Metro Jabodetabek

CIBINONG – Beberapa Badan Usaha Milik (BUMD) milik Kabupaten Bogor dikabarkan kurang sehat, bahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto tidak menutup kemungkinan untuk dipailitkan.

Oleh karena itu, Rudy Susmanto mendorong Bupati Bogor Iwan Setiawan, jelang masa akhir jabatannya tidak meningggalkan ‘pekerjaan rumah’ kepada Calon Bupati Bogor berikutnya.

“Saya mendorong Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk tidak meninggalkan ‘pekerjaan rumah’ atau PR yang cukup berat kepada Bupati Bogor selanjutnya. Hingga di sisa waktu, mari kita benahi bersama BUMD yang kurang optimal atau kurang ‘sehat’,,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Senin, 30 Oktober 2023.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan bahwa terkait PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE) yang tersandera hukum akibat dugaan tindakan pidana korupsi (Tipikor) mantan Direksinya,

“Saat ini, perkara hukum PT. PPE kewenangannya masih berada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Kalau kami menilai, kalau memang tidak optimal, tidak menutup kemungkinan untuk dipailitkan,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Rudy juga meminta Pemkab Bogor mengumumkan mana BUMD yang ‘sehat’ maupun yang kurang ‘sehat’, untuk selanjutnya sama-sama dievaluasi.

“Kondisi BUMD harus diekspose sebagai pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah, yang nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Kami melihat ada potensi besar, namun DPRD Kabupaten Bogor tidak dilibatkan dalam penunjukan sumber daya manusia (SDM) terbaik untuk ditempatkan sebagai Direksi BUMD,” pinta Rudy.

Ia menjelaskan jika BUMD diisi oleh profesional, maka BUMD tersebut akan berjalan maksimal, contohnya ialah BPRS Tegar Beriman yang ia anggap baik dalam penyetoran deviden ke Pemkab Bogor.

“BPRS Tegar Beriman itu progres pertumbuhannya cukup baik, saya melihat karena Direksinya diisi oleh profesional,” ungkapnya. (Rez)

BOGOR — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor tengah membangun toilet baru di SMPN 9 dan SMPN 17 Bogor, dengan nilai anggaran masing-masing Rp 200 juta. Dua toilet kekinian ini ditargetkan akan selesai pada November 2023.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Kota Bogor Sultodi Mahbub menjelaskan toilet di dua sekolah ini sedang dalam tahap penyelesaian atau finishing. Diperkirakan, tahapan pengerjaan sudah mencapai 90 persen.

“Tinggal finishing, belum 100 persen. 90 persenan lah ya, saya juga belum ke sana lagi. Laporan dari pengawas masih belum selesai. Masih pengecatan dan finishing. Masih on progress,” kata Sultodi kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).

Lebih lanjut, Sultodi mengatakan, pembangunan toilet di dua sekolah ini ditargetkan selesai pada November. Sehingga siswa-siswi di SMPN 9 dan SMPN 17 Bogor bisa segera menggunakan toilet kekinian itu.
“November ini selesai target kita. Desember targetnya sudah nggak ada kegiatan lagi. Lebih cepat lebih baik,” ujarnya.

Sultodi menyebutkan, diperkirakan ornamen toilet modern tersebut seperti kloset, wastafel, urinoir, dan cermin sudah mulai dipasang. Termasuk instalasi listrik di toilet yang dibangun terpisah dengan bangunan kelas ini.

“Kayaknya sih sudah ya. Tapi informasi sih sudah mulai pemasangan, finishing. Kemarin baru acian, pemasangan keramik, listrik instalasi sudah mulai dipasang,” jelas Sultodi.
Diketahui, Disdik Kota Bogor tengah membangun toilet baru di SMPN 9 dan SMPN 17 Bogor, dengan nilai anggaran masing-masing Rp 200 juta. Toilet ini dibangun dengan konsep arsitektur ikonik dan berintegrasi dengan penataan lingkungan.

Sultodi mengatakan dengan konsep arsitektur ikonik yang kekinian ini, akan menghilangkan mindset toilet yang kumuh dan kotor. Selain itu, toilet ini akan berintegrasi dengan penataan lingkungan.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta Disdik Kota Bogor untuk mengawasi pembangunan toilet ratusan juta rupiah itu. “Saya nggak tahu ya (ada pembangunan toilet Rp 200 juta), saya nggak tahu. Saya minta Disdik cek saja,” tegas Bima Arya, (26/10/2023).(*/Jun)

CIBINONG – Ditengah kesibukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan sebagai Wasekjen DPP Partai Gerindra, Rudy Susmanto ternyata sangat fokus dan memantau perkembangan para atlet NPCI Kabupaten Bogor yang berlaga pada ajang Asian Paralimpic di Hangzhou, Cina 2023.

” Saya tiap hari memantau pemberitaan Lima atlet NPCI Kabupaten Bogor yang membela Kontingen Merah Putih pada Asian Paralimpic di Hangzhou, Cina. Saya bangga dari lima atlet yang mewakili Kabupaten Bogor dalam skuad Merah Putih empat atlet berhasil menyumbangkan medali,” tegas Rudy Susmanto, Minggu, 29 Oktober 2023.

Apalagi, kata Rudy, empat atlet binaan NPCI Kabupaten Bogor berhasil mendulang 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.

” Capaian prestasi yang luar biasa dari para atlet NPCI Kabupaten Bogor bagi Kontingen Merah Putih di Asian Paralimpic 2023. Saya memberikan apresiasi khusus bagi NPCI Kabupaten Bogor yang selalu mengharumkan nama Kabupaten Bogor maupun Indonesia
dalam kancah Internasional,” paparnya.

Kedepannya, sambung Rudy, ia akan berusaha memberikan suport langsung ke arena pertandingan pada event internasional yang tengah diikuti para atlet binaan NPCI Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Ketua NPCI Kabupaten Bogor, M Misbach mengatakan dalam Asian Paralimpic 2023 ada empat atlet asal NPCI Kabupaten Bogor yang meraih medali bagi Indonesia.

Empat atlet NPCI Kabupaten Bogor yang mendulang medali pada Asian Paralimpic 2023 diantaranya Sofyan Saori ( Para Cycling) 1 perunggu, Kacung Setiawan ( Lawn Bowls) 1 emas, Muhammad Fadli Immanudin ( Para Cycling) 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu dan Hamida ( Para Table Tenis ) 1 perunggu

” Mudah mudahan para atlet NPCI Kabupaten Bogor akan terus berjaya pada semua event yang diikutinya baik regional, nasional dan internasional,” tukasnya. ( sep yahmid)

DEPOK – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Monkeypox atau cacar monyet. Imbauan ini disampaikan saat sosialisasi

“Kewaspadaan Monkeypox atau Cacar Monyet” kepada fasilitas dan tenaga kesehatan secara virtual, (27/10/2023).

“Sosialisasi ini kami lakukan agar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) waspada dan siap melakukan upaya pencegahan penyakit Monkeypox yang saat ini kasusnya sudah terlaporkan di Indonesia,” ujar Sekretaris Dinkes Kota Depok, Yuliandi dikutip dari situs informasi Pemkot Depok,(27/10/2023).

Menurut Yuliandi, cacar monyet merupakan penyakit infeksi emerging zoonosis yang disebabkan virus Monkeypox dari anggota genus Orthopoxvirus dalam keluarga Poxiridae. Penularan penyakit ini pada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang atau pun hewan yang terinfeksi. Selain itu juga bisa melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut.

Dia menjelaskan penyakit cacar monyet dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung sekitar dua sampai empat pekan. Namun virus ini juga dapat berkembang menjadi penyakit berat hingga menyebabkan kematian.

“Perlu dilakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Berdasarkan data kasus World Health Organization (WHO) per 26 September 2023 menyatakan, kasus Mpox terjadi kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, laki-laki biseksual, dan status HIV positif,” katanya.(*/Idr)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan jaminan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk 25.000 hektare sawah. Jaminan ini akan diberikan kepada para petani padi yang mengalami gagal tumbuh atau gagal panen akibat bencana kekeringan di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan bahwa dampak El Nino ini sudah diprediksi oleh Pemkab Bogor lewat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) sejak jauh hari.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk melindungi para petani dari dampak kekeringan dengan jaminan AUTP. Adapun Jumlah sawah yang diasuransikan tahun 2023 sebanyak 25.000 hektare atau dua kali lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun lalu di 2022 kita menargetkan hanya 10.000 hektare sawah yang diasuransikan, nah tahun ini sebagai bagian dari antisipasi kita naikkan jadi 25 ribu hektare. Karena sejak jauh hari juga BMKG telah memprediksi dampak kekeringan ini, jadi kita juga sosialisasikan ke para petani,” kata Iwan dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Asuransi ini dapat melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen dengan klaim asuransi sebesar Rp 6 juta per hektare. Berbagai upaya lain juga terus dilakukan untuk meminimalisasi dampak kekeringan.
“Kita koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat untuk menangani dampak kekeringan ini,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi menjelaskan asuransi tersebut ditanggung pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah pusat. Artinya, petani tak perlu lagi membayar dan cukup mendaftarkan sawahnya kepada petugas agar dituntun masuk ke dalam sistem.

Sejauh ini, sudah ada 41 kelompok tani (poktan) yang mengajukan klaim asuransi karena mengalami puso dengan luas sawah mencapai 221 hektare yang tersebar di 11 kecamatan, yakni Sukamakmur, Cileungsi, Gunungputri, Citeureup, Klapanunggal, Rumpin, Tenjo, Nanggung, Cibungbulang, Jasinga, dan Pamijahan. Beberapa di antaranya sudah menerima klaim asuransi dengan nominal berbeda sesuai luasan lahan.

“Sejauh ini yang mengajukan asuransi itu sudah sekitar 16.800 hektare, kami terus mendorong agar mereka yang belum mengasuransikan lahannya bisa segera masuk. Ini menjadi bukti pemerintah hadir melindungi para petani,” ujar Tatang.

Distanhorbun juga baru-baru ini mendistribusikan sekitar 300 pompa air berbahan bakar gas dari pemerintah pusat untuk membantu petani mengatasi dampak kekeringan. Bantuan ini akan terus berjalan karena Kabupaten Bogor dijatah 664 pompa air untuk membantu mengairi sawahnya.

“Kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah pusat untuk bersama-sama menangani dampak kekeringan ini. Kita juga sedang menyiapkan bantuan benih untuk para petani sehingga ketika kondisi sudah memungkinkan untuk menanam Kembali, petani bisa dengan cepat mengisi sawah-sawahnya,” pungkasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Berawal dari defisitnya APBD TA 2023, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mencoba menggali potensi dari sejumlah wajib pajak sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu, sejumlah wajib pajak yang nakal seperti King Resto, Family Karaoke, Pendopo 45, Rumah Makan Sop Janda, dan lainnya hari ini dipanggil ke Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Bogor.

“Ada wajib pajak yang menunggak pajaknya mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Mereka kami minta klarifikasi, apa yang membuat mereka memiliki tunggakan pajak,” ucap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara kepada wartawan, Kamis 26 Oktober 2023.

Sastra Winara menerangkan, selain memanggil wajab pajak yang memiliki tunggakan pajak, UPT Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) juga ikut dipangggil.

“Kami memanggil semua UPT Bappenda untuk memaksimalkan PAD, pajak yang kita bayarkan akan digunakan untuk membangun Kabupaten Bogor yang kita cintai,” terang Sastra Winara.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, jajarannya juga memanggil sejumlah Sekretaris Camat (Sekcam) dan Kepala Desa (Kades).

“Kami minta Sekcam dan Kades ikut membantu Bappenda, laporkan kalau ada usaha yang bakal berpotensi menjadi wajib pajak dan besar pajak di daerahnya, maka Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang kembali ke wilayah tersebut juga akan lebih besar,” tambahnya.

Sastra melanjutkan, jajarannya juga terus meneliti potensi ‘kebocoran’ pajak daerah, hingga tak menutup kemungkinan jajarannya akan memanggil pelaku usaha lainnya.

“Kalau omsetnya besar tetapi nilai pembayarannya pajaknya kecil atau tak seimbang maka pelaku usaha dan UPT Bappendanya akan kami panggil,” tegas Sastra. (Rez)

BOGOR — Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengusulkan kawasan pecinan Suryakencana yang menjadi destinasi kuliner di Kota Bogor, agar dikelola secara khusus. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor pun merekomendasikan agar pengelolaan kawasan Suryakencana dilakukan secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti di Malioboro, Yogyakarta.
Bima Arya mengatakan, rencana pengelolaan khusus ini masih dikaji. Ia pun menargetkan agar konsep ini bisa berjalan sebelum Desember 2023, atau sebelum akhir masa jabatannya.

“Jadi masih dikaji. Tapi intinya saya mengusulkan Surken ini dikelola secara khusus. Targetnya sebelum Desember konsepnya itu harus sudah jalan,” kata Bima Arya, Kamis (26/10/2023).

Ia menilai, penanganan kawasan Suryakencana harus dilakukan secara fokus. Lantaran di kawasan tersebut tidak hanya tersedia kuliner, namun juga aspek-aspek dan potensi lain.

“Karena penanganannya juga harus fokus, tidak bisa sambi. Karena ada masalah keamanan, ektertiban, kebersihan, melindungi cagar budaya, sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di sini. Harus melibatkan semua yang ada di sini,” ucapnya.

Kepala Bappeda Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan nantinya ada satu kelembagaan tata kelola yang memungkinkan secara operasional bisa berjalan dan sangat teknis. Kelembagaan yang dimaksud ialah UPT.

Wali Kota Bogor meminta agar Bappeda mematangkan konsep tersebut. Sambil kemudian Bappeda melihat atau mencari apakah ada alternatif selain UPT untuk kelembagaannya.

“Makanya kami merekomendasikan awal ke Pak Wali adalah bentuk UPT. Itu perlu ada kajian akademisnya, juga memerlukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, pengelolaan secara khusus ini akan diterapkan untuk seluruh kawasan Suryakencana. Sebab, Wali Kota Bogor melihat Suryakencana sebagai satu kesatuan kawasan.

“Yang sudah berjalan unuk UPT kawasan itu di Yogyakarta. Itu melalui UPT Malioboro, Taman Budaya, dan apa gitu,” ucapnya.

Ketika ditargetkan bisa terbentuk sebelum akhir tahun ini, Rudy mengaku harus bekerja keras. Karena ada kajian-kajian yang perlu dilakukan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sisi ekonomi, kata dia, di kawasan Suryakencana ekonomi sudah berjalan dari pedagang-pedagang yang sudah berjualan di sana. Lingkungan Suryakencana juga yang dulunya kumuh, sekarang lebih tertata dari segi estetika.

“Kalau di segi sosial, dampaknya semua warga pemerlu kepentingan dan mau kuliner juga nyaman. Nggak ada kekhawatiran, takut, istilahnya nggak ada sistem di luar yang mengganggu proses aktivitas kawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, UPT ini nantinya akan berada di bawah dinas. Namun belum diputuskan akan di dinas mana UPT ini dibuat, antara Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM (DinKUKMDagin) atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.

“Nanti kita lihat domainnya ada di mana yang lebih besar. Apakah di DinKUKMDagin, Disparbud, atau mana? Nanti lanjutannya harus dikaji lebih lanjut. Kalau di Malioboro di bawah UPT Pariwisata,” ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Bencana alam angin kencang mengepung di sejumlah wilayah atau kecamatan di Kabupaten Bogor selama beberapa hari terakhir

Bencana alam tersebut terjadi sejak Jumat pekan kemarin, dari total 54 kejadian bencana alam, 48 kejadian merupakan akibat angin kencang 1 kejadian akibat banjir dan 5 kejadian akibat tanah longsor.

“Sejak Jumat hingga Rabu kemarin, telah terjadi 54 bencana alam, 48 kejadian akibat angin kencang, 1 kejadian akibat banjir dan 5 kejadian akibat tanah longsor,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani kepada wartawan, Kamis, 26 Oktober 2023.

M Adam Hamdani menuturkan dari 54 kejadian bencana alam, didominasi wilayah timur, barat dan selatan Kabupaten Bogor, dimana paling banyak kejadian di Kecamatan Cariu dengan 29 kejadian.

“25 kejadian bencana alamnya terbanyak juga ada di Kecamatan Megamendung, Ciawi dan Nanggung, lalu Kecamatan Cibinong, Cisarua, Ciawi, Cijeruk, Tamansari, Ciomas, Ciampea, Leuwiliang dan Rumpin,” jelas M Dhani Hamdani.

Dampak dari bencana alam angin kencang, ia menerangkan bajwa sejumlah pohon ambruk dan diikuti ambruknya atap rumah milik masyarakat.

“Kabupaten Bogor memang susah mulai rutin diguyur hujan, namun diiringi angin kencang hingga menimbulkan sejumlah kejadian bencana alam. Dimana puluhan rumah mengalami kerusakan,” terangnya.

Terkait jumlah rumah milik warga yang rusak, Adam mengaku bersama tim dan unsur Muspika arau Muspida lainnya sedang melakukan kajian.

“Rumah milik warga yang rusak akibat bencana alam angin kencang, longsor maupun banjir ini akan dikaji, dan sambil menunggu perintah untuk merehab rumah, maka rumah yang rusak dirapihkan terlebih dulu oleh pemiliknya,” ungkap Adam sapaan singkatnya. (Rez)

CIBINONG – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, KH. Ahmad Mukri Aji mengaku akan berkirim surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk meninjau ulang izin yang dikeluarkan kepada Tempat Hiburan Malam (THM) di M-One hotel di Kecamatan Sukaraja dan P’arunk atau Transit di Kecamatan Parung.

Hal itu diungkapkan KH. Mukri Aji usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yakni Camat Parung, Ketua MUI Kecamatan Parung dan pengurusnya, Desa Jabon, Ketua MUI Kecamatan Sukaraja, Satpol PP Kabupaten Bogor diwakili oleh Sekretaris dan DPMPTSP Kabupaten Bogor untuk membahas izin yang dikeluarkan kepada dua THM tersebut.

“Dengan segala yang ada bisa saling mengklarifikasi, Insya Allah MUI Kabupaten Bogor akan mengirimkan surat kepada Dinas Perizinan Provinsi Jabar untuk meninjau kembali izin THM M-One dan P’arunk,” katanya kepada wartawan, Rabu (25/10/23).

Menurut pengakuan instansi terkait, jelas Mukri Aji, untuk izin yang dimiliki oleh THM itu, dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Provinsi Jabar. Pemkab Bogor tidak mengetahui apapun soal perizinan tersebut.

“Katanya izinnya dari sana (Provinsi), untuk Dinas Perizinan Kabupaten Bogor enggak tau menau, karena urusannya Provinsi. Nanti kita akan bersurat ke Provinsi,” jelasnya.

“Semua memperlihatkan izin yang sudah dimiliki oleh THM Hotel M-One, memang tujuannya rakor ini juga baik untuk meningkatkan kualitas SDM, Umat dan Masyarakat Kabupaten Bogor, agar iman semakin kuat dan jauh dari maksiat,” tuturnya.

Namun begitu, Mukri Aji mengaku akan meminta kepada pihak terkait untuk terus mengawasi kegiatan maksiat tersebut. Jika terus beroperasi namun berbeda dengan izin yang dikeluarkan, maka sudah terlihat ada oknum yang bermain.

“Subhanallah!!! Oh tidak bisa semena-mena (bebas beroperasi) mereka terus diawasi. Memang perzinan sekarang melalui OSS, itu pun tetap diawasi. Jika dilapangan berbeda dengan izin yang sudah keluar, mudah-mudahan semuanya akan kelihatan jika ada permainan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor KH. Agus Salim menerima audiensi para guru dan pejabat Yayasan Ummul Quro Bogor sekaligus menyampaikan kajian tentang marakya kasus kekerasan di Dunia Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Hari ini menerima audiensi dari Yayasan Ummul Quro Bogor. Ada beberapa hal yang disampaikan terkit problematika khususnya terkait dengan kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Dunia Pendidikan,” katanya kepada wartawan, Rabu (25/10/23)

Menurut Politisi PKS itu, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan baik lisan dan tulisan diantaranya agar mendorong regulasi, peraturan serta ketentuan atau kebijakan Kabupaten Bogor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di Dunia Pendidikan dengan berbasis nilai agama.

“Lalu mendorong organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan mental anak melalui program keagamaan dengan melibatkan berbagai elemen yang berkepentingan,” jelas Agus Salim.

“Kemudian peningkatan peran keluarga melalui pemberdayaan keluarga berkualitas dan tangguh, sebagai pondasi utama dalam mewujudkan generasi muda Kabupaten Bogor yang berkeadaban,” lanjutnya.

Agus Salim mengaku, apa yang sudah disampaikan itu sudah sangat bagus, terutama yang juga seiring dengan visi, misi Pemerintah yaitu Bogor berkeadaban dan memastikan generasi yang akan datang itu berkualitas dan bagus. Apalagi itu merupakan masukan dari masyarakat dan institusi.

“Tentunya ini adalah kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, karena ada beberapa guru yang kemudian melakukan kajian ini dan hadir langsung menyerahkan yaitu Doktor H. Syamsudin, Suhendi dan Hari Ariansyah yang aktif di KPAD Kota Bogor,” tuturnya.

“Mereka memang punya kompeten di dunia Pendidikan dan merasakan berbagai kendala dan berharap hadirnya pemerintah, lebih maksimal lagi terkait penanganan hal-hal diatas,” tambahnya.

Dia juga menyampaikan berbagai hal yang sudah dilakukan DPRD baik itu di Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk memperhatikan program dan juga penambahan anggaran terkait dengan perlindungan anak dan perempuan.

“Lalu dari Regulasi, mudah-mudahan ada dalam Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang sedang kita bahas, mungkin sebagian akan dititip disana. Kita harapkan mungkin nanti ada Raperda ketahanan keluarga yang bisa menjadi salahsatu solusi untuk itu. Karena di Provinsi sudah ada untuk perda Ketahanan Keluarga, tapi di Kabupaten belum ada,” jelasnya lagi.

“Nanti akan di dorong di APBD 2024, semoga bisa melengkapi dari semua sisi. Baik dari sisi keluarga, sekolah, masyarakat dan Pemerintah untuk bisa menanggulangi yang ada atau melakukan pencegahan,” katanya.(*/Wa)