Metro Jabodetabek

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku akan menyempurnakan segala program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dimasa kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan yang akan habis di akhir tahun 2023 mendatang.

Menurut Rudy Susmanto, meskipun saat ini masa kepemimpinan kepala daerah periode 2018-2023 hanya dijabat oleh Iwan Setiawan, namun segala program yang tercetus, berasal dari Bupati dan Wakil Bupatinya.

“Kepala daerah hari ini walaupun Bupatinya Iwan Setiawan, tapi ingat bahwa program tersebut dicetuskan dan direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Sekali lagi saya sampaikan bahwa program Pancakarsa yang dicetuskan ide dan gagasan dari Ade Yasin, kita melihat adalah program-program yang cukup baik,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Selasa (14/11/23).

Bicara bagaimana mencapainya, lanjut Politisi Partai Gerindra itu, programnya sudah baik, tinggal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bagaimana menindaklanjuti, menterjemahkan Visi dan Misi kepala daerah tersebut.

“Masih ada waktu pada saat APBD Perubahan sudah di sahkan, kejar ketertinggalan. Kalaupun tidak selesai 100 persen, bukan berarti kita harus mengkritisi dengan cara yang tidak baik, tapi tugas kita bersama menyempurnakannya di tahun 2024,” ujarnya.

Karena DPRD Kabupaten Bogor jabatannya hingga Agustus 2024, tegas Rudy Susmanto, maka tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi. Maka dari itu, pihaknya akan bekerjasama dengan eksekutif untuk menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat benar-benar terakomodir.

“Pada saat kita bicara DPRD Kabupaten Bogor, kita lembaga perwakilan rakyat daerah, adalah mitra sejajar dengan eksekutif, sama-sama penyelenggara pemerintahan. Pada saat jabatan eksekutif sudah berakhir, yang kita harus perhatikan adalah kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Maka, beber Rudy Susmanto, program yang belum selesai dari Visi dan Misi kepala daerah, yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari tahun 2019 hingga 2023, akan terus diperjuangkan.

Menurut Rudy Susmanto, salahsatu program unggulannya adalah bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade. Programnya baik, ide dan gagasannya baik, kalaupun ada beberapa persoalan atau permasalahan maka tinggal di lihat berapa jyang bermasalah dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor.

“Dari 416 desa berapa yang bermasalah, apakah sampai 50 persen, kan tidak sampai. Jangan sampai, permasalahan hanya terjadi di 10 desa, kita pukul rata bahwa 416 desa diperlakukan sama. Programnya sudah baik, maka kita jangan melihat siapa yang mencetuskan ide dan gagasannya. Tapi selama program tersebut baik dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor, kita harus dukung dan dorong bersama-sama,” ungkapnya.(*/Wan)

CIBINONG – Tingginya angka harapan hidup di Indonesia meningkat dari 4,5 persen menjadi 10,48 persen pada Tahun 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi 20 persen pada Tahun 2024 mendatang.

Jumlah angka harapan hidup di Kabupaten Bogor diprediksi lebih tinggi, karena biasanya angka harapan hidup Kabupaten Bogor berada di atas rata-rata di tingkat nasional.

Dimana saat ini angka harapan hidup di Kabupaten Bogor yang pada Tahun 2019 mencapai 71,18 persen kini berada di angka 71,65 persen.

Menyikapi hal itu, Pemkab Bogor melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor dan inisiasi Baznas Jawa Barat membangun Klinik Ramah lanjut usia (Lansia) dan Keluarga, diatas lahan yang dihibahkan oleh Pemprov Jawa Barat.

“Klinik Ramah Lansia dan Keluarga ini yang pertama di Bumi Tegar Beriman, pembangunannya diinisiasi oleh Baznas Jawa Barat dan dilaksanakan oleh Pemkab Bogor dan Baznas Kabupaten Bogor,” ujar Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin kepada wartawan, Selasa, 14 November 2023.

Burhanudin menerangkan bahwa meningkatnya angka harapan hidup karena semakin berkualitasnya hidup individu masyarakat tersebut.

“Dengan meningkatnya angka harapan hidup sebesar 20 persen, maka di Tahun 2045 mendatang diprediksi 1 dari 10 penduduk adalah Lansia,” terang Burhanudin.
Ia menuturkan bahwa tingginya angka Lansia di Bumi Tegar Beriman ini menjadi tantangan tersendiri dan harus disikapi maupun diantisipasi karena adanya penurunan kesehatan, penurunan pendapatan dan pengurangan interaksi sosial dengan masyarakat lainnya.

“Oleh karena itu, kehadiran Klinik Ramah Lansia dan Keluarga ini untuk menyikapi dan mendorong Lansia agar tetap sehat, produktif dan berkontribusi bagi pembangunan sehingga tantangan ageung population kelak juga menjadi peluang bonus demografi kedua serta menjadi aset penting bagi pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa program Pancakarsa besutan Ade Yasin-Iwan Setiawan merupakan ide dan gagasan yang terbaik.

Rudy Susmanto mengatakan, dalam Pancakarsa itu terdapat program Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun dan Karsa Bogor Berkeadaban, sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Karsa Bogor membangun itu adalah merupakan ide dan gagasan terbaik, pada saat itu dicetuskan oleh Ade Yasin dan Iwan Setiawan selaku kepala Daerah,” katanya kepada Wartawan, Selasa (14/11/23).

“Intinya program tersebut, menurut kami DPRD Kabupaten Bogor adalah program yang cemerlang untuk membangun Kabupaten Bogor kedepan lebih baik lagi, lebih maju lagi, adil dan makmur,” sambugnya.

Menurut Rudy Susmanto, meski program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan periode 2019-23 belum selesai sepenuhnya, namun semua tahapannya sudah dilakukan.

“Program-programnya juga sudah dilaksanakan, kalau capaiannya belum 100 persen, tentunya bukan berarti harus kita anggap program tersebut buruk. Program tersebut tetap baik, pada saat ada yang kurang, tugas kita lah yang melanjutkan untuk menyempurnakannya bersama-sama. Sehingga kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor dapat terlayani dengan baik,” jelasnya.

Tentunya, lanjut Rudy Susmanto, jika bicara capaian apakah program-program dalam Pancakarsa tersebut ada yang belum tercapa, maka harus tetap optimis karena masa jabatan Ade-Iwan masih berjalan hingga Desember 2023.

“Sekali lagi kami DPRD Kabupaten Bogor mengapresiasi ide dan gagasan yang saat itu dicetuskan oleh Ade Yasin terkait program Pancakarsa. Jika ada kekurangan maka kita siap melanjutkan besama-sama,” jelasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berterimakasih kepada Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dan Dandim 0621 Letkol Kav. Gan Gan Rusgandara atas sinergitasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor.

“Saya berterimakasih kepada Kapolres Bogor dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor atas sinergitas TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas Pemilu 2024,” kata Rudy Susmanto, Senin (13/11/23).

Dengan sinergitas itu, lanjut Rudy Susmanto, akan menciptakan kesejukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor dalam menyambut perhelatan akbar di tahun depan tersebut.

“Sinergitas yang dibangun antara dua petinggi Polri dan TNI di Kabupaten Bogor ini dapat menciptakan kesejukan bagi masyarakat. Apalagi mereka siap mengedepankan netralitas di Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Apalagi, jelas Rudy Susmanto, dengan adanya pernyataan dari AKBP Rio Wahyu Anggoro dan Letkol Kav. Gan Gan yang siap menindak tegas oknum atau kelompok yang akan membuat kegaduhan dan mengganggu Pemilihan Legislatif dan Presiden pada Pemilu mendatang, dapat membuat rasa nyaman masyarakat.

“Kapolres dan Dandin sudah sepakat akan menindak tegas siapapun yang mengganggu dan membuat tidak kondusif saat Pemilu,” jelasnya.

Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga siap bekersajama dengan TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas Pemilu mendatang.

“Kami DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor juga pasti siap bekerjasama dengan TNI-Polri untuk menjaga kondusifitas Pemilu yang saat ini sudah berjalan,” tukas Rudy Susmanto.(*/Wan)

BOGOR – Sejak akhir Oktober lalu hingga hari ini, sebanyak 35 pohon di Kota Bogor dilaporkan tumbang ketika hujan deras dan angin kencang melanda. Pohon-pohon yang tumbang itu bahkan ada yang menimpa mobil dan rumah warga.

Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Devi Librianti, mengatakan data itu diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dengan jumlah 25 kejadian pada 31 Oktober 2023. Serta 10 kejadian pohon tumbang yang ditangani Disperumkim sejak 1-13 November 2023.

“Terdapat kejadian pohon tumbang, yang terdiri dari pohon yang berada di jalur hijau dan area privat milik warga Kota Bogor,” kata Devi kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Lebih lanjut, Devi mengatakan, kejadian pohon rawan tumbang paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Hal itu juga dipicu oleh cuaca ekstrem yang menerjang kawasan tersebut.

“Untuk kejadian pohon rawan tumbang secara sporadis kemarin banyak terjadi di wilayah Bogor Barat. Karena cuaca ekstrem berupa angin besar lebih banyak terjadi di wilayah tersebut,” jelas Devi.

Sementara itu, sambung dia, Disperumkim Kota Bogor menyediakan asuransi bagi warga yang mengalami kerugian akibat kejadian pohon tumbang. Besaran asuransi yang diberikan maksimal sebesar Rp 25 juta per kejadian.

“Terdapat asuransi bagi warga yang menderita kerugian akibat kejadian pohon tumbang. Sejauh ini telah ada beberapa pihak yang mengajukan dengan tetap memenuhi persyaratan sesuai yang diberikan oleh pihak asuransi,” ujarnya.

Di samping itu, Devi menyebutkan, pihaknya mencatat ada 242 pohon ber-KTP merah atau rawan tumbang. Ratusan pohon ini tersebar di 33 titik jalan utama dan jalan penghubung, dan terus dilakukan penanganan memasuki musim hujan ini.

“Beberapa faktor yang menyebabkan pohon rawan tumbang adalah cuaca yang kurang baik, lokasi pohon berada di lahan yang ekstrem, Kondisi kesehatan pohon, ukuran pohon yang relatif tinggi dan faktor eksternal lainnya,” terangnya.(*/Jun)

BOGOR – Pembangunan tahap tiga Masjid Agung Kota Bogor di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor baru mencapai 65 persen. Capaian pembangunan Masjid Agung ini minus sembilan persen dari target, lantaran ada kesalahan metode dalam pembangunan tahap akhir ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Rena Da Frina mengatakan Masjid Agung Kota Bogor ditargetkan untuk diresmikan pada 29 Desember 2023. Sehingga ia pun mengatur metode paling cepat untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Agung yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.

“Kalau saat ini ada deviasi minus sembilan persen. Ya kendalanya karena mereka (kontraktor) salah menggunakan metode. Metode kerja mereka itu tidak efektif dan efisien,” kata Rena kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Oleh karenanya, Rena mengaku harus ekstra fokus untuk penyelesaian pembangunan Masjid Agung bersama-sama. Bahkan ia harus memelototi dan memantau progres pembangunan setiap hari.

Tak tinggal diam, Rena mengatakan, Dinas PUPR Kota Bogor pun harus turun tangan membantu pemilihan metode. Lantaran selama ini metode yang dipilih oleh kontraktor pembangunan bukan metode yang paling cepat.

“Makanya itu yang kita perbaiki. Kemarin itu kita sudah bedah, mau nggak mau kita harus ikut campur dalam pemilihan metode mereka. Kita harus supervisi mereka,” ujarnya.

Rena menegaskan, sisa waktu sekitar 35 hari ke depan jelang peresmian harus dimanfaatkan dengan baik. Meskipun saat ini cuaca Kota Bogor sudah masuk musim hujan.
Menurutnya, hujan seharusnya tidak bisa jadi alasan apabila dikhawatirkan pembangunan Masjid Agung tidak rampung tepat waktu. Sebab, hal itu terjadi karena ada kesalahan pemilihan metode pembangunan dari awal.

“Kita maksimalkan sisa waktu 35 hari ke depan, untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan kondisi hujan. Tidak mau tahu. Harusnya kan dari awal. Karena mereka tidak bijak dalam menggunakan metode,” ujarnya.

Rena menyebutkan, saat ini pembangunan Masjid Agung memasuki tahap penyelesaian menara. Serta di bagian fasad depan dan samping. “Tinggal nanti di sisi Masjid Agung. Karena di sana masih ada tower crane, jadi belum bisa diapa-apakan karena tower crane masih digunakan untuk angkat besi,” ucapnya.Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor dimulai sejak 2015 dengan bantuan Rp 50 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Namun, 2016 pembangunan terhenti lantaran dua kali mengalami gagal lelang proyek.

Pada 2017, proyek pembangunan dihentikan karena Inspektorat Jabar menemukan ketidaksesuaian proses pekerjaan dengan rencana awal pembangunan. Pada 2018, pengerjaan kembali dilakukan Pemkot Bogor dengan anggaran Rp 8,6 miliar. Pengerjaan tersebut menghasilkan bangunan fisik mencapai 65 persen.

Pada 2019, Pemkot Bogor kembali menyiapkan anggaran Rp 15 miliar untuk pembangunan. Namun, Puslitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan audit konstruksi Masjid Agung pada 2019 yang mengharuskan pembangunan dihentikan sementara.

Audit yang seharusnya sudah keluar pada tahun tersebut baru diterima Pemkot Bogor pada 2020. Hasilnya, kontruksi tidak dapat menopang atap dengan beban berat yang mengharuskan pembuatan struktur baru. Lalu pada APBD 2021, DPRD Kota Bogor bersama TAPD menganggarkan Rp 31,4 miliar dan pada APBD 2022 dianggarkan Rp 26 miliar.(*/Jun)

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meninjau progres pembangunan jembatan Otista Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Minggu (12/11/2023) sore. Bima Arya mengatakan, saat ini proyek pembangunan jembatan Otista sudah mencapai 87 persen dan ditargetkan tuntas 25 hari lagi.

Dia berharap pengerjaan proyek terus diberikan kelancaran dan para pekerja diberikan kesehatan. Terlebih saat ini Kota Bogor sudah memasuki musim hujan.

“Artinya 25 hari lagi jembatan ini tuntas, dan bisa dilintasi warga. Pemasangan balok girder yang jadi salah satu tahapan paling krusial sudah dilewati dengan lancar, saat ini sudah mulai pembesian dan pengecoran jembatan,” katanya di lokasi, Minggu (12/11/2023).

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina, mengatakan pada progres 87 persen ini, pengerjaan proyek Jembatan Otista sudah masuk di pekan ke-30.

“Tahapannya itu kita baru selesai untuk pemasangan delapan balok girder jembatan. Saat ini kita sudah mulai pengecoran jembatan, kemudian ada pembesian juga berjalan, target untuk pengecoran itu di 10 hari,” jelasnya.

Pada waktu yang bersamaan juga, kata Rena, akan dilakukan pembongkaran alat launcher gantry atau alat pemasang balok girder yang diperkirakan selesai pada 15 November 2023. Selain itu, ada juga pekerjaan yang sedang dilaksanakan yakni untuk penyelesaian trotoar.

“Ada lima segmen, sisi Kecamatan Bogor Timur ada tiga segmen, di Kecamatan Bogor Tengah ada dua segmen. Di sini (Kecamatan Bogor Timur sudah selesai dua segmen tinggal satu segmen lagi yang di Baranangsiang ini,” ujarnya.

Selanjutnya tahapan yang dilakukan ada pengurugan dan pengerasan jalan setelah pengecoran dan pengerasan rampung. Dalam waktu 25 hari ke depan ini lanjut Rena, hal yang menjadi krusial adalah dalam proses pengurugan jembatan mengingat saat ini sudah masuk musim penghujan. Meski demikian pihaknya optimis pengerjaan jembatan akan selesai tepat waktu.

“Iya, jadi sekitar 25 hari ke depan itu yang menjadi kritis itu pengurugannya, karena kan memang ini musim hujan sehingga kita pilih tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan batu dan pasir lebih cepat dan tidak akan longsor,” ujarnya.

Diketahui, latar belakang pembangunan Jembatan Otista ialah karena jembatan inj menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor. Sejak diberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di Kota Bogor, jembatan ini menjadi bottle neck dan kerap menyebabkan kemacetan panjang.

Berdasarkan kajian, tidak ada pilihan lain kecuali melebarkan jembatan Otista untuk melancarkan arus lalu lintas. Sebetulnya pelebaran jembatan ini ingin dilakukan pada 2021, namun ditunda karena proses rasionalisasi sehubungan dengan sumber bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Untuk membangun Jembatan Otista, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Barat, dengan angka sekitar Rp 49 miliar. Dimana proses lelang dimenangkan oleh PT Mina Fajar Abadi.(*/Jun)

CIBINONG – Jelang Pemilu 2024, Bupati Bogor Iwan Setiawan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor melakukan serah terima Kirab Pemilu 2024 Jalur II dari KPU Kota Bogor.

Iwan Setiawan mengatakan, Kirab Pemilu 2024 dengan tema Pemilu Sebagai Sarana Integritas Bangsa, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk para pemilih milenial dalam kegiatan Pemilu 2024 mendatang.

Iwan Setiawan menegaskan, dengan adanya Kirab Pemilu 2024 ini membuktikan bahwa Pemkab Bogor sudah siap untuk menyelenggarakan Pemilu 2024.

Baca Juga : Dedie Lepas 26 Atlet Anggar Untuk Bertanding di Jabar Open 2023, Targetkan 2 Mendali Emas

“Inti dari acara ini membuktikan bahwa kita beserta masyarakat, panitia, pengawas, sudah siap untuk melaksanakan kegiatan Pilpres dan Pileg yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin 13 November 2023.

Pria berusia 52 tahun ini menuturkan, melalui Kirab Pemilu bisa menjadi sarana sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam Pemilu.

“Kirab Pemilu akan dilaksanakan 7 hari tujuannya untuk mensosialisasikan dan membuat riang gembira, dan mudah-mudahan dari sosialisasi kirab ini tingkat kehadiran peserta partisipasi masyarakat ke Pemilu itu naik bisa diangka 90 persen, kondusif, aman dan lancar,” tuturnya.

Iwan menjelaskan Kirab Pemilu bagian sarana sosialisasi pertama pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, kedua mengenalkan peserta Pemilu termasuk mengenalkan Capres dan Cawapres sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024.

“Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dengan gembira, tidak pecah belah, nyaman tidak ada gesekan-gesekan. Karena pesta demokrasi adalah kegiatan rutin 5 tahunan bukan kegiatan baru, masyarakat juga sudah dewasa sudah bisa menentukan dan menghindari yang namanya provokasi dan juga bisa meredam kegaduhan serta hal-hal yang tidak diinginkan di Pemilu nanti,” jelas Iwan

Perlu diketahui Kirab Pemilu di Kabupaten Bogor ini akan dilakukan selama 1 pekan di lima titik wilayah yang mempresentasikan dapil, ada dapil I, II, III, IV dan VI.

“Kirab Pemilu ini mewakili semua segmentasi, kami fokuskan kirab pemilu 2024 ini untuk segmentasi pemilih milenial. Pertama segmentasi mahasiswa, kedua pesantren atau santri, ketiga pemilih pemula di SMA,” sambung Plt Ketua KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan.

Kemudian Kirab Pemilu berikutnya dilaksanakan di pasar tradisional dengan sasaran pedagang dan pengunjung pasar kami lakukan sosialisasi.

“Pada hari Minggu nanti, Kirab Pemilu 2024 akan diserahkan ke KPU Kota Depok, untuk dilakukan kirab serupa di Kota Depok,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni menjelaskan, Jawa Barat adalah jumlah terbesar Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 12 persennya ada di Kabupaten Bogor.

Baca Juga : Proyek Peningkatan Jalan Panjaungan-Curug Bitung Dinilai Nurodin Jaro Peloy Rawan Mangkrak Lagi

“Artinya, suksesnya Pemilu 2024 di Jabar adalah satu perjalanan sukses Pemilu di Kabupaten Bogor,” jelas Umi Wahyuni.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Bogor ini berharap perjalan Kirab Pemilu disini menjadi sebuah semangat bersama dan juga sebagai sarana untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota masing-masing.(Rez)

CIBINONG – Tak ingin mangkrak kedua kalinya, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Nurodin Jaro Peloy meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun UPT Pembangunan Jalan Jembatan Wilayah IV untuk melalukan monitor dan evaluasi di proyek peningkatan jalan Panjaungan-Curug Bitung, Kecamatan Nanggung.

“Dinas PUPR Kabupaten Bogor harus memonitor dan mengevaluasi, baik itu penyedia jasa maupun konsultan pengawas proyek peningkatan jalan Panjaungan-Curug Bitung, Kecamatan Nanggung karena hingga hari ini saya menduga progres pekerjaannya dibawah 5 persen,” pinta Nurodin Jaro Peloy kepada wartawan, Minggu 12 November 2023.

Nurodin Jaro Peloy menilai, alasan proyek senilai Rp2 miliar itu lambat, terancam molor hingga mangkrak karena penawaran harga proyek peningkatan jalan Panjaungan-Curug Bitung yang terlalu rendah.

“Kadang penyedia jasa yang menang itu karena menawarkan harga terendah tanpa mengetahui medan lokasi proyek pembangunan insfrastruktur, akibatnya selain lambat, proyek tersebut berpotensi molor dan mangkrak seperti tahun sebelumnya,” sambungnya.

Politisi PKB ini menuturkan bahwa waktu tersisa pembangunan proyek peningkatan jalan Panjauangan-Curug Bitung, Kecamatan Nanggung tersisa satu bulan lagi (masa efektif).

Oleh karena itu, kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pemutusan kontrak atau percepatan pembangunan.

“PPK dan KPA silahkan mengkaji, apabila memungkinkan untuk diselesaikan maka harus ada upaya percepatan pembangunan dan kalau tidak memungkinkan, mereka harus tegas memutus kontrak penyedia jasa yang memenangkan lelang pekerjaan dan berkontrak dan memasukkannya ke dalam daftar hitam atau black list,” tuturnya.

Jaro Peloy sapaan akrabnya melanjutkan di Bulan November ini, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor akan memanggil DPUPR, selain di daerah pemilihan (Dapil) V, ia dan jajaran akan mengkritisi proyek pembangunan insfratruktur yang berjalan lambat, berpotensi molor hingga mangkrak. (Rez)

CIBINONG – Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang, dr. Vitrie Winastri angkat bicara pasca viralnya terkait pelayanan penggunaan ambulans yang diduga tak dilayani dengan baik.

“RSUD Leuwiliang memiliki tiga ambulans, dan dua untuk mobil jenazah. Kami juga memiliki 7 driver (supir) yang bertugas secara bergantian,” kata Vitrie Winastri kepada wartawan, Minggu (12/11/23).

Dia menjelaskan, secara aturan sebenarnya pelayanan ambulans di RSUD Leuwiliang berjalan selama 24 jam.

“Kami juga merujuk pasien dengan sistem pelayanan gawat darurat terpadu (SPGDT) antar Rumah Sakit agar memastikan kebutuhan pasien bisa dipenuhi yang kami rujuk,” jelasnya.

Bahkan menurut Vitrie untuk jam kerja supir ambulans berlangsung secara dua shift pagi dan malam.

“Yang jelas pasien kalau sudah siap dirujuk maka menghubungi tim ambulans dan segera meluncur sesuai kebutuhan, bisa didampingi perawat atau dokter,” ucapnya.

Sedangkan untuk pasien BPJS sudah di cover sepenuhnya, kalau pasien lain (umum) mengikuti secara peraturan tergantung permintaan pasien.

“Mobil ambulans standby dan kita menggunakan sistem pelayanan gawat terpadu tentang rujukan pasien,” tegas Vitrie.

Namun dirinya mengaku, kedepan mengenai komunikasi akan lebih ditingkatkan ke semua pasien.

“Saat kejadian kemarin memang pasien meminta membawa kendaraan sendiri, sudah kami tahan dan diedukasi, tapi pasien keukeuh mau pakai mobil pribadi,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pihak keluarga pasien, diwakili Komang, menceritakan kronologi penyebab mengamuk di lobi Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga viral di media sosial (medsos).

Komang mengatakan, bahwa pasien tersebut seorang ibu rumah tangga yang mengalami kecelakaan di wilayah Kecamatan Nanggung.

“Awalnya Kecelakaan lalu dibawa ke RSUD Leuwiliang, saat sampai disana saya minta tolong untuk di urus dibersihkan, lalu setelah itu dirujuk lagi menuju RSUD Kota Bogor. Sebelumnya korban ini dinaikan di mobil Desa karena kakinya mentok pintu tidak bisa ditutup, lalu kami meminta mobil dari pihak rumah sakit RSUD Leuwiliang,” kata Komang kepada Wartawan, sabtu (11/11/23) malam.

Komang menjelaskan, saat itu pihak rumah sakit (RSUD Leuwiliang) menyebut kendaraan ambulans ada, tetapi untuk pengemudinya yang tidak ada.

“Sementara mobil itu ada, kalau memang kita harus bayar ya bayar, karena ini menyangkut nyawa manusia, kata pihak rumah sakit ada mobil sebentar lagi sampai hanya saja katanya nunggu supirnya, karena kita nunggunya sudah lama disitu akhirnya keluar emosi,” ujar Komang.

Menurut dia, emosi keluarga itu naik karena merasa dibohongi oleh pihak rumah sakit soal ambulans.

“Saat emosi, mereka pihak RS bilang ambulans sudah di terminal Leuwiliang, lalu kita samperin dicari sama anak pasien ternyata di terminal tidak ada dan ngamuk lagi di rumah sakit, tapi waktu dibelakang saya lihat itu di parkiraan ada 4 kendaraan ambulans yang terparkir,” katanya.

Lebih lanjut, saat itu kondisi pasien yang merupakan ibu rumah tangga itu menahan kesakitan akibat kecelakaan yang dialaminya.

“Kondisi pasien tidak bisa berbicara apa-apa, sangat kesakitan karena kakinya patah setelah kecelakaan,” terangnya.(*/Ju)