Metro Jabodetabek

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menanggapi langkah Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia yang mencabut predikat ‘Kota Ramah Sepeda’ bagi DKI Jakarta. Penghargaan itu diberikan pada 2021 pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.

Syafrin menjelaskan, pihaknya terus mendukung penyediaan jalur sepeda yang aman, selamat, dan nyaman bagi masyarakat Ibu Kota. “Komitmen dukungan penyediaan jalur sepeda tetap dilanjutkan secara masif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Syafrin saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis (9/11/2023).

Syafrin mengaku, memiliki target untuk mengoptimalisasi jalur sepeda yang telah terbangun sepanjang 314,196 kilometer (km) dengan melakukan pemeliharaan sesuai pentahapan sampai 2026. Dengan perincian, 19 ruas jalan pada 2024, 43 ruas jalan pada 2025, dan 34 ruas jalan pada 2026.

“Upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap keberlanjutan dan keberadaan jalur sepeda merupakan wujud nyata bukti komitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, ramah pesepeda dan mampu bersaing menjadi kota global,” kata Syafrin.

Menurut dia, pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta dimulai pada 2012 sampai 2022 sepanjang 301,084 km, kini telah melampaui target. Seperti yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD 2017-2022 sepanjang 252,1 km dan Instruksi Sekda Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah terbangunnya lajur sepeda total 298 km.

“Pada 2023, dilakukan dukungan terhadap penyediaan jalur sepeda dengan melakukan pembangunan serta pemeliharaan terhadap jalur sepeda,” ujar Syafrin.

Pada 2023, menurut Syafrin, jalur sepeda sepanjang 13,11 km dibangun di tiga kawasan yang meliputi Blok M, Barito, dan Tebet. Pembangunan jalur sepeda sebagai first mile dan last mile telah menjangkau layanan rute angkutan massal dan simpul transportasi, yaitu halte Transjakarta, stasiun MRT Jakarta, stasiun LRT Jabodebek, stasiun KRL, dan terminal bus.

“Dengan adanya pembangunan jalur sepeda baru tersebut, total jaringan jalur sepeda yang telah terbangun oleh Dishub DKI dari tahun 2012 sampai dengan 2023 sepanjang 314,196 km,” kata Syafrin.

Selain itu, Syafrin juga melakukan keamanan dan keselamatan untuk para pesepeda. Salah satunya, seperti pembongkaran stick cone lajur sepeda yang mengalami kerusakan dikarenakan tertabrak oleh kendaraan bermotor dan tidak diketahui waktu kejadiannya.

“Dengan demikian, masyarakat dapat bersepeda dengan aman dan selamat. Terhadap stick cone yang mengalami kerusakan dilakukan penggantian dengan pemasangan paku jalan solar cell,” katanya.(*/Bi)

CIBINONG – Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri mewacanakan pemasangan camera counting atau kamera penghitung kendaraan di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengungkapkan pemasangan kamera penghitung kendaraan tersebut rencananya dipasang oleh Korlantas Polri dalam satu bulan ke depan.

“Saya masih belum tahu konsepnya. Tapi dapat bocoran dalam satu bulan ini (camera counting) akan dipasang,” kata AKP Rizky, (9/11/2023).

Menurut dia, pemasangan kamera ini akan membantu kepolisian dalam melakukan kontrol terhadap jumlah kendaraan yang keluar-masuk jalur Puncak. Tapi, AKP Rizky mengaku belum mengetahui lokasi pemasangan kamera penghitung kendaraan ini.

“Kita belum tahu apakah itu (dipasang) di tol atau di Pospol Gadog, atau dipasang di mana, saya belum tahu, tapi sudah ada wacana ke sana,” ujarnya.

AKP Rizky menyebutkan pemasangan kamera penghitung kendaraan itu akan mempermudah kerja Kepolisian dalam menentukan tindakan berdasarkan data jumlah kendaraan yang keluar-masuk jalur Puncak.

Karena, jalur wisata yang juga penghubung Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu kerap dipadati kendaraan dari luar kota. Terlebih saat akhir pekan dan libur panjang.

Hingga kini Polres Bogor, baru mengandalkan data kendaraan Kawasan Puncak melalui catatan pintu keluar Tol Ciawi. Namun, data tersebut belum dapat dijadikan patokan mengingat pintu keluar Tol Ciawi juga dilintasi kendaraan yang menuju Tol Bocimi.

“Mudah-mudahan kalau misalkan ada camera counting mempermudah kita untuk menghitung bagaimana cara bertindak kalau di Puncak itu macet,” jelasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan pihaknya tetap menganggarkan program bantuan anggaran infrastruktur desa dalam APBD tahun 2024.

Bahkan, program bantuan anggaran yang biasa disebut satu miliar satu desa (Samisade) itu sudah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bogor 2024.

“Terkit Samisade, kita DPRD Kabupaten Bogor tetap menganggarkan dalam APBD 2024, di KUA-PPAS 2024 kita pun menganggarkan Samisade tetap dijalankan, di programkan dan tetap di anggarkan,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Kamis (9/11/23).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP partai Gerindra itu menuturkan, untuk porsi anggarannya, berdasarkan usulan masing-masing Desa. Nantinya, Desa tetap mengusulkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor untuk disampaikan kepada DPRD.

“Kami tidak mengurangi sedikitpun. Intinya program bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade, kami mendukung tetap dijalankan namun dengan catatan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Rudy Susmanto.

“Lalu yang kedua, program dari desa itu harus betul-betul dibutuhkan dan dikehendaki oleh masyarakat di tiap desa. Karena kita ingin percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, berangkatnya dari tingkat desa,” sambungnya.

Untuk besaran anggarannya, kata Rudy Susmanto, di RAPBD 2024 belum bahas. Draft RAPBD dari eksekutif juga belum masuk kepada DPRD. Namun di KUA-PPAS 2024 seluruh desa tetap dianggarkan. “Tapi angkanya tidak satu miliar penuh, tapi berdasarkan dari usulan masing-masing desa,” ungkapnya.(*/Wan)

JAKARTA – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menargetkan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 di Tangsel. Itu bisa terwujud dengan berbagai program yang diluncurkan.

“Saya optimis target tercapai. Kita kan dalam merumuskan kebijakan basisnya data, karena program-program APBD sudah banyak intervensi mengarah ke sana,” kata Benyamin dalam keterangannya, (9/11/2023).

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, intervensi yang dilakukan Pemkot Tangsel dengan menggelontorkan ratusan miliar rupiah. Kebijakan tersebut menjadi bukti konkret Pemkot Tangsel pro rakyat di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie Pilar Saga Ichsan.

“Total Rp653 miliar akan dikucurkan ke dalam 96 sub kegiatan di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya.

Ditambah lagi dengan alokasi anggaran program percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mencapai 14,57 persen atau sebesar Rp653.558.181.622. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 1,75 persen dan menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.

Kemudian, meningkatkan kualitas pembangunan SDM melalui peningkatan IPM menjadi 82,4 persen. Mnurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,67 persen.

Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 6,90 persen. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan kesenjangan menjadi 0,34 persen.

“Selain itu, program dan kegiatan juga diarahkan untuk mencapai kinerja tematik yang selaras dengan prioritas nasional, antara lain penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dan menurunkan angka stunting menjadi di bawah delapan persen,” katanya.

Terdapat juga belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam komponen belanja operasional. Di antaranya, belanja terkait penanganan kemiskinan, bantuan sosial, hibah, belanja UHC.

Penanganan stunting, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

“Kami sepakat agar belanja Pemerintah Daerah digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mampu menggerakan roda perekonomian sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.(*/Idr)

CIBINONG – Demi kemajuan Pendidikan Pesantren dan memiliki payung hukum, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku senang dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang sudah disahkan .

“Dengan adanya Perda Pesantren ini, nantinya Kabupaten Bogor akan memiliki payung hukum yang lebih jelas untuk peningkatan mutu maupun ekonominya. Dengan begitu, Pesantren di Kabupaten Bogor akan lebih maju dan bisa terus memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan.

Rudy Susmanto mengaku, pihaknya sudah membahas Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren pekan kemarin dan itu semua sudah sampai dengan djadikan perda penyelenggaraan pesantren.

“DPRD baru pekan kemarin membahas Propamperda, Raperda Fasilitas penyelenggara Pesantren. Semoga ini menjadi satu titik langkah perhatian kita untuk memajukan pendidikan Pesantren dan para Santri di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut Politisi Partai Gerindra itu, kehadiran dan eksistensi pesantren sudah berlangsung sangat lama dan turut mewarnai sejarah perjuangan dan pertumbuhan Kabupaten Bogor hingga saat ini.

“Dengan ada Perda Penyelenggaraan Pesantren ini, kedepannya akan meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pesantren, karena selama ini pesantren masuk ke dalam kategori kewenangan pemerintah pusat,” tuturnya.

Rudy Susmanto berharap, dengan adanya Perda pesantren, nantinya sudah memiliki payung hukum. Karena saat ini sekolah SD baik swasta maupun negeri bisa dapat dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan pesantren yang tidak mempunyai sekolah formal, tidak dapat bantuan tersebut.

“Padahal pesantren juga sama dalam pendidikan yang juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi sekarang banyak kampus atau universitas-universitas yang siap menampung lulusan pesantren. Untuk itu diharapkan Kabupaten Bogor saat ini sudah memiliki Perda itu,” ucapnya.

Perda Pesantren di Kabupaten Bogor yang merupakan inisiatif dari DPRD ini merupakan sebuah bentuk dukungan kepada pondok pesantren untuk terus meningkatkan mutu, baik dari sisi penyelenggaraan juga sebagai sebuah reward, karena pondok pesantren telah melahirkan para pejuang dan pemimpin.

“Semoga Perda Pesantren ini bisa meningkatkan Pesantren yang ada di Kabupaten Bogor , tentu kami sangat mendukung upaya yang dilakukan banyak banyak pihak dari para Kiyai, pemangku Pesantren dan para santri,”ungkapnya.(*/Wan)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Jakarta International Stadium (JIS) sudah sudah siap menjadi tempat Piala Dunia U-17 2023. Acara tersebut akan digelar di Indonesia pada 10 November-2 Desember 2023.

“Sudah, sudah siap,” kata Heru kepada wartawan di Gedung Annex Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).

Selain itu, Heru mengaku akan menonton pertandingan Piala Dunia U-17 yang berlangsung di JIS. Adapun di antara laga yang bermain di JIS, adalah timnas Inggris versus Brasil dan Prancis versus Korea Selatan. “Iya, ikut (menonton),” kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut.

Sebelumnya, Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana mengatakan renovasi stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut telah selesai. Dia memastikan, JIS dapat bisa digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U-17 2023.

“Aman persiapan JIS. Kita didukung penuh. Sudah tinggal jalan saja,” kata Adi kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat pada Senin (6/11/2023).

Menurut Adi, pembangunan fasilitas umum, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) dari Ancol sudah bisa digunakan. Sehingga, bisa memudahkan masyarakat yang parkir kendaraan di Ancol untuk menonton sepak bola di JIS.

“JIS sudah tinggal digunakan untuk pertandingan. JPO-nya juga sudah. Sudah finishing, semua sudah. Sudah tinggal main doang. Kalau boleh dikatakan, tinggal dipakai saja, sudah selesai,” kata Adi.

Adapun JIS menjadi markas peserta Grup C dan Grup E. Baik laga pembuka maupun final, tidak ada yang dihelat di stadion terbesar di Indonesia tersebut.(*/Ta)

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor mengesahkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Perda dalam rapat paripurna, Selasa 7 November 2023.

“Alhamdulillahirabbil ‘alamin, syukur kepada Allah SWT. Telah disahkan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Saya berharap besar bahwa perda ini bisa manfaat bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren,” kata Koordinator Pansus, KH. Agus Salim.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengharapkan keberadaan Perda tersebut, mampu memaksimalkan peran pemerintah kepada civitas di pondok pesantren.

“Alhamdulillah pansus selesai, saya sebagai koordinator dari pansus ini, mengapresiasi dan bersyukur. Saya berharap para santri dan kiyai bisa dibantu lebih maksimal,” papar dia.

Sebab, lanjut Agus Salim, dalam Perda tersebut, pemerintah akan lebih dirasakan keberadaannya dalam membantu pondok pesantren pada sejumlah sektor.

“Diharapkan dengan Perda ini, kehadiran pemerintah Kabupaten Bogor lebih maksimal dan seluruh SKPD memberikan support kepada pendidikan pondok pesantren,” ungkapnya.

Menurut Agus Salim, Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren itu merujuk pada amanah UU tentang Pesantren yang ada di pusat dan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

“Ini disusun oleh tenaga ahli di bidangnya, kemudian kita bahas bersama dengan tenaga ahli untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pembanding dengan beberapa Perda yang sama di daerah lain,” jelas Agus Salim.

Dalam pembahasannya, DPRD Kabupaten Bogor juga mengundang sejumlah perwakilan pondok pesantren untuk duduk bersama sebelum disahkan menjadi Perda.(*/Wan)

JAKARTA – Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat Jakarta sebagai ‘Kota Ramah Sepeda’ yang sebelumnya diberikan pada 2021. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun angkat bicara terkait hal tersebut.

“Tanya sama Dishub DKI. Kalau perlu dibangun jalur sepeda ya bangun, dimana?,” kata Heru kepada wartawan di Gedung Annex Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).

Heru mengaku menyerahkan pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta kepada Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. “Iya dong kan perlu di evaluasi sama Dishub DKI. Semua boleh dibangun,” kata dia.

Namun, tidak menutup kemungkinan Heru bakal menambah jalur sepeda. Sebab, ia tidak melarang jalur tersebut untuk dibangun. “Ya tambah kalau warga minta. Emang ada yang melarang?,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dinilai tidak lagi melanjutkan pembangunan jalur sepeda yang ada di Jakarta.

Menyikapi hal itu, Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat ‘Kota Ramah Sepeda’ untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021.

“Per hari ini, Selasa 7 November 2023, anugerah tersebut kami cabut kembali dan menyatakan Kota Jakarta gugur mendapat predikat sebagai Kota Ramah Sepeda,” kata Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu (8/11/2023).

Dia menjelaskan, pencabutan predikat itu berdasarkan evaluasi selama satu tahun. Menurut Fahmi, banyak kebijakan Pj Heru yang ternyata sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan tersebut.

“Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru menggusur kebijakan sebelumnya. Kami anggap malapraktik tata kelola,” ucap Fahmi.

Menurut dia, pada November 2022, pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda dari semula diproyeksikan di RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar, kemudian diusulkan menjadi nol. Hal itu jelas menunjukkan keberpihakan Pj Heru tidak ke pengguna sepeda.(*/Nu)

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menunjukkan bukti nyata dalam mendukung warga Negara Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel.

Kibaran bendera dan atribut Negara Palestina pun mewarnai Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, saat menggelar Rapat Paripurna bersama Pemkab Bogor pada Selasa malam 7 November 2023.

Rapat paripurna ini membahas 3 poin, yaitu Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, penandatanganan berita acara kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) tahun 2023-2043 dan pengumuman usulan nama-nama calon Penjabat Bupati Bogor.

Selain berkibarnya bendera Negara Palestina yang disandingkan dengan bendera Negara Indonesia, di tengah rapat paripurna ini para anggota legislatif dan juga jajaran pemangku jabatan di lingkungan Pemkab Bogor juga mengenakan syal dan juga sticker bendera Negara Palestina di sisi kiri pipinya.

Selain itu seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut diminta untuk menonton video yang dialami oleh saudara-saudara kita di Negara Palestina, dilanjut dengan pembacaan doa-doa usai pemutaran video Pray for Palestina.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut, sikap yang diambil oleh para peserta rapat paripurna tersebut bukan hanya membahas permasalahan agama, namun juga berbicara tentang kehormatan dan keselamatan suatu bangsa.

“Apapun agamamu kita semua bersaudara, kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di palestina minimal kami lembaga perwakilan rakyat daerah ada sebuah langkah, ada sebuah sikap dan ini dukungan kami kepada rakyat Palestina,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan.

Selain itu, sambung Rudy Susmanto pertanggal 8 November, DPRD dan Pemkab Bogor akan berkolaborasi untuk menggalang dana agar bisa membantu warga di Palestina yang menjadi korban perang.

“Kami juga membuka donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bupati Bogor Iwan Setiawan juga menyampaikan bahwa Pemkab Bogor akan open donasi untuk bantuan saudara-saudara kita di Palestina,” sambungnya.

Sementara itu, Dadeng Wahyudi anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS dalam kesempatan yang sama menitipkan sebagain gajinya untuk warga Negara Palestina.

“Saya titipkan sebagian uang gaji saya untuk saudara warga Negara Palestina, semoga shodaqoh ini tak hanya saya pribadi, tetapi diikuti oleh teman-teman lainnya,” tukas Dadeng Wahyudi. (Rez)

CIBINONG – Karena ketidak sesuaian antara harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas lahan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta proses ruislag lahan SMPN 3 Gunung Putri dengan lahan PT KSP ditunda.

“Luas lahan dan NJOP lahan SMPN 3 Gunung Putri yang bakal diruislag atau tukar guling dengan lahan PT KSP di Desa Ciangsana saya minta ditunda,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Rabu, 8 November 2023.

Rudy Susmanto menuturkan bahwa alasan diatas ia katakan kepada panitia khusus (Pansus) Ruislag SMPN 3 Gunung Putri DPRD Kabupaten Bogor karena ada potensi kerugian negara.

“Kalau ada potensi kerugian negara, saya ga bakal tanda tangan. Saya minta disesuaikan dengan cara PT KSP menambah luas lahan yang akan ditukar dengan lahan SMPN 3 Gunung Putri hingga nilainya sesuai dan lahannya harus dalam satu hamparan,” tutur pria yanh juga Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra tersebut.

Ia menyampaikan bahwa sebelumnya, Pansus Ruislag SMPN 3 Gunung Putri DPRD bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kepala Desa Ciangsana sudah meninjau dua lahan yang bakal ‘ditukar guling’.

“Kabarnya ada yang menyetujui lahan SMPN 3 Gunung Putri ‘ditukar guling’ karena sekolahan tersebut kerap menjadi korban bencana alam banjir, oleh karena itu kami memproses. Namun hal itu belum disepakati, walaupun PT KSP siap membangun baru Gedung SMPN Gunung Putri,” sambungnya.

Rudy melanjutkan apabila proses ruislag lahan SMPN 3 Gunung Putri batal, maka akan ada upaya lebih untuk mengantisipasi bencana alam banjir di sekolah tersebut.

“Pemkab Bogor sebelumnya sudah membangun sodetan, namun apabila harus ada upaya lebih untuk mengantisipasi bencana alam banjir di sekolah tersebut, maka akan kami laksanakan,” sambungnya. (Rez)