Metro Jabodetabek

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jumat (3/2/2023). Tercatat ada 352 orang aparat sipil negara (ASN) yang resmi dilantik.

Ratusan ASN yang dilantik, antara lain 208 ASN dalam jabatan administrator dan pengawas, dan 10 ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas. Selain itu, ada empat ASN jabatan fungsional tenaga kesehatan dan 130 guru.

Dia mengatakan, pelantikan itu dilakukan melalui proses yang panjang dan sesuai dengan aturan Kemendagri. “Kita harus mengikuti itu ada izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), harus ada tanda tangan dari Komite ASN (KASN), dan tanda tangan dari Pak Menteri Dalam Negeri, makanya agak panjang prosesnya,” kata Bima di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menjelang 11 bulan masa akhir jabatannya, Bima mengaku, bersama para pejabat baru akan terus berlari mengejar target yang dicanangkan Pemkot Bogor. Dia pun meminta para pejabat baru untuk bekerja dari hati dan memudahkan urusan warga.

Bima menegaskan, para pejabat yang baru dilantik jangan sampai menyulitkan warga. Pasalnya, setiap tanda tangan dan rupiah yang dialokasikan dari APBD, bisa mengubah nasib warga Kota Bogor.

“Saya ingin agar semua menjadi petarung untuk melayani warga dengan lebih baik lagi. Saya ingin agar semuanya betul betul menjiwai, bekerja dengan hati mengindari hal hal yang tidak terpuji,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN tersebut.

Menurut Bima, formasi pejabat struktural dan fungsional saat ini sudah tepat. Pasalnya, mereka yang dilantik sudah melalui proses yang sesuai aturan dan berbagai pertimbangan. Meskipun ada pejabat yang merasakan ketidakcocokan.

Hingga akhir tahun nanti, kata dia, ada formasi yang akan diperbaiki lantaran akan ada beberapa pejabat yang akan pensiun. Meski begitu, formasi di wilayah menurutnya sudah final dan sesuai.

“Tapi ini belum selesai karena ada dua yang kita kosongkan untuk open bidding yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus). Hari ini langsung bersurat ke Kemendagri untuk segera diisi karena kita betul-betul ingin ‘berlari’,” katanya.(*/Jun)

BOGOR — Polisi mengungkap pelaku penipuan dan penggelapan pemberangkatan umrah di Bogor, Chiesya Virginia (38 tahun), hanya beraksi seorang diri. Bahkan pelaku tidak memiliki kantor perusahaan agen atau biro atau travel tertentu.

Kasat Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila, mengatakan pelaku menyebarkan informasi terkait umrah murahnya dari mulut ke mulut. Terutama dari aplikasi pesan singkat WhatsApp.

“Dia perorangan saja tidak ada afiliasi dengan agen atau biro umrah tertentu. Jadi kalau dia mau memberangkatkan umrah tetap melalui travel dengan harga normal,” kata Rizka kepada Republika.co.id, Kamis (2/2/2023).

Kendati demikian, pelaku tetap menggunakan jasa travel untuk memberangkatkan para jamaah umrah yang mendaftar melalui dirinya. Namun Rizka menegaskan, travel yang digunakan pelaku tidak ada kaitannya dengan aksi penipuan ini.

Sebab, kata dia, semua korban atau calon jamaah umrah yang hendak berangkat hanya berhubungan dengan pelaku. Sedangkan kuota jamaah yang bisa berangkat diatur oleh pihak travel.

“Iya (awalnya tersebar hanya dari teman dekat). Makanya itu juga kan ada istilah ‘Chiesya Family’ itu adalah lingkup kawan terdekat,” ujar Rizka.

Lebih lanjut, Rizka menjelaskan, yang menjadi permasalahan dalam kasus ini ialah harga tarif umrah murah yang ditawarkan pelaku terhadap korban. Namun pelaku juga harus membayar travel dengan harga normal. Dimana tarif yang disetorkan korban ke pelaku senilai Rp 5 hingga Rp 12,5 juta, sedangkan tarif normal keberangkatan umrah dari travel sebesar sekitar Rp 20 juta per orang.

Sehingga, kata Rizka, pelaku kemudian melakukan perputaran uang agar calon jamaah umrah yang mendaftar lebih dulu bisa berangkat dengan uang dari calon jamaah yang daftar belakangan. “Kekurangan itulah yang oleh pelaku diatur untuk jadi pemohon berikutnya. Iya (karena murah jadi banyak tergiur),” jelasnya.

Saat ini, polisi masih mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus penipuan dan penggelapan pemberangkatan umrah ini. Namun Rizka menegaskan, hingga saat ini pelaku tidak memiliki perusahaan apapun dan bertindak secara personal.

“Sementara kita masih dalami. Tidak ada perusahaan apapun, ini hanya personal saja,” tegasnya.

Sebelumnya, diberitakan ratusan warga Kota dan Kabupaten Bogor menjadi korban penipuan dan penggelapan pemberangkatan umrah. Ratusan korban ditipu oleh Chiesya Virginia, dengan iming-iming umrah dengan tarif murah.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, mengungkapkan dalam data yang dimilikinya ada 106 jamaah umrah yang belum berhasil diberangkatkan ke Arab Saudi. “Walaupun janjinya sudah deadline di tahun 2022, tapi tidak berangkat juga. Total kerugian sebesar Rp 1.881.440.000,” terangnya.(*/Ki)

CIBINONG – Hoaks atau kabar bohong penculikan anak di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya tersebar melalui pesan berantai sejak pekan lalu. Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, meminta agar masyarakat tidak perlu takut berlebihan dan merasa resah.

“Jangan mudah percaya sebelum mengetahui fakta yang terjadi,” ujar Iman, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga
Polisi Pastikan Isu Penculikan di Gunung Sindur, Hoaks Polda Metro Pastikan Pesan Berantai Penculikan Anak di Medsos Hoaks Polri Kerahkan Patroli Siber Cegah Hoaks Pemilu 2024
Iman pun meminta agar para orangtua mengawasi anaknya saat berada di luar rumah. Serta tidak membiarkan anak menggunakan barang mewah dan mencolok.

Menurutnya, anak juga perlu diberi pemahaman agar waspada dan tidak mudah terpengaruh terhadap orang lain yang tidak dikenal. “Apabila melihat orang yang mencurigakan segera melapor pada petugas terdekat,” tegasnya.

Isu penculikan anak di Kabupaten Bogor awalnya terjadi di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Cibinong pada Kamis (26/1/2023). Polsek Cibinong pun langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan melakukan penyelidikan.

Kapolsek Cibinong, Kompol Adhimas Sriyono Putra, mengatakan beredarnya aksi penculikan yang terjadi di sekolah tersebut tidaklah benar. Bahkan hal itu merupakan hanya sebatas isu belaka.

“Untuk mengantisipasi kejadian tersebut Kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah Untuk meningkatkan keamanan maupun mempermudah pengwasaan di lingkungan sekolah dengan memasang CCTV di beberapa titik lokasi,” jelasnya.

Keesokan harinya, warga di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor juga dihebohman dengan informasi ditangkapnya pelaku penculikan pada Jumat (27/1/2023). Kapolsek Cijeruk, Kompol Hida Tjahjono, menegaskan beberapa orang yang diamankan di wilayahnya saat itu tidak terkait dengan aksi penculikan.

Dia menjelaskan, hal ini bermula dari beberapa orang dengan gangguan jiwa (ODGH) yang marak berkeliaran di kawasan Cijeruk. Selanjutnya para ODGJ tersebut dibawa ke Polsek Cijeruk, untuk diperlakukan lebih layak, serta dilacak keberadaan keluarganya untuk diserahkan ke keluarga masing-masing.

“Mereka para ODGJ ini merupakan warga masyarakat yang perlu perhatian dan penanganan khusus, mereka bukanlah penyakit masyarakat ataupun pelaku tindak kriminal. Jadi kami pastikan beredarnya pemberitaan mengenai diamankannya beberapa pelaku penculikan anak tidaklah benar,“ ungkap Hida.

Kabar penculikan terbaru kembali muncul pada Senin (30/1/2023). Dimana dua siswi sekolah dasar di Kecamatan Gunung Sindur mengaku jadi korban penculikan dan viral di media sosial.

Kapolsek Gunung Sindur Kompol Birman Simanulang, mengungkapkan dari hasil penyelidikan, dipastikan kabar penculikan tersebut hoaks. Dimana video yang beredar merupakan rekayasa yang dibuat kedua siswi tersebut. Sebab keduanya takut dimarahi oleh orangtuanya karena terlambat pulang ke rumah.

Dimana, kata dia, saat itu sekolah siswi-siswti tersebut pulang lebih cepat dari waktu pembelajaran di sekolah. Kendati demikian, keduanya malah bermain dan tidak langsung pulang ke rumah.

Kemudian, sambung Birman, keduanya mengarang cerita kepada orangtuanya bahwa keduanya nyaris menjadi korban penculikan. Pengakuan bocah itu direkam dan beredar luas di media sosial.

“Kedua pelajar yang pada saat itu pulang lebih cepat dari waktu pembelajaran di sekolah, akan tetapi langsung bermain tidak langsung pulang kerumah sehingga lupa waktu untuk pulang,” paparnya.(*/Jun)

CIBINONG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor terus mengejar target perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bogor. Pada 2023, ditargetkan ada 1.200 RTLH yang akan diperbaiki.

Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatmika, mengatakan DPKPP mendata RTLH melalui masing-masing Kepala Desa. Dengan indikator meningkatkan kualitas rumah yang layak.

“Target yang dikejar perbaikan RTLH. Kita sisir dari segi bangunan dan kawasannya. Pada 2023 rencana akan kita bangun 1200 RTLH, adapun tambahannya supporting dari Pusat dan Provinsi,” kata Ajat, Sabtu (28/1/2023).

Selain itu, pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana alam juga menjadi target DPKPP Kabupaten Bogor di 2023. “Sebanyak 2500 unit rumah huntap akan kami bangun, itu tersebar di daerah Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg dan Sukamakmur,” katanya.

DPKPP Kabupaten Bogor, kata Ajat, juga perlahan terus membangun ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Bogor, baik RTH alami maupun non alami. Beberapa titik di Kecamatan Cibinong, kata dia, menjadi prioritas DPKPP Kabupaten Bogor lantaran kecamatan ini merupakan wajah Kabupaten Bogor. Beberapa kegiatan di antaranya ialah revitalisasi taman olahraga, alun-alun cirimekar, jalur pedestrian Tegar Beriman dan Kandang Roda sudah baik.

“Kecamatan Jasinga, Leuwiliang, Cariu juga sudah punya taman atau alun-alun. Kecamatan Rumpin dan Tenjolaya kita rencana bangun di tahun 2023 ini. Kami juga butuh mata tajam dari masyarakat untuk membantu mengkritisi,” terangnya.(*/Har)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa ekonomi di daerahnya tumbuh secara signifikan setelah terbebas dari gangguan pandemi COVID-19. “Geliat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan yang signifikan pascapandemi COVID-19 melanda,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra di Cibinong, Bogor, Rabu (18/1/2023).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor kini di angka 5,20 persen, setelah anjlok di angka minus 1,77 persen akibat pandemi tahun 2020 dan kembali naik di tahun 2021 menjadi 3,55 persen. Kemudian, angka pengangguran juga tercatat menurun, dari sebesar 14,29 persen di tahun 2020 menjadi 12,22 persen di tahun 2021, lalu turun lagi menjadi 10,64 persen pada akhir tahun 2022.

Daya beli masyarakat Kabupaten Bogor juga mengalami peningkatan dua tahun terakhir. Pada 2020 sebesar Rp10,31 juta per tahun per orang, menjadi Rp10,41 juta per tahun per orang pada 2021, dan kembali meningkat menjadi Rp10,86 juta per tahun per orang.

Suryanto menjelaskan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat membuat tingkat kemiskinan di daerahnya mengalami penurunan, dari 8,13 persen pada tahun 2021 menjadi 7,73 persen pada akhir 2022. Angka kemiskinan Kabupaten Bogor tersebut berada di bawah angka rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebesar 8,06 persen.

“Bahkan di tahun 2022 (angka kemiskinan) Kabupaten Bogor berada di urutan ke-11 dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat,” jelasnya.(*/Ndo)

BOGOR – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meresmikan dua gedung blok baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Pembangunan dua blok tersebut merupakan contoh bentuk kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam membangun fasilitas kesehatan.

Diketahui, anggaran pembangunan Blok I RSUD Kota Bogor itu berasal dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan Anggaran pembangunan Blok IV RSUD Kota Bogor berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat sebesar Rp 41,6 miliar.

“Ini adalah contoh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kotamadya bekerja sama membangun fasilitas kesehatan yang secara nasional masih kurang. Baik dari sisi kapasitas alatnya, ruangannya, maupun dokter-dokternya,” ujar Menkes kepada awak media, Kamis (19/1/2023).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, mengatakan Instalasi Gawar Darurat (IGD) yang dibangun di Blok I ini mengalami peningkatan kapasitas usai dibangun. Emil pun mempersilakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengembangkan lagi fasilitas kesehatan di RSUD Kota Bogor.

“Kami persilakan kalau masih kurang-kurang karena kami tahu rasio pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan,” tuturnya.

Apalagi, kata Emil, 60 persen pasien di RSUD Kota Bogor merupakan warga Kabupaten Bogor. Mengingat lokasi Kota Bogor memang beririsan dengan Kabupaten Bogor di sekelilingnya.

“Oleh itu kita dorong menjadi tempat yang terbaik lagi selamat untuk Kota Bogor, mudah mudahan terus melayani masyarakat dan indeks kesehatannya. Insya Allah semakin baik,” kata Emil.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan gedung yang sudah diresmikan ini baru selesai 40 persen dari total pembangunan yang ditargetkan. Menurutnya perjalanan untuk mencapai target akhir agar seluruh gedung rampung masih panjang.

Apalagi, kata dia, RSUD Kota Bogor akan dijadikan rumah sakit pendidikan. Sehingga Pemkot Bogor akan terus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa barat.

“Kita siap untuk mencetak dokter-dokter spesialis yang dibutuhkan oleh Indonesia dengan menjadikan RSUD ini sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi pengembangannya masih banyak ke depan saya kira itu,”jelasnya .(*/Jun)

CIBINONG – Tirta Kahuripan dan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) melakukan pertemuan untuk membahas rencana kerjasama yang akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang diwakili oleh Krisman Nuryadin sebagai Asisten Manajer Pengelolaan Sumber Air dan Puarman sebagai Ketua KP2C sepakat berkolaborasi demi masyarakat Kabupaten Bogor dalam hal mitigasi bencana terkait Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

KP2C sudah lama dikenal sebagai komunitas masyarakat yang berkonsentrasi pada kegiatan sistem peringatan dini bencana banjir dan peduli pada tata kelola lingkungan sungai, tentunya kegiatan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang sangat bergantung pada sungai sebagai sumber air baku untuk diolah menjadi air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Dalam penjelasannya Puarman memberikan gambaran umum permasalahan sungai tersebut yaitu : 1. Rusaknya vegetasi sekitar sungai sehingga kerap kali banjir saat musim penghujan, 2. Pembuangan limbah dari ratusan home industri dan industri besar, 3. Sampah rumpun bambu dan sampah rumah tangga. Peran KP2C adalah memberikan peringatan dini apabila terjadi banjir di hulu sungai sebagai peringatan dini masyarakat yang tinggal di bantaran hilir sungai dan melakukan patroli susur sungai untuk mengawasi kelestarian sungai sambil memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjadikan sungai sebagai tempat wisata susur sungai yang menguntungkan secara ekonomi maupun ekologi.

Krisman Nuryadin pun mengakui Perumda Air Minum Tirta Kahuripan tentunya akan diuntungkan atas kegiatan positif dari KP2C dan siap mendukung program tersebut. Dengan adanya peringatan dini terkait banjir maupun cemaran limbah di hulu sungai akan memberikan waktu bagi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk melakukan antisipasi lebih awal agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dan memaksimalkan pasokan air di recevoir untuk tetap menjaga pengaliran air bersih tetap normal di saat kritis tersebut.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dan KP2C akan mengajak dinas terkait melakukan susur sungai untuk melihat secara langsung keadaan vegetasi sungai dan dampak pembuangan limbah industri terhadap kualitas air sungai, terlebih lagi dalam menghadapi musim kemarau di bulan Maret nanti kualitas air akan sangat buruk bahkan tidak dapat diolah menjadi air bersih sehingga yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Bogor sendiri. Tentunya permasalahan di atas memerlukan perhatian dari dinas terkait untuk memberikan sanksi tegas dan edukasi, dengan harapan timbulnya kesadaran menjaga kelestarian sungai berarti menjaga ketersediaan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bogor.(*/Angg)

CIBINONG – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan, per 1 Januari 2023 resmi menggunakan struktur kelompok pelanggan yang baru.

Pada skema sebelumnya, kelompok pelanggan mulai dari kategori pelanggan sosial, rumah sederhana hingga industri besar terdiri dari 11 kategori. Sedangkan dengan struktur kelompok pelanggan terbaru memiliki 33 kategori pelanggan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Keputusan Gubernur No 610/Kep.980-Rek/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat. Dan pemberlakuan penyesuaian kelompok pelanggan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 900.1/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Tarif Air Minum dan Beban Tetap Pelanggan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tahun 2023.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad mengatakan, skema pembagian kelompok pelanggan yang baru ini diharapkan tidak ada lagi pelanggan kurang mampu mensubsidi pelanggan yang jelas mampu dan semata-mata untuk menciptakan tarif yang adil dan terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan.

“Dengan adanya struktur kelompok pelanggan yang terbaru ini tentunya perlu dilakukan rekategori kelompok pelanggan untuk seluruh pelanggan terdaftar yang berjumlah 211.311 sambungan langganan, pada saat sensus pelanggan di bulan April hingga Juni 2022 yang lalu telah dilakukan evaluasi dan reklasifikasi kelompok pelanggan berdasarkan luas, lokasi maupun fungsi bangunan untuk menentukan apakah pelanggan tersebut masuk dalam kategori tetap, penurunan, atau bahkan kenaikan golongan,“ ujar Abdul Somad.

Sedangkan sosialisasi rekategori kelompok pelanggan ini sudah dilakukan mulai dari diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 19 Oktober 2022 yang dihadiri oleh perwakilan pelanggan dan saat ini tengah dilakukan sosialisasi oleh pembaca meter kepada pelanggan dan juga sosialisasi melalui perantara media sosial, media cetak, media online, hingga bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Bogor.

“Penyesuaian kelompok pelanggan ini guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan serta mengembangkan wilayah pelayanan dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang selalu setia dan tetap mempercayai kami dalam memberikan pelayanan kebutuhan air bersih anda. Untuk pemberlakuan struktur kelompok pelanggan ini berlaku sejak rekening bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari 2023,” pungkasnya.

Untuk pelanggan yang ingin mengetahui perubahan struktur kelompok pelanggan dapat menggunakan tautan https://tirtakahuripan.co.id/cek_rekategori/ , atau QR Code (terlampir) atau menghubungi kantor cabang terdekat maupun melalui call center di nomor 1500-412 untuk informasi lebih lanjut.(*/Angg)

CIBINONG – Peletakan batu pertama atau ground breaking jalur khusus tambang Parung Panjang-Rumpin di Kabupaten Bogor yang semula direncanakan pada 27 Desember 2022, batal dilaksanakan.

Hal itu lantaran masih ada izin yang belum selesai.

Groundbreaking jalur tambang Parung Panjang-Rumpin rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Pada prinsipnya itu proses izinnya bertahap, ada yang di Kabupaten ada yang di Provinsi. Kemarin tanggal 27 Desember itu mau groundbreaking,” kata Iwan, Rabu (28/12/2022).

Iwan mengatakan, mengingat masih ada proses izin yang belum selesai, maka pihaknya tidak berani melakukan hal apapun. Meskipun jalur khusus tambang tersebut dibuat demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.

Diperkirakan, groundbreaking akan dilakukan pada Januari mendatang. “Kami ingin taat pada aturan. Januari udah groundbreaking, walaupun sekarang pembahasannya udah ya,” ujar Iwan.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridallah, mengatakan sambil menunggu pembangunan jalur khusus tambang, Dishub Kabupaten Bogor menempatkan sejumlah personel di jalur yang biasa dilewati kendaraan tambang.
Terutama bagi kendaraan yang melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Tambang, di mana truk tambang bisa beroperasi mulai pukul 20.00 WIB hingga 05.00 WIB.

Terhadap kendaraan pengangkut tambang yang melanggar Perbup, Agus mengatakan, pihaknya memutar balik kendaraan tersebut. Meskipun petugas yang ditempatkan di lapangan masih terbatas.
“Dan inget ya itu kan sebenernya sementara kita lakukan itu. Solusi permanen tetap nanti pada jalan tambang. Sambil menunggu,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, berencana melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama dalam pembangunan jalur tambang Parung Panjang-Rumpin, di wilayah barat Kabupaten Bogor pada Desember ini. Saat ini, petugas di lapangan sudah melaksanakan landclearing.
“Kalau tidak ada halangan tanggal 26 sampai 27 Desember 2022 kita groundbreaking jalan tambang di Parung Panjang-Rumpin,” kata Emil di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (18/12/22).(*/Jun)

TANGERANG – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melarang masyarakat menggelar pesta petasan atau kembang api selama malam perayaan Tahun Baru 2023.

“Yang dilarang itu petasan (pesta kembang api), karena ini bisa saja membuat gaduh ketertiban umum,” kata Zaki usai menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, di Puspemkab Tangerang, Kamis (22/12/2022).

Ia menerangkan, kebijakan larangan pesta kembang api selama malam perayaan tahun baru tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Selain buat gaduh, tapi nantinya juga bisa rawan membuat kecelakaan,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya pun mengajak seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan perayaan masa akhir tahun itu secara sederhana, tanpa harus dilakukan secara berlebih. “Makanya kita tahun ini tidak ada pengetatan berlebih, setiap kegiatan bisa dilaksanakan hanya saja prokes tetap berjalan,” ujarnya.

Bupati Tangerang juga menambahkan, jika Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang saat ini tidak secara khusus mengeluarkan kebijakan tentang pengetatan aktivitas masyarakat pada malam Tahun Baru 2023 itu.

Namun, meski begitu pihaknya akan lebih fokus terhadap pengawasan dan kedisiplinan terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Meski pembatasan aktivitas tidak ada, tapi kita juga tetap mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan karena Covid-19,” tuturnya.

Pemkab Tangerang bersama pihak TNI dan Polri juga akan membangun beberapa pos pengamanan di beberapa titik, meliputi pos pengamanan wilayah perbatasan, tempat peribadatan dan pusat keramaian.

“Kemudian kita bukan saja memastikan kesiapan dalam pengamanan Nataru 2023 ini saja, tetapi juga masalah-masalah lain seperti kemacetan, ketertiban umum dan deteksi dini dari ancaman yang tidak diinginkan,” ungkapnya.(*/Idr)