Metro Jabodetabek

JAKARTA – Korban akibat tertimpa pohon tumbang di DKI Jakarta berhak mengajukan santunan yang nilainya hingga Rp 50 juta dan asuransi kerusakan kendaraan maupun bangunan hingga Rp 25 juta.

“Klaim santunan dan asuransi terbagi untuk kendaraan roda dua atau empat, korban luka atau meninggal dunia serta kerusakan bangunan,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta Suzi Marsitawatidi Jakarta, Sabtu (12/11/2022).

Menurut Suzy dalam siaran pers dari Pengelola Pusat Informasi dan Data (PPID) Provinsi DKI Jakarta, prosedur klaim santunan dan asuransi serta besaran nominalnya diatur sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Santunan/Asuransi Pohon Tumbang di DKI Jakarta.

Masyarakat perorangan maupun badan hukum yang terkena dampak pohon tumbang atau peristiwa alam di wilayah kerja Distamhut DKI Jakarta dapat mengajukan klaim santunan dan asuransi melalui e-mail distama@jakarta.go.id atau ke Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Untuk mencegah agar pohon tidak tumbang, petugas dari Distamhut Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu memeriksa pohon di ruas jalan di lima kota. Pemeriksaan di Jakarta Pusat dilakukan di Jalan Suprapto, Jalan Kesehatan, Jalan M Yamin, Jalan Gresik dan Jalan Teuku Umar. Kemudian di Jakarta Utara dilakukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Danau Sunter, Jalan Papanggo, sekitar Ancol dan kawasan Kelapa Gading.

Untuk Jakarta Barat di Jalan Kyai Tapa, Jalan Panjang dan Jalan Daan Mogot. Untuk Jakarta Selatan di Jalan Hang Tuah dan Jalan Sriwijaya.

Sedangkan Jakarta Timur di Jalan Pangeran Revolusi, Jalan Pemuda dan Jalan I Gusti Ngurah Rai.”Prioritas utama terletak pada lokasi jalur hijau atau pohon-pohon yang berada di sisi tepian maupun median jalan,” kata Suzi.

Suzi mengatakan, petugas juga selalu mengecek kondisi kesehatan pohon di Jakarta, mulai dari kondisi akar, batang, kemiringan hingga kondisi tajuk. “Hingga Oktober 2022 sebanyak 6.916 pohon telah dilakukan pengecekan kesehatannya. Hal ini secara reguler dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan pohon-pohon yang ada,” kata Suzi.

Pohon yang sudah mati dan keropos dengan tingkat pelapukan lebih dari 30 persen serta pohon tersebut miring lebih dari 30 derajat ditebang untuk menghindari tumbang yang berpotensi menimpa orang, bangunan maupun kendaraan. Selanjutnya dilakukan penopingan atau pemangkasan pohon tua pada bagian-bagian yang dianggap berbahaya.

“Prosedur pengelolaan pohon itu diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon,” kata Suzi.(*/Ta)

JAKARTA – Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan penilangan terhadap pengendara yang kedapatan menutupi pelat nomornya. Pengendara melakukan praktik menutup pelat untuk menghindari kamera Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

“Sementara ini belum menilang secara manual, jadi menindak bukan harus menilang. Kalau mereka istilahnya masih bisa diperingatkan untuk dilepas ya dilepas,” ujar Latif saat dikonfirmasi, Jumat (11/11/2022).

Lanjut Latif, mereka yang kedapatan menutupi pelat nomor baik menggunakan lakban atau media lainnya tetap akan diperiksa oleh petugas. Lalu setelah surat-surat kendaraan dinyatakan lengkap dan sesuai pengendara dipersilakan melanjutkan perjalanan.

“Sanksi pidana tidak ada, (meski) itu pelanggaran. Jadi setelah itu dihentikan dicek surat-surat kendaraannya, benar atau tidak? Kalau benar, suruh dilepas saja untuk diperingatkan,” terang Latif.

Menurut Latif, meski tidak ada lagi tilang manual tapi tindakan petugas memberhentikan kendaraan bermotor yang sengaja menutupi pelat nomornya adalah tindakan tepat. Sehingga petugas di lapangan dapat memberikan teguran lisan kepada pengemudi.

“Anggota sudah benar melakukan tindakan itu menghentikan, cek kendaraan untuk membuka penutup pelat nomor itu,” tegas Latif.

Latif juga mengingatkan kepada jajarannya hanya melakukan penilangan menggunakan kamera E-TLE. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di samping itu, seluruh surat tilang yang sudah diedarkan kepada anggota polisi lalu lintas telah ditarik.

Sejauh ini, di wilayah DKI Jakarta sebanyak 57 titik kamera E-TLE statis yang sudah terpasang. Kemudian akan ditambah dengan E-TLE Mobile yang bakal direalisisasikan pada akhir tahun ini.(*/Ad)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan sampah, bagaimana untuk terus melakukan inovasi dan pembelajaran tentang pengelolaan sampah yang baik dan efektif. Salah satunya dengan mendatangi PT Fajar Sarana Niaga di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyebutkan pabrik pengolahan sampah rumah tangga itu menjadi salah satu referensi Kota Bogor. Di sana, ia melihat bagaimana jenis sampah dari bekas mie instan itu diolah menjadi berbagai hal. Seperti blok bahan atau briket, hingga pupuk kompos dan juga pakan ternak.

“Kota Bogor belajar secara terus – menerus dan kemanapun, bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan sampah. Karena sampah di Kota Bogor sampai dengan saat ini ada kecenderungan meningkat,” kata Dedie , Rabu (9/11/2022).

Dedie juga mengatakan, peningkatan volume sampah itu bukannya tak diimbangi dengan upaya. Namun Kota Bogor juga terus menggalakkan bank sampah, TPS 3R, hingga pengolahan sampah yang lainnya. “Bayangkan dalam sehari Kota Bogor menghasilkan 800 ton sampah. Di tempat pengolahan ini mungkin hanya lima persennya, namun bisa menghasilkan nilai tambah,” kata Dedi.

Kata dia, Kota Bogor saat ini masih mendistribusikan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga. Beban transportasi menuju kesana juga masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sehingga ke depan, TPAS Galuga tak lagi jadi tujuan utama.

“Namun bisa di pasar-pasar, makanya kita ajak juga Perumda Pasar Pakuan Jaya. Jadi kalau pasar-pasar di Kota Bogor bisa dimanfaatkan juga sampahnya menjadi sebuah produk, baik pupuk cair maupun pupuk organik, artinya bisa juga meningkatkan nilai tambah,” sebutnya.

Terkait dengan kerja sama antara Pemkot Bogor dan PT Fajar Sarana Niaga, menurutnya hal itu tergantung dari kesepakatan bersama ke depan. Untuk itu, hasil pembelajaran ini tak menutup kemungkinan bisa dikolaborasi dan disinergikan untuk menjadikan pengelolaan sampah di Kota Bogor menjadi lebih baik lagi.(*/Ju)

CIBINONG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor merancang konsep pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan industri. Kebijakan itu ditempuh untuk memudahkan pegawai pabrik memiliki tempat tinggal.

Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, menyebutkan, kemungkinan membangun rusun di kawasan industri sangat besar. Menurut dia, jika rusun dibangun dekat dengan kawasan industri, telah memiliki pasar yang jelas, yakni para pekerja di kawasan tersebut. Hal lainnya, secara aturan tidak diperkenankan adanya pembangunan perumahan di kawasan industri.

“Secara regulasi sangat terbuka. Bentuk keberpihakan kita ya membangun rusun. Karena secara regulasi tidak boleh ada perumahan di kawasan industri, kecuali rusun. Regulasi ini dibuat agar orang-orang menyukai rusun,” kata Ajat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/10/2022).

Dia mencontohkan, Rusunawa Limusnunggal di Kecamatan Cileungsi, cukup diminati oleh masyarakat yang bekerja di dekat kawasan industri. “Nanti mereka juga dapat insentif. Misalnya, bebas biaya selama satu tahun. Untuk meringankan mereka para pekerja lah. Kita akan jalankan perintah Pak Sekda itu,” terang Ajat.

Selain itu, kata Ajat, DPKPP juga akan memperbanyak rusun menjadi salah satu strategi dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan, ada beberapa kawasan industri yang potensial untuk menjadi lokasi pembangunan rusun. Di antaranya, Gunungputri, Cileungsi, Jonggol, Citeureup, Klapanunggal, bahkan di Jasinga dan Gunungputri.

“Konsepnya bisa rusunawa atau rusunawi. Jadi walaupun buruh jadinya kecil, mereka senang. Pendapatannya tidak habis untuk ongkos, bayar kontrakan. Mereka bisa punya tempat tinggal,” jelasnya.(*/Du)

JAKARTA – Unit Pusdatin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyatakan, operasional dan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) akan dibuka Senin hingga Sabtu. Penambahan layanan dari sebelumnya Senin-Jumat itu, untuk memberikan pelayanan perpajakan yang maksimal bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) warga DKI.

“Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2022,” demikian keterangan Unit Pusdatin Bapenda DKI dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

Meski dibuka pada Sabtu, layanan yang ada dinilainya terbatas pada waktu yang tersedia, pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Berdasarkan informasi yang didapatkan, kebijakan ini hanya berlaku di kantor Samsat induk yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI.

“Pembukaan hingga Sabtu, dilatarbelakangi oleh mulai banyaknya warga DKI Jakarta yang hanya memiliki waktu luang di akhir pekan untuk melakukan administrasi atau membayar pajak kendaraannya ke kantor Samsat,” begitu informasi pengumuman tersebut.

Khusus Ahad, layanan masih belum tersedia layanan. Namun demikian, dengan bertambahnya jumlah layanan hari pelayanan, diharapkan agar masyarakat bisa lebih leluasa dan mendapatkan kemudahan dalam membayar kewajiban membayar pajak.

Kepala Bapenda DKI, Lusiana Herawati menyampaikan, masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor Samsat dapat memanfaatkan insentif pajak daerah sesuai dengan kebijakan terbaru. Dia menyebut, masih ada pemberlakuan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga akibat keterlambatan pajak yang telah jatuh tempo.

Dengan begitu, tidak ada denda bagi pemilik kendaraan yang telat membayar pajak tahunan. “Dengan metode pembayaran mulai 15 September sampai dengan 15 Desember 2022,” jelasnya(*/Ad).

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, menyampaikan pemetaan lokasi rawan bencana dan rencana penanganannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Untuk jangka panjang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah melakukan pemetaan di setiap kecamatan mengenai keberadaan lahan yang memiliki potensi untuk di bangun hunian tempat relokasi.

“Lahan kami siapkan tinggal kami lakukan pendataan mana yang darurat. Jadi ada kategori merah, hitam dan kuning. Hitam ini harus pindah mutlak tidak ada tawar menawar. Yang merah bertahap. Kuning dalam pengawasan dan edukasi,” kata Bima Arya, Sabtu (22/10).

Pada gelombang pertama ini pihaknya memfokuskan rencana relokasi Gang Kepatihan dan Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah yang akan menjadi pilot project proses relokasi ke hunian yang lebih layak. Dengan dikoordinasikan melalui kementerian terkait baik PUPR, BNPB maupun Perumkim.

“Dalam dua hari ini sudah ada datanya, karena kita akan lakukan pemetaan seluruh Kota Bogor kita lakukan pemetaan. Enggak boleh begini tahun depan. Jadi nanti siapapun wali kotanya jika kita tidak lakukan kebijakan jangka panjang akan terjadi hal yang sama,” katanya.

Sambil proses melakukan pemetaan jangka panjang, kata dia, Pemkot Bogor juga melakuman penanganan bencana jangka pendek di Gang Barjo dan Gang Kepatihan ini. Yakni dengan melakukan proses pembuatan sodetan air, sehingga air dari Kali Cidepit bisa disalurkan melalui drainase yang layak agar tidak rembes dan menimbulkan persoalan-persoalan baru.

“Dan saya minta kosan-kosan di atas yang ternyata tidak memiliki IMB itu dibongkar dan mereka sudah menyanggupi, 1-2 hari ini akan kita bongkar supaya alat berat bisa masuk dan kemudian dilakukan intervensi fisik penguatan penguatan,”ungkapnya.(*/Ju)

BOGOR – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi kembali ratusan pengungsi terdampak longsor di Gang Barjo, RT03/RW03 Kampung Kebon Jahe, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor untuk memastikan kondisi mereka aman. Mensos Risma menyapa warga di pengungsian di Masjid Jami Nurul Ikhlas Jalan Veteran sambil melihat situasi pengungsian dan ketersediaan perlengkapan.

“Ini jauh lebih baik kalau dibanding pengungsian lain biasanya di tenda, ini di tempat permanen kemudian saya juga kirim toilet, kemudian dekat dengan itu,” kata dia datang bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada Senin (17/10/2022) sore.

Dia mengatakan pengungsian di Masjid Jami Nurul Ikhlas yang berarti permanen lebih bagus dan lebih aman daripada pengungsian pada umumnya yang menggunakan tenda. Pada hari kejadian, Rabu (12/10/2022) malam, Risma yang segera mendatangi lokasi longsor meminta pihak kecamatan segera memindahkan para pengungsi dari mushalla yang berjarak dekat dengan area longsor.

Saat itu, pemerintah setempat segera berkoordinasi dengan pihak Yayasan Yayasan Rizki Danoe Gordhi untuk memindahkan para pengungsi ke Masjid Jami Nurul Ikhlas yang dikelolanya. Lokasi masjid tersebut berada di depan Jalan Raya Veteran yang kondisinya jauh lebih tinggi dari lokasi longsor dan mudah mengakses jalan raya.

“Dari kemarin kita minta milih ya Pak Camat, yang ini, yang ini jadi lebih bagus memang dan menurut saya yang paling aman di antara lokasi yang dipilih kemarin gitu. Jadi lokasi ini menurut saya yang paling ‘save’ (aman),” ungkapnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, terdapat 139 orang dari 54 keluarga yang mengungsi akibat longsor di Gang Barjo tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (12/10) sore yang menewaskan empat orang karena tertimbun longsoran dan empat orang selamat. Pencarian korban tewas membutuhkan waktu lima hari secara bertahap hingga Ahad (16/10) sore.

Material longsor berupa tanah dan bebatuan serta bongkahan bangunan dengan ukuran besar. Karena berada di lokasi gang sempit, BPBD dan Tim SAR gabungan tidak bisa membawa alat berat ke lokasi. Sebanyak empat korban tewas akibat longsor itu akhirnya sulit ditemukan karena rata-rata tertimbun sedalam empat meter. Anjing pelacak didatangkan ke beberapa lokasi hingga akhirnya berhasil membantu Tim SAR menemukan korban.(*/Ju)

CIBINONG – Rencana pembongkaran sejumlah bangunan di kawasan Puncak, Cisarua berdasar hasil kajian Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, disorot Komisi I DPRD Kabupaten Bogor.

“Kalau mau bongkar, bongkar semua. Jangan pilih kasih. Kalau memang mau tertibkan Puncak, harus transparan dan punya perencanaan matang. Jangan setengah-setengah,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, Rabu (12/10/2022).

Usep pun menuntut keseriusan dan komitmen Pemkab Bogor dalam penataan kawasan Puncak. Terlebih, sebelum pembongkaran ini, akan dilakukan evaluasi terhadap produk hukum berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

“Bicara soal izin, memang Undang Undang tidak berlaku surut. Mau diambil Perda yang mana?. Saya dengar Perda 2017 katanya. Pemkab Bogor harus hati-hati melakukan pencabutan IMB. Bisa kena TUN oleh pemilik bangunan. TUN sekarang ini beda loh, bisa perdata dan pidana juga,” ungkapnya.

Karena itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak pernah mengajak duduk bareng DPRD Kabupaten Bogor terkait rencana ini.

“Gimana kita mau mendukung?. Kami tak pernah diajak duduk bareng soal ini, kita nanti akan panggil Satpol PP untuk mengetahui lebih detail terkait rencana pembongkaran itu,” tegas Usep.

Terlepas dari itu semua, Usep mengingatkan penataan kawasan Puncak tentunya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan transparan. Sebab, bukan tidak mungkin rawan terjadinya conflict of interest dalam jalannya penertiban.

“Pemkab harus bisa transparan menunjukan rencana penertiban agar tidak menimbulkan perspektif negatif di masyarakat. Karena itu, penertiban harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Jangan hanya karena ada faktor x, penertiban tiba-tiba bergeser ke lokasi lain. Ini yang dikhawatirkan dan kenapa saya minta transparansi tadi,” ujarnya.

Usep pun mencontohkan, penertiban dilakukan dengan cara terfokus dan kontinu di lokasi-lokasi yang ditengarai melanggar.

“Misalnya, satu di Tugu Utara, satu lagi di Megamendung. Ini akan menimbulkan perspektif buruk di masyarakat. Kalau mau, fokus satu kilometer di kiri dan kanan Garis Sempadan Sungai (GSS) kemudian berlanjut lagi satu kilometer berikutnya kiri dan kanan juga. Begitu seterusnya hingga ke wilayah Ciawi,” bebernya.

Tak hanya itu, Usep juga mengingatkan Pemkab Bogor untuk berkomitmen kedepannya tak lain mengeluarkan izin serupa terhadap pemilik bangunan.

Baca juga: Puncak Tak Lagi Eksotis, 5,7 Ribu Hektar Hutan Alam DAS Ciliwung Raib
“Izin yang dikeluarkan tentunya harus sesuai dengan aturan dan peruntukan tata ruangnya. Jangan manipulasi dengan beragam alasan, misalnya dengan menjual view pemandangan atau hunian alam, agar izin tetap keluar,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi mengaku setuju dengan upaya penertiban di kawasan Puncak.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya DPMPTSP Kabupaten Bogor dalam memberikan menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar.

“Saya setuju pencabutan IMB di Puncak terhadap bangunan yang menyalahgunakan izin seperti IMB Rumah Tinggal tapi dalam pelaksanaan pembangunannya dibuat vila dan dikomersilkan atau disewakan. Atau contoh lain, punya IMB 200 meter tapi bangunannya ada 300 meter bahkan lebih, itulah yang harus dievaluasi dan dicabut IMB-nya sekaligus dilakukan pembongkaran. Apalagi bangunannya melanggar GSS yang tidak mungkin diberikan IMB,” tegas Dace.

Diketahui, dalam kajiannya, BBWSCC meminta kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menertibkan bangunan–bangunan yang terindikasi melanggar dengan melewati atau yang dekat dengan sempadan Sungai Ciliwung.

Hal ini terkuak dalam audiensi Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan dengan Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Senin (10/10/2022) lalu.

Satpol PP Kabupaten Bogor pun langsung bertindak. Hasilnya, delapan bangunan, yang terdiri dari lima villa dan tiga hotel dipastikan bakal dibongkar. Hal itu dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Budhi, Selasa (11/10/2022).

“Dari total 13 yang kita terima dari limpahan laporan dinas terkait, delapan kita dipastikan melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS), terdiri dari 5 bangunam vila dan tiga hotel. Sedangkan sisanya berada di luar GSS,” kata Agus Budhi.

Sayang upaya pembongkaran ini masih terkendala. Sebab, beberapa bangunan tersebut diketahui telah mengantongi IMB. Terkait hal ini, Kepala Satpol PP, Cecep Imam Nagarasid mengaku masih menunggu hasil evaluasi pencabutan izin yang sekarang sedang diajukan oleh Kementerian PUPR untuk dikaji ulang Pemkab Bogor.

“Karena itu, kami belum bisa melakukan eksekusi karena menunggu hasil evaluasi pencabutan izin yang sekarang sedang diajukan oleh Kementerian PUPR untuk dikaji ulang Pemkab Bogor,”pungkasnya(*/Du)

CIBINONG – Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bersinergi dengan pegawainya yang dikemas melalui kegiatan Pengajian Rutin Bulanan sekaligus dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444H bersama Direksi, beserta Dewan Pengawas dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, di aula Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Rabu (12/10/2022).

Kegiatan ini diisi dengan acara tausiyah oleh Ustadz Yudin Taqyudin sekaligus melepas 3 (tiga) orang pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang memasuki masa purnabakti. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk meneladani sifat-sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW, keteledanan tersebut tentunya sebisa mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam melaksanakan tugas di lingkungan pekerjaan.

Dalam sambutannya Direktur Utama Yuliansyah Anwar mengatakan sifat-sifat Nabi Muhammad yang patut dijadikan contoh ialah shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), yang ketiga tabligh (menyampaikan), yang keempat fathonah (cerdas atau berkompetensi), semoga sifat-sifat tersebut dapat melekat kepada insan-insan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dalam melayani masyarakat Kabupaten Bogor.

Yuliansyah Anwar juga menambahkan “Saat ini sudah masuk tri wulan keempat di tahun 2022 agar seluruh unit kerja melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran 2022, selain itu, kita juga sudah mulai menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2023.

Hasil evaluasi kinerja di tahun 2022 hendaknya menjadi dasar untuk menyusun program kerja di tahun 2023 sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dan lebih maksimal”.Perlu kita ketahui tantangan yang akan kita hadapi semakin lama akan semakin banyak dan bervariasi namun dengan kerja keras, konsolidasi dan koordinasi yang erat di internal perusahaan kita akan dapat menghadapi tantangan itu dengan baik dan mampu untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru di dalam pengelolaan SPAM di Wilayah Kabupaten Bogor.(*/Angg)

CIBINONG – Tim SAR Gabungan masih mencari satu siswi SMP Al Hikmah Kota Depok yang hanyut bersama tiga orang temannya di Curug Kembar Desa Megamendung, Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Empat pelajar yang terdiri dari tiga orang perempuan dan satu orang anak laki-laki terbawa arus. Seorang siswi lagi berinisial A (15) hingga saat ini masih kita lakukan pencarian,” ungkap Kapolsek Cisarua, Kompol Supriyanto di Bogor, Kamis.

Tim SAR Gabungan sejak Rabu petang melakukan evakuasi dengan menyusuri air Curug Kembar yang merupakan aliran Sungai Ciliwung. Tapi pencarian sempat dihentikan pada malam hari dan dilanjutkan Kamis pagi.

Tiga pelajar lainnya berhasil dievakuasi secara bertahap sejak petang hingga malam hari pada Rabu (12/10/2022), yakni Tara Taskin (13) ditemukan pukul 18.30 WIB, Amira Hana (14) pukul 21.22 WIB, dan Raka Alfa (13) pukul 21.43 WIB.

Supriyanto menyebutkan, peristiwa hanyutnya empat pelajar SMP itu berawal dari kegiatan belajar lapangan di wilayah Curug Kembar yang melibatkan 105 pelajar SMP Al Hikmah Kota Depok pada Rabu (12/10/2022).

“Saat sore hari hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi dan saat itu para siswa masih berada di sekitaran curug yang aliran airnya cukup deras,” terang Supriyanto.

Sementara, Camat Cisarua, Ivan Pramudia menerangkan rombongan SMP Al Hikmah Kota Depok tiba di lokasi awal, The Jungle Megamendung sekitar pukul 12.30 WIB, pada Rabu (12/10/2022). Kemudian, pukul 14.00 WIB rombongan mengarah ke Curug Kembar.

“Sekitar jam 15.00 WIB terjadi hujan dan membuat medan tidak kondusif sehingga kelompok-kelompok tersebut terpisah dan dikabarkan terdapat beberapa orang yang hilang diduga terseret arus sungai,” kata Ivan.

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Tim SAR Gabungan untuk melakukan pencarian setelah laporan kejadian tersebut ia terima pukul 16.45 WIB.(*/Ju)