Metro Jabodetabek

JAKARTA – Direktur Utama BUMD DKI PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo mengatakan, Food Station akan menggelar pasar murah untuk bahan komoditas tertentu. Dalam operasi pasar murah itu, kata dia, minyak goreng curah akan dijual dengan harga lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran.

“Kita akan jual kemungkinan Rp 13.500 karena kita akan jual di bawah HET. HET itu Rp 14 ribu, jadi kita jual di bawah itu masih boleh dong,” kata Pamrihadi kepada awak media di DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Ditanya kapasitas penjualan, dia menyebut akan menyediakan 8.000 liter pada tahap pertama yang dilakukan sepekan sekali. Menurutnya, penjualan minyak goreng curah lebih murah dari HET itu akan dimulai pada pekan depan di Pasar Induk Beras Cipinang.

“Tanggalnya kita belum tentukan karena kita masih koordinasi sama produsennya, sekaligus untuk memastikan itu tidak mengganggu pedagang yang ada Cipinang,” kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya hingga kini masih melakukan pembahasan, utamanya mengenai jatah beli minyak curah untuk masyarakat. Terlebih, saat minyak curah didapatinya dari brand Tropikal. Menurutnya, stok minyak itu akan didapat dari principal yang memproduksi minyak dan mendapat status DMO (domestic market obligation) untuk mensuplai kebutuhan lokal.

“Sementara kita belum melihat pembatasan itu sepanjang segmentasinya untuk rumah tangga. Kalaupun untuk pembelian besar, paling satu jerigen yang isi 19 liter,” kata dia.

Pihak FS, katanya, tidak akan melarang warga kembali menjual minyak goreng tersebut. Namun demikian, jatah pembelian, lanjut Pamrihadi akan melarang pembelian maksimum dengan menggunakan kendaraan roda empat atau lebih. “(Dijual lagi) itu haknya mereka,” jelas dia.

Dia menambahkan, pembelian yang sementara ini belum dibatasi, akan disesuaikan dengan antrian yang ada dan stok migor curah sekitar 8.000 liter. Jika mencukupi untuk 400 pelanggan, katanya, pembelian dengan jerigen sekitar 19 liter diperbolehkan.(*/Ta)

JAKARTA – Sembilan budaya Betawi didaftarkan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta agar tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal. Berkas persyaratan untuk mengusulkan sembilan budaya Betawi tersebut telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Hal ini merupakan upaya pemprov dalam melindungi dan melestarikan Kebudayaan Betawi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/3).

Ia mengatakan bahwa usulan karya budaya Betawi tersebut telah melalui koordinasi dan pembahasan bersama Lembaga Kebudayaan Betawi yang kemudian diserahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta pada Rabu (16/3). Selain itu, Iwan melanjutkan bahwa kegiatan ini menjadi penting karena banyak masyarakat kurang memahami apa itu kekayaan intelektual personal maupun komunal.

Menurut dia, hukum atas kepemilikan karya intelektual sangat berperan dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual, baik bersifat komunal (milik rakyat atau umum) maupun personal (perseorangan) yang juga dapat berpengaruh pada pengembangan ekonomi kreatif. Iwan juga menyebutkan bahwa setiap produk budaya Betawi yang telah mendapatkan pencatatan warisan budaya takbenda (WBTB) dapat melanjutkan pencatatan hak kekayaan intelektualnya ke Kemenkumham.

Pelindungan kekayaan intelektual, kata Iwan, menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional pada masa yang akan datang dan telah memberikan kontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Dengan pencatatan karya budaya Betawi di Kemenkumham, dia berharap makin banyak karya budaya Betawi yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari instansi berwenang, yang menjadi kebanggaan masyarakat Betawi.

“Budaya merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat yang kepemilikannya harus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pencatataan ini, kami berharap budaya Betawi mendapat pengakuan dan perlindungan, serta bisa bersama-sama menjaga serta melestarikan kebudayaan tersebut,” ucap Iwan.

Sembilan karya budaya Betawi yang diusulkan untuk pencatatan kekayaan intelektual komunal, yaitu:

1.Gambus Betawi,
2.Pencak Silat Gerak Saka,
3.Pencak Silat Sekojor,
4.Pencak Silat Sabeni Tanabang,
5.Sohibul Hikayat,
6.Pencak Silat Troktok,
7.Pencak Silat Pusaka Djakarta,
8.Pencak Silat Mustika Kwitang, dan
9.Pencak Silat Gamblong.
Ia menjelaskan bahwa kekayaan intelektual personal adalah kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Dia menjelaskan pula bahwa kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan.(Antara/Jo)

BOGOR – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membuat kajian awal terkait kemungkinan pembangunan Kereta Gantung untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak membutuhkan biaya tak kurang dari Rp 7,31 triliun.

Direktur Prasarana BPTJ, Jumardi, mengatakan biaya yang besar merupakan salah satu konsekuensi yang timbul jika harus membangun kereta gantung di Puncak. Sebab, dalam kajian yang dilakukan BPTJ sejak 2021, pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta Automated Guideway Transit (AGT) dan Kereta Gantung.

Dia memerinci, jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan Kereta AGT sebesar Rp 6,32 triliun dan Kereta Gantung hampir Rp 1 triliun. Jumlah sebesar itu belum termasuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan sebesar Rp 693 miliar.

“Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case (OBC) maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU,” kata Jumardi,Minggu (20/3).Dikutip dari republika.

Lebih lanjut, Jumardi menjelaskan, dalam kajian tersebut BPTJ telah menghitung menghitung biaya operasional baik sarana maupun prasarana. Hingga potensi pendapatan utama (fare revenue) dan pendapatan tambahan (non fare revenue) serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money.

Hasilnya, kata dia, terdapat opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung di Puncak melalui Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha (KPBU) paling memungkinkan apabila disertai dukungan Pemerintah yang diperkuat. Bentuk dukungan Pemerintah yang diperkuat seperti menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif, hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.

Hasil kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder baik kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanganan permasalahan Kawasan Puncak,” tuturnya.

Menurut Jumardi, bagaimana kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di Kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.

“Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Kawasan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain,”tandasnya.(*/Ju)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat melakukan pematangan konsep penataan Simpang Ciawi sebagai bahan untuk dibahas bersama pemerintah pusat. Rencananya, konsep perencanaan itu akan dibawa oleh bupati Bogor untuk dibahas bersama pemerintah pusat pada Jumat (4/3/2022) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin saat meninjau kondisi Simpang Ciawi, Selasa (1/3/2022), mengatakan, rencana penataan Simpang Ciawi dimulai dengan memugar taman, dan menyediakan tempat relokasi bagi pedagang kaki lima (PKL), sehingga tidak menimbulkan konflik saat dilakukan penertiban. Kemudian, menyediakan sarana khusus naik-turun penumpang kendaraan umum, serta mendirikan Pos Kepolisian dan Satpol PP.

“Ini perlu dilakukan secara kolaborasi antara Pemkab Bogor, Pemkot Bogor, Provinsi Jabar, Kementerian dan Kepolisian agar penataan kawasan Ciawi ini berjalan optimal,” kata Burhan.

Ia menyebutkan bahwa ketika persiapan penataan tersebut diwujudkan dengan baik maka akan menghasilkan penataan Simpang Ciawi jangka panjang, baik pembangunan jalan layang ataupun pembangunan terminal sebagai tempat untuk melakukan perpindahan moda transportasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Budi Setiadi mengatakan bahwa penataan Simpang Ciawi tidak akan optimal jika para PKL tidak direlokasi dari sekitaran raya. “Sudah bertahun-tahun Ciawi tidak memiliki terminal, sebagai tempat naik turunnya penumpang. Hal ini juga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas hingga harus segera dipikirkan oleh pemerintah,” terangnya.(*/Ju)

CIBINONG – Selama 41 tahun mengemban tugasnya, Perumda Air Minum TirtaKahuripan selalu berusaha meningkatkan kinerja serta kulitas pelayanan kepada pelanggan secaraber kesinambungan.

Hal tersebut ditegaskan dengan diraihnya penghargaan dari PUPR sebagai BUMD Air MinumdengankategoriSehat dan Kinerja Terbaik No. 1 di Jawa Barat sekaligus menduduki peringkat ke-4 sebagai BUMD Air Minumdengan Kinerja Terbaik di Indonesia, penghargaandari BPKP Jawa Barat atas Pencapaian Terbaik Kinerja Keuangan, Operasional dan Tata Kelola Perusahaan, serta penghargaan Perpamsi Award 2021 dengankategori BUMD Air Minum Sehatdengan Cakupan Pelayanan Terbaik Wilayah Kabupaten. Penghargaanter sebut patut diapresiasi sebagaikadodi HUT Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ke-41 sebagai landasan untuk meningkatkan pelayanan di Kabupaten Bogor.

KinerjaPerumda Air MinumTirtaKahuripanKabupaten Bogor mendapatkannilai71,55% yang berartiberkinerja “Baik”pada tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999.SaatiniPerumda Air MinumTirtaKahuripantelahmelayani 26dari 40 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor dengan cakupan layanan wilayah administrasi sebesar33,40% dan jumlah pelanggan sebanyak198.590sambungan. Tentunya pencapaian ini tidak lepasdari peranserta seluruh elemen Perusahaan, mulai dari Bupati dan Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Bogor, Direksi, Dewan Pengawas, Karyawan, Pelanggan dan elemen lain yang masing-masing memberikankontribusisesuaifungsi dan perannya masing-masing.

Selain terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dengan adanya smart water meter dan ISO 17025 mengenai kualitas air bersih,Perumda Air MinumTirtaKahuripanjuga mengharapkan dukungan stakeholders dalam hal regulasi mengenai perlindungan dan pemanfaatan sumber air baku terutama mata air baru, yang pada akhirnya dapat mendukung meningkatnya kinerja Perumda Air MinumTirtaKahuripan khususnya dalam halpenambahan cakupan pelayanan di Kabupaten Bogor.

Peringatan HUT Perumda Air MinumTirtaKahuripan kali ini dilaksanakan di sumber Mata Air Ciburial yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya, Forkopimda, Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Direksi, Dewan Pengawas, pegawai Perumda dan unsur masyarakat di lingkungan Mata Air Ciburialdengantetapmemperhatikanprotokolkesehatan yang ketat.

Lokasi inidipilihkarena Mata Air Ciburialsudahmengaliriselama 100 tahunlamanyakesejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bogor dan sekaligus mengajak warga sekitar Mata Air Ciburial untuk ikut melestarikan alam di sekitarsumbermata air yang telah berdiri sejak jaman Belanda tahun 1922.Kegiatan ini mengusung tema“Memuliakan Alam Dan Melayani Kabupaten Bogor”, dengan harapan kegiatan HUT tidak hanya bersifat seremonial belaka, namun dapat memberikan dampaknyata bagi lingkungan dan masyarakat.

“Air adalahsumberkehidupanmakadariitumerawatlingkunganhariiniuntukkehidupanyang lebihbaik di masa depan,” pesan Bupati dalam sambutan HUT Perumda Air MinumTirtaKahuripan Ke-41 yang ditandaidengan penanaman pohon di sumbermata air Ciburial.
Adapun rangkaian kegiatan peringatan HUT Perumda Air MinumTirtaKahuripanyang diselenggarakan antara lain adalah bedah musholla di sekitar Ciburial, penanaman pohon, santunan anak yatimserta program diskon sambunganbaru 40% yang berlakuhinggaMaret 2022.

Harapan manajemen di Hari UlangTahunPerumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang ke-41inisemogamenjadil andasan yang lebih tinggi dalam berbagai aspek serta ke hadirannya semakin memberikan nilai lebih bagi masyarakat Kabupaten Bogor sehingga tujuan untuk menjadi perusahaanair minum terbaik dan termaju di Indonesia dapat segera terealisasi.(*/Angg)

DEPOK – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Kota Depok kembali diperpanjang dari 22 Februari hingga 28 Februari 2022. Perpanjangan tersebut ditegaskan melalui Keputusan Wali Kota (Kepwal) Depok Nomor : 443/133/Kpts/Satgas/Huk/2022.

“Pada perpanjangan kedua PPKM Level 3 Covid-19 ini terdapat beberapa aturan baru pada sektor non esensial, esensial dan kritikal. Untuk sektor non esensial diberlakukan 50 persen pegawai yang work from office (WFO) atau bekerja di kantor. Pegawai yang diizinkan WFO, pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu masuk dan keluar tempat kerja,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam siaran pers , Jumat (25/2/2022).

Selanjutnya sektor esensial, lanjut Idris, seperti keuangan, perbankan dan lembaga pembiayaan dapat beroperasi dengan 50 persen staf yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan 25 persen untuk administrasi kantor guna mendukung oprasional.

Untuk pasar modal serta teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator celuler, data center, internet dan media terkait penyebaran informasi ke masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Lalu untuk hotel non penanganan karantina beserta fasilitas penunjangnya seperti gym, ruang rapat atau pertemuan besar dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Penyediaan makanan dan minuman disajikan menggunakan box. Lalu anak di bawah 12 tahun wajib menunjukkan hasil swab antigen H-1 atau PCR H-2.

Industri orientasi ekspor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift. Yakni dengan kapasitas maksimal 75 persen staf untuk setiap shift hanya difasilitas produksi atau pabrik dan 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Semua menerapkan protokol kesehatan ketat.

Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100 persen. Namun, wajib memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan.

Tak hanya itu, hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk shift kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah Kota Depok akan melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.

Lalu, esensial pada sektor pemerintahan dapat mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan untuk sektor kritikal, seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat beroperasi 100 persen tanpa ada pengecualian. Lalu, untuk penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar seperti listrik, air dan pengelolaan sampah dapat beroperasi 100 persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi, konstruksi, atau pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25 persen staf.

“Semuanya wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi, konstruksi atau pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran,”tandasnya.(*/Idr)

CIBINONG -Banyaknya laporan terkait rentenir atau bank bank berbunga tinggi untuk kredit usaha menengah kebawah, khususnya pedagang pasar rakyat menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada sambutannya saat Peresmian Pasar Rakyat Juara , Sabtu 26 Februari 2022 .

“Pedagan pasti butuh modal, jangan sampai ada rentenir di Pasar kami minta Kepada Bupati Bogor melalui Tohaga selaku pengelola pasar rakyat untuk menghadirkan layanan perbankan “kata Gubernur

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga Haris Setiawan mengemukakan bahwa saat ini Tohaga sudah dan sedang menggandeng pihak pihak perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya untuk mempermudah pelayanan terhadap Pedagang
“sudah menjadi concern kami untuk meng up grade sistem keuangan pedagang dan administrasi pengelolaan untuk berbasis perbankan dan tekonologi, termasuk menyediakan kredit kredit usaha yang berbunga rendah,”jelas

Haris
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa saat ini Tohaga sedang di canangkan ke arah digitalisasi, selain lebih mempermudah pedagang ,digitalisasi pasar dinilai sudah saatnya dibiasakan “teknisnya saat ini kami sedang memperbaharui data untuk nantinya dimasukan kedalam sistem digital. Baik dalam hal pembayaran maupun administrasi di pasar,” pungkasnya.(*/Angg)

BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tentang pertanian merupakan sektor prioritas yang tidak kalah penting dari sektor pendidikan.

“Pendidikan itu utama, tetapi pertanian adalah fundamental perekonomian,” katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/2/2022).

Menurut dia, dengan memprioritaskan sektor pertanian, diharapkan pemerintah menggandeng akademisi dan praktisi ahli pertanian mengembangkan inovasi dan teknologi tani, khususnya di Kabupaten Bogor. Rudy mengatakan, sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan praktisi menjadi kunci untuk mengembangkan sektor pertanian.

Pasalnya, persoalan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani, ketersediaan lahan pangan berkelanjutan, penerapan teknologi tepat guna, industri olahan, hingga ketersediaan pasar adalah masalah yang saling berkaitan. “Karena itu butuh perencanaan yang matang dan melibatkan semua stakeholder,” kata politikus Partai Gerindra terebut.

Menurut Rudy, Kabupaten Bogor dianugerahi kekayaan SDM yang sangat subur dan luas. Selain itu, letak berbagai instansi seperti IPB, LIPI, dan Balai Embrio Ternak yang ada di Bogor dapat menunjang untuk inovasi dan pembaruan teknologi pertanian.

“Masyarakat Kabupaten Bogor sebagian besarnya adalah masyarakat agraris, yang dibutuhkan adalah inovasi, teknologi agar kegiatan pertanian maupun peternakan masyarakat bisa lebih berkembang,” ujar Rudy.

Dia menyatakan, pengembangan pertanian, sangat mendesak untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan di masa depan. Dengan menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Bogor, kata Rudy, masyarakat bukan hanya terhindar dari kekurangan pangan, melainkan mendapat manfaat secara ekonomi.(*/Ju)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan lebih dari 24 juta orang menggunakan koneksi internet tanpa kabel atau wifi secara gratis yang tersebar pada 9.250 titik di Ibu Kota saat pandemi Covid-19. “Di Jakarta lebih dari 9.250 titik wifi yang bisa diakses siapa saja,” kata Anies dalam Urban 20 Talks secara daring dipantau di Jakarta, Kamis (24/2/2022) malam.

Menurut dia, jaringan internet tersebut diberikan untuk mendukung anak-anak sekolah jarak jauh dan masyarakat bekerja dari rumah akibat pembatasan aktivitas masyarakat terkait pandemi Covid-19. Dia menjelaskan penyediaan akses internet tersebut juga untuk mendukung wadah aplikasi digital Jakarta Kini (JaKi) yang dikembangkan Pemprov DKI.

JaKi merupakan aplikasi digital untuk memantau perkembangan pandemi Covid-19 hingga sebaran kasus, pelacakan, vaksinasi hingga upaya pencegahan yang termuat dalam satu aplikasi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan selain aksesibilitas, ada tiga kriteria lain yang harus dipenuhi dalam wadah digital JaKi.

Tiga kriteria dalam wadah JaKi itu, kata dia, integrasi layanan kesehatan, kemudian inklusif misalnya pencatatan kasus, pendaftaran vaksinasi dan sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi.Selanjutnya, kriteria kolaboratif, yakni memberi ruang kepada masyarakat yang ingin berkontribusi untuk membantu kegiatan sosial.

“Kami bisa melayani 80 jenis urusan pelayanan publik dalam satu platform dan itu berkat kolaborasi yang dikerjakan anak muda,” tutur Anies.

Anies rencananya akan membawa pengalaman DKI Jakarta dalam mengelola digitalisasi layanan JaKi itu dalam pembahasan di Forum U20 yang dijadwalkan diadakan pada Agustus 2022.(*/Jo)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat pembahasan mengenai konflik pertanahan antara masyarakat Kecamatan Babakan Madang dan PT Sentul City. Langkah itu dilakukan lantaran masyarakat di Desa Bojongkoneng dan Cijayanti, Kecamatan Sentul City merasa khawatir jika tempat tinggal mereka tergusur sewaktu-waktu.

Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin mengatakan, jajarannya dalam rapat tersebut melakukan pencocokan data lahan. Dari situ ditemukan ada sekitar delapan hektare lahan yang diklaim milik PT Sentul City digunakan warga untuk tempat tinggal.

“Jadi ada enam hektare di Desa Bojongkoneng dan dua hektare di Desa Cijayanti sudah dihuni masyarakat. Itu sudah turun-temurun. Jadi kami minta, mudah-mudahan Sentul City mau memisahkan yang delapan hektare itu untuk masyarakat,” kata Ade kepada awak media di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/2/2022).

Ademengatakan, bentuk dari penyelesaian masalah itu bisa berupa relokasi atau membiarkan masyarakat tinggal di lahan Sentul City. Luasnya lahan tersebut pun menjadi kendala permasalahan di lapangan yang tak kunjung selesai.

Kendati demikian, sambung dia, Pemkab Bogor belum menyampaikan solusi itu kepada PT Sentul City. Ade menyebut, permohonan masyarakat akan disampaikan melalui kepala desa dan camat setempat dalam waktu dekat agar diteruskan ke pengembang

“Nanti kita sampaikan mungkin besok atau lusa hasil rapat ini. Dalam waktu dekat ini. Tapi kami dengan masyarakat yang kita vereskan dulu supaya masyarakat tenang,” ucap Ade.

Camat Babakan Madang, Cecep Imam Nagarasid menyampaikan, Pemkab Bogor dalam rapat ini memprioritaskan untuk mendata warga yang betul-betul menempati lahan milik PT Sentul City. Hasilnya ditemukan 630 kepala keluarga (KK) yang tersebar di dua desa, yang disebut menduduki lahan milik pengembang.

“Tapi yang jadi prioritas pimpinan, warga masyarakat yang sekarang resah supaya tenang. Bahwa tenangnya tidak akan digaruk oleh Sentul. Dan sebetulnya Sentul juga sudah mengeluarkan statement dari cooperate-nya bahwa warga masyarakat yang menempati tanah Sentul tidak akan diganggu,” jelas Cecep.

Di samping itu, sambung dia, PT Sentul City belum menyentuh warga di Desa Bojongkoneng dan Cijayanti yang menggunakan lahannya sebagai tempat tinggal. Ke depan, Cecep diminta untuk mendata secara konkret berapa warga yang menempati lahan PT Sentul City.

“Sekarang Pemkab Bogor mengambil langkah, intinya menenangkan warga bahwa tempat tinggal mereka tidak akan digaruk. Seperti dengan kesepakatan bersama anntar Pemkab Bogor dan Sentul City,” ungkapnya.(*/Ju)