JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sudah menyiapkan program pembangunan fasilitas bagi masyarakat pesisir dan kepulauan di DKI Jakarta. Pembangunan fasilitas itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami di antaranya sudah bangun Jak Grosir yang bertujuan untuk memudahkan warga kepulauan bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang setara dengan warga di kawasan daratan,” kata Anies menjawab pertanyaan wartawan dalam video peresmian revitalisasi Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (4/10/2022).
Ikut hadir dalam peresmian revitalisasi Pelabuhan Muara Angke adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, dan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi.
Berikutnya, ujar Anies, pengadaan air bersih, yang tujuannya supaya warga memiliki akses pada air yang bersih dengan harga terjangkau, kemudian pengolahan limbah. Sehingga, setiap pulau-pulau menjadi bersih dan nyaman, kemudian pembangkit listrik dikerjakan berdasarkan solar atau tenaga matahari, lalu pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang seluruhnya merupakan bagian dari membuat Kepulauan Seribu bisa merasakan kemajuan sebagaimana di daratan.
Terkait program sekolah rendah emisi (net zerocarbon), Anies berharap, warga Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu bisa bersabar untuk menunggu pelaksanaannya.
Saat ini, sekolah dengan konsep bangunan emisi rendah emisi itu baru ada di SDN Duren Sawit 14, Jakarta Timur; SDN Grogol Selatan 09, Jakarta Selatan; SDN Ragunan 08 Pagi, Jakarta Selatan; dan SMAN 96 Jakarta, Jakarta Barat.
Anies mengingatkan, Jakarta adalah sebuah kota yang terdiri dari kawasan daratan dan kepulauan. Karena itu, pembangunan di Jakarta haruslah pembangunan yang harus menjangkau semuanya.
Kendati belum ada pembangunan sekolah rendah emisi, Anies menyebut, Pemerintah Kota Jakarta Utara sudah merehabilitasi bangunan bertenaga panel surya yakni diKantor Lurah Kebon Bawang, Rawa Badak Utara, Lagoa, dan Kantor Camat Koja.
Sesuai fungsinya, solar panel menjadi pembangkit listrik yang mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Sehingga, langkah rehabilitasi bangunan ini menjadi upaya Pemerintah Kota Jakarta Utara menghemat pemakaian listrik dari PLN karena sebagian listriknya dimanfaatkan dari sinar matahari.
“Rehab tersebut telah memasuki empat puluh persen pengerjaan. Proses rehab total empat bangunan tersebut direncanakan rampung sebelum akhir tahun 2022,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini dalam keterangannya di Jakarta Utara, Selasa.
Di Kepulauan Seribu sendiri juga saat ini sudah memiliki pembangkit listrik tenaga surya di pulau paling utara yaitu Pulau Sabira.
PLTS berkapasitas daya sebesar 400 kilo Watt peak (kWp) tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar 1.200 kWh per hari atau dapat memenuhi 50 persen konsumsi listrik harian masyarakat pulau yang berpenduduk sekitar 600 jiwa itu.(*/Ad)
CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mencatat baru 30 dari 416 desa di daerahnya yang memenuhi syarat pencairan dana Program Satu Miliar Satu Desa atau Samisade.
“Kita dalam rapat sering menyarankan percepatan, sekarang yang dipenuhi persyaratannya baru 30 desa. Yang lainnya masih bolak-balik persyaratan pencairan,” ungkap Kepala Bagian Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan di Cibinong, Bogor, Selasa.(4/10/22)
Menurutnya, hal itu membuat anggaran Samisade yang mencapai Rp395 miliar belum bisa dicairkan, meski sisa tahun anggaran 2022 tinggal tiga bulan.
Wildan menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk pencairan dana bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut.
“Untuk pencairan, kita masih tunggu DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), sampai sekarang belum masuk (laporan),” kata Wildan.
Ia mengaku khawatir jika jika pencairan lambat dengan sisa waktu yang ada, para kepala desa selaku pengguna anggaran tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu.
Namun, jika semua desa bisa memenuhi semua persyaratan untuk pencairan Samisade, Wildan optimistis anggaran Rp395 miliar tersebut bisa terserap habis.
“Itu risiko yang harus kita ambil, anggarannya tetap full tidak akan kita potong. Kita masih optimis mereka (kepala desa) masih bisa menyelesaikan,” ujarnya.
Terpisah, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku telah berkomitmen untuk tidak mencairkan dana Samisade kepada desa yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban (Lpj) penggunaan Samisade tahun sebelumnya. Karena Lpj merupakan syarat mutlak.
“Ini konsekuensinya. Sesuai laporan dari DPMD, kalau desa yang belum memberikan laporan maka tidak dapati dicairkan desanya,” ungkap Politisi dari Gerindra ini.(*/Jun)
JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri perpisahan publik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Djakarta Theater, Minggu(2/10/2022). Dalam acara yang digelar oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melalui organisasinya, FPCI, Emil sapaan Ridwan Kamil, mengutarakan pendapatnya terhadap Anies Baswedan.
“Kita dukung siapa pun presidennya. Kalau takdir Pak Anies (jadi presiden) kita dukung,” kata Emil dalam acara perpisahan itu di lokasi,Minggu.(2/10/22)
Meski demikian, jika takdir presiden bukan Anies, lanjut dia, tetap harus didukung. Terlebih, dia mengaku saat ini banyak calon yang menjanjikan.
“Makanya waktu di UGM, satu sisi sempat terbelah (dari pendukung) Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) dan satu sisi Pak Anies,” lanjut mantan wali Kota Bandung itu.
Alih-alih ada persaingan antara Ganjar dan Anies, Emil berseloroh, untuk memilih dirinya jika ada kesempatan. Di lokasi serupa, Dino menjelaskan, acara perpisahan publik dengan Anies yang dibuat organisasi yang didirikannya, FPCI, tidak berbau politik.
Menurutnya, selain mengharapkan keberadaan pemimpin reformis, acara ini dibuat sebagai rasa terima kasih dirinya dan jutaan warga DKI lain kepada Gubernur DKI.
“Dalam acara ini kita merangkul banyak pihak. Semoga nanti, pemimpin yang lebih baik, progresif, dan reformis bisa terus tampil di depan publik,” ucapnya.
Berdasarkan pantauan , sekitar ribuan warga dari Jabodetabek hadir di perpisahan Anies tersebut. Kebanyakan warga, bukan hanya ingin berterima kasih langsung pada Anies, tetapi ingin menemui pemimpin daerahnya, seperti Wali Kota Bogor Bima Arya atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Mumpung libur dan memang mau main ke Jakarta. Ada acara ini, ya sudah main sama sepupu ke sini,” kata Amel (29 tahun) warga Bogor Barat.(*/Fa)
BOGOR – Saat ini banyak oknum guru bukan panutan karena perbuatannya. Seperti Oknum guru SMP di Kota Bogor yang diduga melakukan pencabulan kepada mantan muridnya telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ditahan di Mako Polresta Bogor Kota.
“Sudah kita tahan, sudah (tersangka) hari Jumat kemarin,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Dhoni Erwanto kepada wartawan, Minggu (2/10/2022).
Adapun motif sementara yakni muncul hasrat seksual ketika melihat mantan muridnya yang telah lulus. Saat ini, polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait korban pencabulan lainnya oleh tersangka.
“Motifnya hasrat seks si tersangkanya saja, melihat siswanya yang sudah lulus gitu saja sebenarnya. Kita dapat informasi masih ada (korban lain) tapi kita masih penyidikan karena saksi-saksi lain belum ada yag menguatkan. Masih penyidikan,” tutupnya.
Sebelumnya, seorang siswi SMK berusia 14 tahun diduga menjadi korban pencabulan oleh mantan guru SMP-nya di Kota Bogor. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut.
Pengacara korban, Anggi Triana Ismail mengatakan dugaan pencabulan itu dialami korban pada Jumat 26 Agustus 2022. Ketika itu, korban berangkat ke sekolahnya untuk mengurus keperluan pengambilan ijazah dengan stampel 3 jari.
“Nah ketika anak ini sampai di sekolah dan anak ini selesai melakukan hal tersebut tiba-tiba dirinya ditarik oleh (diduga) oknum pengajar atau pendidik di sekolah,” kata Anggi, Kamis 22 September 2022.Korban yang berjalan ke lantai dasar dirangkul oleh terduga pelaku sambil memegang bagian dada. Dari kejadian itu, korban mengalami trauma dan gangguan psikologis.
“Peristiwa ini tanggal 26 Agustus 2022, ada spare waktu karena anak ini sudah kena psikologisnya sehingga perlu kekuatan untuk menyampaikan keterangan ini kepada orang tuanya,”jelasnya.(*/Ju)
JAKARTA – Sebanyak 83,8 persen responden mengaku puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza). Hasil tersebut berdasar survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB).
Angka tersebut merupakan gabungan antara masyarakat yang puas dan yang sangat puas. Secara rinci yaitu 68,8 persen menyatakan puas dan 15 persen menyatakan sangat puas.
“Kita menemukan bahwa sebanyak 83,8 responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja pak Anies dan Bang Riza,” kata Peneliti Pusat Data Bersatu, Syarifuddin, dalam diskusi hasil survei oleh Pusat Data Bersatu via zoom, Kamis (29/9/2022).
Sementara, hanya 16,1 persen yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja kepemimpinan Anies dan Riza. Angka ini merupakan gabungan antara yang menyatakan sangat tidak puas dan tidak puas dengan rincian 14,8 persen menyatakan tidak puas dan 1,3 persen menyatakan sangat tidak puas.
“Hanya 16,1 persen yang menyatakan tidak puas, dan 0,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab,” ucapnya.
Kepuasan responden pun didasari dari prestasi yang telah ditorehkan selama keduanya memimpin DKI Jakarta. Mayoritas responden dengan jumlah 37 persen menyatakan mereka puas dengan pembangunan struktur selama Anies memimpin, diikuti dengan tata kelola perkotaan sebanyak 20,3 persen responden dan layanan transportasi umum sebanyak 11,3 persen.
“Ketika menanyakan tentang infrastruktur dan layanan perkotaan salah satu bentuk keberhasilan pak Anies yaitu menata ulang infrastruktur seperti menambah jalur busway,” ucapnya.
“Kemudian membangun dan mempercantik halte transjakarta, kemudian yang terbaru integrasi melalui JakLingko kemudian ada biaya mikrolet mikrotrans itu digratiskan, itu membuat mereka sebuah keberhasilan , dimana jakarta merupakan satu kota di Indonesia yang memiliki transportasi publik yang sudah terintegrasi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, survei Pusat Data Bersatu dilakukan terhadap 400 responden melalui tele polling dengan telepon genggam. Survei ini dilakukan dengan warga yang berdomisili di 5 kota di Jakarta yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Proporsional responden tiap kotanya dilakukan berbeda dengan melihat data. Adapun margin error dalam survei ini berada di angka lima persen.(*/Ad)
CIBINONG – Anggota Polsek Cijeruk menerima sejumlah uang ‘damai’ saat menilang pemobil di Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi). Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pun menyampaikan permintaan maafnya.
“Kami juga minta maaf kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor apabila pelayanan yang dilakukan Polres Bogor belum maksimal,” kata Iman kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).
Iman mengatakan akan terus memperbaiki pelayanan anggotanya kepada masyarakat. Dia turut meminta masyarakat apabila melihat anggotanya yang melakukan pelanggaran, untuk segera dilaporkan.
“Bantu kami juga, apabila menemukan anggota-anggota kami yang melakukan pelanggaran, informasikan kepada kami. Supaya kami juga bisa segera mengambil tindakan terhadap anggota kami yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Propam Polres Bogor turun tangan menyelidiki video viral anggota polisi yang marah-marah saat menilang pemobil di Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi). Setelah diperiksa, diketahui bahwa anggota berinisial EF tersebut menerima sejumlah uang dari pemobil yang ditilang.
“Dengan alasan titip sidang, yang bersangkutan menerima uang (dari pemobil),” kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, kepada wartawan.
Iman menjelaskan mulanya saat ditilang, pemobil menawari EF ‘berdamai.’ EF awalnya sempat menolak tawaran pemobil tersebut, hingga akhirnya dia menerimanya.
“Memang yang terjadi adalah ketika si pengendara melalukan pelanggaran lalin, kemudian pada saat mau dilakukan penilangan, si pengendara meminta untuk ‘damai’ dalam tanda negatif. Kemudian sempat ditolak juga,”jelasnya.(*/Ju)
TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang menyampaikan bakal segera menerapkan sistem pertanian terpadu atau integrated farming system di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang menyampaikan, rencana tersebut digaungkan untuk dijadikan sebagai konsep pengembangan pertanian di Kabupaten Tangerang.
Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Asep Jatnika Sutrisno telah menyampaikan rencana tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang dalam kegiatan rapat koordinasi kemajuan kegiatan tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023. Nantinya rencana itu bakal segera dibahas.
“Rencana ke depan, program Integrated Farming akan diusulkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2023-2028, dengan target yang menyasar di 29 kecamatan dan 274 desa/kelurahan di Kabupaten Tangerang,” tutur Asep, Selasa (27/9/2022).
Asep menjelaskan, konsep sistem pertanian terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memanfaatkan keterkaitan antara tanaman pangan, holtikultura, serta hewan ternak dan perikanan sehingga tercapai keberlanjutan agro ekosistem di Kabupaten Tangerang. Hal itu dapat mendorong produksi hasil pertanian atau stabilitas habitat, juga peningkatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam di wilayah tersebut.
“DPKP saat ini sedang mulai mengembangkan sebuah konsep pertanian Integrated Farming System, pada tahun ini (2022) akan kami laksanakan di empat lokasi UPTD Lingkup DPKP, 8 BPP (badan penyuluhan pertanian) serta 29 kelompok tani. Sehingga, ke depan dengan penerapan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor pertanian,” ujarnya.
Asep melanjutkan, terkait rancangan kegiatan ke depan, pihaknya menyusun sebanyak 10 program yang bakal dijalankan untuk mewujudkan sistem pertanian terpadu yakni menyediakan lahan pertanian terpadu, pengembangan kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L), pengelolaan pusat kawasan agropolitan (Puskagro) dan pengembangan teknologi tepat guna pupuk organik. Selain itu, sistem tersebut mencakup pengembangan mina padi, pemberdayaan lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM), pemberian perlindungan kepada petani melalui BPJS Ketenagakerjaan, pendataan peternakan, penanggulangan penyakit hewan, hingga membangun laboratorium kesehatan masyarakat veteriner atau kesmavet.
“Semoga lewat 10 program ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan juga peternak yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang,”paparnya.(*/Du)
CIBINONG – 24 September 2022, Direksi Perumda Pasar Tohaga meninjau langsung lokasi musibah banjir yang terjadi di basement Pasar Ciawi Jumat sore, 23 September kemarin
Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengatakan bahwa saat ini Tohaga sedang menginventarisir penyebab dan penanganan yang tercepat”bersama dengan tokoh pedagang kami bersama mencari solusi bagaimana kejadian ini bisa segera terlewati dan teratasi,” terangnya.
Direktur Operasional Perumda Pasar Tohaga menegaskan bahwa sekarang sudah diturunkan tim khusus untuk pembersihan terlebih dahulu, setelahnya akan berkoordinasi dengan semua pihak guna penanganan “sejak malam sudah kami kerahkan regu untuk penanganan, malam sudah kami berkoordinasi dengan Damkar untuk menyurutkan air, kini kami fokus di pembersihan sebelum kajian infrastruktur,” jelas Doni.
Sementara itu H Miftah, tokoh pedagang pasar Ciawi mengapresiasi gerakan Tohaga yang segera turun langsung meninjau lokasi “semoga bisa cepat teratasi dan pedagang kembali berjualan seperti sedia kala,” pungkasnya.(*/Angg)
BOGOR – Kemacetan menjadi permasalahan di setiap perkotaan,Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat mendukung kajian perubahan jam kerja di daerah Penyangga Jakarta untuk mengatasi kemacetan akibat mobilitas yang tinggi dari masyarakat Jabodetabek.
Menurut paparan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo, wilayah Bogor yang kebanyakan menjadi hunian bagi pekerja di Jakarta dan sekitarnya juga perlu menyesuaikan jika perubahan jam kerja diberlakukan di DKI.
“Tentu kajiannya harus bersama kita di Bogor juga dan daerah penyangga lain, karena banyak pekerja ke sana dari Bogor dan sekitarnya,” ujar Eko.
Eko menyebutkan lebih dari 100 ribu warga Bogor yang bepergian pulang pergi Jakarta-Bogor menggunakan bus, kereta dan kendaraan pribadi. Angka tersebut cukup tinggi mengingat sekitar 60 ribu orang per hari beraktivitas menggunakan kereta api dan sisanya menggunakan kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan kendaraan umum lain.
Lalu lintas kendaraan di Kota Bogor pada hari kerja cukup padat di jam-jam tertentu setiap hari, sehingga jika pengaturan jam kerja di Jakarta akan berdampak pada jumlah kendaraan masuk dan keluar dari kota hujan.
Eko mengemukakan melihat kondisi Jakata yang menjadi pusat kerja yang menyerap tenaga kerja dari daerah Bodetabek, pengaturan jam kerja tidak cukup melalui Pergub DKI, melainkan peraturan kementerian dan lembaga terkait.
Pengaturan jam kerja perlu penyesuaian waktu masuk dan keluar kerja di kementerian, lembaga, juga perusahaan swasta. Dengan kajian bersama daerah penyangga Jakarta, kata Eko, akan menghasilkan kesepakatan bersama yang mengendalikan mobilitas masyarakat dari hulu ke hilir.
“Pada intinya kami siap menerima undangan Pemprov DKI untuk berdiskusi mengenai perubahan jam kerja,” kata dia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan landasan hukum jam kerja bagi pegawai kantor di Jakarta sesuai usulan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya harus didiskusikan dengan pemerintah pusat.
Menurut Riza, usulan pengaturan jam kantor sebagai langkah untuk mengurai masalah kemacetan di Jakarta tidak bisa diputuskan sepihak dan harus melewati tahap lebih luas.
Dia berpandangan usulan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang pengaturan jam kerja itu sesuatu yang bagus dan masih didiskusikan.(* /Ju)
DEPOK – Beredar video viral memperlihatkan pria diduga anggota dewan kota Depok menghukum sopir truk.
Terlihat pria diduga anggota dewan kota Depok itu marah menurut video yang diunggah akun Instagram @depokhariini tersebut.
Pria yang belum diketahui namanya itu marah kepada seorang sopir truk yang sedang push up sebagai bentuk hukuman.
Setelah sopir truk menjalankan perintah push up, ia sempat diinjak oleh pria diduga anggota dewan itu lalu diperintah untuk guling-guling di jalanan.
“Guling-gulingan, cepet, atau saya panggil polisi,” ujarnya.
Detik-detik terakhir video itu menampilkan pria itu sedang memeriksa portal yang ada di pinggir jalan.
Diduga penyebab marahnya adalah karena portal yang disebut-sebut berada ada di Jalan Krukut Kelurahan Limo itu rusak.
Portal itu diduga rusak usai tersenggol oleh sang sopir yang mengendarai truk, hal ini menyebabkan kemacetan di jalan tersebut.Namun, aksi yang dilakukan diduga anggota dewan kota Depok ini menimbulkan kontra bagi warganet, mereka tidak simpati atas reaksinya terhadap sang sopir truk.
“Dia cuma sopir, ga seharusnya kaya digituin juga kalii,” ujar umar******
“Ya gak injek juga kali, Pak, menghukumnya, yaa tau deh sepatunya mahal yaa,” kata qurrota*****
“Hadeh cara negurnya ga memanusiakan manusia, katanya anggota dewan, ko kaya ga terpelajar ya”” ujar pride*****
“Ya ilaaahhh, gak perlu pakai kekerasan dan teriak-teriak, Pak, suruh tanggung jawab aja, dan suruh hati-hati dalam berkendara, selesai, gak perlulah teriak-teriak begitu, biar dibilang tegas ya pak? Tapi tegas gak begitu caranya,” kata sarah_mauli*******
“Truknya punya dia atau perusahaan? Kalo perusahaan, salah sasaran nih nyuruh si sopir begitu. Temuin pengusaha/suratin dan denda kek apa kek. Cara begini cuma bikin citra elo berkurang, Pak. Tau mau pemilihan lagi, butuh “action” tapi be smart buat kasih efek jera. Warga Depok terwakili gak nih sama wakil rakyat ini?” ujar agam**** (*/Du)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro