Metro Jabodetabek

CIBINONG – Warga menduga terjadi praktik pungutan liar alias pungli dalam proses pembebasan lahan proyek jalan Tol Desari di Desa Pabuaran Bojonggede.

“Praktik pungli itu dilakukan oknum pengurus RT dan antek-anteknya. Modusnya, (dalam pembebasan lahan proyek jalan Tol Desari di Desa Pabuaran Bojonggede) ada kelebihan luas tanah yang dikatakan hasil pemotretan satelit, lalu pemilik lahannya dimintai sejumlah uang untuk melengkapi administrasi dengan nilai jutaan rupiah per bidang,” kata Rizky, warga Kampung Pintu Air RW 09 kepada wartawan, Rabu 9 Agustus 2023.

Ia menuturkan, warga pernah mengadukan adanya dugaan pungli pada proses pembebasan lahan proyek jalan Tol Desari di Desa Pabuaran Bojonggede tersebut ke Lurah Pabuaran. Namun, pihak pemerintahan Kelurahan Pabuaran menyanggah adanya praktik Pungli.

“Lurah menyanggah adanya pungutan tersebut, maka warga menduga bahwa Pungli hanya dilakukan oknum pengurus RT atau Satgas Pembebasan Lahan. Tak hanya itu, warga yang mengeluh adanya dugaan pungli malah diintimidasi dan bahkan dikatain dengan kalimat binatang,” tuturnya.

Rizky menyayangkan terjadinya dugaan praktik pungli, hingga menimpa warga miskin yang sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh pengupas bawang merah.

“Sehari dapat upah mengupas satu karung bawang merah Rp15 ribu, lalu dipintai oknum Rp1 juta. Karena tak punya duit, wanita lansia tersebut pun hanya mampu memberikan uang sebesar Rp500 ribu ke oknum tersebut,” tutur Rizky.

Anak media sempat ingin mewawancarai Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor Yuliana di Aula Masjid Baiturrahman, Desa Pabuaran, Bojonggede saat menghadiri acara musyawarah bentuk dan penyampaian nilai ganti kerugian yang terkena pengadaan lahan Jalan Tol Desari untuk menanyakan dugaan pungli.

Namun, Iwan salah satu panitia musyawarah menyampaikan pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor hanya mengundang jurnalis dari TvOne dan acara musawyarah hanya boleh dihadiri warga yang mendapatkan surat undangan.

“Ibu Yuliana melalui stafnya tidak berkenan diwawancarai, mereka hanya mengundang jurnalis dari TvOne,” singkat Iwan.

Sementara itu, dua jurnalis kontributor TvOne untuk wilayah Bogor Usep dan Eko kompak mengatakan tidak mendapatkan undangan. Apalagi meliput acara musyawarah bentuk dan penyampaian nilai ganti kerugian yang terkena pengadaan lahan Jalan Tol Desari tersebut. (Rez)

BOGOR — Warga sekitar Jalan Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor kerap mengeluhkan kemacetan yang disebabkan oleh antrean kendaraan pengantar dan penjemput sekolah Bina Insani. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, pun meminta agar sekolah menambah petugas untuk mengatur lalu lintas.

Berdasarkan aduan dari warga, kemacetan kerap terjadi pada pagi dan siang hari, ketika mobil-mobil penjemput siswa mengantre menuju sekolah. Di mana akses menuju sekolah tersebut terletak di dalam jalan sempit, di Jalan Seremped Wetan, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Bima Arya mengatakan, keluhan tersebut juga datang dari warga komplek Bukit Cimanggu City (BCC), yang akses keluar kompleknya sering tertutup antrean kendaraan tersebut. Tak hanya itu, orangtua murid juga mengeluh karena anaknya kerap terlambat karena hal yang sama.

“Yang harus dilakukan adalah menambah petugas. Di titik itu ya wayahna harus ditambah petugas dari sekolah. Jangan hanya mengandalkan polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang terbatas. Sekolah harus punya konitmen untuk itu,” kata Bima Arya, (7/8/2023).

Di samping itu, Bima Arya mengimbau kepada orangtua murid untuk kembali menggunakan antar jemput, agar jumlah kendaraan yang mengantar dan menjemput siswa bisa berkurang. Di mana layanan antar jemput sempat terhenti karena pandemi Covid-19.

“Sekarang belum lagi ke antar jemput. Nah itu yang harus dimaksimalkan lagi,” ujarnya.

Di samping itu, berdasarkan pengamatannya di lapangan, harus dilakukan pembebasan lahan di sebelah kiri akses masuk menuju sekolah tersebut. Agar akses masuk tidak terlalu sempit.

“Ternyata lahan itu aset negara KemenPUPR yang sekarang sudah proses juga. Saya akan bantu memfasilitasi supaya penggunaan lahan ini bisa lebih cepat,” ujarnya.(*/Jun)

CIBINONG – Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut mendorong Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk tidak ketinggalan dalam bertransformasi ke dunia digital. Salah satu bentuk transformasi digital tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Command Center atau Ruang Pusat Komando.

Ruang Command Center yang bernama TAKTIS (Tirta Kahuripan Teknologi Informasi Sistem) ini merupakan fasilitas perusahaan dengan infrastruktur berbasis digital yang dapat memudahkan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi, monitoring dan mengontrol seluruh kegiatan bisnis.

Fasilitas Command Center Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kini sah beroperasi setelah diresmikan Plt. Bupati Bogor pada Selasa 8 Agustus 2023 di Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Plt Bupati Bogor dan didampingi Direksi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Beberapa fitur yang telah beroperasi di Command Center ini yaitu adanya Website GIS (Geographic Information System), SiModis (Sistem Monitoring Distribusi), Monita (Monitoring Instalasi Air) dan Dashboard Billing atau penyajian data billing secara grafis dan infografis.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Bogor mengungkapkan bahwa Command Center ini akan menjadi pusat integrasi data yang dapat memudahkan dalam melayani air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang tersebar di 9 Cabang Pelayanan. Plt. Bupati Bogor akan terus mendukung Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk berinoviasi digital dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan tersebut Plt. Bupati Bogor beserta para tamu lainnya juga mencoba langsung fitur yang ada pada Command Center Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Tidak hanya Command Center, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga memperkenalkan “Mobil Keliling” yang hadir dengan fasilitas untuk pengaduan pelanggan, pembayaran tagihan air, serta pendaftaran sambungan baru. Kedua fasilitas tersebut akan terus dikembangakan hingga maksimal agar dapat membantu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat Kabupaten Bogor.(*/Angg)

CIBINONG – Pembangunan Kabupaten Bogor harus terus berlanjut dan bersinambungan walau nanti akan dijabat oleh PJ , Sebab Jabatan Bupati Bogor periode 2019-2024 akan berakhir pada akhir tahun 2023 ini. Kemudian kursi kepemimpinan Kabupaten Bogor akan dipegang oleh Penjabat (Pj) Bupati Bogor.

Akan hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap Pj Bupati Bogor nantinya memiliki rasa kecintaan untuk membangun Bumi Tegar Beriman.

“Pj kami serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri, siapapun yang ditunjuk mudah-mudahan yang ditunjuk pun sama-sama orang yang punya semangat rasa cinta rasa sayang terhadap Kabupaten Bogor,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, poin tersebut sangat dibutuhkan oleh figur yang nantinya akan memimpin Kabupaten Bogor, walaupun hanya sementara waktu hingga Bupati periode baru terpilih.

“Pj Bupati Bogor akan diisi selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan 1 tahun 4 bulan adalah waktu yang panjang cukup lama,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap kepada Pj Bupati Bogor nantinya dapat melanjutkan dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bogor demi kesejahteraan masyarakat.

“Walaupun diisi Pj, kami berharap pembangunan pembangunan akan berjalan lebih maksimal dan optimal lagi,” tandasnya.(*/Jun)

CIBINONG — PT Sentul City terus melakukan penataan lahan di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dari aktivitas penataan lahan tersebut, sumber air bersih dari warga Kampung Gunung Batu Kidul di desa tersebut terganggu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua RT 02 RW 11, Hazarul Azwar. Hingga Senin (4/10), ada lima alat berat atau backhoe milik PT Sentul City yang beroperasi melakukan penataan dan pengembangan lahan.

Azwar menyebutkan, aktivitas penataan lahan yang dilakukan Sentul City berada di kawasan dataran tinggi. Sehingga, hal itu menyebabkan sumber air bersih yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari terganggu.

“Akibat aktivitas alat berat itu, sumber air bersih warga terganggu. Karena posisi pemukiman warga ada di bawah dan lokasi pengembangan berada di atas, jadi akses air bersih warga sekitar terganggu,” kata Azwar melalui telepon selulernya, Selasa (5/10).

Azwar menyebutkan, di RT 02 sendiri ada 30 rumah lebih yang akses air bersihnya terganggu, akibat adanya aktivitas alat berat milik PT Sentul City di kawasan tersebut. Sementara untuk di wilayah lain dia belum mengetahui apakah terdampak atau tidak.

Oleh karena itu, dia melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Sentul City dan pemerintah desa. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari keduanya.

“Kami sudah komunikasi dengan pemerintah desa dan pihak Sentul City mengenai hal ini. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak-pihak terkait mengenai aduan warga ini,” ucapnya dikutip dari republika.
Atas hal itu juga, masyarakat yang khawatir dan kesal mendatangi kantor Desa Bojong Koneng akhir pekan lalu. Azwar mengatakan, warga yang merupakan warga asli Desa Bojong Koneng meminta kepastian agar tempat tinggalnya tidak tergusur.

“Kades pernah meminta kepada warga untuk membuat batas kampung dulu, agar perkampungan warga sekitar tidak tergusur. Tapi kami tidak tahu ke depannya kampung warga akan tergusur apa tidak. Kami ingin kejelasan aja agar pribumi tidak tergusur dan was-was,” ucapnya.

Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Sentul City, David Rizar Nugroho, mengatakan, alat berat atau buldozer yang ada di Desa Bojong Koneng digunakan untuk melakukan penataan lahan, bukan digunakan untuk menggusur rumah asli warga desa.

“Kami tegaskan bahwa kami tidak mem-buldozer rumah warga asli Bojong Koneng. Yang kami kejar adalah warga pendatang yang menguasai tanah garapan dari mafia tanah dan mereka mendirikan bangunan liar di atas tanah kami,” jelas David.(*/Jun)

CIBINONG – Sekretaris Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Jabar Chaidir Rusli ikut menyoroti proyek pembangunan Jalan Bomang (Bojonggede-Kemang) yang dilaksanakan PT KBP pada 2022 lalu.

MAKI Jabar menilai, dari pagu anggaran sebesar Rp44,9 miliar, catatan atau temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terdapat kelebihan bayar pada proyek proyek pembangunan Jalan Bomang tersebut senilai Rp5,7 miliar. Angka itu hampir 13 persen dari total besarnya anggaran pembangunan.

“Kalau catatan atau temuannya mencapai hampir 13 persen dari pagu anggaran. MAKI Jabar menilai angka itu besar sekali dan patut dicurigai ada penurunan spesifikasi atau lainnya dalam proyek pembangunan Jalan Bomang itu,” kata Chaidir kepada wartawan, Rabu 12 Juli 2023.

Chaidir pun mendorong agar aparat penegak hukum merespons catatan atau temuan BPK Perwakilan Jabar. Apalagi deadline pelaksanaan rekomendasi hanya tersisa hingga dua pekan lagi.

“28 Oktober adalah batas waktu telah dilaksanakan rekomendasi BPK Perwakilan Jabar oleh Pemkab Bogor dan rekanannya, aparat penegak hukum selanjutnya bisa masuk untuk menangani dugaan telah terjadinya kerugian negara,” tuturnya.

Ia menjelaskan apabila ada kekurangan spesifikasi pada proyek pembangunan Jalan Bomang tersebut, maka akan memperpendek umur pemakaian jalan dan mempercepat masa pemeliharaan.

“Pemkab Bogor terutama masyarakat dirugikan, karena yang seharusnya meningkatkan atau memelihara jalan lain, karena spesifikasi dan kualitas berkurang, maka anggaran untuk jalan lain pun digeser untuk Jalan Bomang,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun , selain diharuskan mengembalikan kelebihan bayar, PT KBP juga diharuskan membayar sanksi denda keterlambatan pekerjaan atau pelaksanaan pembangunan sebesar Rp281 juta. (Rez)

CIBINONG – Banyak proyek di Kabupaten Bogor diduga bermasalah seperti Bojonggede – Kemang dan ini menjadi sorotan publik khususnya DPRD Kabupaten Bogor .

Wakil Ketua Tim Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Bogor Irvan Baehaqi Tabrani meminta penyedia jasa proyek peningkatan Jalan dan Jembatan Situ Naggerang Bomang (Bojonggede-Kemang).

DPRD Kabupaten Bogor pun menilai pembangunan Jembatan Situ Nanggerang Bomang jalur lambat arah Kemang yaitu PT KBP dan PT PBN untuk segera mengembalikan uang kelebihan bayar dan membayar sanksi denda keterlambatan.

Berdasarkan cataran atau temuan BPK Perwakilan Jawa Barat, total PT KBP diharuskan mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar Rp5,7 miliar dan membayar sanksi denda keterlambatan Rp281 juta.

Lalu, memproses pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp1,7 miliar dan membayar sanksi denda keterlambatan sebesar Rp660 juta kepada PT PBN atas pekerjaan pembangunan jembatan tersebut.

“Rekomendasi Tim Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Bogor, meminta PT KBP dan PT PBN membayar kelebihan bayar maupun sanksi denda leterlambatan ke Rekening Kas Umum Daerah,” kata Irvan kepada wartawan, Selasa 11 Juli 2023.

Dia mengaku kecewa kepada PT PBN maupun Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) atas buruknya pembangunan Jembatan Situ Nanggerang.

“Temuan BPK Perwakilan Jawa Barat itu selaras dengan kondisi saat ini, dimana sayap Jembatan Situ Nanggerang atau Bomang mengalami retak-retak. Menurut saya, bahwa jembatan itu merupakan gagal bangun karena tidak bagus atau berkualitas pekerjaan pada proyek senilai Rp45 miliar tersebut,” tegas politisi PKS tersebut.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Raden Soebiantoro menuturkan bahwa pengembalian uang kelebihan bayar dan pembayaran sanksi denda keterlambatan sedang berproses.

“PT KBP dan PT BPN sudah mulai mengembalikan uang kelebihan bayar dan pembayaran sanksi denda keterlambatan,” tutur Raden Soebiantoro.

Mengenai sayap Jembatan Situ Nanggerang Bomang yang mengalami keretakan, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini menjelaskan bahwa proyek tersebut masih dalam pemeliharaan.

“Dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan, kontraktor atau penyedia jasa akan memperbaiki sayap Jembatan Bomang yang retak, kami belum melunasi pembayaran karena masih ada masa pemeliharaan,”paparnya. (Rez)

CIBINONG – Sebanyak 200 orang mengIkuti aksi donor darah yang diadakan oleh Jala Lintas Media Group (JLM), di Ruko Imperium Park, Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja, No. 89, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabuaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (11/7/2023).

Selain donor darah, JLM juga mengadakan cek kesehatan gratis bagi warga dan pelanggan vendor jaringan internet ini.
CEO JLM Group Victor Irianto mengatakan, kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis ini diadakan bekerjasama dengan PMI Kabupaten Bogor dan PT. Radiant Group (Natural Nutrindo).

“Tahun ini merupakan kedua kalinya JLM Group menyelenggarakan acara donor darah bagi masyarakat umum,” kata Victor dalam keterangan tertulisnya yang diterima Media.
Namun, tahun ini, JLM Group menggandeng PT. Radient Group untuk menyediakan layanan cek kesehatan gratis.

“Layanan kesehatan yang tersedia, mencangkup pengecekan kadar kolesterol, gula darah, asam urat dan lainnya,” lanjut Victor.
Victor juga menuturkan, jumlah pendonor tahun ini meningkat menjadi 200 orang dari tahun sebelumnya yang hanya 100 orang.
“Acara donor darah ini kami selenggarakan sebagai bagian dari program CSR (corporate social responsibility) yang fokus pada kepedulian sosial dan kesehatan masyarakat,” terang Victor.

Victor berharap, kegiatan yang diadakan JLM Group ini bisa menjadi ajang untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan stok darah.
“Saat ini, satu dari kantong darah dapat menyelamatkan tiga nyawa, sehingga dapat menggelar kegiatan ini setiap tahunnya, dan JLM Group turut mendukung PMI untuk memenuhi itu,” imbuh Victor Irianto.

Sebagai informasi, JLM Group merupakan perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi.
JLM Group berdiri sejak 2009, dan telah hadir di beberapa kota di Indonesia.
Saat ini, jaringan fiber optic JLM Group telah mencapai 2.500 kilometer dengan proses perluasan jaringan yang terus berjalan hingga saat ini.(*/Du)

CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor KH. Agus Salim meninjau lokasi rawan longsor di bantaran sungai Ciliwung di Wilayah RW 11, Perum Dephankam, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong.

“Bersama para tokoh masyarakat, RW, nengok bantaran sungai di lingkungan Dephankam yang memang berpotensi longsor karena dekat dengan bantaran sungai Ciliwung, untuk bisa kemudian di advokasi mungkin dengan Turab yang cukup panjang,” kata Agus Salim, Senin (10/7/23).

Menurut Politisi PKS itu, dari semua aliran perumahan itu mengarahnya ke arah sungai dan cukup deras sehingga butuh penanganan. Masyarakat sudah berinisiatif urunan dan juga melakukan beberapa pembangunan, baik itu juga membuat selokan yang permanen dan mencegah dengan penanaman beberapa pohon.

“Namun ada beberapa titik yang butuh dukungan dan juga anggaran dari Pemerintah untuk bisa membangun turab penahan agar tidak kemudian menimbulkan longsor,” jelasnya.

Karena, lanjut Agus Salim, tidak mungkin dengan dana masyarakat yang dikumpulkan untuk membangun semuanya. Mereka sudah ikhtiar semampu mereka dengan membuat catatan-selokan tapi tetap butuh pihak dari anggaran pemerintah.

“Karen anggarannya pasti besar dan masyarakat tentu nggak akan mampu. Dengan menengok langsung mungkin kami bisa memperjuangkan komunikasikan entah itu nanti tanggung jawab Kabupaten Bogor atau diatasnya,” tuturnya.

“Sehingga kita bisa mengurangi resiko bencana terutama longsor di lingkungan, khususnya di bantaran sungai Ciliwung yang harus diberikan tindakan untuk pencegahan,” tegasnya.(*/Du)

CIBINONG – Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, menerapkan tilang manual atau penindakan di tempat bagi pelanggaran lalu lintas pada Operasi Patuh Lodaya 2023 yang digelar mulai 10-23 Juli 2023. Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata di Bogor, Senin (10/7/2023), menjelaskan bahwa penindakan di tempat diterapkan bagi pelanggaran yang tidak tertangani oleh tilang elektronik (e-TLE).

“Jadi penindakan di tempat itu hanya kepada kendaraan yang tidak tercover oleh e-TLE, contoh ODOL (Over Dimensi dan Over Loading), lawan arus, itu kita melakukan tindakan di tempat,” jelasnya.

Kemudian, kata AKP Dicky, beberapa pelanggaran lalu lintas lainnya yang dilakukan penindakan di tempat yaitu penggunaan knalpot bising atau brong, dengan cara dilakukan penyitaan. “Tindakan di tempat pun kita mengedepankan pencegahan. Penindakan tetap merupakan langkah terakhir,” terang AKP Dicky.

Sementara, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan bahwa Operasi Patuh Lodaya merupakan bagian dari upaya penegakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. “Sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas,” kata Iman usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Lodaya di Mapolres, Cibinong, Bogor, Senin.

Ia mengatakan, personel yang terlibat dalam operasi ini melakukan patroli secara mobile ke berbagai lokasi. Beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran utama Operasi Patuh Lodaya kali ini yaitu, melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan telepon seluler saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI.

Kemudian, mengemudi tanpa menggunakan sabuk pengaman, berkendara melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM, berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor. Lalu, Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak memenuhi syarat laik jalan, kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi perlengkapan standar, kendaraan roda dua atau empat yang tidak dilengkapi STNK.

Selanjutnya, pengemudi kendaraan yang melanggar marka atau bahu jalan, kendaraan bermotor yang memasang rotator atau sirine yang bukan peruntukannya (khususnya plat hitam), serta penertiban kendaraan yang menggunakan pelat rahasia atau dinas.(*/Ju)