Metro Jabodetabek

CIBINONG – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor meluruskan, terkait kebakaran Pasar Leuwiliang yang terjadi, pada Rabu 27 September 2023 sekira pukul 20.38 WIB lalu.

Melalui kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Arfur menjelaskan, jika pada saat itu pihak Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Cabang Leuwiliang khususnya, telah membantu membuka semua hydrant yang terdekat dari pasar Leuwiliang, seperti hydrant pasar, hydrant Lebak Pasar, dan hydrant Grand Sutera.

“Pada pukul 21.07 WIB Manajer Cabang Leuwiliang telah menghubungi Komandan Sektor Pemadam Kebakaran (Damkar) Leuwiliang, yaitu Bapak Ade dan menyampaikan bahwa pihak Damkar dapat memanfaatkan seluruh fasilitas Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk mempercepat pemadaman kebakaran yang sedang berlangsung,” terang Arfur dalam keterangannya secara tertulis, Sabtu (30/9/23).

Ia melanjutkan, usai di bukanya instalasi anak cabang perusahaan tempatnya bekerja itu, sekitar pukul 21.00 WIB, ada dua armada Damkar sektor Leuwiliang langsung melakukan pengisian air di Instalasi Pengolahan Air Cibungbulang.

Sementara, beberapa armada lain melakukan pengisian dari hydrant yang berada di Lebak Pasar Leuwiliang.

“Sebenarnya kami (Perumda Air Minum Tirta Kahuripan), juga sudah menempatkan hydrant di Pasar Leuwiliang tepatnya di sebelah Pos Polisi (Pospo), dan ketika kejadian sudah dipastikan memiliki air dengan tekanan yang cukup,” bebernya.

“Kami memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor dalam menghadapi segala bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya yang terjadi khususnya di wilayah bagian barat Kabupaten Bogor tersebut,” sambungnya mengakhiri.

Foto yang memperlihatkan, jika Hydrant dapat berfungsi pada saat terjadi kebakaran di Pasar Leuwiliang Bogor, pada Rabu (27/9/23) lalu.
Kepala Seksie (Kasie) Operasi Pemadaman pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor, Rico Wibisono mengatakan, jika belum padamnya api dilokasi pasar Leuwiliang, yang malam tadi sekitar pukul 21.00 WIb secara tiba-tiba alami kebakaran hebat, sampai pukul 12.00 WIB siang ini pihaknya masih terus berjuang memadamkan si jago merah.

Menurut Rico, kendala utama yang menyulitkan tim berseragam biru lantaran saat ini tengah mengalami musim kemarau atau bencana kekeringan dimana-dimana, sehingga menyebabkan dilokasi pasar Leuwiliang yang ada beberapa titik lokasi hydrant jadi tidak mengeluarkan air.

“Dari malam sampai siang kami terus berusaha memadamkan api di pasar Leuwiliang yang semalam alami kebakaran hebat hingga siang pada hari ini,” kata Rico Wibisono kepada wartawan media ini, Kamis (28/9/23).

Rico melanjutkan, selain kekurangan air dalam memadamkan si jago merah dilokasi pasar Leuwiliang yang terbakar, dirinya juga mengaku bila sulitnya api yang dipadamkan hingga hampir 15 jam lamanya, juga disebabkan akibat akses kelokasi yang sempit akibat masih banyaknya pedagang kaki lima pada siang hari ini masih berjualan di pinggir jalan menuju titik lokasi, serta bahan-bahan berupa plastik yang ikut terbakar.

“Masih ada beberapa titik api yang masih kita terus padamkan, karena diduga api api yang sulit kita padamkan lantaran akses menuju lokasi dititik-titik kebakaran yang sulit dilalui, dan adanya plastik-plastik yang ikut kebakar membuat api terus menyala dari malam hingga siang hari ini,” akunya.

Ia menerangkan, terkait kendala air yang menjadi faktor utama bagi tim Brandweer itu membuat pihaknya meminta kepada jajaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, untuk membuka instalasi cabang dari perusahaannya yang berada di Unit Cibungbulang.

“Persoalan air, kita meminta bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, agar instalasinya yang berada di Kecamatan Cibungbulang untuk dibuka. Adapun untuk memenuhi kebutuhan air dalam memadamkan api dilokasi kebakaran, unit kami sampai mengambilnya dari Situ Cigudeg yang lokasinya berada pinggir jalan raya,” ungkap Rico.(*/Ju)

CIBINONG — Bupati Bogor Iwan Setiawan, menyatakan hampir 90 persen area Pasar Leuwiliang terdampak kebakaran pada Rabu (27/9/2023) malam. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menginventarisasi lokasi mana yang layak digunakan untuk merelokasi ribuan pedagang pasar yang terdampak.

Iwan mengatakan, untuk penanganan jangka pendek, Pemkab Bogor bakal merelokasi para pedagang. Data sementara yang dihimpun, ada 1.231 pedagang yang terdampak kebakaran dengan jumlah lapak terbakar sebanyak 1.615 lapak mulai dari kios, los, awning, hingga PKL.

“Informasi dari Camat, katanya ada tanah pemerintah daerah dekat terminal provinsi, mudah-mudahan bisa segera di tempatkan di situ. Tapi kita juga harus mempersiapkan kelayakan pasar sementara itu, sarana dan prasarana juga harus dibangun dulu,” kata Iwan di lokasi, Jumat (29/9/2023).

Ia berharap, lokasi yang disebutkan itu cukup dan layak untuk menjadi tempat relokasi sementara para pedagang. Selain itu, Iwan juga akan berkoordinasi dengan DPED Kabupaten Bogor terkait kebutuhan anggaran penanganan kebakaran ini.

Dimana, menurutnya yang paling memungkinkan ialah penanganan jangka pendek menggunakan anggaran dari belanja tak terduga (BTT). “Intinya saya minta para pedagang tertib di dalam pengaturannya, jangan sampai di musibah ini ada yang menunggangi. Pemerintah hadir di sini untuk mengambil langkah strategis, masyarakat kembali ada harapan, bisa kembali berjualan,” tegasnya.

Saat meninjau kios yang terbakar, Iwan juga berdialog dengan beberapa pedagang dan menanyakan langsung kondisi mereka. Iwan meminta area kebakaran disterilkan dulu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Tadi saya lihat masih ada aktivitas (di area kebakaran), padahal ini cukup berbahaya ya karena udara bekas kebakaran dan masih rawan. Saya minta di-clear-kan dulu, ada masa pemulihan, masa pendinginan. Intinya ini untuk menyelamatkan warga. Jangan sampe sudah kena bencana kebakaran ditambah sakit,” ujarnya.

Diketahui, kebakaran melanda Pasar Leuwiliang Kabupaten Bogor pada Rabu (27/9/2023) malam. Peristiwa kebakaran terjadi pada kios yang menyediakan sembako, sayuran dan buah-buahan.

Kebakaran dilaporkan pada Rabu (27/9/2023) sekitar pukul 20.00 WIB saat pasar tersebut sedang tidak beroperasi dan tidak menimbulkan korban jiwa. Api berhasil dijinakan oleh tim dari pukul 20.30 WIB hingga Kamis (28/9/2023) keesokan harinya.(*/Wa)

CIBINONG – Kemarau yang panjang dan kering membuat begitu mudahnya percik api membuat kebakaran dan menjadi malapetaka seperti yang menimpa Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyatakan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di Pasar Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, yang terjadi pada Rabu (27/9/23) malam hingga Kamis (28/9/23) siang.

Rudy Susmanto mengaku sangat berduka dan prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi di Pasar Leuwiliang tersebut.

“Saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Bogor turut prihatin, semoga para pemilik kios diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah ini,” ucap Rudy Susmanto, Kamis (28/9/23).

“Saya berharap agar pemerintah bersama unsur terkait segera mencari solusi terbaik agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terhenti,” kata Rudy Susmanto menambahkan.

Rudy Susmanto memberi beberapa catatan penting terkait dengan upaya penanganan dampak pasca kebakaran, ia berharap langkah-langkah cepat harus dilakukan pemerintah bersama unsur terkait dalam masalah pasar tersebut.

“Solusi berupa relokasi pedagang yang terdampak, khususnya yang selama ini menempati kios blok daging dan sayuran harus segera dilakukan, agar aktivitas pasar dan kegiatan perdagangan tidak terhenti akibat musibah tersebut,” pintanya.

Rudy Susmanto menyebutkan, DPRD Kabupaten Bogor akan segera meninjau lokasi kebakaran di Pasar Leuwiliang, hal ini agar dapat memberi masukan ke pemerintah langkah cepat apa yang harus dilakukan dalam penanganan dan mengatasi berbagai dampaknya.

“Kita akan segera ke lokasi (Pasar Leuwiliang, insya Allah nanti akan ada solusi yang kita lakukan bersama Pemkab Bogor,” kata polisi Gerindra ini.(*/Wan)

CIBINONG – Kapolsek Leuwiliang Kompol Agus Supriyanto mengatakan puluhan kios di salah satu blok Pasar Leuwiliang ludes terbakar. Kios-kios tersebut menjual bahan pangan.
“Dari mulai awal api di kios blok B, itu sembako. Kalau kiosnya mungkin puluhan, satu blok B itu sudah habis. Iya, buah, sayur, bumbu,” kata Agus saat dihubungi wartawan, Rabu (27/9).

Petugas masih berupaya memadamkan api di Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, hingga malam ini. Api diduga berasal dari salah satu kios di blok B pasar tersebut.

Menurutnya, saat ini api sudah mulai mereda dibandingkan sebelumnya. Kebakaran mulanya dilaporkan oleh penjaga pasar sekitar pukul 20.00 WIB.

“Yang piket pasar, lagi patroli melihat ada api. Jadi tadi lapor ke Babin, lapor ke saya, saya ke TKP (tempat kejadian perkara) sudah nyala, ternyata pihak Damkar sudah dihubungi dan datang,” jelasnya.

Agus mengatakan pihaknya belum mendapatkan adanya laporan korban imbas kebakaran tersebut.

“Korban masih nihil, kita belum cek juga. Api kebakaran masih dipadamkan, belum padam betul,” ujarnya.

Saat kebakaran terjadi, pasar sedang tutup dan tidak ada aktivitas. Sejumlah pedagang yang kiosnya terbakar pun mendatangi lokasi kebakaran. Pihaknya pun menjaga lokasi kejadian.

“Kita sekat masyarakat daripada malah jadi tambah korban manusia ,” jelasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Prahara sengketa kepemilikan tanah di Desa dan Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor semakin memanas. Kini oknum Desa Cijeruk diduga melakukan manipulasi data.

Setelah adanya dugaan kriminalisasi terhadap para penggarap dan petani yang dilakukan oleh perusahaan, sampai kepada dugaan perusakan akses material jalan dan pembakaran area perkebunan petani, kini diduga ada temuan manipulasi data yang diduga dilakukan oknum Pemdes Cijeruk demi sebuah keuntungan.

Kuasa Hukum Penggarap Anggi Triana Ismail mengungkapkan, ada dugaan permainan kotor yang diduga dilakukan oknum Pemdes Cijeruk Kabupaten Bogor dan orang-orang di lingkarannya. Hal itu mengakibatkan klien meras dijadikan korban atau tumbal administratif yang harus terseret ke persoalan pidana kantor polisi.

“Kami baru menemukan beberapa data perihal dugaan temuan manipulasi data yang menyebabkan prahara ini mencuat ke permukaan. Tidak hanya itu, kami pun mencium adanya dugaan permufakatan jahat yang diduga dilakukan oleh sekelompok oknum pelat merah, kami sedang mendalaminya secepatnya kami akan bongkar,” ungkap Anggi kepada wartawan, Kamis 28 September 2023.

Anggi menuturkan, Sembilan Bintang & Partners sudah melayangkan somasi ke Kepala Desa Cijeruk sebagai pimpinan Pemerintahan Desa (Pemdes) Cijeruk.

“Kami meminta kades Cijeruk berjiwa ksatria, jangan kabur-kaburan disaat klien kami membutuhkan keberadaannya sebagai pelayan publik, memberikan penjelasan secara komprehensif dan berlandaskan hukum perihal fakta hukum hari ini, dan melakukan permohonan maaf secara langsung kepada klien kami,” tuturnya.

Ia menambahkan, sudah sering Kades Cijeruk menghindar kala klien kami sebagai penggarap meminta penjelasan dan pertanggungjawabannya atas adanya permasalahan yang terjadi di lahan garapannya.

Sikap Kades Cijeruk dan beberapa pegawai Pemdes yang sulit dihubungi dan ditemui merupakan preseden paling buruk didalam sebuah pelayanan publik, hal itu bertentangan dengan Ssumpah abdi bangsa dan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini timbul disaat pada akhir tahun 2022 atau tepatnya pada Bulan November, awalnya para penggarap dan petani mendapatkan surat teguran dari PT. Bahama Sukma Sejahtera (BSS), dengan inti suratnya agar supaya para penggarap dan petani segera mengosongkan lahan garapannya karena hal itu berlandaskan pada Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6/1997 atas nama PT BSS.

“Bahwa sedari awal tidak sepenuhnya pihak Pemdes Cijeruk memberikan pemahaman atas status tanah yang akan dijadikan garapan oleh penerima manfaat atas lahan yang kelak akan digarapnya. Dengan wajah tanpa dosa pihak Pemdes Cijeruk menyampaikan bahwa lahan garapan ini tidak akan ada permasalahan dikemudian hari. Sehingga penggarap percaya atas adanya pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Pemdes Cijeruk, ditambah adanya surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh Pemdes Cijeruk, semakin meyakinkan para penggarap untuk menggarap lahan tersebut,” paparnya. (Rez)

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membongkar puluhan bangunan liar hingga warung remang-remang yang berdiri di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu.

“Pembongkaran hari ini setelah tiga kali kami berikan surat sosialisasi,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Surya Wijaya dikonfirmasi di lokasi pembongkaran, Rabu (27/9/2023).

Kegiatan pembongkaran bangunan liar itu melibatkan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta unsur Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi dan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi.

Titik pembongkaran dimulai dari area bahu jalan di Jalan Pasar Tegal Danas hingga Kampung Paparean Cilampayan, Kabupaten Bekasi, yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang. “Area pembongkaran sekitar 150 meter dari perempatan Pasar Tegal Danas hingga sepanjang 870 meter menuju perbatasan Kabupaten Karawang,” kata Surya.

Ia menjelaskan kegiatan pembongkaran ini dalam rangka menegakkan peraturan daerah terkait larangan mendirikan bangunan di atas tanah negara sekaligus menyangkut rencana pekerjaan pelebaran jalan.

Pekerjaan tersebut guna memperlancar mobilitas pengguna jalan sebagai upaya pemerintah daerah menuntaskan pelebaran infrastruktur di sepanjang ruas Jalan Inspeksi Kalimalang dari batas Kota Bekasi hingga Kabupaten Karawang.

Kegiatan pembongkaran bangunan liar tidak berizin itu berjalan kondusif. Bahkan sebagian besar pemilik bangunan berinisiatif untuk membongkar lapaknya sendiri.

“Kita sudah rapat dan koordinasikan sebelumnya bersama Dinas Cipta Karya, Bina Marga, PJT II, camat, hingga aparat desa setempat, termasuk kepolisian dan TNI. Alhamdulillah berjalan aman, kondusif,” tuntasnya.(*/Al)

CIBINONG – DPD KNPI Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan sejumlah DPK KNPI Kecamatan untuk mengevaluasi Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Fuad Kasyfurrahman menilai Pemkab Bogor saat ini dinilai kurang peduli terhadap para pemuda di Bumi Tegar Beriman.

“Krisis, DPD KNPI Kabupaten Bogor sudah mengajukan beberapa kali untuk bicara kepemudaan di Kabupaten Bogor, namun tidak ada sama sekali respon positif dari Bupati Bogor,” ungkap Fuad Kasyfurrahman kepada wartawan, Rabu 27 September 2023.

Fuad Kasyfurrahman pun meminta, pemajuan dan pengembangan para pemuda di Kabupaten Bogor tidak boleh disangkut-pautkan dengan ketidaksukaan secara politis.

Ia pun tak segan meminta Bupati Bogor Iwan Setiawan melihat pemuda sebagai sosok penerus kemajuan daerah, yang terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa maupun kelurahan.

“Saya mengingatkan, jangan sampai ada unsur ketidaksukaan karena politis. Karena bagaimanapun, program pengembangan kepemudaan perlu disiapkan jauh-jauh hari untuk menyambut Bonus Demografi dengan campur tangan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi para pemuda,” pinta Fuad.

Namun, hingga saat ini, pengembangan potensi para pemuda oleh Pemkab Bogor dinilai masih jauh dari harapan. “Kami sudah kirimkan surat audiensi pun tidak ada tanggapan yang baik,” papar dia.

Sehingga, dalam kesempatan ini Fuad mengingatkan Bupati Bogor agar tidak lupa bahwa pemuda lah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan membangun Kabupaten Bogor.

“Jangan sampai pemerintah betul-betul tidak peduli dengan para pemuda saat ini,” kata Fuad. (Rez)

BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu pendanaan dari Pemerintah Pusat, untuk penambahan dua koridor baru transportasi massal Biskita Trans Pakuan. Dua koridor baru ini diperkirakan baru bisa hadir pada 2024.

Saat ini, baru empat dari enam target koridor Biskita Trans Pakuan yang sudah beroperasi di Kota Bogor. Yakni Koridor 1, 2, 5, dan 6, sedangkan Koridor 3 dan 4 masih diajukan.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan sejatinya banyak hal yang harus disiapkan dan diselesaikan oleh Pemkot Bogor untuk menghadirkan dua koridor baru, berikut unit busnya. Belum lama ini, Pemkot Bogor juga telah menghadiri rapat bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Ada beberapa masalah yang harus kita seleseaikan. Khususnya kesiapan dari kita sendiri. Tapi, pada prinsipnya dua koridor itu menjadi keharusan dan diimplementasikan di Kota Bogor,” kata Dedie, Senin (25/9/2023).

Terutama, sambung Dedie, Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor harus menyiapkan diri untuk mengikuti lelang program Buy The Service (BTS), dari BPTJ Kemenhub.

“Yang kedua kita tentu menyelesaikan dengan anggaran dan jadwal Kemenhub. Biskita dua koridor baru ini memang kita masih menunggu karena pendanaan dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedie menyebutkan, dua koridor baru ini ditargetkan bisa hadir melayani warga Kota Bogor paling lambat pada 2024. Mengingat saat ini arus lalu lintas di Kota Bogor juga masih direkayasa, imbas pembangunan dan perbaikan Jembatan Otista.

“Ya paling lama 2024. Karena sekarang kan masih ada pembangunan Jembatan Otista,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan Pemkot Bogor telah mengajukan permohonan dua koridor transportasi massal Biskita Trans Pakuan. BPTJ Kemenhub tengah melakukan evaluasi untuk bisa mendorong realisasi dua koridor baru tersebut.(*/Ju)

CIBINONG – Pengamat hukum Isep H Insan menilai rendahnya hukuman kepada terdakwa atau terpidana pelaku pencemaran lingkungan hidup yaitu Khotami alias Tani dan PT Sinergi Prima Sejahtera yang rendah mungkin karena kurang kuatnya barang bukti.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memvonis bersalah terdakwa Khotami alias Tami dengan hukuman kurungan penjara selama 8 bulan dan sanksi denda Rp 20 juta.

Khotami atau Tami merupakan pemilik tanah di Kampung Cibadak RT 001 RW 002 Desa Ciomas, Tenjo Kabupaten Bogor yang secara ilegal menampung limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Selain itu, terdakwa PT Sinergi Prima Sejahtera yabg diwakili Direktur Utama Abu Suja, domisili perusahaannya di Kabupaten Tanggerang dan juga dituntut dengan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup divonis oleh Majelis Hakim Cibinong, berupa sanksi denda Rp 50 juta karena sebagai pemasok atau turut serta melakukan pembuangan limbah B3 hingga bersama Tami terbukti telah merusak tanah, juga mencemari kualitas udara dan air Sungai Cimatuk.

Sementara, dari sisi vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong kepada para terdakwa, layaknya yang dituntut dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat nomor 2 Tahun 2017 tentang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dimana ancaman hukumannya penjara 6 bulan atau dendan maksimal Rp 50 juta.

“Sepanjang alat bukti dan keyakinan hakim, lalu sesuai barang bukti serta fakta persidangan, maka boleh saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memvonis terdakwa dengan hukuman dibawah batas maksimal,” kata Isep H Insan kepada wartawan, Senin, 25 September 2023.

Isep H Insan menuturkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang menyidangkan perkara pencemaran lingkungan hidup itu memiliki kekuasaan bebas yang mandiri dan mandiri dan tidak bisa dintervensi.”Majelis hakim tidak bisa diintervensi, ia memiliki kekuasaan bebas yang mandiri apapun itu vonisnya, asalkan berdasarkan barang bukti plus keyakinannya dalam perkara yang ia sidangkan,” tutur Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan tersebut. (Rez)

CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor KH. Agus Salim dari Partai PKS menegaskan jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran Sungai Cileungsi maka harus diberi sanksi hukum, bukan administrasi.

“Sanksinya harus hukum, karena kalau hanya administrasi saja sudah lama. Peringatan-peringatan kalau sifatnya tetap normatif kayaknya gak cukup,” tegas Agus Salim kepada Wartawan, Jum’at kemarin (22/9/23).

Namun begitu, pihak terkait baik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan penegak hukum, harus teliti dan memiliki bukti sebelum memberikan sanksi.

“Tapi tetap harus di cek dengan baik, ada bukti-bukti pelanggaran, kemudian sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, maka di tindak sesuai dengan regulasi yang ada,” jelasnya.

Dewan sendiri, kata Politisi PKS itu, terutama anggota komisi 3 Achmad Fathoni sudah cukup intens mengikuti setiap proses penanganan sungai Cileungsi yang tercemar. Jika belum ada juga progres, maka pihaknya akan ikut turun menyusuri sungai cileungsi tersebut.

“Kalau sampai belum ada juga progres penanganannya, kami DPRD Kabupaten Bogor akan turun. Walaupun Achmad Fathoni sudah intens turun melakukan peninjauan,” tegasnya lagi.

Menurutnya, pencemaran sungai cileungsi tersebut sangat fatal. Kendati demikian dia sudah berkomunikasi dengan DLH Kabupaten Bogor, karena pencemaran ini banyak melibatkan perusahaan. Bahkan sampai hulunya bisa sampai bekasi ada sekitar 500 perusahaan lebih.

“Semua sepakat ini merupakan suatu masalah lingkungan dan ini merupakan suatu pelanggaran yang pasti. Harus kemudian dihentikan aktifitas perusahaannya kita juga sepakat,” bebernya.

“Cuman kita harus melakukan tindakan yang bener-benar, ini kayaknya Kabupaten Bogor nggak bisa sendiri, harus sinergi baik Provinsi, APH dan KLHK. Pelaku pencemaran harus diberikan efek jera,” tambahnya.

Dia meminta agar perusahaan itu harus ditindak tegas, karena sudah masuk pelanggaran. Mulai dari lingkungan, ekosistem dan masyarakat ikut terdampak.

“Maka kalau itu secara hukum melanggar ya harus di tindak. Rekom kami itu segera lah di tindak, kemudian yang terbukti perusahaan melanggar, paling tidak dihentikan dulu dan diberi peringatan untuk kemudian dilakukan penghentian langsung,” tandasnya.(*/Wan)