Metro Jabodetabek

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 20 September 2023 hingga 12 Oktober 2023.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Benny Delyuzar di Bogor, Jumat, menjelaskan bahwa Pemkab Bogor membuka penerimaan untuk 4.327 formasi.

“Persyaratan dan formulir pendaftaran bisa diakses melalui laman bkpsdm.bogorkab.go.id,” ujarnya.

Benny menyebutkan, penerimaan PPPK itu untuk formasi tenaga fungsional guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Formasi tenaga fungsional guru mendapat slot paling banyak yakni 2.909 formasi, disusul tenaga fungsional kesehatan 1.391 dan tenaga teknis lainnya 27 formasi.

Ia menjelaskan bahwa hasil dari seleksi administrasi itu akan diumumkan pada 13-16 Oktober 2023.

Benny menjelaskan, untuk jabatan fungsional tenaga guru, kriteria pelamar yang diprioritaskan yakni peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus.

Ketentuan lainnya, pendaftar merupakan eks tenaga honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Lengkapnya bisa diakses di laman resmi BKPSDM. Kalau untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya, itu harus minimal sudah dua tahun bekerja pada jabatan yang dilamar. Juga terdaftar sebagai eks THK-II di BKN,” jelas Benny.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat sebanyak 6.488 PPPK. Pengangkatan PPPK itu dilakukan sejak tahun 2021 sebanyak 1.177 orang, tahun 2022 sebanyak 1.691 orang, dan tahun 2023 sebanyak 3.611 orang.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran sebanyak Rp365 miliar untuk menggaji 6.488 PPPK yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2023.(*/Nu)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta kepada jajaran Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bogor untuk bersinergi menjaga kondusifitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Rudy Susmanto saat menerima audiensi dengan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor di Gedung DPRD pada Kamis minggu lalu.(21/9/23).

“Tahun politik tentunya semua orang punya pilihan dan keputusan masing-masing. Tapi kami DPRD Kabupaten Bogor sangat berharap MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor harus betul-betul objektif berjalan ditengah-tengah kepentingan masyarkat,” pinta Rudy Susmanto.

“Kami juga sangat berharap MPC PP Kabupaten Bogor betul-betul bisa menjaga kondusifitas bersama-sama jelang Pemilu 2024, diluar kepentingan Pemilu dan Politik mendatang,” sambungya.

Menurut Rudy Susmanto, hari ini bukan perang antar Partai Politik (Parpol). Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu orang hebat. Tapi hari ini bukan perang antara Ganjar, Prabowo dan Anies, ini hanya adu ide dan gagasan untuk membangun bangsa dan negeri.

“Apalagi saya dengan Kiyai Agus Salim, Presidennya beda, nyaleg di Dapil yang sama, rumah sebelahan, buat kami kita adalah mitra, kita berjalan bersama-sama. Perbedaan dalam dinamika Politik sangat wajar, tapi jangan sampai karena kita berbeda, akhirnya kepentingan untuk membangun Kabupaten Bogor jadi terhambat,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu menuturkan, ditengah situasi tahun politik, bukan orang lain yang mmebuat suhu dingin dan panas, melainkan pribadi masing-masing. Untuk itu, Rudy Susmanto menekankan agar terus bersinergi dan tetap menjaga kondusifitas.

“Tentunya saya berpesan, Pemilu tinggal 5 Bulan lagi, kondusifitas harus dijaga bersama-sama, karena suhu politik yang menentukan. Yang membuat dingin dan panas bukan orang lain, tapi kita sendiri.
Kalau semua kepentingannya sama, sama-sama punya niatan yang baik membangun Kabupaten Bogor, apapun warna politiknya, mereka adalah mitra, saudara dan keluarga,” tukasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Keadaan Kabupaten Bogor sepertinya tidak sedang baik-baik saja ,kekeringan dan kemarau panjang membuat masyarakat kekurangan air bersih di 127 desa di 30 Kecamatan . Namun yang sangat menyentak publik tidak ada kepedulian dari DPRD Kabupaten Bogor .

Masyarakat Bumi Tegar Beriman, diketahui bernama Andy Yusman mengaku, sangat kecewa dengan agenda buang-buang uang negara yang bakal dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor dengan mengemas kunjungan kerja (Kunker) atau Study Banding ke eropa dan Jepang, pada awal Oktober 2023 nanti.

Andy mempersoalkan, kenapa mereka (DPRD, red) selalu melakukan jalan-jalan yang dikemas melalui bahasa study banding.

“Karena mereka menganggap bahwa masyarakat itu bodoh semuanya,” kata Andy kepada wartawan media ini, pada Jum’at (15/9/23) akhir pekan lalu.

Ia melanjutkan, kaitan ungkapannya bahwa masyarakat dianggap bodoh oleh para wakil rakyatnya itu dikarenakan tidak ada yang pernah warga Bogor mempertanyakan secara detail apa tujuan mereka melakukan study banding tersebut.

“Kalau boleh jujur, mau study banding kemana pun hasilnya tetap akan percuma, dan kalau hasilnya percuma buat apa dilakukan. Watak ini mah om,” tegasnya mengakhiri.

Sementara itu, informasi yang diperoleh wartawan media ini bahwa pagu anggaran study banding yang akan dilakukan oleh 55 Anggota DPRD Kabupaten Bogor diduga bernilai Rp 10 miliar dengan kunjungan ke negara-negara Eropa dan Jepang.

Sebelumnya, Ironis, itu kata tepat jika melihat musibah kekeringan yang melanda di 30 kecamatan dan sekitar 127 desa/kelurahan mengalami bencana krisis air bersih.

Data tersebut, dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, namun ada yang lebih menyayat hati, tersiar kabar bahwa anggota dewan terhormat diduga bakal melakukan plesiran ke luar negeri, ditengah rakyatnya sedang membutuhkan bantuan dan tindakan konkrit dari pemerintah.

Di tengah perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor yang sedang berjibaku mendapatkan pasokan air bersih, wakil rakyat yang diharapkan bisa menjadi dewa penolong rakyat malah berencana akan menghamburkan uang rakyat.

Misalnya, sebut saja tujuan nya ke Eropa. Ya, siapa pun juga tahu, jalan – jalan keluar negeri itu tidaklah murah, jika satu anggota DPRD Kabupaten Bogor Rp 15 juta untuk tikat sekali terbang, lantas berapa yang dibutuhkan untuk 55 anggota dewan.

Angka itu, hanya untuk membeli tiket pesawat saja, belum yang lain – lainnya termasuk uang saku. Mungkin angkanya bisa sampai miliaran bahkan puluhan miliar.

Jika saja uang puluhan miliar itu dialokasikan untuk menanggulangi dampak kekeringan yang dialami masyarakat Bumi Tegar Beriman, mungkin itu lebih bermanfaat dan tentunya solusi yang tepat.

Untuk mengetahui kebenaran kabar itu, media ini pun melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto benar tidaknya “harewos beja” (kabar, red) rencana kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri itu.

Namun politisi Gerindra itu, tidak menceritakan secara gamblang adanya rencana para wakil rakyat yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

“Waalaikumsalam, betul ada undangan (kunjungan kerja/ perjalanan dinas, red) kepada saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Bogor,” kata ketua dewan melalui pesan singkat WA yang diterima wartawan, belum lama ini.

Tentunya, kebenaran itu menjadi pil pahit bagi 6 juta lebih penduduk Kabupaten Bogor, terlebih bagi masyarakat di 30 kecamatan yang sedang menghadapi bencana kekeringan dan krisis air bersih.

Rudy Susmanto sangat memahami kondisi Kabupaten Bogor saat ini, untuk itu dirinya memutuskan untuk tidak ikut pelesiran ke luar negeri dan lebih memilih fokus melayani masyarakat dalam persiapan tahapan pesta demokrasi yang sudah di depan mata.

“Tetapi disaat waktu yang bersamaan, saya belum bisa menghadiri (kunker ke luar negeri, red) karena bersamaan dengan tahapan Pemilu yang sudah berjalan,” tambah ketua Dewan itu.

Tim media ini pun coba menggali informasi soal kunker ke luar negeri yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini disaat masyarakat tengah dilanda krisis air bersih, kepada beberapa pimpinan dewan lainnya seperti, para wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan, baik Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, H. Agus Salim maupun Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi tidak merespon pesan singkat yang dikirim wartawan media ini.

Kabar rencana pelesiran wakil rakyat ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat, rupanya ramai diperbincangkan dikalangan elit dan beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Namun tidak diketahui masyarakat, jika mereka (masyarakat, red) tahu, tentunya itu menyakiti hati dan perasaan jutaan rakyat yang tinggal di Bumi Tegar Beriman ini.
(*/Sahr)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta agar penegak hukum segera bertindak dan menangkap pelaku pencemaran Sungai Cileungsi yang saat ini sangat dikeluhkan masyarakat.

“Kami dari DPRD meminta agar aparat penegak hukum bisa melakukan penegakan aturan dengan mencari pelaku pencemaran lingkungan bahkan menangkap pelaku yang sudah membuat rakyat menjadi susah,” katanya, Senin (18/9/23).

Menurut Rudy Susmanto, kondisi Sungai Cileungsi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain dikeluhkan masyarakat lantaran mengeluarkan bau tidak sedap, juga menyebabkan ekosistem yang rusak ditandai ikan yang mati dan habitat yang rusak.

Untuk itu, lanjut Rudy Susmanto, pihak terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, agar bisa memberikan sanksi yang maksimal sesuai dengan aturan hang berlaku, terhadal pelaku pencemaran.

“Upaya pemerintah daerah dalam menertibkan pencemaran Sungai Cileungsi harus berlangsung secara optimal. Lalu penegakan pelaku pencemaran lingkungan harus berjalan sesuai aturan. Sehingga penindakan secara aturan hukum bisa berlangsung dari DLH,” pintanya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Gerindra itu menegaskan, agar penelusuran pencemaran Sungai Cileungsi harus berlangsung secara optimal. Karena banyak pengusaha yang ternyata membenamkan saluran air di bawah aliran air sehingga terlihat tidak ada pencemaran.

“DPRD Kabupaten Bogor akan terus berkoordinasi dengan Forkopimda agar permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi cepat terselesaikan dan masyarakat merasakan dampak positif kehadiran Negara untuk masyarakat,” tututpnya.(*/Wan)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemukakan seluruh warga DKI Jakarta perlu mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) untuk penyesuaian identitas saat Jakarta sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Ya itu pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta, tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas, ya cetak ulang saja,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Joko menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga sudah bersiap untuk mulai menyosialisasikan perubahan status ini kepada warga. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan menyiapkan anggaran tersebut tahun depan.

“Ya anggaran kita siapkan, kan itu tahun depan. Nanti kita sosialisasi karena RUU-nya sedang dalam proses penyelesaian,” ujar Joko.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, pihaknya siap melayani perubahan nama kota jika DKI Jakarta sudah berubah menjadi DKJ.

“Terkait cetak ulang KTP-el, memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ,” kata Budi di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Namun, perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya.

Menurut Budi, saat DKI Jakarta sudah berubah menjadi DKJ, warga pastinya berkeinginan memperbarui nama kota di KTP elektroniknya.

Budi menjelaskan blanko merupakan bahan dasar dari pencetakan KTP. Tentunya dengan perubahan nama kota, maka secara serentak identitas seluruh warga DKI menjadi DKJ.(*/Nu)

CIBINONG – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Anggota Komisi V DPR Mulyadi dan Bupati Bogor Iwan Setiawan mengunjungi lokasi proyek pembangunan Bendungan Cibeet di Desa Wanasari, Cariu, Kabupaten Bogor.

Usai mengunjungi lokasi, Basuki Hadimuldjono mengatakan baik Bendungan Cibeet maupun Cijuray, yang merupakan anak Sungai Citarum itu bakal mengurangi potensi bencana alam banjir di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

“Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray untuk pengendalian air Sungai Citarum di wilayah hilir, dimana bisa megurangi potensi banjir di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” kata Basuki Hadimuldjono kepada wartawan, Minggu 17 Seprember 2023.

Basuki Hadimuldjono menuturkan bahwa dua bendungan di Kabupaten Bogor ini sudah dikontrak proyek pembangunannya,sl dimana saat ini sudah ada penunjukan lokasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Saat ini, pasca penunjukan lokasi, kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat pemilik lahan, lalu melakukan pembebasan. Mudah-mudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini segera dibangun, dan banjir di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor tertanggani,” tutur pria yang sudah dua periode menjabat sebagai Menteri PUPR tersebut.

Ia menjelaskan baik pembebasan lahan maupun pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray akan berjalan pararel, dimana untuk titik awal fokus pembebasan lahan pada bagian masuk dan tapak Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray.

“Pembebasan lahan dan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray akan berjalan pararel, khusus pembanguna itu ada empat tahap dimulai dari pembangunan jalan masuk, pembangunan tapak bendungan dan lainnya. Insya Allah proyek PSN ini paling lambat selesai pada Tahun 2028 dan paling cepat di Tahun 2027,” jelasnya.

Bey Machmudin menambahkan, dengan pembangunan dua bendungan di Bumi Tegar Beriman ini, membuktikan negara hadir dalam penanganan bencana alam banjir.

“Ini salah satu langkah pengendalian bencana alam banjir, bagaimana negara hadir untuk segera membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijuray,” tambahnya.

Sementara, Mulyadi meminta pembangunan PSN ini harus benar-benar memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat disamping fungsi penanganan musibah bencana alam banjir.

“Kami berharap bahwa pembangunan dua bendungan ini bisa menjadi solusi kebutuhan air bersih dan juga menjadi objek atau destinasi wisata di Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor,” katanya .(Rez)

TANGERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Banten, menyebutkan wilayah yang mengalami kekurangan air bersih semakin meluas seiring dengan musim kemarau panjang sebagai dampak El Nino.

“Saya yakin ada penambahan, karena dari laporan seluruh kecamatan itu belum sepenuhnya diterima oleh kita. Walaupun saat ini ada 11 wilayah kecamatan yang sudah terdampak,” ucap Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat di Tangerang, Sabtu (16/9/2023).

Menurut dia, berdasarkan data dari 11 wilayah kecamatan yang sudah mengalami krisis air bersih itu, dalam satu desa di lingkup kecamatan sampai 100 hingga 200 kepala keluarga (KK).

Jumlah korban yang terdampak bencana kekeringan tersebut, dapat diprediksi bisa mencapai ribuan KK menjadi korban kekurangan air bersih.

“Analoginya, bila satu desa sudah 200 KK (terdampak krisis air bersih, Red) maka bila dikalikan 11 kecamatan mencapai 2.200 KK. Jadi memang jumlahnya ribuan,” ujarnya.

Ia menyatakan, kondisi kemarau dan kekeringan akibat fenomena EL Nino ini menurut prakira Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung September sampai November 2023.

Pihaknya tengah mengoptimalkan pendistribusian air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan tersebut. Di mana, dalam sehari disiapkan satu rit air bersih untuk pendistribusian sebanyak 30 kubik.

“Kita sekarang tetap laksanakan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia mengungkapkan, seiring akan meluasnya daerah yang terdampak kekeringan, maka BPBD Kabupaten Tangerang melakukan koordinasi dan komunikasi bersama dengan instansi terkait seperti Perkim, PMI, DPKP, PDAM dan lain sebagainya untuk membantu persediaan air bersih.

“Karena beberapa instansi ini punya kapasitas dalam tanggung jawab dalam membantu warga karena musim kemarau panjang,”jelasnya.(*/Idr)

CIBINONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi menangani permasalahan pencemaran air Sungai Cileungsi. Bahkan sejumlah perusahaan yang berada di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi DAS Kali Bekasi l, diajak duduk bersama untuk mengolah air limbah sesuai aturan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, mengungkapkan pencemaran Sungai Cileungsi merupakan masalah yang harus betul-betul diselesaikan. Serta jadi perhatian khusus semua pihak.

“Kami bersama jajaran penegak hukum tidak akan segan menindak tegas oknum yang membuang air limbah tidak memenuhi baku mutu dan tidak memiliki izin ke sungai. Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran lingkungan hidup yang sudah masuk tahap proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong,” kata Bambam, Jumat (15/9/2023).

Bambam mengatakan, penanganan pencemaran air Sungai Cileungsi perlu komitmen, sinergi dan kolaborasi serta konsistensi antara Pemkab Bogor bersama seluruh pemangku kepentingan. Untuk mengambil langkah serius baik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita perlu bersama-sama melakukan penanganan masalah lingkungan ini secara kompeherensif dan berkelanjutan. Tentunya dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran dan kerusakan sub DAS Cleungsi dan sub DAS Cikeas, yang telah dibentuk melalui SK Gubernur Nomor 614/Kep.82-DLH/2020,”ujarnya.

Ia juga meminta Perusahaan untuk lebih ketat dalam mengolah air limbah sebelum masuk ke aliran sungai. Sebab, pengusaha wajib mengolah air limbah di instalasi pengolahan air limbah, sampai dengan memenuhi baku mutu dan berizin atau memiliki surat kelayakan operasional.

“Agar tidak ada lagi ada sungai yang terecamar,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Patoni, berharap dapat memperkuat aksi seluruh pihak dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Khususnya Sungai Cileungsi dengan maksimal dan konsisten.

“Kami siap sinergi turun bersama untuk menindak tegas kepada mereka yang melanggar lingkungan hidup,” kata Achmad Patoni.

Selanjutnya Plt Kadis DLH bersama Komisi III DPRD Kabupaten Bogor menerima peserta audiensi Ketua dan Anggota Perkumpulan Cluster Kota Wisata Cibubur, didampingi Puarman Selaku Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C).

Hasil audiensi menghasilkan kesepakatan bersama untuk membuat Posko Pantau bersama untuk memudahkan pemantauan perubahan kualitas air sungai (kebauan dan warna) dan para pelaku usaha yang diduga melanggar dan membuang air limbah ke Sungai Cileungsi.(*/Wan)

CIBINONG – Pencemaran limbah tapioka di Sungai Cikeas dan limbah bahan kimia di Sungai Cileungsi yang semakin memprihatinkan akhir-akhir ini berpotensi mengganggu pelayanan air bersih Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di wilayah Bogor Timur.

Atas hal tersebut, pada hari rabu (13/9/23) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk menelusuri dugaan lokasi pembuangan limbah tapioka di Desa Cijujung, Desa Cipambuan dan Desa Kadumangu.

Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan adanya aktifitas dari pengrajin tepung tapioka yang membuang limbah tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke Sungai Cikeas yang menyebabkan air sungai berbau menyegat, berwarna hitam dan berbusa. Sehingga Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan tidak dapat memproses air bersih untuk pelanggannya.

Kepala Sub. Koordinator Penegakkan Hukum dan Lingkungan pada DLH Kabupaten Bogor, Dyan Heru mengatakan, untuk IPAL di lokasi tersebut sebenarnya sudah dibangun oleh DLH Kabupaten Bogor. Hanya saja tidak digunakan oleh para pengrajin tapioka.

“Dalam waktu dekat DLH Kabupaten Bogor akan memanggil para kepala desa terkait dan para koordinator pengrajin tepung tapioka untuk diberikan pembinaan dan akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor, untuk memberikan edukasi bahwa limbah padat sisa pengolahan tepung tapioka dapat diolah menjadi makanan ringan yang bernilai ekonomis,” ujar Dyan Heru.

Sementara, Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad berharap adanya komunikasi dari para koordinator pengrajin tepung tapioka kepada petugas di IPA Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, terkait informasi jadwal pembuangan limbah tapioka.

Hal itu bertujuan agar dapat mengantisipasi lebih awal untuk meminimalkan kerugian lebih besar, karena biaya penggunaan bahan kimia yang meningkat bahkan sampai gagal produksi akibat limbah tersebut yang diatas ambang batas toleransi.

“Berbagai usaha telah dilakukan oleh petugas IPA Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk meminimalisir dampak limbah tersebut, mulai dari pengadukan air limbah dengan lumpur tanah, menambah dosis bahan kimia hingga pemberian aerator untuk menghilangkan bau menyegat,” katanya.

“Kami akan berusaha tetap mengolah produksi air bersih selama masih memungkinkan dan berharap DLH Kabupaten Bogor dapat mencari solusi secepatnya terlebih lagi baik pelanggan maupun masyarakat Bogor Timur sangat memerlukan air bersih di musim kemarau ini,” tutup Abdul Somad.

Atas dampak musim kemarau kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak para pelanggan untuk bijak dalam menggunakan air dan menampung air dalam bak penampungan ataupun toren selama pengaliran masih normal.

Dan sebagai informasi, hingga saat ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sudah mengerahkan armada tangki milik Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk mendistribusikan 615.500 liter air bersih ke 41 desa dari 13 kecamatan dan bekerjasama dengan BPBD, Damkar Kabupaten Bogor hingga Polres Bogor untuk menyediakan air bersih dengan total 2.662.500 liter air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang terdampak kekeringan.(*/Angg)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan minta Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bogor untuk merespon cepat laporan kebutuhan air bersih dari masyarakat yang terdampak kekeringan. Ini guna mempercepat penanganan kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.

Hal tersebut ditegaskan Iwan Setiawan saat memantau langsung distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Desa Tajur Kecamatan Citeureup, Kamis (7/9/23).

Iwan menjelaskan, optimalisasi penanganan kekeringan di Kabupaten Bogor yang pertama adalah menyediakan toren penampungan air di beberapa wilayah tertentu dan secara rutin akan diisi dinas terkait, kemudian pelayanan langsung dengan menyuplai air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.

“Hari ini saya memantau langsung jalannya pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak, salah satunya di Desa Tajur Kecamatan Citeureup. Suplai air bersih akan terus kita distribusikan secara rutin setiap hari, di beberapa wilayah terdampak kekeringan seperti di Bogor Barat, Timur, Utara dan Tengah,” terangnya.

Iwan juga meminta kepada Perumda Tirta Kahuripan agar meningkatkan kapasitas produksi airnya agar dibagikan secara gratis kepada masyarakat terdampak kekeringan. Karena yang terpenting saat ini adalah masyarakat di wilayah kekeringan terpenuhi kebutuhan air bersihnya.

“Kemudian saya juga mempersilahkan masyarakat untuk proaktif melaporkan kebutuhan air bersih kepada kepala Desa. Camat juga harus segera merespon laporan dari kepala desa,” katanya.

“Insyaallah, untuk ketersediaan air cukup untuk menyuplai tiga bulan kedepan, karena ketersediaan mata air di Ciburial masih normal dan bagus, dari Sungai Ciliwung dan Cisadane juga debit airnya masih bagus,” pungkasnya.

Selanjutnya, Kepala Desa (Kades) Tajur, Ade Syaefudin mengatakan, bahwa 90 persen warga Desa Tajur mengalami kekeringan karena tidak adanya kantung sumber air akibat cuaca kemarau. Ia berharap kehadiran Bupati Bogor dapat mewujudkan harapan masyarakat salah satunya instalasi PDAM bisa masuk ke wilayahnya.

“Terima Kasih kepada Bupati Bogor dan jajaran Pemkab Bogor, atas suplai air bersih yang diberikan kepada warga kami, ini sangat membantu warga kami yang terdampak kekeringan. Mudah-mudahan kedepan instalasi PDAM bisa masuk wilayah Desa kami,” kata Ade.

Kemudian, warga Desa Tajur Ningsih menyatakan, sudah berjalan dua bulan ia mengalami kesulitan air bersih karena kekeringan, suplai air yang diberikan oleh pak Bupati Bogor sangat membantunya.

“Selama dua bulan ini kami harus angkut air, bahkan ke sungai untuk mencuci dan mandi, alhamdulilah bantuan sampai ke desa kami, terimakasih pak Bupati Bogor,” kata penuh haru.(*/Wan)