CIBINONG – Lantaran perubahan volume dan revisi detail engineering design (DED), PT Ardico Artha Multimoda selaku kontraktor proyek pembangunan gedung KPU Kabupaten Bogor mendapatkan kompensasi waktu pekerjaan yang harusnya berakhir di akhir Bulan Desember menjadi 8 Januari mendatang.
Proyek pembangunan gedung KPU Kabupaten Bogor dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dengan anggaran senilai Rp11,6 miliar.
Saat ini, progres pembangunan gedung berlantai tiga tersebut mencapai 92 persen dan masih mengalami deviasi negatif sebesar 2 persen dari rencana kerja pembangunan.
“Saat ini progres pembangunan Gedung KPU Kabupaten Bogor sudah mencapai 92 persen, dengan tambahan waktu hingga 8 Januari Tahun 2023, kami optimis proyek ini bisa tepat waktu,” ujar Site Manajer PT Ardico Artha Multimoda Rosyid kepada wartawan, Kamis 22 Desember 2022.
Project Manager PT Ardico Artha Multimoda Jafar menambahkan, sebenarnya pihaknya meminta tambahan waktu hingga 20 Januari Tahun 2023, namun Pemkab Bogor hanya memberikan tambahan waktu hingga 8 Januari mendatang.
“Dengan keputusan kompensasi waktu yang saat ini diberlakukan, secara bisnis kami rugi karena kalau ada tambahan dan waktu pekerja, pengeluaran kita bertambah, karena bayar upah lembur pekerja itu lebih mahal,” tambah Jafar.
Ia melanjutkan, bahwa proyek pembangunan Gedung KPU sempat didatangi oleh Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin. Orang nomor tiga di Bumi Tegar Beriman itu meminta proyek bisa segera tuntas dikerjakan.
“Tadi Pak Sekda Kabupaten Bogor minta ke kami untuk segera menuntaskan proyek pembangunan Gedung KPU, kami yakin pekerjaan ini tepat waktu hingga kami tidak diberikan sanksi denda,” sambungnya. (*/Fa)
CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar isbat nikah terhadap 82 pasangan suami istri yang belum memiliki akta perkawinan di Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jumat (16/12/2022). Pelaksana Tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan isbat nikah yang dilaksanakan untuk memeringati Hari Ibu ke-94 itu wujud perlindungan terhadap kaum perempuan.
“Karena, dapat memberi jaminan hukum bagi pasangan yang telah menikah dan landasan terhadap hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bogor pada kegiatan itubekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dalam memfasilitasi pasangan yang pernikahannya belum tercatat negara untuk mendapatkan dokumen pengesahan. “Setelah kita sisir di setiap kecamatan, utamanya di desa-desa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya buku nikah, demi memberikan perlindungan hukum dan keadilan,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2021, baru sebanyak 45,21 persen pasangan suami istri di Kabupaten Bogor yang memiliki akta nikah. Sebagai upaya penanganan, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bogor tercatat sudah melakukan isbat nikah terhadap 275 pasangan.
“Tahun depan insyaallah Kabupaten Bogor akan melaksanakan isbat nikah dengan dana yang sudah dianggarkan APBD tahun 2023,” kata Iwan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten BogorNurhayati menjelaskan 82 pasangan yang terlibat isbat nikah di Kecamatan Sukaraja usianya mulai dari 19 hingga 75 tahun.
“Dalam kegiatan ini sasaran dan tujuannya bukan hanya isbat nikah dan mendapat buku nikah saja. Harapan kita para pasangan ini akan memiliki kartu keluarga, akta kelahiran, bukti nikah, serta KTP,” ungkapnya.(*/Jun
CIBINONG – Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terus melakukan terobosan untuk peningkatan pelayanan, salah satunya adalah memudahkan para pelanggannya dalam hal pembayaran tagihan air.Kini khusus pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI)dapat melakukan pembayaran tagihan setiap bulannya melalui teller bank, ATM, BSI Mobile dan BSI Net Banking.
Direktur Umum, Abdul Somad menyampaikan, Kerjasama antara Perumda Air Minum TirtaKahuripan dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.tentu akan mempermudah pelanggan Perumda Air Minum TirtaKahuripan dalam melakukan pembayaran tagihan air dan juga mendorong ketepatan waktu pembayaran tagihan air.
“Kerjasama ini merupakan salah satu wujud nyata pelayanan prima untuk pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, pelanggan yang sekaligus menjadi nasabah Bank BSI dapat langsung melakukan pembayaran di smartphone masing-masing tanpa perlu lagi mendatangi kantor cabang pelayanan, tinggal masukan kode 2970 (PDAM TirtaKahuripan) dan ikuti instruksinya hingga proses pembayaran.
Kerjasama ini juga diharapkan mengurangi terjadinya keterlambatan pembayarantagihan air.” jelasnya.
Adapun cara pembayaran tagihan air melalui ATM BSI dan BSI Mobile, tinggal pilih menu Pembayaran/Paymentlalupilih PDAM dan masukan kode2970 (PDAM TirtaKahuripan)kemudian masukannomorpelanggan dan tinggal mengikuti instruksi-instruksiselanjutnya.Sedangkanjikamelalui ATM Bank lain tinggal pilihTransfer lalu pilih Antar Bank Online, masukan kode BSI 451ataupilihBank BSI lalumasukkan kode900+ kode PDAM (2970) + nomorpelanggan dan tinggal ikut iinstruksi selanjutnya hingga proses pembayaran.
Selaintransaksipembayaranmelalui Bank BSI, pelanggandapat jugamenggunakanlayananpembayaran onlinelainnyaseperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BJB, Bank BNI, Bank BTN dan PT. Pos Indonesia atauloket PPOB sepertiIndomaret, Alfamart, Alfamidiataupun di E-Commerce lainnyadimanasaja dan kapansajasebelumbataswaktupembayaransetiapbulannya dan apabilaadagangguanpengalirandapatmenghubungi Call Centre 1500412 dan WA di nomor 081293304646.(*/Angg)
CIBINONG – Pergeseran tanah terjadi di Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Akses jalan penghubung dua desa patah cukup dalam.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko mengatakan, peristiwa pergeseran tanah itu terjadi sejak Kamis 8 Desember 2022.
Hal itu disebabkan intensitas hujan tinggi ditambah tanah basah karena kelilingi persawahan.
“Membuat jalan beton penghubung antara Desa Sipayung dengan Desa Sukamulih patah,” kata Aris,(13/12/2022).
Kata dia, jalan yang patah sepanjang kurang lebih 300 meter. Dari hasil pemantauan di lokasi, terdapat 14 patahan jalan dengan kedalaman bervariasi.
“Jalan sudah dipasang portal peringatan jalan rusak dan diperkirakan retakan akan melebar dan bertambah karena kultur tanah yang labil di kelilingi persawahan ditambah guyuran hujan,” ungkapnya.
Pergeseran tanah ini, tambah Aris, tidak sampai berdampak pada bangunan karena jauh dari pemukiman warga. Hanya saja, dikhawatirkan jika retakan bertambah besar makan jalan akan terputus.
“Apabila retakan jalan makin melebar dan bertambah maka akses masyarakat akan terputus,” tandasnya.(*/Ju)
CIBINONG – Progres lanjutan proyek pembangunan Rest Area Puncak di Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Cisarua yang dikerjakan oleh PT Monang Tunggal Mandiri dengan nilai anggaran Rp 7,5 miliar, sudah hampir mencapai 90 persen.
Rencananya proyek tersebut diresmikan di awal Tahun 2023 atau pada Hari Jadi Bogor (HJB) di 3 Juni tahun depan.
“Saya optimis, proyek kelanjutan pembangunan Rest Area Puncak di Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Cisarua tuntas di akhir Bulan Desember ini. Rest area tersebut akan diresmikan di awal tahun atau 3 Juni 2023 mendatang ketika HJB,” kata Kepala
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Entis Sutisna kepada wartawan, Selasa, (13/12/2022).
Entis Sutisna menerangkan, walaupun nantinya diresmikan, jajarannya di Tahun 2023 tetap akan melanjutkan proyek pembangunan 500 auning.
“Tahun ini, auning yang baru dibangun 16 dari total 516 auning atau kios. Untuk kelanjutan proyek itu, kami setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 10 milyar lagi,” terang Entis Sutisna.
Mantan Camat Ciampea itu menuturkan, sebelum Rest Area Gunung Mas diresmikan, para Pedagang Kaki Lima (PKL) akan direlokasi terlebih dahulu ke lahan sekuas 7,5 hektare tersebut.
“Maksud dan tujuan pembangunan Rest Area Gunung Mas memang untuk merelokasi teman-teman PKL, yang sebelumnya ada yang terkena gusuran pelebaran Jalan Raya Puncak di Tahun 2016 lalu,” tuturnya.
Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Dedi Hernadi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata akan mengelola Rest Area Gunung Mas tersebut.
“Rest Area Gunung Mas memang akan dikelola oleh PT. Sayaga Wisata hingga bakal ada event dan lainnya hingga bisa mengundang minat wisatawan, harapan Pemkab Bogor, Kawasan Puncak bisa kembali menjadi destinasi wisata nasional,” jelas Dedi Hernadi. (*/Jun)
CIBINONG – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor menggunakan aplikasi Si Linda (sistem informasi pengendalian inflasi daerah) untuk memprediksi kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Seperti biasa, harga bahan-bahan pokok berpotendi naik seiring akan tiba liburan Hari Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang.
“Untuk memprediksi kenaikan harga bahan-bahan pokok jelang Liburan Haru Natal dan Tahun Baru 2023, kami mulai menggunakan aplikasi Si Linda,dengan data di aplikasi ini, kami pun melaporkan potensi kenaikan harga atau inflasi tersebut ke Pemprov Jawa Barat untuk mengendalikan harga bahan-bahan pokok,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Entis Sutisna kepada wartawan, Senin, 12 Desember 2022.
Entis Sutisna menambahkan, selain melalui aplikasi, jajarannya juga hisa mengecek secara manual informasi harga bahan-bahan pokok ke Kepala Unit Pasar Rakyat.
“Kami juga bisa mengecek langsung ke 30 Kepala Unit Pasar Rakyat di Bumi Tegar Beriman, terkait harga bahan-bahan pokok,” tambah mantan Camat Ciampea ini.
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menuturkan berdasarkan pantauannya ke Pasar Ciawi, hanya sedikit komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti harga daging ayam dari Rp 33 ribu menjadi Rp 35 ribu perkilogramnya.
Namun kenaikan harga beberapa komoditi bahan pokok tersebut, langsung bisa diantisipasi oleh Pemkab Bogor melalui program kerja operasi pasar murah
“Pemkab Bogor punya cadangan anggaran untuk melakukan operasi pasar murah, dengan berdasarkan data yang ada di aplikasi Silinda, maka kami bisa melihat komoditi bahan pokok apa yang mahal harganya dan sedang dibutuhkan oleh masyarakat,” tutur Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Ayah lima orang anak ini melanjutkan kenaikan harga bahan-bahan pokok, maka pemerintah daerah diperbolehkan membeli langsung ke daerah penghasil komoditi tersebut atau mensubsidi ongkos kirim (transportasi) kepada para distributor atau pedagang.
“Hingga saat ini, Alhamdulillah tidak ada kenaikan harga bahan pokok yang siginifikan, kenaikan harga karena akan masuk masa liburan dan bukannya kelangkaan komoditi bahan pokok,” lanjutnya. (*/Ju)
CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih menunggu respons pemerintah pusat mengenai nasib pembangunan Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) yang membutuhkan jalan layang (flyover).
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengaku sudah menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor hingga kini mewujudkan pembangunan Jalan Raya Bomang dengan cara bertahap menggunakan APBD Kabupaten Bogor.
“Butuh dana dari pemerintah pusat, saya pun meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” kata Iwan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro menjelaskan kini pihaknya sedang mengerjakan pembangunan jalur lambat Jalan Raya Bomang. Proyek senilai Rp 90 miliar itu progres pengerjaannya kini sekitar 70 persen.
“Saya optimistis, jalur lambat Jalan Raya Bomang yang akan tersambung di Desa Susukan bisa digunakan oleh masyarakat pada awal tahun 2023 mendatang. Proyek pembangunannya terus dikebut,” kata Soebiantoro.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menyebutkan pihaknya telah menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai kebutuhan flyover di Jalan Raya Bomang.
“Sudah bersurat dan meminta Kemenhub ikut memikirkan ini meski pada akhirnya pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, saya rasa kalau disampaikan ke Kemenhub masih masuk,” kata Burhan.
Menurutnya, flyover dibutuhkan agar Jalan Bomang yang kini masih dalam tahap pengerjaan jalur lambat dapat terhubung dengan Jalan Tegar Beriman atau pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Pasalnya, Jalan Bomang dengan Jalan Tegar Beriman saat ini terpisah dengan jalur KRL Jabodetabek dan aliran sungai. Sehingga opsi pembangunan flyover menjadi menjadi jauh lebih baik dibanding membangun underpass.
Burhan menyebutkan, Jalan Bomang-Tegar Beriman, pada akhirnya akan menghubungkan Jalan Raya Bogor-Parung dan Jalan Raya Bogor-Jakarta. Bahkan, menjadi semakin strategis karena akan ada Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) di wilayah Tajurhalang.
“Juga akan nyambung ke Tol Bogor Outer Ring Road (BORR). Jadi akan memudahkan mengkoneksikan langsung Bogor dengan Banten dalam hal ini Ciputat, Tangerang Selatan,” jelas Burhan.
Pemkab Bogor pun tidak mempermasalahkan jika Jalan Bomang-Tegar Beriman diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat. Karena jalan ini menghubungkan jalan nasional, yakni Jalan Parung-Bogor dengan Jalan Raya Bogor-Jakarta.
“Tidak masalah karena total lebar jalannya cukup besar mencapai 60 meter dan menyambungkan dua jalan nasional. Kriterianya masuk,” jelasnya.(*/Jun)
CIBINONG – Polres Bogor berhasil menggagalkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dilakukan dua perempuan berinisial D dan L, di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Modus yang dilakukan kedua tersangka, yakni pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal.
Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima call center Polres Bogor. Rupanya telepon tersebut berasal dari salah seorang korban yang merasa ketakutan.
Baca Juga
Peduli Sesama, Kilang Pertamina Balongan Kumpulkan Lebih 300 Kantong Darah Muslim Uganda Protes Penggerebekan Masjid Hingga Penangkapan Sewenang-wenang FIFA Sudah Melarang, Promotor Belum Pindahkan Lokasi Konser Blackpink dari SUGBK
Selanjutnya, call center Polres Bogor menginformasikan ke polsek terdekat dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Polisi pun segera melakukan penindakan dan pemeriksaan ke tempat penampungan TKW ilegal.
“Kami menemukan empat perempuan yang akan dikirim ke Malaysia secara ilegal. Kami juga mengamankan dan menahan dua orang tersangka,” kata Iman kepada awak media, Rabu (7/12/2022).
Iman mengungkapkan, modus yang dilakukan kedua tersangka dengan membuat edaran di media sosial Facebook terkait lowongan pekerjaan menjadi pekerja migran. Sejauh ini, ada 16 korban yang sudah diberangkatkan ke Malaysia tanpa visa kerja dan diperkerjakan sebagai TKW ilegal.
“Korban yang berangkat ada 16 orang, yang berhasil dicegah ada empat orang. Sehingga total semua (korban) 20 orang. Para korban tidak dilengkapi dokumen ketenagakerjaan dan dokumen yang harusnya melekat ke pekerja migran,” kata dia.
Dari setiap pemberangkatan, lanjut dia, tersangka menerima keuntungan masing-masing Rp 3 juta. Aksi ini sudah dijalankan sekitar tiga hingga empat bulan, sejak Oktober hingga Desember 2022.
Kasat Reserse Kriminal Polres Bogor, AKP Yohanes Redhoi, menerangkan kedua tersangka memiliki perannya masing-masing. Tersangka L, yang merupakan mantan TKW, merupakan inisiator atau pencetus ide dari bisnis TKW ilegal ini.
“Yang bersangkutan berhubungan langsung dengan pihak yang ada di Malaysia untuk mengirim pekerja atau TKW dari Indonesia secara ilegal,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut dia, tersangka D berperan untuk merekrut para korban yang telah menghubungi nomor yang tertera di edaran Facebook. Kemudian D mengirim para korban ke sebuah penampungan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Para korban ini, sambung Yohanes, dilatih melakukan pekerjaan rumah tangga yang akan dilaksanakan di tempat bekerjanya di Malaysia. “Korban semuanya wanita sebagai pekerja rumah tangga. Namun paspor dan izin yang disampaikan ke petugas adalah untuk wisata,” sebutnya.
Kedua tersangka diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara, dengan denda maksimal Rp 600 juta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 81 Jo Pasal 69 dan/atau Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.(*/Ju)
CIBINONG – Tiga kontraktor pembangunan Tempat Pengelolaan dan Pemprosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) Lulut-Nambo, di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor menghentikan sementara proses pembangunan di area komposting pada kawasan tersebut.
Penghentian sementara dilakukan lantaran tiga kontraktor tersebut belum menerima pembayaran dari pemberi proyek, PT Jabar Bersih Lestari (JBL).
Tiga kontraktor tersebut ialah PT Cahaya Fajar Mitratama (CFM), PT Delta Citra Abadi (DCA), dan PT Bumi Beam Center (BBC). Ketiga kontraktor tersebut belum menerima pembayaran dari PT JBL sejumlah sekitar total Rp 18 miliar.
Namun, saat ketiganya belum mendapat pembayarannya masing-masing, PT JBL justru malah mempekerjakan kontraktor baru bernama PT AMA di kawasan komposting. Oleh karenanya, ketiga kontraktor sebelumnya melakukan penutupan area agar kontraktor baru tidak melakukan pengerjaan.
Kuasa Hukum PT CFM, Marjohan Panjaitan, mengatakan upaya ini merupakan upaya terakhir. Lantaran, ketika pihaknya menagih pembayaran, PT JBL tak kunjung menepatinya.
“Kita pada hari ini melakukan pemagaran dengan harapan PT JBL khususnya Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat bisa turun tangan mengatasi permasalahan tempat sampah ini,” kata Marjohan ketika ditemui di TPPASR Lulut-Nambo, Rabu (30/11/2022).
Marjohan menjelaskan, penutupan sementara ini dilakukan sampai PT JBL melakukan pembayaran terharap kliennya. Ketika hak para kontraktor dibayar, maka plang dan spanduk penutupan yang terpasang akan segera dicabut.
“Ya kita berharap begitu (tidak ada aktivitas selama penutupan), mereka juga harus mematuhi hukumlah. Ada sanksi apabila mereka mencabut atau membongkar pemblokiran ini,” tegasnya.
Di lokasi yang sama, Kuasa Hukum PT DCA, Darwin Steven Siagian, mengatakan pihaknya sudah melakukan somasi beberapa kali. Di samping itu, kontraktor yang baru yakni PT AMA mengaku tidak mengetahui ada permasalahan yang belum selesai antara PT JBL dan tiga kontraktor lama.
“Padahal belum ada serah terima berita acara. Somasi juga tidak pernah digubris (oleh PT JBL),” ujarnya.
Darwin menyebutkan, adapun luas daerah operasional yang ditutup sekitar 54 hektare. Area yang ditutup merupakan area komposting yang akan menjadi tempat sampah-sampah dibongkar, disortir, dan kemudian dipindah ke tempat fabrikasi.
Jika langkah ini tak juga ditanggapi oleh PT JBL, dia mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum baik pidana dan perdata. “Karena (PT JBL) berani menunjuk kontraktor untuk bekerja tapi tidak punya dana,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Humas PT JBL, Rilo, mengaku sudah melaporkan hal ini ke pimpinan PT JBL. Ke depan, masalah ini akan ditindaklanjuti oleh manajemen dan direksi terkait.
“PT JBL sudah tahu, masih menunggu dari pimpinan saja. Kita ikuti prosedurnya saja dulu, nanti gimana manajemen pusat saja,” jelasnya.(*/Ki)
BOGOR – Jalan KH Soleh Iskandar di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami ambles dan membentuk lubang besar di tengah jalan. Jalan ambles tersebut tepatnya berada di dekat Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.
Lubang tersebut menganga tepat di tengah jalur arah Simpang Yasmin menuju Simpang Tol BORR. Diperkirakan, lubang itu memiliki diameter sekitar satu meter dan cukup dalam.
Namun di sekitar lubang sudah ditutupi terpal putih dan diberikan tanda peringatan untuk pengendara dengan papan pemberitahuan serta traffic cone. Pengendara pun harus menurunkan kecepatannya dan ekstra hati-hati ketika melintas di lokasi.
Warga sekitar bernama Hamzah (45 tahun), mengatakan jalan tersebut ambles pada Senin (28/11/2022) malam. Sebelum ambles, di titik tersebut sudah terbentuk cekungan cukup dalam yang membahayakan pengendara.
“Cekungnya udah lama sekitar dua minggu, tapi kalau amblesnya baru semalam,” kata Hamzah kepada wartawan di lokasi, Selasa (29/11/2022).
Dia menjelaskan, semenjak itu titik tersebut dipasangi penanda agar pengendara berhati-hati ketika melintas. Bahkan sempat dilakukan penambalan dengan aspal, namun rusak kembali.
Belum diketahui pasti penyebab amblesnya jalan yang membuat lubang besar itu. Namun, di bawahnya terdapat gorong-gorong yang cukup dalam.
“Karena banyak yang jatuh (pemotor) loncat gitu gara-gara cekung, dikasih tanda tapi rusak mulu ditabrakin. Untungnya pas ambles itu kan juga udah dikasih tanda jadi nggak ada kendaraan yang kena,” ujarnya.
Terpisah, Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, Kompol Galih Apria, mengatakan pihaknya menyerahkan analisa penyebab kerusakan jalan dan perbaikan jalan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Lantaran jalan ini merupakan jalan nasional.
Di samping itu, lanjut dia, Satlantas Polresta Bogor tidak melakukan skema khusus di jalan tersebut. Hanya saja, masyarakat diimbau berhati-hati terutama saat malam hari.
“Sehingga nanti kita pasang traffic cone-nya atau water barrier-nya dari jauh sehingga orang bisa mempersiapkan diri. Untuk rekayasa kita belum ada masih bisa dilintasi dengan menghindar ke kanan dan ke kiri,” katanya.(*/Ju)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro