Metro Jabodetabek

BOGOR – Maraknya berita polusi udara akhir akhir ini, membuat Daffie, caleg muda PKB dapil 5 – Bogor Utara Kota Bogor turun tangan.

Berkolaborasi dengan tim Rayendra Center, Daffie membuat gerakan berbagi 1000 masker untuk program membantu mengatasi polusi udara yang belakangan terjadi di Jabodetabek termasuk di Kota Bogor.

Gerakan ini dilaksanakan di beberapa ruas jalan protokol di Kota Bogor, dengan target pemberian masker adalah pengendara motor dan warga yang melintas.

Garies Muhammad Daffie Aliefadjani, caleg tampan yang masih menjalani pendidikannya di Malaysia ini mengatakan pihaknya akan terus bergerak dan berbuat untuk warga Kota Bogor. “Kami sudah bagikan ratusan masker untuk ikut mewaspadai bahaya polusi. Minimal warga makin sadar bahwa udara saat ini sedang tidak baik baik saja,” papar caleg PKB termuda ber nomor urut 5 tersebut.

Disamping itu ia juga memberikan beberapa tips kesehatan menghadapi polusi udara diantaranya minum air putih yang banyak dan tidak lupa kenakan masker ketika keluar rumah, “tetap santai tapi waspada perlu ” pungkas Gen-Z yang akrab disapa Aa Daffie ini.(*/Ju)

CIBINONG – Status bencana kekeringan di Kabupaten Bogor masuk status tanggap darurat. Sebab, lebih dari 50 persen kecamatan atau 22 dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, telah terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Agus Suyatna, status tanggap darurat ini mengikuti perkembangan kasus kekeringan yang terjadi sejak awal Mei 2023. Bertahap mulai dari 10 kecamatan dan menyebar hingga 22 kecamatan dengan 69 desa.

“Masyarakat dengan banyaknya permintaan air bersih, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Artinya kalau sudah menyangkut tanggap darurat ini kan sudah segala upaya harus dikerahkan oleh Pemkab Bogor, peralatan, SDM, dan anggarannya juga harus mendukung,” kata Agus, Jumat (25/8/2023).

Lebih lanjut, Agus menyebutkan, kekeringan menyebar di 22 kecamatan berdasarkan data BPBD Kabupaten Bogor pada 23 Agustus 2023. Dengan jumlah warga terdampak sebanyak 111.281 jiwa dari 33.390 kepala keluarga (KK).

Kendati demikian, sambung Agus, tidak seluruh desa di kecamatan tersebut terdampak kekeringan. Sebagai contoh, di wilayah timur Kabupaten Bogor daerah paling banyak terdampak kekeringan ada di Kecamatan Jonggol, Cariu, dan Tanjung Sari.

“Karena memang daerah situ daerah yang kering tangkapan airnya kurang di sana,” jelasnya.

Sama halnya dengan di wilayah selatan Kabupaten Bogor, kata Agus, kekeringan sudah mulai melebar. Sedangkan di wilayah barat paling banyak terdampak di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga.

Menanggapi hal tersebut, Agus mengatakan, pada Senin pekan depan BPBD berencana melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan langkah selanjutnya. “Ini harus melibatkan semua SKPD, leading sektor, TNI-Polri. Jangan sampai ada masyarakat kita yang kesulitan air sementara pemerintah tidak hadir di situ,” ucapnya.

Diketahui, pada periode 2 Mei 2023 hingga 23 Agustus 2023, BPBD Kabupaten Bogor, telah menyalurkan 1.120.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Jutaan liter air bersih tersebut disalurkan untuk 111.281 warga yang kesulitan air bersih di tengah musim kemarau ini.

“Pendistribusian air bersih sebanyak 1.120.000 liter dilakukan pada periode 2 Mei hingga 23 Agustus 2023. Jumlah Kartu Keluarga (KK) terdampak ada 33.390, dengan 111.281 jiwa,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Asep Sulaeman, Kamis (24/8/2023).

Asep menyebutkan, jumlah daerah yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih semakin meluas. Sehari sebelumnya, pada 22 Agustus 2023 ada 19 kecamatan dan 64 desa yang terdampak kekeringan.

“Pada 23 Agustus 2023 jumlah kecamatan terdampak kekeringan atau krisis air bersih ada 22 Kecamatan dengan 69 desa,” terangnya.(*/End)

CIBINONG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap segera bisa melantik Iwan Setiawan sebagai Bupati Bogor defenitif menggantikan Ade Yasin yang diberhentikan.

Ridwan Kamil mengaku sudah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3.3178 Tahun 2023, DPRD Kabupaten Bogor sudah memproses pengesahan pemberhentian Bupati Bogor Ade Yasin dan menunjuk Iwan Setiawan sebagai Bupati Bogor di sisa akhir periode masa jabatan 2018-2023 dan juga surat Plt Bupati Bogor.

“Surat permohonan pelantikan Iwan Setiawan sebagai Bogor defenitif sudah saya kirimkan ke Kemendagri jika sudah dibalas sebelum tanggal 5 September (berakhirnya kasa jabatan), maka ia akan saya lantik di Gedung Sate kota Bandung,” singkat Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu, 24 Agustus 2023.

Informasi yang dihimpun , SK Mendagri Tito Karnavian itu terbit pasca inkrachnya putusan pengadilan mantan Bupati Bogor Ade Yasin, yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 834 K/Pid.sus/2023 Tanggal 7 Maret 2023 yang menolak permohonan Kasasi dari pemohon.

Ridwan Kamil sebelumnya dengan surat nomor 5907/OD.03.02/Pemotda/Pemprov Jawa Barat Tanggal 2023 juga telah mengusulkan pemberhentian Ade Yasin dari jabatannya sebagai Bupati Bogor periode 2018-2023. (Rez)

CIBINONG – Gempa yang terjadi di banten dirasakan daerah DKI Jakarta juga sampai di Bogor .Tiga rumah di wilayah Desa Lemah Dulur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami kerusakan. Hal itu dampak dari gempa magnitudo 5,7 di perairan Banten pada 17 Agustus 2023.

“2 unit rumah rusak ringan dan 1 unit rusak sedang,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko, Jumat (18/8/2023).

Kata dia, rumah warga yang terdampak berada di dua kampung desa tersebut, yaitu di wilayah Kampung Cimande Girang dan Kampung Legok Mahmud.

Dalam kejadian ini, ia menambahkan, terdapat satu orang perempuan berinisial I mengalami memar pada bagian bahu akibat tekena reruntuhan bata. Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor sudah mendatangi lokasi untuk melakukan assesment kebencanaan.

“Bagian-bagian rumah yang mengalami kerusakan belum diperbaiki,” ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Yopi Iskandar dan Hasan Haikal Thalib akan menggantikan Muhamad Rizky dan Usep Supratman di DPRD Kabupaten Bogor.

Mereka digantikan koleganya, karena Muhamad Rizky keluar pindah dari Partai Gerindra ke Partai Nasdem, sementara Usep Supratman di proses Pergantian Antar Waktu (PAW) karena meninggal dunia.

“Kami segera melantik Yopi Iskandar dan Hasan Haikal Thalib menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor di sisa waktu hingga September 2024, keduanya menggantikan Muhamad Rizky dan Usep Supratman,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Jumat, 18 Agustus 2023.

Rudy Susmanto menuturkan bahwa kapan waktu melantik Yopi Iskandar dan Hasan Haikal Thalib tergantung aturan dan persetujuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kalau wewenangnya di kita pasti sudah dilantik, waktu pelantikan mereka menggantikan koleganya tergantung aturan dan juga persetujuan Gubernur Jawa Barat,” tuturnya.

Sementara, Hasan Haikal Thalib berharap ia bisa dilantik sebagai legislator DPRD Kabupaten Bogor pada Bulan Agustus ini, hal itu karena dirinya tidak harus menunggu Daftar Calon Sementara (DCS) atau Daftar Calon Tetap (DCT) seperti yang dialami oleh Yoppi Iskandar.

“Semoga bulan Agustus pelantikannya,” ujar Hasan Haikal Thalib. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, geram dengan permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi yang tak kunjung selesai. Sungai Cileungsi tercemar di beberapa titik, diduga akibat pabrik yang buang limbah sembarangan.

Aliran Sungai Cileungsi yang tersambung ke Sungai Bekasi, karena tercemar membuat pelanggan PDAM Tirta Patriot dalam beberapa hari tidak mendapatkan layanan air bersih. Rudy meyakini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor sudah mengetahui siapa terduga pelaku pembuangan limbah tersebut.

Hanya saja, sambung dia, perlu ada keberanian baik dari DLH maupun kepala daerah untuk menindak pabrik yang seenaknya membuang limbah ke sungai. Terlebih, saat ini kursi jabatan kepala DLH Kabupaten Bogor kosong karena pejabatnya baru saja pensiun. Rudy pun mempertanyakan, apakah kepala DLH baru nantinya berani menindak para terduga pelaku pembuangan limbah.

“Ini permasalahannya tidak selesai-selesai, jadi pada saat hari ini Kepala DLH-nya kosong akan ditunjuk orang dan seperti lelang jabatan. Bisa nggak dalam satu tahun tidak ada pencemaran kembali? Pabriknya sudah jelas ada di situ, yang buang limbahnya juga di situ,” kata Rudy di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/8/2023).

Menurut politikus Partai Gerindra itu, isu pencemaran Sungai Cileungsi hanya menjadi konsumsi media yang terus berulang. Apalagi, Sungai Cileungsi yang merupakan hulu dari Sungai Bekasi, diduga menyebabkan pencemaran terhadap PDAM Tirta Patriot. Hal itu lantaran PDAM Tirta Patriot menggunakan air baku dari Sungai Bekasi.

Sehingga ketika tercemar maka yang menjadi korban adalah warga selaku pelanggan PDAM. “Kalau kami pihak DPRD punya kewenangan buat menutup, kami tutup. Kan sudah jelas ada pabriknya, kalau pabriknya susah, salurannya kan ada lima pabrik. Lima-lima nya tutup dulu,” ucap Rudy.

Dia menyebut, DPRD Kabupaten Bogor juga telah membuat surat rekomendasi berkali-kali kepada DLH Kabupaten Bogor. Surat rekomendasi yang diberikan pun berisi aduan dari masyarakat terdampak.

“Kita sudah berkali-kali membuat surat rekomendasi. Rekomendasi sudah kami berikan, dari rapat sudah kita berikan, dan dari aduan masyarakat sudah kami berikan. Kepala dinas silih berganti beberapa kali,” ujar politisi Gerindra.(*/Wan)

BOGOR – Pembakaran sampah yang kerap dilakukan masyarakat diduga menjadi salah satu penyebab polusi udara. Oleh karenanya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, berencana mengaktivasi kembali Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah, yang bisa menerapkan denda sekitar Rp 10 juta apabila ada pelaku pembakaran sampah.

Turut menyoroti perihal polusi udara, Bima Arya pun mengundang dinas terkait dan IPB University, untuk meminta masukan dan data termutakhir terkait kondisi polusi udara yang kini menjadi atensi. Dari situ, ditemukan beberapa hal yang diduga menjadi penyebab polusi udara di Kota Bogor.

“(Penyebab polusi udara di Kota Bogor) nggak hujan, dari wilayah tetangga barat Kabupaten Bogor, debu pembangunan Jembatan Otista dan jalur pedestrian itu juga mempengaruhi, serta dari internal ada pembakaran sampah,” kata Bima Arya, Rabu (16/8/2023).

Oleh karena itu, Bima Arya akan mengaktivasi lagi Perda 1/2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum dan Perda 9/2012 tentang Pengelolaan Sampah. “Di situ ada sanksi bakar sampah seenaknya itu yang dendanya bisa Rp 10 juta,” jelasnya.

Sebagai langkah ke depan, Bima Arya mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memproses penegakan hukum dengan memperketat Perda. Beberapa di antaranya dengan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan uji emisi kendaraan, dan Satgas Ciliwung untuk lebih intens memastikan pembakaran sampah.

“Dan ada informasi tadi sebagai Ketua Satgas Ciliwung suka ditemukan juga orang bakar ban untuk diambil kawatnya,” ucapnya.

Kendati demikian, Bima Arya mengaku tidak akan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat Presiden RI Jokowi telah menaikkan gaji ASN.

“Langkah kami tidak akan ada WFH, karena secara umum masih bisa beraktivitas. Apalagi gaji naik 8 persen masa kerja dari rumah. Harusnya tetap bisa kerja maksimal,” kata Bima Arya.

Untuk meningkatkan kesadaran warga akan kualitas lingkungan, ia menambahkan, Pemkot Bogor akan bekerja sama dengan pemantauan titik kualitas udara secara real time setiap jam. “Paling tidak angka pencemarannya, angka polusi berapa dan saran kita yang bisa dilakuka oleh warga apa. Apabila harus menggunakan masker kita informasikan,” papaprnya.(*/Jun)

CIBINONG – Intensitas Hujan yang menurun saat ini menyebabkan penurunan debit sumber air baku dan kekeringan di wilayah Kabupten Bogor makin meluas. Berdasarkan sumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebutkan 63 persen wilayah zona musim di Indonesia telah terdampak fenomena El Nino. Puncak fenomena itu diperkirakan terjadi pada Agustus dan September.

Kondisi tersebut sangat mempengaruhi kondisi pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Bogor melalui perpipaan memiliki 14 Unit Instalasi Pengolahan Air lengkap yang sumber air bakunya dari Sungai dan 11 unit pengolahan yang sumber air bakunya dari mata air.

Saat ini sebagaian sumber air baku tersebut baik dari sungai maupun mata air mengalami kekeringan sehingga jumlah air yang diproduksi mengalami penurunan dan berdampak berkurangnya distribusi air bersih kepada pelanggan. Namun demikian, bagi pelanggan yang mengalami gangguan pengaliran air bersih, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyediakan bantuan air bersih melalui mobil tangki secara gratis. Saat ini bantuan air bersih sedang dilaksanakan di Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang dan di Kecamatan Jonggol.

Selain bantuan air bersih melalui mobil tangki, agar pelayanan tetap terjaga di beberapa lokasi dilakukan pembendungan air sungai. Tujuan dibuatnya bendungan ini untuk menjaga kualitas pompa dan level debit air demi menjaga pelayanan air bersih secara kontinu kepada pelanggan.

Selain kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor memberikan bantuan air bersih melalui mobil tangki kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih.

Perumda menghimbau kepada masyarakat khususnya Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan agar bijak menggunakan air bersih dan menampung air disaat air masih mengalir.
(*/Angg)

CIBINONG – Pembangunan ‘setengah hati’ Jalan Raya Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang – Desa Cibadak – Kecamatan Sukamakmur, atau betonisasi hanya dikerjakan separuh jalan, pada akhirnya membuat banyak orang susah lantaran macet yang disebabkan setiap pengguna jalan harus bergantian saat melintas.

Informasi yang dihimpun, kondisi ini sudah terjadi berbulan-bulan hingga berganti tahun, akibat proyek pembangunan jalan utama penghubung dua kecamatan ini tak dirampungkan. Hal ini pun sudah mengundang kritikan banyak pihak, terutama kalangan aktivis LSM.

Seperti diketahui, proyek jalan yang disinyalir ditinggal pemborong tersebut, nilainya cukup fantastis dengan nominal belasan miliar rupiah dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran (TA) 2022 ini, Ironisnya, proyek tersebut dikerjakan separuh jalan oleh pelaksana pembangunan.

“Sudah 8 bulan lebih, kondisi pembangunan jalan yang dikerjakan hanya separuh jalan ini, tak kunjung dirapihkan. Jelas ini buat susah bagi warga yang kewat, apalagi pas hari libur pasti macet karena banyak pengunjung wisata di jalur ini yang harus antri bergantian,” ucap Rian (30) warga Desa Karang Tengah, baru-baru ini.

Dia mengaku, proyek yang diduga ditinggal pemborong tersebut terjadi 8 bulan lebih lamanya. Ia pun bersama petugas Linmas Desa setempat terpaksa harus standby di tempat guna menghindari kemacetan parah. “Kalau gak dijaga untuk digilir, pasti macetnya parah,” keluhnya dikutip dari Rakyat Bogor.

Senada, Rohman (25) salah satu pengguna jalan yang melintas untuk berwisata, mengaku terjebak dengan kondisi jalan yang hanya diperbaiki separuh jalan tersebut.

“Kita kejebak macet, soalnya semua kendaraan yang lewat itu hanya bisa melintas di jalan yang sudah diperbaiki. Sementara sisa jalan yang masih rusak itu, sempit dan membahayakan,” keluhnya

Warga dan pengguna jalan pun, mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk segera melanjutkan perbaikan jalan tersebut, guna kelancaran lalu lintas warga setempat, maupun pengguna jalan yang hendak ke areal wisata.

“Intinya, masyarakat tuh mendesak pemerintah daerah untuk segera merampungkan perbaikan jalan yang rusak dan ditinggal pemborong ini. Jangan sampai warga gusar kemudian aksi turun ke jalan atau memblokir jalan,” harapnya.

Aktivis Pemantau Kinerja Aparat Negara, Romi Sikumbang, menyayangkan atas persoalan pembangunan jalan yang dinilai tidak menyeluruh tersebut. Menurutnya, sejatinya pihak kontraktor selaku pelaksana, wajib menyelesaikan pembangunannya hingga tuntas, dan bukan malah ditinggal.

“Harusnya diselesaikan secara tuntas, bukan malah ditinggal. Kalau jalan hanya dibangun separuh jalan, kan sudah jelas bikin repot pengguna jalan karena harus bergantian. Jelas, macet mengganggu lalu lintas,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar penyedia jasa, bertanggungjawab atas persoalan pembangunan jalan yang dinilai belum tuntas tersebut. “Selain itu, pihak PUPR juga harus tegas, dengan menegur serta membacklist CV selaku penyedia jasa tersebut,” tegasnya. (*/Wan)

CIBINONG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto merespone terkait wacana pembangunan SMPN 04 Citeureup yang bakal dibangun di tahun 2024 nanti.

Rudy mengatakan, agar masyarakat mengedepankan kepentingan pendidikan daripada kepentingan politik yang hanya mementingkan sebagian orang dan kelompok.

Menurunta, dorongan pembangunan SMPN 04 Citeureup merupakan aspirasi masyarakat. Sehingga, ia akan memperjuangkan pembangunan itu melalui kebijakan di legislatif.

“Tugas saya hanya mengakomodir aspirasi masyarakat dibawah, dan pada saat kemampuan anggaran serta ketentutan peraturan perundang-undangaan tidak bertentangan. Maka akan kami anggarkan dalam APBD 2023,” ujar Rudy Susmanto kepada wartawan di gedung DPRD Jl. Bersih, Kelurahan Tengah, Cibinong, Rabu (9/8/23).

Rudy menyebut, tidak satupun yang menolak dibangunkannya sekolah SMPN 04 Citeureup itu. Bahkan, lanjut dia, APDESI Kecamatan Citeureup pun mendukung penuh pembangunan tersebut.

“Dukungan dari APDESI kecamatan Citeureup justru mendukung. kalau ada penolakan ditanya saja ke yang menolak kenapa kok menolak,” beber dia.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah mengaku, bahwa rencana pembangunan SMPN 4 Citeureup itu tidak ada penolakan dari pihak manapun.

Bahkan, sambungnya, pihaknya memastikan kalau pembangunan SMPN 04 Citereureup akan dibangun pada tahun 2024 mendatang.

“Iya akan kita lakukan pembangunan di tahun 2024,” kata dia.

Ia melanjutkan, pembangunan SMPN 4 Citeureup di wilayah Desa Leuwinutug itu sudah disepakati oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, sektor pemuda hingga dengan masyarakat setempat.

“Bahkan dari Apdesi pun ada surat yang mendukung dan menyetujui kegiatan itu,” aku Juanda Dimansyah.

Menurut dia juga, pengadaan sekolah di lokasi tersebut sudah berdasarkan kajian dan survei jajarannya. Sehingga, perlu adanya instansi pendidikan untuk menunjang percepatan sumber daya manusia yang lebih baik.

“Sekolah di Citeureup itu yang belum ada memang di Desa Leuwinutug, makanya kami lakukan survei dan kajian, hasilnya yang cocok di situ,” pungkasnya.

Sekedar informasi, pembangunan sekolah SMPN 4 Citeureup sudah disetujui dan didukung oleh sejumlah pihak di wilayah Leuwinutug, mulai dari Kadus, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama hingga dengan MUI Desa Leuwinutug.(*/Angg)