Metro Jabodetabek

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta Pemkab Bogor memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan ramadhan hingga hari lebaran mendatang. Selain ketersediaan stok, kelayakan harga dan masa kadaluarsa produk yang beredar di pasaran juga harus jadi perhatian.

“Pasokannya harus cukup, harganya terjangkau dan produknya juga aman untuk dikonsumsi,” ujar Rudy Susmanto kepada Wartawan, Jum’at (10/3/23).

Rudy Susmanto menambahkan, dalam kondisi tingginya permintaan, sangat dimungkinkan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kesehatan masyarakat.

Salah satu, yang harus dihindari, kata Rudy sapaan akrabnya itu, masuknya produk-produk yang habis masa layak konsumsinya ke pasar tradisional, maupun pasar modern.

“Saya minta ada imbauan dan tindakan yang tegas agar hal tersebut tidak terjadi dan masyarakat kita bisa mendapatkan produk layak konsumsi,” katanya.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga meminta agar Pemkab Bogor mengantisipasi penimbunan produk yang berdampak naiknya harga-harga.

Menurut Rudy, kenaikan harga bahan pokok akan sangat memberatkan masyarakat yang sebagian besar ekonominya sedang masa pemulihan usai menghadapi Pandemi covid-19 yang berkepanjangan.

“Saya berharap energi dan sinergi yang dilakukan pemerintah titik berat fokusnya pada masalah ketersediaan, keamanan, dan harga sembako karena itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Terakhir, Rudy juga mengajak semua elemen masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjaga kondusifitas wilayah. Bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri, kata Rudy, bukan hanya sekedar ritual rutin tahunan yang berorientasi spiritual saja, tapi juga punya dimensi sosial yang sangat tinggi.

“Apalagi kita sedang berada pada masa tahapan pemilu. Saya berharap semua elemen masyarakat turut menjaga kondusifitas Kabupaten Bogor yang sama-sama kita cintai ini,” tandasnya (*/Angg)

CIBINONG — Dua remaja terlibat duel atau perkelahian maut dengan senjata tajam di wilayah Rancabungur, Kabupaten Bogor. Salah seorang di antaranya meninggal dunia akibat kejadian tersebut.

Kapolsek Rancabungur, Iptu Hartanto, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (8/3/2023) malam. Kedua remaja yang terlibat duel ialah YV (17 tahun) dan MT (18).

“Terjadi perkelahian (duel) dengan menggunakan senjata tajam yang diakhiri meninggalnya salah satu pihak,” kata Hartanto dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).

Lebih lanjut, Hartanto menjelaskan, korban sebelumnya sudah berjanjian sebelumnya untuk berkelahi. Bahkan menggunakan senjata tajam jenis celurit.

Dalam duel maut tersebut, sambung dia, keduanya mengalami luka bacokan senjata tajam. Nahas, korban YV meninggal dunia, sedangkan MT masih selamat dan sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.

“Korban MT kondisinya tangan kiri mengalami patah tulang dan luka robek dengan sembilan jahitan,” ujarnya.

Hartanto mengatakan, polisi yang mendapat laporan tersebut sudah mengamankan barang bukti sebilah celurit. Saat ini, kasus duel maut ini ditangani lebih lanjut oleh Polres Bogor.

“Keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi dan membuat surat pernyataan. Untuk Perkara dilimpahkan tangani Polres Bogor,” jelasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Genap 42 tahun Perumda Air Minum Tirta Kahuripan hadir memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Bogor dengan selalu mengedepankan kinerja dan kualitas pelayanan bagi para pelanggannya. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhasil meraih penghargaan pada tahun 2022 dari BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai BUMD terbaik se-Jawa Barat dan BUMD Air Minum dengan kategori capaian terbaik kinerja keuangan, operasional dan tata kelola perusahaan. Selain itu, mempertahankan posisi 10 besar dalam penghargaan dari PUPR sebagai BUMD Air Minum dengan kategori “Sehat” dan tingkat kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 dengan nilai 72,50 atau termasuk kategori “Baik”.

Tidak hanya itu, Perumda Air Minum Tirta kahuripan juga sangat memperhatikan keselamatan dan Kesehatan kerja para pegawai nya yang ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan Menteri Ketenagakerjaan RI atas keberhasilan penerapan P2K3 dengan kategori Platinum dan zero accident selama 5.044.232 jam kerja tanpa kecelakaan terhitung Januari 2019 sampai dengan September 2022.

Hingga saat ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah melayani 27 dari 40 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor dengan cakupan wilayah teknis sebesar 30,28% dan jumlah pelanggan sebanyak 212.380 sambungan. Tentunya pencapaian ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen Perusahaan, mulai dari Bupati dan Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Bogor, Direksi, Dewan Pengawas, Karyawan, Pelanggan dan elemen lain yang masing-masing memberikan kontribusi sesuai fungsi dan perannya.

Peringatan HUT Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kali ini dilaksanakan di Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dengan mengusung tema “42 Tahun menginspirasi”. Acara diawali dengan upacara yang dihadiri oleh Direksi dan karyawan, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, pengajian serta simbolis pemberian santunan kepada anak yatim. Adapun pemberian santunan anak yatim tersebut diberikan sebanyak 40 paket untuk Pondok Pesantren Al-Hamdaniyyah dan Pondok Pesantren Roudhoh Alfatih, 150 paket untuk anak yatim yang tersebar diseluruh Instalasi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, dan 10 paket untuk anak yatim pegawai.

“Momentum hari jadi ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi dan introspeksi dalam rangka perbaikan dan pengembangan perusahaan secara lebih baik dan berkelanjutan. Bagaimana sebagai BUMD di Bidang Air Minum, kita mampu untuk menyediakan akses air minum yang layak bagi masyarakan Kabupaten Bogor”, pesan Direktur Utama dalam sambutan HUT Perumda Air Minum Tirta Kahuripan pada 2 Maret 2023.

Selain itu, guna mempermudah akses air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bogor, dalam momentum ulang tahun ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan memberikan diskon biaya penyambungan baru air bersih sebesar 42%, diskon 50% dan pemutihan biaya penyambungan kembali, serta beberapa program CSR berupa bantuan pembayaran rekening air bulan Februari 2023 untuk kelompok pelanggan Rumah Sangat Sederhana, bantuan pembayaran rekening air untuk golongan tarif Rumah Ibadah, dan penyambungan baru gratis untuk Rumah Ibadah.

Semoga di usia ke-42 tahun melayani masyarakat Kabupaten Bogor ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan berbagai prestasi agar dapat menginspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan Kabupaten Bogor.(*/Angg)

CIBINONG – Hadiri Wisuda ke XIX, santri Pondok Pesantren Rafa di Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH Agus Salim mengaku takjub.

Bagaimana tidak, dari 55 siswa yang di Wisuda, ada 18 Siswa yang sudah menyelesaikan hafalan 30 Juz nya.

“Alhamdulillah satu hal yang luar biasa buat pesantren Rafah yang sudah memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Bogor bahkan Indonesia. Diantara 55 yang di Wisuda, ada 18 pelajar yang sudah menyelesaikan hafalan 30 Juz nya,” katanya kepada wartawan ,dikutip dari Bogor Update, Senin (27/2/23).

Politisi Partai PKS ini menambahkan, dengan adanya wisudawan yang dapat menyelesaikan hafalan 30 Juz itu, merupakan karunia dan keberkahan tersendiri. Dengan begitu, Pesantren Rafah memadukan antara ilmu duniawi dan Ukhrowi.

“Ini suatu karunia dan keberkahan, dan menunjukan betapa pesantren memadukan antara pendidikan duniawi dan juga Ukhrowi. Mengangkat tinggi akhlak dan juga Alqur’an, serta menajdikan anak anak berakhar Qura’ni,” jelasnya.

Disisi lain, lanjut Agus Salim, mereka mumpuni di ilmu Kauni dan Syar’i karena belajar hidup di Pesantren. Sejatinya mereka adalah disiapkan untuk bisa menghadapi kehidupan dimasa depan. Sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bangsa dan agamanya.

“Selamat untuk Wisudawan, dan berkah selalu untuk KH. M. Nasir Zein selaku pimpinan pondok pesantren Rafah dan seluruh guru yang ada, demikian juga para pembimbing. Terus maju untuk memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa serta agama,” ucapnya.

Hadir pada kesempatan kali itu, KH. Hasan Abdullah Sahal dari Pimpinan Pesantren Gontor, Para Tokoh dan Alim Ulama, diantaranya Kyai Ahmad Sanusi dan juga para Wali Santri.(*/Angg)

CIBINONG – Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jembatan Cikereteg, Kabupaten Bogor yang ditutup karena longsor. Sebab, seluruh kendaraan sudah tidak bisa melintasi jembatan tersebut.

“Bahwa rekayasa sudah dibuat sedemikian rupa yang tidak lain adalah dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pengguna jalan yang sudah dibuat pak Kasatlantas,” kata Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jawa Barat AKBP Eti H kepada wartawan di lokasi,(28/2/2023).

Terdapat rekayasa lalu lintas yang diberlakukan yakni untuk kendaraan roda empat atau lebih menggunakan Tol Bocimi. Sedangkan, kendaraan roda dua, terdapat jalan alternatif yang bisa dilalui seperti Simpang Ratna, Pasar Cikereteg maupun Alternatif Cigombong.

“Demkian juga pengguna kendaraan transportasi massal yaitu angkot diberhentikan di titik-titik tertentu kemudian masyarakat jalan. Kalau kita lihat ini adalah masyarakat sekitar para pengguna kendaraan umum yang memang dengan kesadarannya turun dari angkot melintasi jembatan dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan lagi melalui angkot,” jelasnya.

Rekayasa ini, tambah Eti, diberlalukan hingga dibangunnya jembatan sementara atau bailey. Dari situ, juga harus dilakukan kajian terkait batas tonase kendaraan yang dapat melalui jembatan tersebut.

“Rekayasa sampai dengan jembatan bailey ini jadi. Namun itu akan ada pertimbangan apakah jembatan ini bisa dipergunakan untuk dua arah kemudian juga mudah-mudahan jembatan permanennya juga bisa terlaksana. Pertimbangan kepolisian kalau jembatan ini bisa dipergunakan untuk keamanan masyarakat maka rekayasa ini akan kami cabut,” tutupnya.

Seperti diketahui, hujan dengan intensitas tinggi membuat Jembatan Cikereteg di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kabupaten Bogor mengalami longsor susulan pada Senin 27 Februari 2023. Alhasil, jembatan tersebut ditutup sehingga semua kendaraan tidak bisa melintas dan dialihkan ke jalur lain.(*/Ju)

DEPOK – Sekitar 300 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Depok tercatat masih tidak memiliki gedung mandiri hingga kini. Pemerintah Kota (Pemkot) mengaku masih mengupayakan untuk membangun gedung mandiri untuk fasilitas kesehatan tersebut, yang sampai saat ini, ratusan Posyandu itu masih menumpang di berbagai tempat dalam operasionalnya.

“Masih ada sekitar 300 Posyandu se-Kota Depok yang belum terfasilitasi tempatnya. Seperti masih numpang, masih pos biasa dan sebagainya, kita ingin punya sendiri dan bisa dibangunkan gedungnya,” jelas Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai peresmian perubahan nama baru untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok di Sawangan, menjadi RSUD Khidmat Sehat Afiat . (28/2/2023).

Menurutnya, pembangunan bangunan mandiri untuk Posyandu merupakan janji politik dari pemerintahannya. “Merupakan janji politik dari pemerintah periode sekarang untuk membangunkan Posyandu di setiap RW,” katanya

Dia juga menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggunakan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) untuk menangani Posyandu di Kota Depok. Tidak untuk hal-hal yang menurutnya telah seringkali dilakukan.

“Jadi Pokir diarahkan untuk kesehatan jangan untuk jalanan melulu, alat kecimpring, hadroh itu mah bisa dicover BOP wali kota. Tapi untuk kesehatan, pokir pokir ke sana, ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Dewan disebutnya bisa turut serta dalam membantu pemenuhan Posyandu yang layak di wilayahnya. “Misal Dewan dia mengampu lima posyandu aja atas nama dia tidak apa-apa. Pokoknya untuk kesehatan 2024 kita arahkan itu kalau mau diambil silahkan kalau nggak diambil yaudah,” ungkapnya.(*/Idr)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengingat pemerintah Kabupaten Bogor mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi defisit APBD 2023 sebesar Rp 400-an miliar. Menurut Rudy, perubahan Parsial I yang sedang dibahas oleh Pemkab Bogor tidak boleh mengubah postur APBD 2023 yang sebelumnya telah ditetapkan bersama Pemkab dengan DPRD Kabupaten Bogor.

“Perubahan parsial itu ada ketentuan tersendiri. Harus memedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama Pasal 163 dan 164,” ujar Rudy Susmanto, Jum’at 24 Februari 2023.

Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disebut Rudy Susmanto berbunyi, “Pergeseran anggaran dapat dilakuan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja”.

Adapun, Pasal 164 ayat 1 memberi penjelasan, bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. Mekamisme perubahan Perda atau APBD Perubahan harus dibahas bersama dan melalui persetujuan DPRD.

Sementara perubahan parsial yang mekanismenya bisa ditempuh melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dijelaskan Pasal 164 ayat 2, yang menyatakan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Dengan memedomani peraturan tersebut, Rudy mengingatkan perubahan parsial I yang sedang dibahas oleh Pemkab Bogor tidak bisa merubah postur anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perda APBD 2023. Perubahan parsial, hanya bisa menggeser anggaran antar objek belanja atau antar rincian obyek belanja. Artinya, tidak bisa menggeser anggaran satu SKPD ke SKPD yang lain, atau unit organisasi ke unit organisasi yang lain.

“Maka kami mengingatkan agar perubahan parsial tidak melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya,” kata Rudy.

Seperti diketahui, Pemkab Bogor saat ini sedang membahas secara intens perubahan parsial I APBD 2023. Perubahan parsial di awal tahun anggaran ini didasari karena defisit APBD 2023 cukup besar. Perencanaan APBD 2023 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 9,14 triliun ternyata meleset. Pemkab salah memprediksi sisa selisih penggunaan anggaran tahun sebelumnya yang akan dijadikan sumber pembiayaan netto. Serapan anggaran APBD 2022 yang sebelumnya diprediksi hanya 85 persen, ternyata mencapai 90 persen setelah diakumulasikan.

Akibatnya, Silpa APBD 2022 terkoreksi hanya Rp 250 miliar dari prediksi Rp 600 hingga Rp 700 miliar. Kesalahan prediksi Silpa membuat APBD 2023 yang sudah ditetapkan, mengalami defisit Rp 400-an miliar.

Rudy mengatakan, hingga saat ini DPRD Kabupaten Bogor belum mendapat pemberitahuan atau penjelasan resmi dari Pemkab Bogor soal adanya defisit APBD 2023. Namun, Rudy menyarakankan, apabila Pemkab Bogor salah memprediksi Silpa pada APBD 2022, maka sumber-sumber pendapatan lain masih bisa dicari untuk menutup defisit anggaran yang mencapai Rp400 Miliar tersebut.

“Bisa dari pemerintah pusat, provinsi, atau kalau memang itu urgent untuk kepentingan masyarakat bisa melalui pinjaman daerah. Atau melalui APBD Perubahan, karena APBD Perubahan bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan,” ujar Rudy.

“Kalau saat ini bicara kekurangan anggaran atau defisit tentunya tidak bisa melalui mekanisme perubahan parsial, karena APBD itu produk peraturan daerah yang tidak bisa diubah melalui peraturan bupati. Maka apabila akan diubah posturnya harus melalui mekanisme APBD Perubahan,” sambungnya.

Jika perubahan parsial dilakukan hingga mengubah postur APBD, Rudy mengingatkan Pemkab Bogor harus menangung akibatnya.

“Kalau memang hal tersebut dilakukan maka kami DPRD mengingatkan jangan sampai nanti bupati berdiri sendiri menangung akibatnya,” paparnya.

Rudy menyebutkan, jika terjadinya defisit anggaran baiknya Pemkab Bogor bersama-sama membahasnya bersama DPRD. Hal itu seiring dengan pembahasan APBD 2023 yang dilakukan secara bersama-sama.

“Makanya jika melaksanakan melalui mekanisme penjabaran APBD atau perubahan parsial, maka yang bertangungjawab adalah kepala daerah karena perubahan parsial atau penjabaran APBD menggunakan peraturan bupati sedangkan Perda adalah produk bersama,” Rudy Susmanto, mengingatkan. (*/Fa)

CIBINONG – Proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung yang kini dijadikan klinik senilai Rp 93 miliar, diduga ada potensi merugikan keuangan negara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, berkolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
“Kami (Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor), saat ini sudah berkolaborasi dengan BPK Jawa Barat, untuk menghitung-hitung adanya potensi yang merugikan keuangan negara di proyek RSUD Parung itu,”kata Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Juanda, dihubungi Jumát (03/02).

Juanda mengatakan, saat ini tim penyidik sedang memeriksa sejumlah saksi terkait proyek RSUD Parung. “Nah, kalau siapa dan pihak mana saja yang diperiksa sebagai saksi, nanti saya sampaikan lagi,”ujarnya singkat dikutip dari Jurnal Bogor.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes), Kamis (02//02) secara masif melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyebarluaskan soal terbantunya masyarakat Parung dan sekitarnya terkait keberadaan Klinik Rawat Jalan RSUD Parung.

Alasannya, warga di wilayah Kabupaten Bogor, bagian utara itu, tak perlu berobat ke RSUD Cibinong atau ke RSUD Kota Bogor. Pasalnya, di Klinik Rawat Jalan Utama itu, ada pelayanan spesialis dengan 12 poliklinik .

“Alhamdulilah hadirnya klinik ini sangat membantu, dan dibutuhkan. Kliniknya juga dekat dari rumah jadi tidak perlu jauh-jauh kalau berobat, sangat senang sekali. Mudah-mudahan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar mungkin bisa berdagang atau membuat kos-kosan bagi para pegawai rumah sakit,” kata Siti Yani, warga Parung.

Warga Desa Cogreg, Siti Nurumah mengaku, saat berobat pertama di Klinik Utama Rawat Jalan Parung sangat bagus, nyaman, lengkap polikliniknya dan tempatnya sangat berbeda dengan klinik-klinik lainnya.
“Ruang tunggunya nyaman, perawatnya ramah dan pelayanannya cepat. Gedung kliniknya sangat berbeda, seperti mall. Semoga bisa terus dikembangkan jadi rumah sakit, supaya pelayanannya lebih optimal,” tuturnya.

Begitu pun dengan Ayu, warga Kecamatan Rumpin, Ayu mengatakan, sangat terbantu dengan adanya klinik utama rawat jalan, selain aksesnya yang dekat juga terdapat poliklinik spesialis. “Pertama kali berobat ke klinik ini, mau berobat gigi. Kliniknya benar-benar sangat bagus dan beda, berobat lebih nyaman dan tentunya biayanya gratis,” jelas Ayu.
Kepala Dinas Kesehatan, drg. Mike Kaltarina mengungkapkan, kehadiran Klinik Utama Rawat Jalan Parung, adalah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat wilayah Bogor Utara Kabupaten Bogor dari 10 tahun lalu.

“Bogor wilayah utara itu tidak ada pelayanan kesehatan milik pemerintah kecuali Puskesmas dan rumah sakit swasta. Meski baru terbangun Gedung A, yang terpenting adalah bisa memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mike mengatakan, Dinas Kesehatan akan terus berupaya mengembangkan klinik ini agar bisa jadi RSUD tipe C dengan melanjutkan pembangunan gedung secara bertahap sesuai master plan rumah sakit yaitu gedung B sampai gedung M.

Klinik Utama Rawat Jalan Parung, klaim Mike, merupakan klinik spesialis dengan menyiapkan layanan spesialis di 12 poliklinik.
“Kita siapkan 12 ruangan poliklinik, kita ingin mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai. Alhamdulilah ada spesialis kandungan lengkap dengan alat USG untuk mendeteksi dini jika ada permasalahan di kandungan, jadi kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi,” terang Mike Kaltarina.

Koordinator Klinik Utama Rawat Jalan Parung, dr. Bambang menambahkan, klinik ini menjadi satu-satunya klinik parung sudah diopersionalkan sejak tanggal 2 Januari 2023. “Semoga kami bisa melayani sebaik mungkin tidak hanya warga masyarakat Parung tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, bukan hanya jadi klinik tapi bisa meningkat jadi RSUD tipe C bahkan tipe B,” katanya menutupi.

Sebagai informasi, Klinik Rawat Jalan Parung, biaya pembangunannya gedungnya menghabiskan anggaran Rp 93 miliar, dari pagu sebesar Rp 112 miliar. Dana pembangunan itu bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Klinik Rawat Jalan Utama Parung diresmikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan, 2 Januari lalu.(*/Dung)

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memastikan jajarannya menata pusat kota mulai dari revitalisasi pasar hingga perbaikan jalan.

Bima Arya di Kota Bogor, Jumat, mengatakan program prioritas di ujung masa pemerintahannya akan mengubah wajah kota dan upaya itu perlu kerja keras bersama karena pekerjaan yang dilakukan cukup kompleks.

“Pedagang akan direlokasi ke Pasar Jambu Dua. Plaza Bogor sesuai rencana April nanti setelah Lebaran akan dibongkar. Gang Pedati juga kembali ditata, Jembatan Otista juga akan dibongkar dan masih ada lagi lainnya,” katanya di Bogor pada Jumat (24/2/2023).

Pemerintah Kota Bogor sejauh ini merumuskan program dengan mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan aspirasi masyarakat yang masuk dalam aplikasi Sibadra. Dengan memperhatikan itu, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup baik, begitu pula Jawa Barat.

Dia menyebut, ada 11 prioritas yang harus diselesaikan bersama dalam penataan kota, yakni penataan pasar dan relokasi pedagang, perbaikan jembatan Otista dan rekayasa lalu lintas, pembangunan lanjutan Balai Ageung Batu tulis, konversi angkutan kota menjadi bus dan penuntasan pembangunan Masjid Agung.

Ada pula relokasi pedagang kaki lima (PKL), penataan taman, pedestrian, pelayanan serta sarana dan prasarana fasilitas umum.

Bima menerangkan bahwa penataan pasar saat ini sudah dimulai dari Pasar Induk Jambu Dua dan akan dilanjutkan dengan pembongkaran Plaza Bogor dan dibangun menjadi lokasi pasar bersih taman terbuka dan fasilitas lainnya, Pasar Sukasari, Pasar Merdeka dan penataan Pasar Kebon Kembang.

Setelah Pasar Jambu Dua selesai dibangun, pedagang di Pasar Bogor akan pindah ke sana.

Sementara, untuk penataan Pasar Kebon Kembang, DiskopUMKMdagin, Satpol PP, Dishub, PUPR dan PD Pasar Pakuan Jaya (PPJ) serta aparatur wilayah diminta memperhatikan juga penataan fisik di sekitar Jalan Nyi Raja Permas, Dewi Sartika dan sekitarnya, termasuk proses pembangunan jembatan orang yang dibangun oleh DJKA(Direktorat Jenderal Perkeretaapian)

Ia pun meminta jajarannya tegas dalam mengawal penataan di sekitar Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nyi Raja Permas sehingga akhir tahun nanti wajahnya akan berubah lebih rapi.

Di sisi lain, Bima pun menekankan, pelebaran Jembatan Otista yang diharapkan dapat mengurai kemacetan, ditargetkan dapat selesai dalam waktu 7,5 bulan selesai. Proses lelang harus segera disiapkan oleh PUPR agar tidak ada keterlambatan pengerjaan dan antisipasi jika terjadi gagal lelang.

“Untuk PUPR agar permohonan tender maksimal, harus on time, arena begitu geser masalah nanti. Dishub, Kominfo bergerak untuk sosialisasi, untuk pengalihan arusnya. Jadi jembatan Otista akan ditutup beberapa hari setelah lebaran,” katanya.

Dalam hal penataan transportasi umum, kata Bima, penuntasan konversi 3:1 dan 2:1 angkot ke bus yang harus dilakukan dengan maksimal dan serius.

“Saya sudah briefing detail Dishub. Saya minta hitungan detail,” katanya.

Bima menyebutkan ada beberapa langkah, pertama konversi tiga angkot jadi satu bus. Kedua angkot jadi satu bus, tahun ini akan tambah dua koridor lagi bus. Ketiga kompensasi. Keempat, tegas terhadap usia angkutan kota yang di atas 20 tahun tidak boleh lagi jalan. Kelima, rekayasa lalu lintas.(*/Ju)

CIBINONG – Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menghadiri Tasyakuran 1 Abad NU di di Aula Masjid Besar Al-Azhim Cigombong, Kabupaten Bogor. Diharapkan, organisasi masyarakat bidang keagamaan menjadi benteng agama umat muslim di Indonesia.

“Saya bisa bilang dari awal NU ini adalah organisasi masyarakat di bidang keagamaan yang menjadi benteng agama juga karena mayoritas di Indonesia,” kata Iwan, (21/2/2023).

Kata dia, NU dikenal sebagai organisasi Islam yang menyebar sampai daerah pelosok. Sehingga, NU juga diharapkan mampu menangkal aliran-aliran yang tidak sesuai syariat Islam di tengah masyarakat.

“NU ini identik dengan Islam yang menyebar sampai pelosok kampung desa dan masyarakatnya guyub. Tidak ekslusif jadi semua masyarakat di kampung di kota ini keliatan dari kebersamaan. Banyak di kita aliran-aliran yang tidak sejalan dengan masyarakat, ini bentengnya NU mempertahankan akidah dan torikot orang tua kita dari pendiri NU yang cocok di Indonesia ini harus dipertahankan,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Iwan, NU harus menjadi organisasi pemersatu bangsa. Sebab, NU dinilainya sangat menjunjung tinggi azaz Pancasila dan persatuan.

“NU harus jadi benteng untuk pemersatu ya dan kita tahu keberadaan NU bagaimana menengakan azaz Pancasila dan kebersamaan itu yang harus terus dipertahankan tidak eklusif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, acara Tasyakuran 1 Abad NU ini turut dihadiri Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, Ketua PCNU Kabupaten Bogor KH Aim Zainudin, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bogor KH Bundari Abbas, Rois Syuriah Cigombong KH Zaenal Muhtadin, Ketua DPP Baja Perindo Drisye Siahaya dan lainnya.(*/Jun)