpuni adalah harga mati yang harus dipenuhi Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI mendapatkan penghargaan transportasi juga karena membenahi akses bagi pejalan kaki menuju transportasi publik yang tersedia.

“Jadi sistem transportasi publik kita, harus memenuhi kebutuhan kota yang besar, dinamis dan sibuk. Jadi, kita membuat sistem transportasi publik yang inklusif, bisa diandalkan dan berkelanjutan sebagai prioritas dalam empat tahun terakhir,” ujar Anies.

Jakarta meraih penghargaan STA 2021 karena berhasil mengintegrasikan semua moda transportasi baik secara fisik maupun pembayaran. Selain itu, penataan sarana transportasi publik milik DKI Jakarta seperti Transjakarta ataupun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang terintegrasi dengan kereta Commuter Line milik PT KAI juga menjadi tonggak baru sistem transportasi publik di Jabodetabek.

Jakarta berhasil menyisihkan kota besar di dunia yang ikut bersaing di ajang STA, seperti Adis Ababa, Bogota, Auckland, Braga, Buenos Aires, Frankfurt, Sao Paulo, dan lain sebagainya. STA merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kota yang telah menunjukkan komitmen, kemauan politik serta visi dalam bidang transportasi perkotaan berkelanjutan selama dua tahun (18 bulan) ke belakang.

Semangat dari ajang STA adalah merayakan kota-kota dengan segala keterbatasan bersikukuh mewujudkan sistem transportasi adil dan terjangkau bagi semua warga tanpa terhalang umur, gender, kemampuan ekonomi dan fisik.

Jakarta dinilai telah menjalankan program integrasi antarmoda transportasi publik secara ambisius sejak beberapa tahun belakang.(*/Ad)

CIBINONG – Tiga bangunan vila ilegal di Puncak, Bogor, dibongkar. Angka itu bisa bertambah. Ada 39 vila lain menunggu giliran. Berani?

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementrian ATR/BPN Andy Reinald kepada wartawan, Kamis, 9/12/ 2021, mengatakan total ada 42 vila ilegal di Puncak.

Dari 42 bangunan vila ilegal di Puncak itu, 10 di antaranya sudah diberikan surat peringatan pertama. Lalu, tiga vila yang dibongkar tersebut sudah diberikan surat peringatan ketiga.

“Hari ini kami membongkar tiga bangunan vila ilegal di Puncak, lalu 10 bangunan vila ilegal lainnya di tahun 2022 mendatang. Kami bersama pemerintah daerah, berkomitmen untuk membongkar seluruh banginan vila ilegal lainnya,” tutur Andy.

Ia menegaskan apabila pemilik bangunan vila ilegal, membangun lagi di bekas lokasi lahan, maka pihak Kementerian ATR/BPN akan membawa kasus ini ke ranah meja persidangan.

“Pemilik bangunan vila ilegal yang masih membandel akan dikenakan sanksi administratif. Apabila masih membandel maka bisa saja dibawa ke ranah persidangan dengan alasan mereka telah melakukan pelanggaran kitab undang-undang hukum pidana (KUHP),” tegasnya.

Tiga bangunan vila ilegal itu dinilai telah melanggar tata ruang. Karena itu, pemerintah bersikap tegas.“Hari ini kami membongkar tiga bangunan vila ilegal di Puncak yang melanggar tata ruang dan lainnya,” katanya.

Dia menyebutkan tujuan dibongkarnya tiga bangunan vila ilegal di Puncak untuk menyelamatkan fungsi DAS Ciliwung karena bangunan vila ilegal di Puncak itu ikut menyebabkan banjir besar baik di Bogor maupun DKI Jakarta,” kata Andy.

Ia menerangkan langkah selanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pembuatan lubang biopori, menanam pohon dan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane akan melakukan penataan di bekas lahan vila ilegal tersebut.

“Di bawah supervisi BBWS Ciliwung-Cisadane, kami akan melakukan pembuatan lubang biopori, menanam pohon dan menata lahan bekas bangunan tiga vila ilegal,” ujarnya.

Pihaknya juga juga akan melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga lingkungannya hingga tidak terjadi pelanggaran tata ruang. (*/Ju)

JAKARTA – Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan (Puskris) menyiagakan 3 RS dan 13 Puskesmas untuk memperkuat layanan kegawatdaruratan di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Eka Jusuf Singka mengungkapkan, RS yang berperan aktif adalah RSUD Pasirian, RSUD Haryoto dan RS Bhayangkara dengan didukung oleh 13 Puskesmas dan 5 Puskesmas di perbatasan. Penyiapan RS rujukan juga diperluas hingga ke Kota Malang. Rumah sakit-rumah sakit swasta di sekitar lokasi erupsi termasuk di RS Kepanjen dan RS Wava Husada rencananya akan digunakan sebagai rujukan bagi korban luka bakar dibawah 20 persen dan RS Saiful Anwar Malang untuk rujukan korban trauma inhalasi berat.

Selain itu, Puskris Kemenkes juga menyiapkan pos-pos kesehatan di sekitar lokasi pengungsian. Saat ini total 4 pos pengungsi yang didirikan di kecamatan Tronojowo dan Candipuro. Setiap pos tersebut ada pos kesehatan yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan dan saat ini tercatat ada 77 orang yang menjalani perawatan di tenda tersebut.

Menunjang pelayanan medis yang efektif dan efisien bagi petugas maupun waega terdampak, Pusat Krisis Kesehatan bersama BNPB, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang telah menerjunkan tim pada Sabtu malam (4/12).

Mereka dibagi dalam 2 shift sesuai dengan tugas masing-masing. Mobilitasi diatur sedemikian rupa agar layanan kesehatan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. “Relawan medis sudah masuk, namun perlu koordinasi lebih lanjut karena Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang selaku komandan bidang kesehatan tengah menyusun suatu cara agar tenaga kesehatan bisa masuk secara bertahap sehingga tidak menumpuk,” kata dia dalam keterangan, Rabu (8/12/2021).

Selain itu, Puskris juga telah mendistribusikan logistik dan peralatan kesehatan mulai dari masker bedah, masker anak, masker N95, masker kain, tenda, velbed, ventilator, tabung oksigen, regulator tabung oksigen, hand scoon, handsanitizer, penjernih air cepat, kantong sampah, dan kantong sampah medis. Adapun untuk logistik kesehatan dipusatkan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. “Untuk itu RS, Puskesmas serta pelayanan kedaruratan di tenda darurat diminta untuk segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, ” ujarnya.

Saat ini, Pusat Krisis Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan BNPB, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Pusat Krisis Kesehatan Regional Surabaya Persatuan Ahli Bedah Indonesia, Ikatan Dokt er Indonesia, NTMC, NU dan PMI dan seluruh LSM yang bekerja di bidang kesehatan mengenai langkah mitigasi kedepannya terutama dalam hal mobilisasi tenaga kesehatan dan logistik.(*/Ad)

CIBINONG – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat mengerahkan tim “Vaksin Hunter” untuk mendatangi warga yang belum mendapat suntikan vaksin Covid-19 dan meminta mereka menjalani vaksinasi.

“Kami datangi setiap warga yang belum divaksinasi berdasarkan data yang kami miliki bersama dengan tenaga kesehatan,” kata Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Letkol Inf Sukur Hermanto usai peluncuran program “Vaksin Hunter” di markas kepolisian, Rabu (8/12/2021).

Ia mengatakan pengerahan Tim Vaksin Hunter ditujukan untuk mempercepat penuntasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Tim yang meliputi aparat kepolisian, TNI, dan tenaga medis itu dikerahkan untuk mencapai target peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 menjadi 70 persen dari target 3,7 juta orang pada akhir Desember 2021.

Sukur mengatakan, Tim Vaksin Hunter pertama akan menyisir wilayah Cibinong Raya dan kemudian bergeser ke pelosok Kabupaten Bogor mencari warga yang belum melakukan vaksinasi Covid-19. “Untuk 39 kecamatan lainnya akan kami sasar setelah data warga yang belum divaksin di setiap kecamatan itu ada. Setelah lengkap Tim Vaksin Hunter akan menyasar wilayah tersebut,” kata Sukur.

Kepala Polres Bogor AKBP Harun mengatakan Tim Vaksin Hunter akan beroperasi sampai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bogor tuntas. “Sesuai target nasional yaitu (cakupan) minimal 70 persen untuk keseluruhan warga dan 50 persen untuk para lanjut usia di Kabupaten Bogor harus sudah divaksinasi tahap kedua, tugas Tim Vaksin Hunter ialah membantu mewujudkan target tersebut,” ujar Harun.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, saat ini vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi dosis lengkap masing-masing sudah dilakukan pada 57 persen dan 42 persen dari sasaran.(Antara/Ju)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan terus melakukan pembangunan tanggul laut raksasa NCICD (national capital integrated coastal development) di sepanjang pesisir Ibu Kota untuk mengantisipasi banjir rob. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, saat ini pembangunan tanggul NCICD terkendala tingginya pasang laut.

Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal menuturkan, tingginya pasang laut yang terjadi sejak Jumat (3/12) di beberapa area memang menjadi kendala pembangunan NCICD. Sejumlah area itu seperti di Jalan Lodan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Muara Baru, dan kawasan Si Pitung Marunda. Laut pasang terjadi pada pagi hari mulai pukul 07.00 hingga 11.00 WIB dan mulai surut di siang hingga malam hari.

Kendati demikian, Yusmada mengatakan, proses pembangunan tanggul NCICD akan terus diupayakan secara berkelanjutan dengan kolaborasi bersama sejumlah pihak. Terutama para stakeholder yang kegiatannya bersinggungan langsung dengan tanggul NCICD.

“Dinas SDA akan mendorong dan mengupayakan agar para stakeholder yang berada di area pesisir Jakarta juga dapat turut membantu dalam proses pembangunan tanggul. Sehingga target untuk mengamankan wilayah pesisir DKI Jakarta dapat segera tercapai,” ujar Yusmada dalam keterangannya, Selasa (7/12).

Diketahui, NCICD merupakan proyek strategis nasional untuk membangun tanggul pantai di sepanjang garis pantai Jakarta. Selain untuk menanggulangi banjir rob, pembangunan tanggul NCICD dilakukan sebagai upaya pengamanan dan penataan kawasan pesisir Utara Jakarta serta perbaikan lingkungan.

Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan tanggul NCICD sejak 2016 hingga 2019. Kemudian dilanjutkan kembali pada 2021, dengan target total sepanjang 790 meter.

Sebagai informasi, banjir rob terjadi akibat air laut yang melimpas melewati tanggul karena tinggi tanggul eksisting saat ini tidak dapat menahan gelombang pasang air laut, terutama jika tinggi muka air (TMA) laut melebihi +240 PP. Adapun, rata-rata tinggi genangan yang terjadi akibat banjir rob tersebut setinggi 20—50 cm.

Yusmada melanjutkan, selain melanjutkan pembangunan tanggul NCICD, pihaknya juga akan membangun dua sistem polder pesisir. Yakni Polder Kamal dan Polder Marunda yang pembangunannya terdiri dari pintu air, pompa, dan waduk. Polder tersebut nantinya akan terintegrasi dengan tanggul NCICD yang saat ini masih dalam proses pembangunan.(*/Ad)

CIBINONG – Saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polres Bogor berencana memberlakukan ganjil-genap kendaraan bermotor di ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) dan menutup jalur Puncak. Hal itu guna meminimalisasi pergerakan orang saat liburan.

Kapolres Bogor, AKBP Harun, menjelaskan pembatasan mobilitas masyarakat perlu dilakukan. Terutama untuk mengantisipasi penyebaran kasus Covid-19 yang kerap memuncak usai liburan.

“Nanti kita tetap laksanakan ganjil-genap. Tapi untuk secara spesifiknya masih kita koordinasikan dengan pusat. Namun kita antipasi seperti biasanya kita lakukan ganjil-genap seperti biasa,” ujar Harun dikutip dari republika, Selasa (7/12/2021).

Harun mengatakan, sejauh ini Polres Bogor masih memberlakukan ganjil-genap di ruas Jalur Puncak setiap akhir pekan. Ia pun menyebut, jelang Nataru nanti, kemungkinan akan menambah pos penyekatan yang saat ini fokus di Sentul dan Simpang Gadog.

Selain itu, lanjutnya, direncanakan ada penutupan total jalur Puncak selama 12 jam pada malam pergantian tahun hingga keesokan harinya.

“Untuk spesifiknya (secara teknis), kita masih koordinasikan dengan Bogor Raya dan dengan pusat juga. Kita akan selaraskan dengan kebijakan dari atas (pusat) nantinya,” jelas Harun.

Berdasarkan pemantauan Harun selama PPKM Level 3 dalam dua pekan terakhir, mobilitas masyarakat ke Puncak cenderung berkurang. Volume kendaraan, lanjutnya, masih relatif terkendali.

“Berbeda dengan awal-awal PPKM, mobilitas kendaraan tinggi. Saat ini cenderung berkurang, mungkin dikarenakan tempat wisata di Jakarta dan daerah penyangga lainnya sudah dilonggarkan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan kebijakan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan tol mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

Empat ruas tol itu, yakni Tol Bogor-Ciawi-Cigombong (Bocimi), Tol Tangerang-Merak, Tol Cikampek-Palimanan-Kanci, dan Tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, beralasan pemberlakuan itu sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi pelaku perjalanan menggunakan kendaraan pribadi di periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.(*/Ju)

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan agar warga mewaspadai potensi hujan disertai kilat petir di sebagian wilayah Jakarta pada Minggu (28/11/2021). BMKG di laman resminya di Jakarta, Ahad, menjelaskan kondisi cuaca Jakarta sepanjang hari dari pagi hingga malam hari kondisinya cerah berawan hingga hujan disertai petir.

“Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jaksel dan Jaktim pada siang dan sore hari,” tulis BMKG.

Data BMKG Ahad dini hari menyebutkan seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta pada pagi hari cuacanya diprediksi cerah berawan. Kemudian, memasuki siang hari, wilayah administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan cuacanya diperkirakan akan mengalami hujan ringan.

Kemudian, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi hujan disertai petir. Sedangkan, wilayah Kepulauan Seribu cuacanya diprediksi dengan kondisi berawan.

Memasuki malam hari, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperkirakan seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta cuacanya berawan. Kemudian pada Senin dini hari, kondisi cuaca Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan dan wilayah lainnya dengan kondisi berawan.

Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar 25-33 derajat celsius. Jakarta Barat akan berada pada rentang 25-33 derajat, Jakarta Pusat 26-31 derajat. Berikutnya, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan berkisar 25-32 derajat.

Wilayah administrasi Jakarta Utara suhunya diprediksi pada rentang 26-31, kemudian Kepulauan Seribu berada pada rentang 27-32 derajat. Untuk kelembapan udara, BMKG memperkirakan akan berada pada rentang 70-90 persen.

Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat pada rentang 75-90 persen. Kemudian, Jakarta Timur dan Jakarta Selasa 70-90 persen, wilayah Jakarta Utara kelembapannya diprediksi sekitar 75-90 persen dan Kepulauan Seribu pada rentang 80-90 persen.(Antara/Jo)

BOGOR – Setelah mengaspal di Kota Bogor selama tiga pekan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan evaluasi terhadap transportasi massal Biskita Transpakuan. Salah satu hal yang masih menjadi perhatian BPTJ ialah jarak layanan antar bus satu dengan lainnya, atau headway.

Kepala BPTJ Polana B Pramesti menjelaskan, tingginya jumlah penggunaan kendaraan pribadi pada koridor-koridor yang dilalui Biskit Transpakuan tentunya akan menimbulkan kemacetan dan headway berpotensi mengalami gangguan.

“Headway ini yang masih menjadi perhatian kami. Dibutuhkan peran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengkondisikan lalu lintas pada jalur koridor Biskita Traspakuan agar laju bus tidak terganggu kemacetan,” ujar Polana, Sabtu (27/11/2021)dikutip dari republika.

Dia menuturkan, bila headway tidak mendapatkan perhatian akan mempengaruhi standar pelayanan. Khususnya mengenai waktu tunggu dan waktu tempuh yang bisa saja berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan Biskita Transpakuan.

Lebih lanjut, Polana memaparkan, selama tiga pekan beroperasi di Koridor 5 jurusan Ciparigi-Stasiun Bogor, Biskita Transpakuan telah melayani 49.216 penumpang, dengan rata-rata per hari 2.140 penumpang. Puncak tertinggi pelayanan ada pada 21 November pekan lalu, mencapai 3.415 penumpang per hari.

“Berdasarkan evaluasi justru Bogor itu unik ya. Kalau di Jakarta, Transjakarta pada weekend itu dikurangi karena memang load factornya kecil. Tapi di Bogor justru makin tinggi. Karena banyak orang berwisata sehingga di weekend meningkat,” ucapnya.

Polana menambahkan, saat ini BPTJ dan Pemkot Bogor masih terus menyelesaikan pembangunan halte-halte yang akan tersedia di setiap koridor. Ditargetkan halte-halte tersebut akan rampung pada Desember mendatang di Koridor 5, 6, 1, dan 2. Serta melayani 49 unit bus.

Pada setiap halte, sambung dia, akan tertera rute dari masing-masing koridor. Hanya saja, untuk sementara penumpang belum bisa melihat jadwal bus di halte karena terkait dengan headway bus yang masih bercampur dengan kendaraan lain.

“Jadi halte itu merupakan bagian dari pelayanan, tapi disiapkan oleh kami. Jadi bukan kinerja angkutan, tapi prasarana. Jadwal bisa dilihat di aplikasi bisa diunduh di Android dan Apple jadi sudah bisa dibaca di mana-mana,” jelasnya.

Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi, menjelaskan dalam menjalan kan Biskita Transpakuan, para operator layanan yakni Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor yang berkonsorsium dengan PT Kodjari, melakukan kontrak pelayanan. Agar memberikan pelayanan terbaik, BPTJ memiliki sistem bernama executive dashboard untuk memantau jalannya Biskita Transpakuan di Kota Bogor.

“Pemantauan ini penting karena ada kaitannya dengan sistem pembayaran. Pelanggarannya juga kelihatan. Kemudian posisi bus segala macam,” ucap Tatan.

Salah satu antisipasi agar memberikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terbaik, Tatan mengatakan, bus-bus yang beroperasi tidak boleh ngetem terlalu lama. Terutama di titik awal dan titik akhir tujuan.

Sehingga headway bus bisa diperpendek untuk mengatasi keterlambatsn dengan jarak antarbus maksimal 15 hingga 20 menit. “Bogor best practice percontohan yang baik bila kota-kota lain di Jabodetabek ingin mengusulkan bus berkomsep Buy The Service (BTS),” paparnya.(*/Ju)

TANGSEL – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memasuki usia ke-13 tahun pada 26 November 2021. Kota yang menjadi salah satu wilayah penyangga Ibu Kota tersebut memiliki sederet pekerjaan yang masih perlu diatasi pemerintah kota setempat, terutama terkait masalah ekonomi dan sosial.

“Yang masih jadi PR, terkait penanganan kemiskinan karena angkanya menjadi 2 koma sekian persen,” ujar Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, usai menghadiri acara rapat paripurna DPRD Kota Tangsel dalan rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Tangsel ke-13, Jumat (26/11/2021).

Selain masalah kemiskinan, Benyamin juga menyebut masalah lainnya yang masih belum teratasi yakni pengangguran di Tangsel yang terbilang masih tinggi. “Kemudian pengangguran juga naik angkanya,” kata dia.

Lebih jelasnya, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel, tercatat persentase penduduk miskin di Tangsel pada 2020 sebesar 2,29 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,68 persen.

Lalu, data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Tangsel pada 2020 sebesar 8,48 persen. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,79 persen. Data yang sama mencatat, tingkat pengangguran pada angkatan kerja di 2020 sebanyak 70.572 jiwa, meningkat cukup tinggi dari tahun 2019 sebanyak 38.989 jiwa.

Menurut penuturan Benyamin, masalah-masalah tersebut terjadi lantaran tertekannya kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Dia berharap ke depan, kondisinya bisa kembali lebih membaik, seiring dengan upaya pemulihan yang diupayakan.

“Itu semata-mata karena kemarin ekonomi mengalami sedikit perlambatan karena kita mengalami Covid-19 dua tahun, sehingga memang kita mengalami kontraksi negatif,” kata Benyamin.

Bahkan, Benyamin mengungkapkan di awal-awal tahun pertumbuhan ekonomi Tangsel mencapai angka minus satu persen. “Tapi sekarang sudah mendekati angka 4 persen,”jelasnya.(*/Idr)

BOGOR – Selama libur Natal dan tahun baru (Nataru) mendatang, untuk sementara Satgas Covid-19 Kota Bogor memutuskan tidak memberlakukan sistem ganjil-genap dalam membatasi mobilitas warga. Hanya saja, penguatan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 akan diperketat.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyebutkan, keputusan ini merupakan bentuk pengelolaan kawasan wisata yang terbuka secara luas. Apalagi, masyarakat kerap datang ke Kota Bogor untuk berwisata dan menjajal kuliner di kota hujan ini.

“Sementara kami belum melakukan pembatasan mobilitas untuk kendaraan, tapi kami lebih kepada penguatan protokol kesehatan yang lebih ketat,” ujar Susatyo, Kamis (25/11) malam yang lalu.

Susatyo mengatakan, pengawasan protokol kesehatan di mal dan pusat perbelanjaan lain, bisa dilakukan dengan skrining aplikasi PeduliLindungi. Berbeda dengan area luas dengan interaksi masyarakat tinggi, seperti jalur pedestrian yang tersebar di sejumlah titik di Kota Bogor, pihaknya akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk menyisir siapa saja warga dan wisatawan yang sudah divaksinasi.

Di samping itu, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Satgas Covid-19 Kota Bogor masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, terkait pembatasan masyarakat ketika libur Nataru nanti.

“Kami akan menunggu lagi petunjuk dari pemerintah pusat, soal pembatasan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 yang akan berlaku di Indonesia,”tandasnya.(*/Ju)