Metro Jabodetabek

CIBINONG – Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi tumpukan dalam saluran air di Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor. Sampah yang menutupi aliran air langsung dibersihkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI, Polri dan lainnya.

Video tumpukan sampah itu sendiri sempat viral di media sosial. Sehingga, Bey meminta agar secepatnya sampah-sampah tersebut dibersihkan.

“Saya meminta Bupati Bogor dan Dandim untuk segera membersihkan tumpukan sampah ini, sehingga masyarakat bisa tetap nyaman. Hari ini kami gerak cepat kita berbagi tugas, untuk pembersihan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama TNI,” kata Bey, Selasa (7/11/2023).

“Saya ingin respon cepat jangan sampai ramai di medsos. Pada akhirnya kita lakukan bersama. Harus segera diangkut dan saya mohon masyarakat buang sampah ke tempatnya. Ini (tumpukan sampah) nanti langsung dibawa ke TPA Galuga,” sambung Bey.

Kata dia, kawasan tersebut merupakan milik Kementerian PUPR yang dikelola bersama PT Jasa Marga. Sehingga, ke depannya pengawasan akan dilakukan oleh keduanya agar tidak ada lagi sampah.

“Pada intinya ini lahan milik KemenPUPR, yang dikelola Jasa Marga. Jadi ke depan akan dikelola lebih baik lagi. Dibersihkan dulu utamanya, kemudian ditutup, dikamuflasekan seperti apa agar masyarakat sampah baik dari aliran air, selokan hadi akan supaya tidak terjadi lagi. Intinya kita harus menjaga lingkungan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan pihaknya bersama aparat TNI, Polri dan lainnya langsung membersihkan sampah tersebut.

“Intinya tadi, viral itu bawa berkah buat saya. Jadi saya ada kekuatan, tadi saya ditelfon langsung pak Pj untuk melihat ke sini dan menindaklanjuti. Intinya (pesan) beliau (Pj), jangan sampai viral itu terus dilanjutkan dan suruh beresin aja,” ucap Iwan.
Iwan pun meminta camat dan jajarannya untuk mengawasi pengerukan ini. Termasuk membongkar bangunan liar sehingga proses pembersihan lancar.

“Namun saya meminta agar pembongkaran bangunan liar dilakukan dengan pendekatan humanis. Saya berharap lokasi ini ke depan bisa dibuat nyaman, misalnya seperti dibuat taman,” tandasnaya.(*/Ju)

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menerima 10 usulan nama calon Penjabat (Pj) Bupati Bogor untuk menggantikan Iwan Setiawan yang akan habis masa jabatannya pada Desember 2023 mendatang.

Dari 10 nama tersebut, DPRD Kabupaten Bogor menyepakati mengusulkan tiga nama dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada Selasa (7/11/23).

Ketiga nama tersebut diantaranya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah.

Dr Nurdin (Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Kerja sama pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri)

Terakhir, Dr Tubagus Hairul Dwi Sapta (Diretur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa PKK dan Posyandu pada Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri)

“Dari 10 nama itu, maka DPRD Kabupaten Bogor melalui mekanisme tahapan-tahapan yang sudah ditempuh bersama dengan pimpinan Kabupaten Bogor. Maka DPRD mengusulkan 3 nama calon Penjabat Kabupaten Bogor,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto kepada Wartawan.

Menurut Rudy Susmanto, usulan calon Pj tersebut didapat dari rekomendasi kelompok masyarakat dan fraksi DPRD. “DPRD Kabupaten menerima usulan dan rekomendasi dari beberapa kelompok masyarakay dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bogor,” ungkapnya.(*/Wan)

Berikut 10 nama calon Pj Bupati Bogor yang diusulkan, diantaranya:

1. Engkus Sutisna (Staff Ahli Gubernur Jawa Barat bidang hukum pemerintah dan politik)
2. Zaenudin MA (Ketua PCNU Kabupaten Bogor)
3. AKBP Iman Imanudin (Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya)
4. Adang Suptandar (Auditor Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Bogor)
5. Juanda Dimansyah (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor)
6. Nurdin (Direktur Generasi Perbantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jendral Bina Adminstrasi Wilayah Kementrian Dalam Negeri)
7. Tubagus Hairul Dwi (Diretur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adab Desa PKK dan Posyandu pada Diretorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri)
8. Soebiantoro (Kepala Dinas PUPR)
9. Risnandar Mandiwa SSTP (PLH Seksi Direjen Politik dan TUN Direktur Kemasyarakatan
10. Yeti Rahmat (Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kementrian Dalam Negwri).

DEPOK – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut jumlah pemilih pemula di wilayahnya cukup signifikan dan menentukan pada Pemilu 2024. Ia mengatakan sekitar 36 persen pemilih di Depok adalah pemilih pemula, sehingga perlu ada pendidikan politik yang baik untuk mereka.

“Pemilih pemula ini mendominasi, memposisikan cukup tinggi di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Depok, jumlah mereka 36 persen,” jelas Mohammad Idris, Selasa (7/11/2023).

“Misalnya 60 persen tidak mau ikut (pemilu), memboikot, kan ini bahaya untuk partisipasi,” tambah Idris.

Dia menilai sangat penting untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada para pemilih pemula agar mereka bisa berperan aktif dalam proses demokrasi.

“Wawasan mereka juga kan barang kali dengan medsos (media sosial) dan yang lainnya, mereka ada yg antipati dengan politik, ah males itu mah urusan orang dewasa, bapak-bapak, kakek-kakak, nenek-nenek, kita milenial misalnya, ini yang harus disadarkan,” katanya.

Idris berharap anak muda atau generasi milenial agar lebih melek politik. Sehingga dapat menjadi pemilih cerdas melalui proses pemilihan dengan benar serta menggunakan hak pilihnya dengan baik.

“Jadi ikut pemilihannya agar bisa memilih dengan cerdas, jangan golput, jangan money politic, ini yang harus ditekankan,” ujarnya.

Sementara Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengungkapkan, sosialisasi pendidikan politik sudah terlaksana di enam sekolah dari total 10 sekolah yang direncanakan. Empat sisanya akan dilaksanakan pada bulan November ini.

“Setiap sosialisasi ada 100 orang peserta, jika ditotal ada 1.000 anak yang mendapatkan sosialisasi,” katanya.

Dia berharap para siswa yang mengikuti kegiatan ini dapat mensosialisasikan kembali ke lingkungan terdekatnya, baik itu, teman, keluarga dan lingkungan lainnya. Melalui sosialisasi ini pemilih pemula akan mendapatkan beberapa materi dari para narasumber. Seperti, tahapan pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dan aturan dalam pelaksanaan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok.

“Selain sosialisasi, kami juga akan mengadakan Senadung Pemilu Damai di Alun-alun Kota Depok tanggal 26 November 2023, rencananya ada 1.000 anak,” ungkapnya.(*/Idr)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku bakal segera menyelesaikan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Kamis 8 November 2023 lusa.

Menurut Rudy Susmanto, pada Kamis nanti dimaksimalkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW selesai sampai ke penyelarasan, agar proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Bogor, salahsatunya Jalan Tol dan Bendungan Cibeet dan Cijurey, dapat segera berjalan.

“Kita masih berlangsung kemarin pembahasan, insya allah di hari Kamis kita agendakan berakhir, sekaligus penyelarasan. Saya berharap kamis ini selesai termasuk penyelarasan,” katanya kepada Wartawan, Selasa (7/11/23).

Target tersebut terus digeber, jelas Rudy Susmanto, karena Raperda RTRW berbeda dengan Raperda lain yang tidak bisa langsung menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Karena berbeda dengan Raperda lain. Kalau Raperda lain, begitu selesai maka sudah menjadi produk atau Perda. Tapi kalau ini tidak, begitu kita selesai penyelarasan, maka akan diberikan kepada Kementrian ATR/BPN,” jelasnya.

“Mereka akan kaji dan evaluasi lagi, setelah selesai akan dikembalikan lagi ke DPRD terkait hasil evaluasinya,” sambungnya.

Tidak sampai disitu, tegas Politisi Partai Gerindra itu, setelah dari ATR/BPN, DPRD akan menyerahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Nantinya, Pemprov Jabar juga akan mengkaji hasil kajian dari DPRD dan Kementrian ATR/BPN tersebut.

“Kemudian setelah itu, balik lagi ke kita, lalu akan di Paripurnakan menjadi Perda. Begitu tahapannya yang harus kita lalui terlebih dahulu,” ujarnya.

Rudy mengaku, untuk kepastian waktu selesai menjadi Perda RTRW tersebut, belum bisa dipastikan karena harus melalui proses yang panjang. Namun begitu, DPRD mentargetkan di tahun 2023 ini sudah selesai.

“Untuk waktunya kita belum bisa pastikan, karena nanti kan di Kementrian dan Pempov Jabar itu berapa lama kajian dan evaluasinya, apakah mereka punya deadline. Prinsipnya bahwa Raperda ini harus disegerakan selesai, karena berkaitan dengan PSN yang harus segera berjalan. Tapi insya allah tahun 2023 ini selesai,” katanya.(*/Wan)

CIBINONG – Didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor Halimatu Sadiyah, Asisten Pemerintahan dan beberapa pejabat lainnya, Bupati Bogor Iwan Setiawan melaksanakan kegiatan Bogor keliling (Boling).

Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau langsung program pembangunan yang didanai oleh bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade) dan meresmikannya.

Ia meninjau lima titik yang tersebar di dua desa yakni Desa Cibanteng dan Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng.

Iwan Setiawan mengatakan, program pembangunan yang didanai program Samisade memang perlu pengawalan langsung oleh Pemkab Bogor baik itu kewenangan edukasi, kontroling, monitoring dan evaluasi sehingga harus dikawal dengan optimal agar terealisasi dengan baik.

“Akselerasi pembangunan desa melalui program Samisade sangat luar biasa, banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di masing-masing wilayah. Pengawalan dan pengawasan senantiasa kami lakukan bersama dengan tim agar pelaksaannya berjalan dengan lancar, mulus tanpa hambatan,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2023.

Pria berusia 43 tahun ini memastikan program Samisade akan tetap berlanjut hingga 2024 mendatang, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Bupati Bogor, tetapi akan diteruskan oleh Penjabat Bupati Bogor.

“Walaupun saya tahun ini berhenti karena kontrak masa jabatan pada 30 Desember 2023, saya komitmen akan melanjutkan program Samisade di tahun 2024 mendatang dan mungkin PJ. Bupati Bogor nanti yang menjalankan program Samisadenya,” tegasnya.

Iwan menuturkan masyarakat sangat terbantu dengan program Samisade ini, infrastruktur jalan dan jembatan yang puluhan tahun tidak tersentuh kini berhasil terbangun, bahkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat hingga di tingkat desa.

Diwawancarai ditempat yang sama, Camat Ciseeng Yodi Ermaya menyampaikan, terimakasih kepada Bupati Bogor Iwan Setiawan, Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor beserta jajaran Pemkab Bogor yang telah berkesempatan meninjau langsung pembangunan di wilayah Kecamatan Ciseeng serta melihat beragam potensi yang dimiliki Ciseeng sebagai wilayah minapolitan yakni perikanan, pertanian dan perternakan.

“Kehadiran Bupati Bogor Iwan Setiawan ke wilayah kami ini tentunya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada di Kecamatan Ciseeng serta dapat mendorong pembangunan wilayah Ciseeng ke depan lebih baik lagi,” tukas Yodi Ermaya. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap cuaca ekstrem yang terjadi saat ini.

Terlebih, kata Rudy Susmanto, di musim hujan pasca kemarau panjang (Pancaroba), membuat potensi bencana lebih tinggi.

“Saya menghimbau agar masyarakat mewaspadai situasi lingkungan dengan mengenali potensi bencana di sekitarnya. Sehingga jika terjadi hujan deras bisa langsung bersiap untuk melakukan evakuasi agar terhindar dari dampak bencana alam,” kata Rudy Susmanto, Selasa (7/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, saat ini banyak wilayah di Kabupaten Bogor yang terjadi rekahan tanah akibat panas yang ekstrem saat musim kemarau yang lalu.

“Fenomena itu bisa menjadi potensi bencana alam jika terjadi hujan secara sporadis dengan intensitas sedang hingga tinggi yang menyebabkan tanah longsor karena terkikis air,” sebutnya.

“Warga juga bisa memulai koordinasi dan komunikasi dengan aparatur terkait kebencanaan melalui kelurahan dan desa atau Kecamatan, sehingga bisa dilakukan edukasi agar siap menghadapi cuaca ekstrem dan terselamatkan dengan adanya evakuasi yang cepat,” kata Rudy Susmanto menambahkan.

Untuk diketahui, saat ini wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya memasuki masa pancaroba ditandai curah hujan dengan intensitas sedang hingga deras dalam durasi singkat. Saat terjadinya hujan tersebut juga tidak jarang membawa petir dan angin kencang.

Kondisi itu bisa saja menyebabkan bencana alam, karena hampir 6 bulan wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya terjadi musim kemarau yang sangat panas. Sehingga bisa saja terjadi retakan tanah yang bisa menyebabkan longsor.(*/Wan)

JAKARTA – Sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih terendam banjir walaupun sudah ada Sodetan Ciliwung. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Sodetan Ciliwung.

“Jadi, kemarin SOP-nya mau diperbaiki. Kalau bisa begitu mengalir ke Kali Ciliwung itu masuk dulu ke sodetan. Kalau selama ini kan tunggu posisi tertentu baru dia ngalir,” kata Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).

Heru menjelaskan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane sedang mendiskusikan untuk memperbaiki SOP.

“Kemarin saya minta udah langsung kebagi dua aja, sehingga di Bidara Cina tidak seperti kemarin (banjir),” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan 22 Rukun Tetangga (RT) tergenang imbas hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (4/11/2023).

“Hingga pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 10 RT dan dua ruas jalan tergenang, saat ini menjadi 22 RT atau 0,071 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Isnawa menuturkan, di Jakarta Selatan terdapat satu RT tergenang, yakni di Kelurahan Rawajati dengan ketinggian 30 sentimeter (cm) dan penyebabnya adalah curah hujan tinggi.

Kemudian, di Jakarta Timur terdapat 21 RT tergenang yang berada di Kelurahan Cililitan. Dua RT di antaranya memiliki ketinggian 20 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Baru.

Lalu, di Kelurahan Cawang terdapat 14 RT tergenang memiliki ketinggian 30 hingga 250 sentimeter (cm) atau 2,5 meter dan penyebabnya curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.

Di Kelurahan Bidara Cina terdapat tiga RT tergenang dengan ketinggian 30 hingga 150 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.(*/Ta)

JAKARTA – Sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih terendam banjir walaupun sudah ada Sodetan Ciliwung. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Sodetan Ciliwung.

“Jadi, kemarin SOP-nya mau diperbaiki. Kalau bisa begitu mengalir ke Kali Ciliwung itu masuk dulu ke sodetan. Kalau selama ini kan tunggu posisi tertentu baru dia ngalir,” kata Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).

Heru menjelaskan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane sedang mendiskusikan untuk memperbaiki SOP.

“Kemarin saya minta udah langsung kebagi dua aja, sehingga di Bidara Cina tidak seperti kemarin (banjir),” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan 22 Rukun Tetangga (RT) tergenang imbas hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (4/11/2023).

“Hingga pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 10 RT dan dua ruas jalan tergenang, saat ini menjadi 22 RT atau 0,071 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Isnawa menuturkan, di Jakarta Selatan terdapat satu RT tergenang, yakni di Kelurahan Rawajati dengan ketinggian 30 sentimeter (cm) dan penyebabnya adalah curah hujan tinggi.

Kemudian, di Jakarta Timur terdapat 21 RT tergenang yang berada di Kelurahan Cililitan. Dua RT di antaranya memiliki ketinggian 20 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Baru.

Lalu, di Kelurahan Cawang terdapat 14 RT tergenang memiliki ketinggian 30 hingga 250 sentimeter (cm) atau 2,5 meter dan penyebabnya curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.

Di Kelurahan Bidara Cina terdapat tiga RT tergenang dengan ketinggian 30 hingga 150 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.(*/Ta)

CIBINONG – Pemkab Bogor secara resmi telah menerima hibah tanah seluas 52 hektare dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, yang diperuntukan untuk lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada 1 Januari 2020 lalu.

Tanah PTPN VIII yang awalnya perkebunan sawit tersebut berada di Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg serta Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya.

“Setelah 3 tahun lebih, alhamdulillah hari ini penyerahan aset berupa tanah oleh PTPN VIII ke Pemkab Bogor selesai. Dimana luas lahan yang diserahkan luasnya 52 hektare, dan lokasinya di Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Sukajaya,” kata Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin, 6 November 2023.

Iwan Setiawan menerangkan dengan akte hibah lahan ini, ada kepastian hukum baik untuk PTPN VIII, Pemkab Bogor maupun korban bencana alam yang menerima bantuan Huntap.

“Penyerahan yang dilakukan oleh PTPN VIII ini bukan hanya tanah, tetapi juga pohon-pohon sawit yang berada di lahan seluas 52 hektare. Hal ini patut syukuri oleh masyarakat korban bencana alam,” ungkap Iwan Setiawan.

Kepada masyarakat korban bencama alam penerima Huntap, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini pun menyampaikan bahwa mereka tidak bisa memperjual belikan Huntapnya.

“Saya ingatkan bahwa Huntap tidak boleh diperjual belikan, karena lahannya merupakan milik Pemkab Bogor atau tepatnya mereka hanya mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang dimiliki oleh Pemkab Bogor,” paparnya.

Iwan menyarankan, terutama Huntap yang berada di Kecamatan Cigudeg untuk dimanfaatkan sebagai tempat usaha, karena ratusan unit Huntap tersebut berada di jalan raya dan terbilang strategis.

“Kalau Huntap mau dimanfaatkan sebagai tempat usaha, selain tempat tinggal boleh dan dipersilahkan,” kata Iwan.

Ia melanjutkan penyerahan aset PTPN VIII tidak berhenri pada hari ini, karena banyak Huntap di desa lainnya yang juga bakal diserahkan lahannya kepada Pemkab Bogor.

Terlebih, Pemkab Bogor masih melakukan pembangunan Huntap, dari total target 4.000an unit Huntap.

“Total ada 4.000an unit Huntap yang sudah, sedang dan akan dibangun oleh Pemkab Bogor, baik dengan bantuan anggaran dari BNPB, Pemprov Jawa Barat maupun menggunakan dana APBD Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, kedepan akan ada lagi penyerahan aset PTPN VIII ke Pemkab Bogor,” sambungnya.(Rez)

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengejar pendapatan asli daerah yang masih rendah dari sejumlah pajak’ sektor pajak demi merealisasikan percepatan pembangunan di wilayah itu.

“Sektor pajak yang masih rendah secara penerimaan sampai saat ini antara lain pajak perhotelan, hiburan, serta pajak parkir,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Bekasi Jenal Aca di Cikarang, Minggu 5 November 2023.

Dia mengatakan penerimaan pajak’ sektor pajak perhotelan hingga kini baru mencapai Rp25 miliar atau setara 46 persen dari total target pendapatan sektor tersebut tahun ini yakni senilai Rp55 miliar.

Sejumlah faktor turut berpengaruh terhadap minim penerimaan pajak sektor perhotelan antara lain kondisi beberapa hotel yang sepi serta persaingan dengan penyewaan hunian vertikal yang saat ini tumbuh subur di Kabupaten Bekasi.

Pihaknya berencana melakukan pendataan dan penyaringan terhadap hunian vertikal yang memberlakukan sistem sewa harian sebagaimana dilakukan hotel agar dapat ditarik pajak.

“Jadi aturan terkait apartemen ini memang memiliki perbedaan yang perlu diperhatikan. Kami masih melakukan rumusan supaya ada dasar regulasi untuk penarikan pajak daerah dari unit apartemen tersebut,” ucapnya.

Kemudian sektor hiburan dan parkir dikarenakan Kabupaten Bekasi masih minim dalam jumlah pusat perbelanjaan meski ke depan diakui bakal memiliki potensi pajak besar setelah pembukaan AEON Mal Kota Deltamas nanti.

Jenal meyakini target pajak daerah secara keseluruhan dapat tercapai pada akhir tahun ini meski beberapa sektor masih rendah menyumbang penerimaan daerah dari pajak. Terlebih dari total target Rp2,4 triliun, sudah tercapai senilai Rp1,8 triliun, setara 78 persen.

“Pajak daerah sangat menunjang pembangunan daerah. Oleh sebab itu kami mengimbau seluruh pihak (wajib pajak) menjadi warga negara yang bijak dan patuh dengan membayar pajak karena pajak yang dibayarkan akan kembali ke daerah untuk mengoptimalkan pembangunan,”ujarnya. (ant/Al)

CIBINONG – Walaupun mengakomodir kepentingan keberlangsungan proyek program strategis nasional (PSN), Pansus Raperda revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor tetap berupaya melindungi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B).

“Pansus Raperda revisi Perda RTRW mengakomodir kepentingan nasional, yaitu pembangunan 4 ruas jalan tol dan 2 bendungan. Namun, kami juga berupaya untuk melindungi atau mempertahankan luas LP2B,” kata Ketua Pansus Raperda revisi Perda RTRW Kabupaten Bogor Andi Permana kepada wartawan, Minggu 5 November 2023.

Andi Permana menuturkan dalam upaya merevisi Perda RTRW dan menjadikan Perda RTRW yang baru, maka Pansus Raperda akan mengoptimalkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan potensinya.

“Masing-masing kecamatan memiliki potensi baik di pariwisata, pertambangan, industri dan lainnya hingga dalam Perda RTRW yang baru, akan memaksimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat hingga tidak terjadi disparitas perbedaan pendapatan yang mencolok antara satu wilayah dengan wilayah lainnya,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menerangkan walaupun total LP2B berkurang, jumlahnya tidak terlalu besar.

Apalagi baik itu Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, sama-sama bertujuan untuk menjaga ketersediaan atau ketahanan pangan.

“Jumlah luas LP2B di Kabupaten Bogor kini jadi 37.900an hektare, hanya berkurang sedikit karena ada LP2B yang dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurey dan jalan tol,” terang Ajat Rochmat Jatnika.

Ajat menambahkan selain demi proyek PSN, juga ada koreksi luas LP2B karena adanya pembangunan sarana prasarana pendidikan.

“Sarana prasarana pendidikan juga daya dukung peningkatan pendapatan masyarakat, hingga diiperbolehkan menggunakan lahan yang masuk ke dalam LP2B,” sambungnya. (Rez)