Metro Jabodetabek

CIBINONG – Musim kemarau begitu mempengaruhi cuaca dan yang terjadi polusi udara yang mengancam berbagai penyakit ditengah masyarakat faktor tersebut bisa dihasilkan oleh kendaraan dan juga pabrik, juga warga yang membakar sampah .

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji mengemukakan, polusi udara setiap wilayah tentunya berbeda-beda. Hanya saja ada beberapa wilayah memang memiliki tingkat polusi tinggi atau diatas ambang batas seperti di kawasan Industri seperti Cileungsi dan Citeureup.

“Di Cileungsi dan Citeureup itu kan industrinya banyak, makanya tingkat polusinya sedikit di ambang batas,” kata Bambam kepada wartawan di Stadion Pakansari, Rabu (6/9/2023). Namun begitu, untuk mengukur tingkat polusi satu wilayah perlu adanya alat yang mengukur tingkat pencemaran udara.

“Tapi di sana (kawasan industri) sih tidak ada makanya rencana kita mau beli untuk mengukur pencemaran secara mobile jadi bisa dipindahkan kemana saja, simpan di sini 24 jam jadi kelihatan,” paparnya seraya menyebut yang saat ini ada di DLH alat pengukur udaranya tidak bisa mobile khusus di situ saja dengan radius 5 kilometer.

Namun demikian, pihaknya mulai minggu depan akan menurunkan petugas ke lapangan untuk mengecek pencemaran yang dihasilkan, misalkan oleh cerobong asap pabrik. “Jadi sesuai intruksi Bupati kita akan cek ke lapangan minggu depan, dari mulai cerobong asap sampai penanganan sampahnya,” jelas Bambam.

Setelah dicek dan diketahui berapa ambang batas polusi udara, tentunya akan ada penindakan sesuai polusi yang dihasilkan. “Kalau pelanggarannya masih rendah ada tipiring, tapi kalau pencemarannya tinggi dan sudah disidik PPNS kita baru limpahkan ke APH,” ungkapnya.

Makanya, lanjut birokrat senior yang masih menjabat Kepala Bagian Pengendalian Program Setdakab ini, dalam penindakan nanti DLH akan bekerjasama dengan Pol-PP dan Kepolisian. Selain kawasan industri di wilayah timur, sejumlah wilayah lainnya pun akan dilakukan pengecekan. “Iyah nanti akan coba keliling untuk mengecek polusi udara di wilayah-wilayah yang ada industrinya,” ujarnya mengakhiri. (*/Dung)

CIBINONG – Musim kemarau yang melanda di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Bogor membuat polusi udara dan perlu penanggulangan untuk mengatsinya .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menerapkan skema Ganjil-Genap (Gage) untuk mengatasi masalah polusi udara di wilayah Bumi Tegar Beriman

Selain memberikan dukungan, Rudy juga menyatakan bahwa dewan akan menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Pemkab Bogor dan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bogor sebelum menerapkan skema ini di daerah-daerah dengan tingkat polusi yang tinggi.

“Tentu, terkait penerapan Gage, pihak Sat Lantas Polres Bogor dan para pemangku kepentingan terkait akan melakukan kajian terlebih dahulu,” kata Rudy kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Menurutnya, apabila hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Gage dapat efektif mengurangi polusi udara di Kabupaten Bogor, DPRD akan sepenuhnya mendukung dan merestuinya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan bahwa usulan penerapan Gage akan dibahas sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara.

Ia juga menyebut bahwa pertimbangan untuk menerapkan Gage akan mempertimbangkan tingkat polusi tertinggi, seperti di jalur puncak, Cileungsi, dan Parung.

Burhanudin juga mengungkapkan bahwa usulan ini akan dibahas bersama dengan pemerintah tingkat kecamatan yang wilayahnya masuk dalam zona merah pencemaran udara karena tingkat polusinya yang tinggi.(*/Ju)

CIBINONG – Puluhan penggarap Gunung Halimun Salak Desa dan Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor telah meresah karena alat berat beko diduga arahan dari PT. Bahana Sukma Sejahtera (BSS) telah merusak jalan lahan penggarap.

Diduga, keberadaan alat berat beko dan supirnya di lahan para penggarap dilakukan oleh PT. Swakarsa Para Trans Day selaku pihak yang mendapatkan sub kontrak dari PT. BSS.

Kantor hukum sembilan bintang & partners. selaku kuasa hukum para penggarap, telah melakukan beberapa upaya salah satu diantaranya adalah melakukan somasi ke PT. BSS dan pemberitahuan kepada Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kapolres dan Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor.

Direktur Utama Sembilan Bintang & Partner Anggi Triana Ismail meminta PT. Swakarsa Para Trans Day menghentikan kegiatan pengrusakan akses jalan menuju lahan penggarap.

“Aktivitas PT Swakarsa Para Trans Day telah mengganggu ketentraman para penggarap, kami minta agar alat berat bekonya tidak dioperasikan dahulu hingga permasalahan hukum di lahan tersebut selesai,” ungkap Anggi Triana Ismail kepada wartawan, Kamis, 7 September 2023.

Anggi mengatakan bahwa PT Swakarsa Para Trans Day tid paham bagaimana mencermati hukum serta kondisi kearifan lokal setempat.

Baca Juga : Hadapi Polusi Udara, Kemenkes dan Dinkes Kota Bogor Ajak Masyarakat Tingkatkan Kualitas Kesehatan

“Sebelum saya jelaskan perihal hukum, etika dan adab dipedesaan masih sangat sentral guna dijadikan pertimbangan kuat oleh perusahaan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perusahaan perlu ada pelajaran etika dan adab serta moral kembali, agar mampu bisa hidup berdampingan dengan nuansa kearifan lokal masyarakat setempat,” kata Anggi.

Kedua, atas adanya dugaan gangguan berupa adanya alay berat beko diatas lahan garapan ini tentunya telah mengganggu para penggarap dalam beraktifitas.

Dan Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner juga meminta kepada forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor agar segera turun dan menegur PT. BSS dan PT. Sakarsa para Trans Day

“Ulah mereka terhadap penggarap dianggap mengganggu ketertiban umum dapat dapat memicu kerusuhan sosial setempat atau dampak yang tidak diinginkan diatas lahan garapan tersebut. Bisa Bahaya ini,” sambungnya

Ketiga menurutbta, perusahaan pun dalam melakukan perbuatan tersebut belum menyentuh keberadaan para penggarap yang secara de facto sebetulnya para penggarap telah apik merawat lahan garapan tersebut dengan baik selama puluhan tahun.

“Justru tanpa basa-basi serta pertimbangan yang akurat, pihak perusahaan langsung melayangkan surat peringatan kepada para penggarap agar mengosongkan lahan tersebut tanpa dasar yang kurang cukup kuat dan menurunkan alat berat beko diatas lahan garapan tersebut . Ditambah perusahaan pun telah membuat laporan ke Kepolisian Resor Bogor hal itu terbesit sebagaimana Laporan Polisi kepada para penggarap sebagaimana No. LP / B / 202 / II / 2023 / SPKT / RES BGR / Polda Jawa Barat dengan dugaan pidana Pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 dengan ancaman pidana 3 bulan penjara.

“Kami pikir ini sangat keterlaluan dan berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menyikapi persoalan ini. Perlu banyak belajar lagi perusahaan dalam permasalahan ini. Jangan sedikit-sedikit law enforcement apalagi criminal justice system process dijadikan instrumen penyelesaian,” paparnya.

Ia dan tim pun sedang berupaya menegur perusahaan agar lebih mengedapankan etika dan adab dalam penyelesaian permasalahan ini. Didalam somasi tersebut, Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner membuka ruang tatap muka guna melakukan musyawarah guna mufakat seperti hal nya kebiasaan-kebiasaan yang kerap dilakukan oleh masyarakat-masyarakat pedesaan dalam penuntasan sebuah permasalahan.

“Kami tunggu satu bulan ini, apakah ada respon baik dari perusahaan atau tidak. Tentunya dari pilihan tersebut mengandung konsekuensi masing-masing. Saya enggan berstatmen lebih banyak dan jauh tentang persoalan ini. Data dan temuan yang cukup mencengangkan perihal perusahaan ini kami pegang dan sewaktu-waktu bisa kami ledakkan, namun sikap kami tergantung dari sikap perusahaan PT BSS mau seperti apa dan bagaimana dalam penyelesaian permasalahan ini. Kita tunggu saja!,” tegas Anggi. (Rez)

CIBINONG – Terkait penghentian proyek pengerjaan bangunan yang ada di kantor Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Bogor saat ini banyak diperbincangkan, pasalnya pengerjaan tersebut belum waktunya selesai namun telah di ganti kan oleh pihak penyedia jasa lain.

Hal ini menabrak peraturan yang sudah ditetapkan dan membuat banyak pihak menjadi curiga ada apa proyek ini diduga bermasalah .Sebab itu ada indikasi proyek yang ada di disnakan tersebut bukan hanya itu tapi banyak yang lain .

Rohman selaku Kabid Perikanan yang juga merangkap Plt Sekdis Perikanan dan Peternakan ketika di temui di ruang kerjanya Selasa (5/9/2023) kepada wartawan membenarkan hal tersebut .

“Yang saya ketahui itu betul dialihkan ke pihak lain, dikarenakan sesuatu lain hal, dan sudah banyak juga teman media yang menanyakan itu,” ungkapnya yang sdikutip mediajabar.com.

Dia menambahkan, untuk lebih jelasnya media untuk mengkonfirmasi langsung ke KPA atau PPKnya.

“Namun KPA yang juga PPK-nya saat ini sedang kurang sehat cuti karena sehabis menjalani operasi, karena kalau bicara Teknis saya tidak bisa karena itu bukan bidang saya,” elak Rohman.

Sementara itu Toto selaku KPA yang juga PPK saat akan ditemui. Menurut beberapa stafnya, yang bersangkutan sedang tidak ada di kantor.

“Bapak hari ini tidak masuk, tapi kalau kemarin beliau ada, dan kami tidak tahu kemana beliau. Maaf kami hanya staf PK,” pungkasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan untuk pembangunan Gedung Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Kecamatan Babakan Madang, bakal digeber tahun 2024.

Untuk saat ini, progres pengadaan GOM tersebut baru memasuki perapihan lahan yang sudah dilakukan lelang oleh ULP Kabupaten Bogor dengan nilai Rp4 Miliar lebih.

“Untuk GOM kemarin proses lelang perapihan lahannya kita tanyakan ke ULP sedang berjalan. Karena anggarannya untuk pengerjaan turap dan perapihan lahan senilai Rp4 Miliar lebih, jadi untuk pembangunan gedungnya di tahun 2024 kita anggarkan kembali,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Rabu (6/9/23).

Menurut Rudy, untuk lahannya sendiri, sudah diserahterimakan dari pihak Centul City ke Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kalau GOM (Babakan Madang), tadi pada saat Reses ada pelaporannya bahwa lahannya sudah diserah terimakan oleh Sentul City. Tapi memang untuk pembangunan GOM nya belum kita anggarkan hingga pengerjaan lahannya selesai,” jelasnya.

Rudy yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Gerindra itu menambahkan, jika pembangunan Gedung belum dianggarkan lantaran masih banyak program yang menjadi prioritas di Kabupaten Bogor.

“Karena kalau selesai untuk lahan di tahun 2023 ini, nggak akan bisa selesai di akhir tahun pembangunannya. Karena banyak program yang prioritas di Kabupaten Bogor dan harus segera direalisasikan,” jelasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp200 miliar, dari harapan Rp9,8 triliun, dan anggaran yang tersedia hanya Rp9,6 triliun

Demi merasionalisasi anggaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Teuku Mulya secara tegas akan membatalkan sejumlah program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

“Tentunya akan kamu batalkan sejumlah program kerja SKPD agar tidak terjadi defisit di APBD 2023 kalau anggarab hibah anggaran untuk KPU Kabupaten Bogor itu kami tidak coret karena ada kepentingan Pemilu di Tahun 2024 mendatang,” kata Teuku Mulya kepada wartawan, Selasa, 6 September 2023.

Teuku Mulya menuturkan selain membatalkan program kerja, upaya lain dalam merasionalisasi APBD berupa efesiensi dalam lelang pengadaan barang jasa dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan efesiensi lelang pengadaan barang jasa dan peningkatan PAD, harapannya bisa membantu rasionalisasi APBD di tahun ini,” tuturnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Andi Permana menerangkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sudah mengurangi defisit hingga Rp46 miliar.

“Kami sudah mencoret sejumlah program kerja hingga Rp 154 miliar, hingga kini tinggal Rp 46 miliar. Besok, kami akan lanjutkan hingga terjadi defisit lagi,” terang Andi Permana.Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ini menjelaskan, bahwa ada beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dibatalkan atau dicoret, karena kalau dilaksanakan pun tidak bakal selesai di akhir Tahun 2022.

“Salah satu yang dicoret ialah proyek pembangunan Jalan Kemang-Rancabungur dengan nilai Rp 3 miliar, karena kalau tetap dipaksakan pun kami mempridiksi akan meluncur ke awal Tahun Anggaran 2024,” jelas Andi Permana. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menegaskan jika pembelian lahan untuk pembangunan SMP Negeri 4 Citeureup tidak mendapatkan penolakan.

Hal itu diungkapkan Rudy Susmanto usai menggelar Reses masa sidang 3 tahun anggaran 2023 di aula kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin (4/9/23).

“Jadi ada informasi bahwa pembangunan atau pembelian lahan untuk SMP itu ditolak sana dan sini. Padahal ketika kita cek di lapangan tidak ada yang menolak,” tegas Rudy kepada Wartawan.

Menurut Rudy, selain SMP Negeri di Citeureup, masyarakat Kelurahan Pabuaran Cibinong juga menanyakan hal serupa karena sudah dianggarkan 2023.

Namun akibat adanya informasi yang beredar jika terjadi penolakan, menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembelian lahan.

“Terkait program (pembelian lahan SMPN), tadi kita dengar sendiri dari kemarin itu nggak tahu siapa yang mengarahkan. Tadi di reses Lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pabuaran pun menanyakan kepada kita terkait ketersediaan sekolahan SMP,” katanya.

Padahal, lanjut Rudy, untuk sekolah SMPN Cibinong dan Citeureup, sudah dianggarkan di tahun 2023. Namun belum terealisasi karena Dinas Pendidikan tidak berani lantaran adanya informasi penolakan tersebut. Padahal masyarakat menyampaikan dan meminta agar pembangunan SMP segera direalisasikan.

“Nah ini, jangan sampai pengambil kebijakannya jadi takut merealisasikan programnya yaitu pembangunan SMP di tahun 2023. Untuk kapan akan dikerjakannya, kita hanya bisa mendorong, nanti tinggal ditanyakan kepada Disdik sejauh mana tahapannya sudah berjalan,” tuturnya.

Namun begitu, kata Rudy pihaknya akan terus mendorong dan meminta agar Disdik segera melakukan pembelian lahan. Jika sampai akhir tahun tidak direalisasikan, maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan mengulang lagi di anggaran tahun 2024 mendatang.

“Kita tetap meminta untuk dilanjutkan, tapi akhirnya karena terlalu banyak yang menginformasikan bahwa lokasinya tidak sesuai dan ditolak. Kalau lahannya di tahun ini tidak tersedia dan terealisasi, maka di tahun 2024 tidak bisa dibangun. Berarti 2024 kita mundur lagi, nyiapin lahan lagi, Ia kalau kemampuan APBDnya mencukupi. Jika tidak terserap pasti akan jadi Silpa,” papar Rudy.(*/Jun)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat ada 109 desa di 27 kecamatan se-Kabupaten Bogor terdampak kekeringan. Untuk membantu suplai air bersih, Pemkab Bogor juga bekerja sama dengan pengusaha air curah.

Bupati Bogor Iwan Setiawan, menyebutkan 62.358 KK atau 210.835 jiwa masyarakat yang ada di 109 desa di Kabupaten Bogor terdampak kekeringan. Sejak Mei 2023 hingga 3 September 2023, Pemkab Bogor telah menyuplai air sebanyak 1.947.000 liter air bersih kepada warga terdampak.

“Sumber air saya perhatikan siap, kami juga sudah menggandeng sekitar 20 pihak swasta yang berbisnis di bidang air curah untuk mengoptimalkan suplai air kepada masyarakat mudah-mudahan dengan ini kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal,” kata Iwan, Senin (4/9/2023).

Ia pun meminta jajaran Pemkab Bogor fokus menangani bencana kekeringan ini. Sebab, berdssarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kekeringan ini akan berlangsung hingga Oktober 2023.

Saat ini, Iwan mengatakan, Pemkab Bogor tengah memperkuat tim penanganan kekeringan di Kabupaten Bogor yang terdiri dari BPBD, PDAM, Damkar, PMI dan lainnya. Belasan armada tangki air milik BPBD dan PDAM terus diturunkan untuk suplai air juga ditambah beberapa armada mobil Damkar yang biasa untuk pemadaman api dimodifikasi untuk menyalurkan air bersih jika kondisi sudah mendesak.

“Ini penting karena prediksi dari BMKG kekeringan ini akan berlangsung sampai Oktober 2023 nanti. Pada prinsipnya kekuatan kita melayani masyarakat sudah siap baik anggota maupun operasional kendaraannya,” jelasnya.

Menurut Iwan, penanganan bencana kekeringan ini dilakukan melalui dua mekanisme yakni penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya melalui bantuan langsung distribusi suplai air bersih secara rutin ke wilayah terdampak kekeringan.

Jangka panjangnya, sambung dia, ialh membuat toren air dan pembangunan sumur bor di wilayah rawan bencana kekeringan dengan melibatkan DPKPP dan CSR perusahaan. Juga mengoptimalkan sosialisasi antisipasi bencana kekeringan kepada masyarakat oleh Diskominfo Kabupaten Bogor.

“Kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih dapat menghubungi Call Center BPBD di 021-87914900 atau bisa di 021-87914800 atau Nomor Whatsapp di nomor 081210109002. Mudah-mudahan manajerial penanganan kekeringan ini bisa rapi dibantu BPBD, Damkar, PDAM, PMI juga Diskominfo sebagai tim publikasi secara terorganisir satu komando dari BPBD,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk antisipasi terjadinya bencana kebakaran di Kabupaten Bogor akibat cuaca panas musim kemarau, petugas Damkar rutin melakukan penyemprotan terutama di lahan yang mudah terbakar. Salah satunya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

“Penyemprotan merupakan deteksi dini yang kita lakukan untuk antisipasi jangan sampai ada lahan terbakar seperti yang terjadi di KBB beberapa waktu lalu,” jelas Bupati Bogor .

CIBBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar Reses Masa sidang 3 tahun anggaran 2023 yang digelar di aula Kantor Kecamatan Cibinong, pada Senin (4/9/23). Dalam reses kali ini, dilakukan dengan dua kegiatan yakni secara kelompok dan individual.

Sementara itu untuk reses kelompok hanya dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Kukuh Sri Widodo dan Agus Salim, Fraksi PAN Arif Abdi dan Ade Sanjaya dari Farksi Demokrat.

“Kita melaksanakan Reses DPRD Kabupaten Bogor masa sidang ke 3. Nah mekanisme yang kita ambil hari ini kita menerapkan mekanisme, ada rekan-rekan yang melaksanakan reses secara individu atau perorangan, ada yang tetap melaksanakan secara kelompok,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan.

Nantinya, jelas Rudy, kegiatan mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut bakal dilakukan di tiga Kecamatan yang ada di Dapil I. “Untuk Dapil I kita ada tiga Kecamatan yakni Kecamatan Cibinong, Citeureup dan Kecamatan Babakan Madang,” jelasnya.

Menurut Rudy, banyak program yang sudah direalisasikan di tahun 2023. Namun ada beberapa program salahsatunya pembangunan sekolah SMP dari sisi pendidikan yang belum terealisasi, padahal sudah didorong dari tahun 2019 akhir.

“Termasuk Puskesmas Perumahan Pabuaran Indah, Puskesmas sudah berdiri dari awal, masyarakatnya berkembang cukup cepat. Huniannya bertambah lagi, tapi puskesmasnya belum mencukupi untuk bisa melayani masyarakat, nah itu akan kita dorong bersama-sama,” paparnya.

Selain itu, tutur Rudy, juga ada beberapa program normalisasi kali baru. Anggarannya sudah ada, namun untuk pelaksanaannya belum dilakulan. “Justru dari reses hari ini kita menerima aspirasi dari masyarakat, kita dorong bersama-sama,” tururnya.

Yang terpenting, tegas Rudy, di masa akhir jabatan kepala daerah periode Ade Yasin-Iwan Setiawan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program yang tercetus dalam Visi Misi Pancakarca dapat terselesaikan di Bulan Desember 2023.

“Jadi bicara visi misi kepala daerah adalah program kita bersama yang harus didukung oleh semua aspek dan elemen masyarakat Kabupaten Bogor, tidak melihat siapa, warna apa dan dari kelompok mana. Intinya ingin membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” ungkap Rudy Politisi dari Gerindra ini .

CIBINONG – Kuasa hukum 21 penggarap di Desa dan Kecamatan Cijeruk meminta perlindungan hukum di lahan yang selama belasan tahun mereka garap dan kini bersengketa dengan PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS).

“Kami sudah bersurat ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor untuk meminta perlindungan hukum atas sengketa konflik tanah antara klien kami selaku penggarap dengan PT BSS,” kata Direktur Sembilan Bintang and Partner Law Firm Anggi Triana Ismail kepada wartawan, Senin, 4 Agustus 2023.

Anggi Triana Ismail menuturkan bahwa PT BSS mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari PT Tjisarua Selatan (BUMN), namun sejak Tahun 1997 hingga Tahun 2022, lahan tersebut terlantarkan.

“Lahan tersebut terlantar, hingga penggarap dengan seizin Pemdes Cijeruk memanfaatkan lahan yang masih milik negara tersebut. Penggarap selama ini melakukan penghijauan, membuka lapangan kerja kepada masyarakat sekitar, membayar pajak dan menjaga serapan air fi Kecamatan Cijeruk,” tutur Anggi Triana Ismail.

Dugaan lahan terlantar itu, tutur alumni Fakultas Hukum UIKA Bogor bahwa PT BSS dikabarkan masuk dalam pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“SHGB nya kan selama ini hanya menjadj agunan di Bank, hingga dugaan kuat bahwa lahan ini masuk ke dalam pengawasan DJKN. Alangkah bijaknya pemerintah, apabila lahan tersebut dimanfaatkan penggarap dan menjadi lumbung ketahanan pangan karena banyak penggarap yang memanfaatkan lahannya sebagai lahan pertanian,” sambungnya.

Salah satu penggarap Indra Sukarna menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah mensomasi PT BSS, karena menggunakan jasa preman untuk menjaga lahan sengketa.

“Lahannya diakui oleh perusahaan security, namun perusahaan tersebut tidak tercatat di Kementerian Hukum dan HAM hingga kami anggap mereka diback up oleh preman dalam menjaga lahan sengketa dan juga dalam upaya merusak aset lahan yang diakui oleh penggarap,” kata Indra Sukarna. (Rez)