CIBINONG – Kericuhan terjadi di Ciawi, Kabupaten Bogor antara pemilik lapak dan bangunan semi permanen dengan petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri, Selasa (21/11/2023) siang. Kricuhan terjadi saat petugas membongkar paksa puluhan bangunan liar yang berada garis sepadan aliran sungai simpang Kali Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Satpol PP Kabupaten Bogor telah mengirimkan surat teguran sebanyak tiga kali karena bangunan tanpa izin ini berdiri di atas lahan milik Jasamarga. Namun karena tidak digubris, petugas dengan menggunakan alat berat dan ratusan personel gabungan terpaksa membongkar. Saat kericuhan, terjadi saling dorong antara petugas dengan warga setempat.
Lahan milik Jasamarga yang berada garis sepadan sungai atau Kali Cibalok sudah berdiri selama enam tahun lamanya. Rencananya lahan yang sudah dibongkar ini akan dikelola oleh pihak Jasamarga untuk dijadikan ruang terbuka hijau.
Para warga memberontak saat warungnya dibongkar menggunakan alat berat. Mereka meminta untuk membongkar warungnya sendiri, namun ditolak karena sudah diberikan waktu peringatan sejak sepuluh hari lalu.
Usai dibongkarnya bangunan liar, Satpol PPdengan muspika serta Jasamarga akan melakukan pengawasan agar lokasi tersebut tidak dibangun lapak PKL kembali.(*/Jun)
CIBINONG – Kepolisian Resor Bogor melakukan pencopotan jabatan dua anggotanya yang tak profesional melayani laporan warga Desa Bunar, Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, M (52) korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Sudah dimutasi, itu jadi salah satu punishment terhadap personel tidak profesional,” kata Wakapolres Bogor Kompol Fitra Zuanda saat konferensi pers di Mapolres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11/2023).
Dua anggota yang dikenakan sanksi tersebut yaitu, satu anggota Polsek Parungpanjang dan satu anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pun meminta maaf atas kejadian yang sempat beredar luas di media sosial.
“Saya sebagai Kapolres Bogor meminta maaf atas apa yang dilakukan anggota kami. Saya akan maksimal melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Rio juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu warga yang telah membagikan kisah M di media sosial hingga mendapat perhatian banyak pihak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang memviralkan tersebut bahwa masih ada anggota Polres Bogor yang kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas,” kata Rio.
Polres Bogor kemudian menangkap suami M berinisial IJ (58) tersangka kekerasan dalam rumah tangga setelah dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak tiga hari lalu.
Tersangka IJ warga asal Desa Bunar, Parungpanjang, Kabupaten Bogor, berhasil diamankan saat melarikan diri di kediaman keluarganya, sekitaran Cakung, Jakarta Timur.
IJ dilaporkan oleh M atas dugaan KDRT. IJ memukul M saat sedang tidur pada 14 November 2023 lantaran cemburu setelah mendengar kabar istrinya telah berselingkuh.(*/Ju
CIBINONG – Warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar aksi demonstrasi meminta pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Bogor 120 tahun 2021 tentang jam operasional truk tambang yang baru saja direvisi untuk lekas dilaksanakan. Jika dalam kurun waktu dia pekan tak ada tindak lanjut, maka akan ada aksi lanjutan dari warga.
“Jika dalam dua minggu ke depan tidak ada follow up dengan semuanya itu, kami akan demo lagi,” kata Ketua Parung Panjang Bersatu Ule Sulaeman, di sela aksi demonstrasi di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11/2023).
Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh warga yang sudah berkumpul sejak pukul 09.00 WIB itu. Di mana, semua terkait dengan pelaksanaan perubahan Perbup. Pertama, meminta agar portal-portal yang dijanjikan untuk segera dibuat. Kedua, meminta agar penjagaan 24 jam yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor barus segera dijalankan.
“Kemudian, pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yan rusak harus segera dieksekusi. Jalan tambang yang dijanjikan oleh Ridwan Kamil enam tahun lalu harus segera direalisasikan. Pemprov harus punya harga diri dengan janjinya. Harus punya integritas dan keberanian,” kata dia.
Berdasarkan pantauan , aksi demonstrasi berlangsung hingga sekira pukul 12.00 WIB. Peserta demonstrasi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengendara ojek, mahasiswa, pelajar, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Mereka menuntut hal yang sama untuk dilaksanakan secepat-cepatnya.
Selama demonstrasi berlangsung, banyak warga yang membawa poster dan spanduk dengan tuntutan-tuntutan di dalamnya. Salah satu di antaranya, poster berisi gambar tikus mengenakan jas dan menghisap rokok dengan tulisan “pungli jalan terus tidak pernah putus, ada uang seratus jalan lu mulus!”.
Camat Parung Panjang Icang Aliyudin terus diminta untuk menemui warga yang berdemonstrasi. Icang sempat tampak berjalan keluar dengan disambut sorakan oleh pendemo. Tapi, nyatanya dia putar balik dan tak kunjung muncul di depan mobil komando. Hingga akhirnya permintaan terus diteriakkan, bahkan sampai ada pelemparan botol plastik ke arah aparat.
Seorang siswa sempat berorasi di atas mobil komando. Dia bersama temannya membacakan tuntutan dan sumpah rakyat yang menyinggung soal keadilan dan kejujuran. Mereka mengatakan, jalan yang dilalui setiap berangkat dan pulang sekolah selalu dipenuhi dengan truk-truk tambang, yang semestinya punya jam operasional sendiri.
Soal maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Jalan Parung Panjang, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan akan mengerahkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jabar. Dia menegaskan akan bertindak cepat jika ada bukti pungli di kawasan tersebut untuk langsung ditindaklanjuti.
“Kami ada Satgas Saber Pungli. Jadi silakan dikirimkan kepada kami buktinya, nanti tim akan bergerak cepat. Ada Pak Kapolres, Pak Dandim yang akan segera menindaklanjuti,” ujar Bey dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).
Kemarin, Bey melakukan pengecekan langsung ke Parung Panjang. Kedatangannya di ujung Kabupaten Bogor itu disebut untuk merespons banyaknya keluhan warga masyarakat soal kesemrawutan di Jalan Parung Panjang karena kerap dilintasi truk-truk besar hingga berpotensi terjadinya kecelakaan.
Bey menuturkan, dalam menekan volume kendaraan besar melintas di Jalan Parung Panjang, pihaknya akan memberlakukan jadwal khusus untuk truk-truk besar yang hanya diperbolehkan melintas di jalur tersebut, pukul 22.00-05.00 WIB.
“Jadi sudah disepakati, (truk besar hanya boleh melintas) pukul 22.00 sampai 05.00 WIB. Setelah itu tidak boleh ada di sini,” kata Bey.
Tak hanya memberlakukan jadwal khusus, Bey menegaskan, truk besar juga dilarang parkir di luar waktu yang disepakati. Dia mendapatkan keluhan dari warga, truk-truk itu tak sedikit yang mencuri start dengan parkir di pinggir jalan sekitar pukul lima atau enam sore.
“Parkir pun tidak boleh di sini. Warga mengeluhkan kadang-kadang mereka mencuri start, jam lima atau enam sore, mereka datang ke sini untuk parkir. Itu juga mengganggu. Mohon diperhatikan betul,” ungkap dia.
Bey juga meminta kepada masyarakat yang melihat truk besar melintas di Jalan Parung Panjang tak sesuai jadwal yang disepakati untuk melaporkannya kepada petugas di lapangan. Dia akan berkoordinasi dengan aparat terkait jika ada yang melanggar.
“Saya pun sudah berkoordinasi dengan Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Dari pihak TNI dan Polri juga mengawasi di lapangan,” ujar Pj Gubernur.(*/Jun)
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan seluruh ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) sepanjang 14,64 km dengan telah beroperasinya Seksi 3B Junction Krukut-Limo.
Tol Cijago merupakan bagian dari jaringan tol lingkar dalam kota dan lingkar luar atau Jakarta Outer Ring Road (JORR-2) yang diharapkan akan semakin meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan Jabodetabek, juga akan mengurai kepadatan arus lalu lintas, khususnya di Kota Depok.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan tol untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan.
“Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar,” kata Basuki, dalam keterangan resminya,Minggu (19/11/2023).
Pembangunan Tol Cijago dilaksanakan Kementerian PUPR bersama BUJT PT Translingkar Kita Jaya secara bertahap dalam tiga seksi.
Yakni Seksi 1 (Jagorawi–Raya Bogor) sepanjang 3,70 km (termasuk Junction Cimanggis) telah beroperasi sejak 2012, Seksi 2 (Raya Bogor-Kukusan) sepanjang 5,50 km telah beroperasi sejak November 2019.
Selanjutnya, Seksi 3 yang terbagi menjadi dua, yakni 3A (Kukusan–Junction Krukut) sepanjang 3,50 km telah beroperasi akhir 2022 dan Seksi 3B (Junction Krukut-Limo) sepanjang 2,19 km yang telah lulus Uji Laik Fungsi dan mendapat Sertifikat Laik Operasi/
Dengan selesainya konstruksi Tol Cijago Seksi 3B, maka seluruh ruas Tol Cinere-Jagorawi telah tersambung, sehingga dapat melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek, yang telah memiliki jaringan tol lingkar dalam kota dan lingkar luar (JORR-I) yang sudah operasional dan JORR-2 dengan terhubung pada beberapa ruas tol.
Jalan Tol Cijago menghubungkan menghubungkan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) yang berpotongan pada Junction Cimanggis dan Tol Cimanggis-Cibitung untuk di sisi Timur.
Selanjutnya di barat terhubung dengan Tol Cinere-Jagorawi menuju ke Blok M ataupun Sawangan (Jalan Tol Depok–Antasari yang berpotongan pada Junction Krukut) serta menuju Bandara Soekarno Hatta melalui Tol Cinere-Serpong, Tol Serpong-Kunciran, dan Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta.
Selain untuk memangkas waktu tempuh berkendara yang semakin lebih cepat, kehadiran Tol Cijago juga menjadi salah satu solusi mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya dari Kota Depok yang menuju Bandara Soekarno Hatta tanpa harus melalui Tol Dalam Kota Jakarta atau mengarah ke Bogor karena langsung terhubung dengan Tol Jagorawi.(*/Bi)
BEKASI – Puluhan ribu massa melakukan Aksi Bela Palestina di Stadion Wibawa Mukti, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (19/11/2023) pagi. Dalam aksinya meraka menuntut Israel menghentikan serangan ke Jalur Gaza.
Antusias warga yang datang dari sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya sudah berkumpul sejak pagi, sambil mbawa atribut bendera Palestina dan poster-poster yang mengancam serangan zionis Israel ke jalur Gaza sejak sebulan terakhir.
Serangan Israel menewaskan ribuan anak-anak dan wanita serta menghancurkan sejumlah fasilitas rumah sakit.
“Kami masyarakat Bekasi yang benar-benar membela kemanusiaan karena kita mempunyai suara yang sama membela Palestina, berharap negara Palestina segera dibebaskan ya, karena di sana porak poranda jadi korbannya warga sipil ya, seperti anak-anak dan wanita jadi korban membuat kami prihatin sekali karena Israel sudah membabi buta benar-benar kejam membunuh mereka yang tak bersalah,” ujar salah satu peserta aksi bernama Ineke (38), Minggu (19/11/2023).
Dalam aksinya puluhan ribu peserta aksi menuntut kemerdekaan bagi bangsa Palestina, yang higga saat ini terus dibombardir oleh tentara Zionis, dengan korban sudah lebih dari 12 ribu orang yang di antaranya terdiri dari anak-anak dan kaum wanita.
“Dalam hal ini kita bukan hanya agama saja, tetapi kemanusiaan kita saja. Oleh karena itu kami ikut aksi Free Palestina ini, bukan hanya agama Islam tetapi di sini semuanya sama sama menyuarakan dan boikot Israel,” ungkap Ineke.
Selain mengecam serangan zionis Israel, aksi ini juga dilakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza.
Para aksi bela Palestina juga mendesak pemerintah Indonesia untuk bisa lebih aktif mendesak Dunia untuk menekan Israel mengentikan serangannya ke jalur Gaza.
“Seluruh Dunia harus bersatu lawan Israel untuk Palestina, kita Lawan Israel bebaskan Palestina, karena Palestina sodara kita,” ungkapnya.(*/El)
CIBINONG – Viral di media sosial seorang ibu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, tidak dilayani dengan baik oleh Polsek Parung Panjang ketika membuat laporan. Melihat anggotanya tidak profesional, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pun melakukan pemeriksaan kepada oknum anggota tersebut dan menindak tegas.
Rio menyebutkan, ada dua orang oknum anggota yang dianggapnya tidak profesional. Menurut dia, anggotanya itu tidak paham hal-hal yang bisa memenuhi perkara sehingga meminta dokumen yang tidak seharusnya kepada korban.
Padahal, pada berita yang viral di media sosial, korban datang ke Polsek Parung Panjang dalam keadaan babak belur diduga akibat ulah suaminya. Namun, anggota kepolisian yang bertugas malah meminta berbagai dokumen, salah satunya buku nikah, ketika korban membuat laporan dugaan KDRT tersebut.
“Iya, kita sudah lakukan pemeriksaan dan saya akan sanksi tegas dua anggota saya tersebut,” kata Rio, (18/11/2023).
Lebih lanjut, Rio menjelaskan, korban datang ke Polsek Parung Panjang, dan ditemui oleh anggota yang disebutnya tidak profesional itu. Karena tak kunjung dilayani, pada Selasa (14/11/2023) malam korban dari Kecamatan Parung Panjang mendatangi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor di Kecamatan Cibinong yang berjarak sekitar 42 kilometer.
“Kemudian diterima di sini (Polres Bogor) dan korban kurang terlayani dengan baik oleh anggota saya. Saya telah lakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap anggota tersebut,” ucapnya.
Rio mengatakan, sanksi yang akan diberikan ke anggota tersebut merupakan sanksi yang paling berat. Hal ini dilakukan agar anggota lain bisa bekerja dengan baik.Di samping itu, ia pun berterima kasih kepada warganet yang telah memviralkan anggotanya yang tidak profesional dalam bertugas. Bahkan, Rio pun meminta maaf agas apa yang dilakukan anggotanya.
“Saya akan maksimal melaksanakan tugas dan saya tetap akan terbuka dengan segala masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi saya mohon maaf kurang profesionalnya anggota kami dalam melaksanakan tugas, itu tanggung jawab saya,” ujarnya.
Rio menambahkan, saat ini polisi telah menetapkan suami korban berinisial I (58 tahun) menjadi daftar pencarian orang (DPO). Sementara itu korban masih dalam tahap pemulihan, untuk kemudian diminta keterangan lebih lanjutnoleh polisi.
“Kami telah menerbitkan DPO terhadap tersangka untuk mengejar, dan saya berikan waktu satu minggu kepada Kasatreskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik lebih cepat agar kasus ini cepat selesai untuk dapat memenuhi rasa keadilan korban,”tegasnya.(*/Jun)
TANGERANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang menyiapkan poli kejiwaan untuk calon legislatif (Caleg) yang stres karena gagal saat pemilihan umum (Pemilu) 2024. Poli kejiwaan sendiri sebenarnya sudah tersedia sejak lama, hanya saja ada alur khusus untuk caleg gagal yang ingin berkonsultasi.
“Namun, untuk pelayanan tetap sama. Kita bantu untuk fasttrack pendaftaran, konsultasi dan proses pengambilan obatnya,” jelas Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, drg. Fika S. Kahyan, Sabtu (18/11/2023).
Jika memiliki jaminan BPJS, caleg yang merasa stres berlebih atau merasa memiliki gangguan mental, bisa meminta rujukan ke faskes pertama untuk kemudian mendapat rujukan ke RSUD Kota Tangerang. Lalu, akan langsung dirujuk ke klinik Jiwa, untukbertemu dokter spesialis kejiwaan. Apabila diperlukan, pasien juga bisa menjalani pengobatan rawat inap, dan akan disesuaikan dengan kemampuan RSUD Kota Tangerang.
“Berobat ke klinik jiwa, pemeriksaan dokter spesialis dan lakukan pengobatan. Kami ada dua dokter spesialis kejiwaan. diperlukan rujuk atau jika kita belum mampu tata laksana,nanti dirujuk ke RSJ Soeharto Herdjan,”katanya.
Hal serupa juga dilakukan oleh RSUD Kabupaten Tangerang, yang menyediakan klinik dan dokter kejiwaan untuk caleg stress. Manajemen rumah sakit juga bakal menyiapkan alur khusus apabila ada peningkatan pasien usai gelaran Pemilu 2024.
“Sebenarnya poli kejiwaan sudah ada, untuk melayani pasienharian. Namun, kami siap untuk menerima pasien dari caleg tersebut,”ungkap Kepala Humas Publikasi dan Informasi (HPI) RSUD Kabupaten Tangerang, dr Hilwani.
Untuk mendukung layanan tersebut, RSUD Kabupaten Tangerang menyiapkan dua orang dokter jiwa di klinik jiwa. Kedua dokter tersebut akan secara bergantian menerima permintaan konsul ataupun pengobatan kejiwaan. Apabila usai pemilu ada peningkatan jumlah pasien, maka pihak RSUD Kabupaten Tangerang akan menyiapkan skema baru.
“Alur berobatnya masih sama seperti biasa, seperti pasien pada umumnya. Tetapi, apabila ada lonjakan pasien stress akibat nyaleg, akan dikordinasikan lebih lanjut,”jelasnya.(*/Idr)
CIBINONG – Isak BeruatWarin Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bogor, Jawa Barat, yang diketahui pembongkar kebobrokan mantan kepala UPT PPOPM pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, karena tidak ngantor selama 23 bulan namun mendapat promosi jabatan menjadi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian (UMPEG) Dispora tersebut, dalam waktu dekat akan memberikan kejutan baru bagi Pemkab Bogor.
Pasalnya, melalui undangan Konferensi Pers (Konfres) bertempat di Rumah Makan (RM) Kabayan, dibilangan Jalan Raya Tegar Bariman dengan dihadiri puluhan jurnalis dan aktivis dari LIMBO, Dirinya mengaku akan bersurat ke Bupati Bogor, Pj Gubernur Jabar, hingga presiden RI kaitan persoalan itu .
Isak menyebut, jika dalam sebuah kasus yang melibatkan Bedsy Alwin Rumate mantan rekan sejawat di Kantor UPT PPOPM itu, dirinya tak main-main akan mengungkap semua kebobrokan yang terjadi di lingkup Pemerintahan Daerah Bumi Tegar Beriman.
“Saya tidak main-main, karena saya bukan anak kecil. Usai berceloteh ke teman-teman lalu diam begitu saja,” kata Isak kepada wartawan, (17/11/23).
Menurutnya, surat yang bakal dilayangkannya hingga ke Presiden RI itu, merupakan tantangan seorang Bupati Bogor Iwan Setiawan yang menyebutkan kepada awak media ini saat kasus ini baru terkuak di khalayak publik.
“Surat yang akan kami layangkan ini adalah permintaan dari pak Bupati Bogor sendiri beberapa waktu lalu. Dimana, dia menyebutkan kalau memang benar adanya apa yang saya bongkar ini, bersurat kepada beliau (Bupati), dan jangan fitnah,” bebernya.
Tak hanya itu, sambung Isak, kasus kaitan lainnya namun masih ada di dalam pusaran arus itu, juga dirinya berjanji dalam waktu dekat akan membawa ini keranah pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.
“Kami juga akan melaporkan suatu kasus dugaan yang masih dalam permasalahan ini ke KPK, namun belum bisa saya sampaikan secara rinci. Intinya, saya dan tim kuasa hukum akan berterima kasih kepada kejutan,” ungkap pria paruh baya yang diketahui mantan atlet tinju itu.
Lebih lanjut dia menegaskan, dalam meningkatkan kebobrokan kinerja Baperjakat Kabupaten Bogor dan lainnya, Isak mengaku siap meningkatkan jabatan dan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara itu.
“Saya siap apabila besok atau kapan pun itu karir saya sebagai ASN dihentikan, yang terpenting dasar hukumnya kuat atas dasar apa saya dipecat,” jelasnya.
“Dan saya tegaskan juga, perjaungan ini bukan untuk pribadi saya, tapi untuk perbaikan Kabupaten Bogor pada waktu yang akan datang,” tambahnya berakhir.
Sebelumnya diketahui, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, disebut-sebut jarang ngantor hingga kurang lebih 23 bulan lamanya, namun mendapat promosi jabatan baru di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut .
Kasubag Tata Usaha UPT Rumah Susun Umum Sewa Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Isak Beruat Warin mengatakan, demi kepentingan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Iwan Setiawan, ingin menyampaikan mengenai permasalahan mantan Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM) Kelas A pada Dispora yakni Bedsy Alwin Rumate alias Alwin.
Selain itu, Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta kepada Isak Beruatwarin selaku pelapor dan pembongkar kaitan dugaan seorang Bedsy Alwin Rumate alias Alwin Rumate yang disinyalir hingga 23 bulan lamanya tidak pernah ngantor, namun dapat promosi jabatan baru sebagai Kasubag UMPEG di Dispora Kabupaten Bogor, dapat membuktikan secara tertulis kepadanya.
“Laporkan orangnya ke saya, tertulis ya kalau ada yang bilang 23 bulan nggak ngantor. Tertulis siapa yang melaporkannya, laporan ke saya ya,” tegas Bupati Iwan saat dimintai keterangannya usai dirinya melakukan peringatan Harhubnas ke-53 tingkat Kabupaten Bogor di lap. Tegar Beriman Pemda Cibinong, pada Selasa (26/9/23).
Menurut politisi Gerindra ini, bahwa pelapor sekaligus pihak pembongkar kaitan bobroknya kinerja seorang Alwin Rumate yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT PPOPM Kelas A di Dispora Kabupaten Bogor, namun kini menduduki Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kasubag UMPEG) pada Dispora setempat, diminta jangan menyebarkan fitnah.
“Jangan fitnah, karena wajarlah jika ada rotasi eselon III dan IV di tingkat pemerintah daerah khususnya di lingkup Pemkab Bogor,” ungkapnya.(*/Rul)
BOGOR – DPRD Jabar meninjau pembangunan Jembatan Otista. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat langsung melihat progres jembatan yang berada di pusat Kota Bogor itu.
Achmad Ru’yat menuturkan, kunjungannya ke proyek pembangunan Jembatan Otista ini merupakan fungsi DPRD Jabar untuk melakukan pengawasan. Sebab, pembangunan Jembatan Otista di Kota Bogor itu dibiayai dana bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp52,6 miliar.
“Alhamdulillah dengan peran dan fungsi kami pimpinan juga anggota DPRD Jabar melakukan pengawasan atas bantuan provinsi Jabar. Kami bantu pembangunan Jembatan Otista yang selama ini menjadi bottleneck kemacetan di Kota Bogor,” ungkap Achmad Ru’yat, Jumat 17 November 2023.
Dia berharap, pembangunan Jembatan Otista ini dibangun sesuai spek, sesuai perencanaan pembangunan, hasilnya berkualitas dan bisa selesai sesuai jadwal sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini kan aspirasi masyarakat, terkait dengan lengkungan jalan tetap dipertahankan, kemudian secara kontruksi sudah sesuai dengan rencana, semua berjalan apa yang menjadi dinamika,” tuturnya.
Dia memaparkan, dalam pembangunan Jembatan Otista ini banyak stakeholder dan warga yang menyampaikan saran dan pendapat.
“Mudah-mudahan itu bisa dibicarakan dengan baik sehingga pelaksana”Terima kasih kepada Sekda, Wali Kota Bogor dan Kepala Dinas PUPR Kota Bogor yang memperhatikan dinamika yang ada di masyarakat juga kualitas Jembatan Otista yang berfungsi dengam baik,” tambah Ruyat.
Sementara, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah menuturkan peninjauan pembangunan Jembatan Otista yang dilakukan DPRD Jabar ini untuk memonitor pembangunan yang dibiayai provinsi.
“Pendapatnya bagus, cuma mereka minta pembangunan Jembatan Otista ini harus selesai tepat waktu,” ungkap Syarifah.
Selain meninjau pembangunan Jembatan Otista, pimpinan dan anggota DPRD Jabar ini juga meninjau pembangunan RSUD Kota Bogor yang sumber anggaran dari APBD Provinsi Jabar.*** (rizki mauludian pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan masyarakat sekitar dapat tersosialisasikan,” jelasnya.(*/Jun)
CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah membangun portal jalan di dekat kantor Kecamatan Parung Panjang. Portal ini akan berfungsi sebagai alat pengendali untuk memudahkan pemberlakuan jam operasional truk tambang.
Selain membangun portal, pemkab juga merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Bogor 120/2021 tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengatakan portal tersebut memiliki tinggi maksimal 4,2 meter.
Pada saat pemberlakuan jam operasional, portal akan dibuka dengan ketinggian maksimal. “Sementara ketika belum memasuki jam operasional truk tambang, ketinggian portal menjadi 2,1 meter hingga 3,5 meter agar angkutan tambang tidak bisa melintas sebelum jam pemberlakuan,” kata Dadang, (17/11/2023).
Pembangunan portal serupa, dikatakan Dadang, juga akan dipasang di tiga titik lainnya yang menjadi perbatasan atau pintu masuk. Seperti di Kecamatan Caringin, Jasinga, hingga Cigudeg untuk jangka menengah. Sedangkan ada juga langkah lainnya yakni menyediakan kantung-kantung parkir.
Untuk memaksimalkan penerapan jam operasional tersebut, Dadang menyebutkan, petugas Dishub juga akan berjaga selama 24 jam yang dibagi ke dalam tiga shift. Petugas bertugas menjaga agar truk tambang tidak melintas di luar jam operasional dan memutarbalik truk tambang yang membandel.
“Jadi sesuai instruksi Bupati, ini akan dijaga 24 jam dibagi tiga shift. Jadi tiap shift itu 8 jam dengan anggota yang jaga empat orang di tiap shift. Nanti juga kita akan membangun portal di titik-titik lainnya secara bertahap,” tegasnya.
Ia juga meminta dukungan dari semua elemen, termasuk masyarakat untuk menyukseskan Perbup ini. Terkait jalan rusak, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PUPR Kabupaten Bogor untuk bersurat ke Provinsi Jabar agar ada perbaikan segera.
Sebelumnya, Bupati Bogor Iwan Setiawan merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 120 Tahun 2021, tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang semula berlaku pukul 20.00-05.00 WIB, menjadi pukul 22.00 WIB-05.00 WIB.
Iwan mengatakan, revisi dilakukan atas masukan berbagai pihak, khususnya masyarakat, demi mengatasi penumpukan truk tambang yang sering dikeluhkan warga. Sebab, ia menilai selama ini ada perbedaan waktu yang terlalu jomplang soal jam operasional truk tambang di Tangerang dan Kabupaten Bogor.
Untuk memaksimalkan penerapan aturan tersebut, ia pun menginstruksikan langsung Dishub Kabupaten Bogor melakukan pengawasan selama 24 jam. Tak hanya itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor juga diminta segera menindaklanjuti usulan perbaikan ruas Jalan Raya Serpong-Bogor ke Provinsi Jawa Barat karena masuk jalan provinsi.
“Hari ini sudah direvisi perbupnya, sudah ditandantagani. Saya minta petugas melakukan pengawasan dengan benar. Soal kondisi jalan yang rusak juga saya sudah instruksikan Dinas PUPR untuk berkomunikasi dengan PUPR Jabar untuk perbaikan segera, karena informasinya juga sudah masuk prioritas,” jelasnya.(*/Jun)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro