Metro Jabodetabek

CIBINONG — Bupati Bogor Iwan Setiawan merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 120 Tahun 2021, tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang semula berlaku pukul 20.00-05.00 WIB, menjadi pukul 22.00 WIB-05.00 WIB.

Iwan mengatakan, revisi dilakukan atas masukan berbagai pihak, khususnya masyarakat, demi mengatasi penumpukan truk tambang yang sering dikeluhkan warga.

Sebab, ia menilai selama ini ada perbedaan waktu yang terlalu jomplang soal jam operasional truk tambang di Tangerang dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini, kata dia menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan kendaraan.

“Selama ini perbedaan jeda waktunya terlalu jomplang, di Tangerang kan dibuka pukul 22.00 WIB nah di kita pukul 20.00 WIB. Makanya hasil diskusi, kajian dan melihat kondisi langsung, kita mengambil langkah samakan jam operasionalnya. Diharapkan tidak ada penumpukan,” kata Iwan, Jumat (17/11/2023).

Dalam revisi perbup tersebut, Iwan juga memberikan ruang kepada masyarakat lewat pasal peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan perbup ini lewat pengawasan, pemberian saran atau pendapat, hingga penyampaian informasi atau pengaduan.

Untuk memaksimalkan penerapan aturan tersebut, ia pun menginstruksikan langsung Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor melakukan pengawasan selama 24 jam.

Tak hanya itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor juga diminta segera menindaklanjuti usulan perbaikan ruas Jalan Raya Serpong-Bogor ke Provinsi Jwa Barat karena masuk jalan provinsi.

“Hari ini sudah direvisi perbupnya, sudah ditandantagani. Saya minta petugas melakukan pengawasan dengan benar. Soal kondisi jalan yang rusak juga saya sudah instruksikan Dinas PUPR untuk berkomunikasi dengan PUPR Jabar untuk perbaikan segera, karena informasinya juga sudah masuk prioritas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengatakan revisi Perbup ini merupakan bentuk keseriusan Bupati Bogor dalam merespon keluhan masyarakat. Selain mengurangi kemacetan, ia berharap Perbup ini juga melindungi pengendara lain.

“Karena mulai berlakunya kan bukan di jam sibuk. Kita bersyukur hasil kajian revisi ini langsung ditindaklanjuti dengan ditandatangani Bupati Bogor. Kita mulai sosialisasikan dan terapkan,” kata Dadang.

Tak hanya itu, Dadang juga berharap jalan khusus tambang yang sudah direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, segera dimulai pembangunannya. Karena jalan ini menjadi solusi jangka penjang atas persoalan truk tambang saat ini.

“Kita juga ingin ada peningkatan jalan dari provinsi, bukan hanya diperbaiki, tapi standard kualitas jalannya juga ditingkatkan karena dilintasi kendaraan besar. Ini sudah diajukan lama dan informasinya sudah masuk prioritas pengerjaan, semoga segera ada perbaikan. Mohon doa dan dukungannya,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan seorang warga Parung Panjang, Anaz Ginting, mengaku kondisi jalan di Parung Panjang semakin parah seiring waktu berjalan. Di mana, kemacetan semakin parah akibat truk tambang yang beroperasi di luar jam yang sudah ditentukan. Hal itu diperparah dengan kondisi jalan yang rusak berat, yang tak kunjung diperbaiki.

“Kondisi jalan serta kemacetannya semakin parah. Dan hampir tidak mengenal waktu, mengingat sendiri dari truk-truk itu punya operasional hours, tapi ya gitu mereka selalu mengabaikan dan memang sengaja parkir truk-truknya di bahu kanan serta kiri jalan,” ujar Anaz.(*/Jun)

DEPOK – Sebanyak 9.882 anak stunting atau gizi kurang di Kota Depok, Jawa Barat diberi makanan tambahan dalam program makanan tambahan (PMT) yang berlangsung selama 28 hari. Namun program yang sumber dananya dari dana insentif daerah (DID) ini sedang disorot, lantaran diketahui lebih dari 40 persen anggarannya terpotong sehingga tidak diterima anak secara utuh.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan pemkot mendapat anggaran Rp 4,9 miliar untuk makanan tambahan anak stunting. Dengan rincian tiap anak mendapat Rp 18 ribu sekali makan, tapi diakui jumlah tersebut tidak diterima utuh dan hanya Rp 10 ribu yang diberikan kepada penyedia makanan.

“Intinya Rp 18 ribu dipotong pajak 2 persen, kalau WUB-nya (wirausaha baru/penyedia) belum punya NPWP potong pajaknya 4 persen. Kemudian ada biaya aplikasi itu 2 persen,” jelas Mary Liziawati usai rapat dengan pendapat dengan Komisi D DPRD Depok, Jumat (17/11/2023).

Anggaran Rp 18 ribu itu juga dipotong untuk layanan distribusi makanan yang dibagikan para kader posyandu. “Kita bekerjasama dengan Ocan Bananas (Ojek Cantik Bawa Makanan untuk Balita Stunting) untuk mengantarkan ke rumah masing-masing, sama wadah atau toples (makanan),” katanya.

Mary mengatakan, meski adanya potongan ini, Dinkes Depok mengeklaim tidak berpengaruh pada kualitas makanan tambahan yang diberikan kepada anak stunting. Makanan yang diberikan disebutnya telah berstandar UNICEF hingga mengikuti arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Meski mengeklaim kualitas makanan tambahan terjamin, keluhan warga penerima PMT stunting belakangan ini ramai di media sosial. Seperti pemberian otak-otak, nugget hingga nasi kuah sop.

“Kami pastikan ya, kami evaluasi kalau memang masih ada permasalahan di lapangan nanti terus untuk diperbaiki. Nanti kami sampaikan ke teman-teman tenaga gizi dan teman-teman di Puskesmas untuk ikut terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyediaan maupun pendistribusian PMT,” jelasnya.(*/Idr)

CIBINONG – Beredar video di media sosial gubuk milik penambang emas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video, tampak sejumlah warga berada di lereng pegunungan. Terlihat beberapa gubuk milik para penambang emas sudah dalam kondisi terbakar.

Diduga gubuk itu dibakar oknum warga yang kesal dengan aktivitas penambangan emas. Sebab, mereka menuding kegiatan penambangan emas itu berdampak kepada sumber air warga di sekitar lokasi tambang menjadi keruh.

“Terkait pembakaran itu bener, terjadi pembakaran. Jadi dugaan dilakukan oleh oknum warga yang kemungkinan merasa dirugikan dengan adanya galian emas itu,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Termasuk mencari terduga pelaku pembakaran dan pemilik dari tambang emas untuk dimintai keterangannya.

“Sedang dilakukan penyelidikan terhadap para pihak untuk dapat mendalami pihak terduga pelaku pembakaran ataupun terduga pemilik rendaman emas itu. Sudah ada 10 saksi yang kami ambil keterangannya dan sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan,” ujarnya.
Di samping itu, tambah Teguh, pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya terdapat kerugian materi dari gubuk dan peralatan pertambangan yang terbakar.

“Yang dibakar saung, tapi mengakibatkan peralatan yang di dalam itu ikut terbakar. Gak ada korban (korban jiwa), masih belum ada informasi,” jelasnya .(*/Wan)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan bahwa Gedung DPRD bisa digunakan oleh masyarakat atau organisasi di Kabupaten Bogor yang akan mengadakan acara pertemuan secara gratis.

Menurut Rudy Susmanto, gedung yang saat ini menjadi tempat kerjanya itu merupakan milik rakyat dan untuk rakyat.

“Jadi gedung rakyat boleh digunakan oleh rakyat, kecuali kegiatan komersil dan pernikahan,” katanya kepada wartawan, (14/11/23).

Rudy Sumanto menjelaskan, penggunaan gedung DPRD secara gratis oleh warga Kabupaten Bogor bisa dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu disaat tidak ada kegiatan Parlemen.

“Masyarakat bisa gunakan gedung secara gratis selama DPRD tidak menggunakan. Dari pada gedung DPRD di hari Sabtu dan Minggu libur kosong,” jelas Rudy Susmanto.

Selain itu, papar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra tersebut, mempersilahkan kepada kelompok pemuda atau kelompok masyarakat juga bisa memakai gedung DPRD secara gratis.

“Yang penting, jaga ketertiban dan kebersihan lingkungan,” ungkapnya.

Bagi masyarakat yang ingin pinjam gedung DPRD, kata Rudy Susmanto, hanya perlu membuat surat peminjaman dulu kepada DPRD, kemudian nanti akan dicek jadwal kerja anggota dewan.

“Biasanya teman-teman yang sudah, mengajukan surat. Bahkan kita memfasilitasi bahwa anggaplah kita menerima aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Kalau untuk pernikahan atau hajatan, mohon maaf belum. Tapi kalau kegiatan kepemudaan atau kelompok masyarakat membutuhkan itu kami akan persilahkan,” tuturnya.

Namun begitu, Rudy Susmanto menyarankan, agar gedung DPRD tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

“Kalau partai jangan. Kantor itu dipinjam dari masyarakat Kabupaten Bogor, jadi kalau masyarakat mau pakai silahkan tapi dengan catatan tidak untuk komersil,”pungkasnya.(*/Wan)

JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan media massa memiliki peranan penting dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia juga berharap media massa bisa berperan menjadi pencerah dan edukasi kepada masyarakat untuk mewujudkan pesta demokrasi lima tahunan yang damai.

“Media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu,” ujar Karyoto saat bersilaturrahmi dengan ratusan awak media yang tergabung dalam Forum Wartawan Polri (FWP) di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Karyoto berharap awak media dapat memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam Pemilu 2024.

Dia berharap awak media dapat menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif, tendensius atau mengandung hoaks yang dapat memicu konflik atau kerawanan sosial. Karena itu, ia menekankan pentingnya cooling system pemberitaan media untuk Harkamtibmas Pemilu damai.

Menurut Karyoto, cooling system adalah upaya untuk menyejukkan suasana dan menurunkan tensi politik yang mungkin meningkat menjelang pemilu. Kemudian Cooling system juga dapat dilakukan dengan cara memberikan ruang dialog dan diskusi antara para kontestan pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media.

“Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan pandangan politik yang ada di masyarakat. Serta harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala kepentingan pribadi atau golongan. Bersikap toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam berkompetisi di Pemilu, bersama-sama menjaga kondusifitas Kambtibmas agar Pemilu dapat berlangsung aman, lancar dan sukses,” tutur Karyoto.

Selanjutnya, kata Karyoto, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan media dalam memberantas tindak pidana yang dapat mengganggu jalannya Pemilu. Lalu dia juga meminta media untuk melaporkan segala bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Kami berharap media dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terjalin baik antara media dan Kepolisian,” harapnya.(*/Ad)

BOGOR – Pemerintah pusat menunjuk Kota Bogor, Jawa Barat menjadi proyek pilot (percontohan) pembangunan perkotaan nasional (NUDP) yang merupakan proyek kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

“Program tersebut bertujuan meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, Rabu (15/11/2023).

Ia mengatakan pemerintah kota menyambut baik ditunjuknya Kota Bogor sebagai proyek pilot NUDP sehingga ke depan dapat dicontoh agar setiap kota memiliki kemandirian.

“Iya karena harus diakui banyak juga yang tinggal di Bogor bekerja di Jakarta. Tentu saja konektivitas antara Jakarta dan Kota Bogor itu sedemikian tinggi, sedangkan di satu sisi Kota Bogor luas wilayahnya sekitar 11.000 hektare,” katanya.

Menurut dia, letak geografis Kota Bogor sebagai hinterland atau penyangga Jakarta sebagai epicentrum dalam sisi pertumbuhan dan proses dinamis ekonomi di Indonesia sedikit banyak juga memberikan pengaruh.

Syarifah menyebutkan setiap hari ada 50 ribu hingga 75 ribu orang yang bergerak dari Kota Bogor ke Jakarta menggunakan kereta rel listrik (KRL) commuter. Jumlah tersebut belum termasuk masyarakat dan warga yang menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan darat lainnya.

Pilot Proyek NUDP Kota Bogor diawali dengan workshop pelingkupan kegiatan capital investment planning (CIP) NUDP oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II yang dihadiri jajaran Kemendagri.

Workshop itu diisi oleh berbagai narasumber di antaranya dari Kementerian PUPR, Kemenhub, Bappenas dan narasumber lintas kementerian lain. Dalam kesempatan itu, Kasubdit Perhubungan Kemenhub Ali Irmanda menjelaskan bahwa NUDP merupakan proyek kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang bertujuan meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal.

Pencapaian tujuan NUDP ini diukur dengan tiga indikator utama, yaitu tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan, tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu serta keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.(*/Jun)

BOGOR — Memasuki musim hujan sejak awal November ini, beberapa wilayah di Kota Bogor mulai tergenang banjir. Meski yang terjadi merupakan banjir lintasan, namun kejadian itu selalu berulang ketika hujan deras turun.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, mengatakan banjir mulai menggenangi hampir seluruh wilayah Kota Bogor pada Senin (13/11/2023).

“Iya (banjir) lintasan, nggak lama. Hujan berhenti, sudah normal kembali. Tapi itu dia, jadi pekerjaan setiap kali hujan. Berulang, meski nggak ada yang mengungsi,” kata Theo kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Theo menyebutkan, salah satu daerah yang menjadi atensi utama dalam banjir lintasan ini ialah di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Terlebih pada Maret tahun lalu, seorang mahasiswi IPB University hanyut ke gorong-gorong di Jalan Dadali, dan ditemukan tewas di aliran Banjir Kanal Barat (BKB) kawasan Tambora, Jakarta Barat.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, volume air yang melintas di Jalan Dadali sangat tinggi. Namun kapasitas saluran air tidak bertambah.

“Kami cek di lapangan volume air sangat tinggi, yang jelas itu. Kapasitas saluran masih segitu, sementara airnya sangat tinggi. Ditambah material ada bunga, ada sampah, ada batu alam yang terbawa ke lokasi itu karena cukup deras arusnya,” jelasnya.

Tak hanya di Jalan Dadali, Theo melanjutkan, banjir juga melintas di permukiman warga seperti di wilayah Tanah Baru dan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Serta di wilayah Kebon Pedes dan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal.

Menurut Theo, banjir yang melanda kawasan Cibuluh kerap terjadi setiap tahun. Sedangkan di wilayah Cibadak ada perumahan terdampak banjir karena penyempitan saluran air akibat tiang pancang jalan tol.

“Kalau Cibuluh sudah rutin itu luapan kali yang mengalir ke kolam retensi. Terlalu bawah juga posisinya. Terus kaya model yang di Cibadak, imbasan juga dari Tol BORR,” ucapnya.

Oleh karena itu, Theo mengimbau masyarakat untuk melakukan kerja bakti dan membersihkan lingkungan masing-masing. Serta tidak membuang sampah ke aliran air, yang bisa menyebabkan air tersumbat dan meluber ke permukiman.

“Kalau ada endapan, warga secara mandiri juga melakukan pembersihan. Memperdalam saluran, dan segala macam sehingga airnya lancar,” kata Theo.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Rakhmat Prasetia, mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang sudah memprediksi bahwa wilayah Kota Bogor akan memasuki musim hujan pada November. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Desember.

“Sebagaimana info kami sebelumnya bahwa November akan masuk musim hujan, di mana potensi hujan lebat yang kadang disertai angin kencang dan petir bisa terjadi,” ujarnya.
Rakhmat pun mengimbau agar masyarakat tetap waspada di tengah cuaca ekstrem. Serta selalu memantau informasi cuaca dari BMKG.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor agar mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bantuan anggaran infrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade).

Hal itu perlu dilakukan, agar program besutan Ade Yasin-Iwan Setiawan periode 2018-2023 memiliki payung hukum.

“Kalau bicara payung hukum, kita berharap produk hukum pemerintah daerah yang tertinggi adalah Peraturan Daerah. Tentunya kami sangat berharap, kalaupun itu dirasa perlu untuk ditetapkan menjadi Perda, apabila eksekutif mengusulkan kepada kami, tentu kami akan mendukung,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Rabu (15/11/23).

Menurut Rudy Susmanto, pihak DPRD bisa saja membuat perda tersebut menjadi perda Inisiatif, namun tahapannya akan panjang. Akan tetapi jika eksekutif yang mengusulkan, maka prosesnya akan lebih cepat.

“Pada saat menjadi perda inisiaif, dan kita bicaranya bantuan infrastruktur desa, tahapannya mungkin agak sedikit panjang. Dan kita pada saat membentuk perda inisiatif dengan perda usulan prakarsa eksekutif, tahapannya lebih cepat Perda Prakarsa Eksekutif,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, payung hukumnya bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut ada di Peraturan Bupati nomor 100. Program itu tercetus karena dengan banyaknya jumlah desa di Kabupaten Bogor, 416 Desa dan 19 Kelurahan, tentunya menjadi sebuah tantangan membangun wilayah Kabupaten Bogor.

“Sebetulnya program bantuan keuangan infrastruktur ini sebelum pemerintahan Ade Yasin dan Iwan Setiawan, program ini sudah ada. Hanya namanya bantuan infrastruktur desa itu Samisade yang merupakan sebuah jargon, namun pada saat kepemimpinan Ade-Iwan program tersebut betul-betul di maksimalkan,” tuturnya.

Rudy Susmanto juga sangat mengapresiasi program yang sudah dicetuskan dan di canangkan dalam Visi dan Misi kepala daerah, oleh Ibu Ade Yasin dan Iwan Setiawan merupakan program yang baik.

“Kalau sampai capaiannya dinilai ada yang kurang, wajar, karena tidak ada hal yang sempurna. Tugas kita bersama menyempurnakan selagi kita masih ada waktu menjabat di DPRD Kabupaten Bogor,” tandasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Bertempat di Ruang Serba Guna 1 Setda Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Iwan Setiawan merotasi dan melantik 74 pejabat baik itu esselon II, III, maupun IV.

Kepada para pejabat yang dilantik dengan jabatan barunya, Iwan Setiawan mengatakan harus siap dan semangat dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Kabupaten Bogor.

“Seorang pejabat Kabupaten Bogor harus siap ditempatkan dimana saja dan menjalankannya dengan penuh semangat,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu 15 November 2023.

Dari 74 pejabat, yang menarik tentunya rotasi pejabat eeselon II dan III, sejumlah pejabat teras seperti Raden Soebiantoro yang digeser dari Dinas PUPR ke Dinas LH dan Arif Rahman yang digeser dari Bappenda ke Disdagin.

Iwan Setiawan juga melantik pejabat esselon III, dimana sejumlah Camat bergeser dan lainnya juga bergeser menjadi Camat.

Kepada para Camat, ia meminta mereka untuk membentuk budaya kerja yang solid dan budaya kerja perubahan ke arah yang positif dengan meningkatkan kompetensi organisasi serta berinovasi.

“Saya juga minta Camat tanpa sekat, tidak berleha-leha, responsif dengan permasalahan yang ada di masyarakat serta menerima dengan baik kritik dan masukan yang datang dari masyarakatnya,” pinta Iwan Setiawan.
Ia menuturkan bersama Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin kerap disibukkan menjawab pertanyaan jurnalis dan masyarakat atas permasalahan yang ada baik sesuai realita maupun bersifat hoax.

“Oleh karena itu, baik Camat, Kepala Dinas atau jajaran harus bisa menyikapi kabar dan isu yang beredar di tengah masyarakat,” ungkapnya. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut jika Pejabat (Pj) Bupati Bogor pada 2024 mendatang, bisa melakukan Penjabaran APBD dalam masa jabatannya.

Namun begitu, setiap keputusan yang diambil oleh Pj Bupati Bogor nanti, harus berdasarkan izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kepala Daerah itu boleh namanya penjabarkan APBD, tapi tidak boleh melakukan perubahan dan menggeser program kegiatan. Kita melihat bahwa Pj ini, memiliki kewenangan penuh, tetapi dalah hal dalam mengambil kebijakan apapun harus seizin tertulis dari Kemendagri,” katanya kepada Wartawan, Rabu (15/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, tujuan penjabaran APBD adalah pertama apabila ada dana-dana dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi yang masuk dan harus diakomodir dalam Postur APBD, seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan Dana Hibah.

“Penjabaran APBD itu bisa dilakukan jika ada dana yang masuk dari Pemerintah Pusan dan Provinsi seperti, DAK, DAU dan Dana Hibah. Nah boleh melaksanakan penjabaran APBD karena harus diakomodir,” jelasnya.

Apabila melakukan perubahan struktur APBD, lanjut Rudy Susmanto, maka harus melaksanakan APBD Perubahan. Hal itu diperbolehkan apabila untuk mengakomodir beberapa anggaran-anggaran yang bersifat khusus maupun umum dari Pemerintah Pusat atau Provinsi.

“Contoh boleh melaksanakan penjabaran APBD, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sewajarnya, seperti bencana alam. Tiba-tiba terjadi bencana alam, longsor, banjir dan lainnya, kita sudah menganggarkan kedalam BTT, tapi BTT kita kurang, karena kondisinya mendesak dan harus dilakukan penangnanan, maka di izinkan,” tegasnya.(*/Wan)