Metro Jabodetabek

CIBINONG – Mendapatkan laporan dari Kanwil DJP III Jawa Barat terkait dugaan penggelapan perpajakan, Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengamankan Boyke (63 tahun).

Boyke merupakan Direktur Utama PT Inti Prima Perkasa yang merupakan salah satu rekanan produsen kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

“Boyke dilaporkan penyidik Kanwil DJP III Jawa Barat ke kami, ia diduga menggelapkan pajak selama 3 tahun dengan total Rp 4,5 miliar. Setelah mendapatkan barang bukti yang kuat, ia kami tetapkan menjadi tersangka dan mengamankannya,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Ate Quesyini Ilias kepada wartawan, Senin, 4 Desember 2023.

Ate Quesyini Ilias menerangkan bahwa pihaknya juga mensita dua unit kendaraan roda empat milik tersangka Boyke, sebagai bagian dari burang bukti dugaan penggelapan pajak.

“Kami mensita mobil Mitsubishi dan Nissan milik tersangka Boyke, karena ia diduga membeli dua mobil tersebut menggunakan uang hasil penggelapan pajak rekan bisnisnya,” terang Ate Quesyini Ilias.

Mantan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Tanggerang Selatan ini menjelaskan bahwa tersangka Boyke yang saat ini dititip tahan di Lapas Pondok Rajeg Cibinong akan dikenakan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan D serta I Undang-Undang nomor 6 Tahun 1998 tentang tata cara perpajakan.

“Tersangka Boyke terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan maksimal denda dua kali dari Rp 4,5 miliar, persidangan dalam waktu dekat akan berlangsung di Pengadilan Negeri Cibinong,” jelasnya.

Kasubsi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Arif Rianto menambahkan bahwa di Tahun 2023, toral jajarannya sudah mengamankan 3 orang tersangka penggelapan pajak.

“Selain tersangka Boyke, dua orang tersangka penggelapam pajak lainnya sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan masa hukuman penjara 4 dan 5 tahun,” ungkap Arif Rianto. (Rez)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menaikkan nilai insentif ketua RT dan RW dari Rp500 ribu per bulan menjadi Rp600 ribu per bulan berlaku mulai tahun 2024.

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, menjelaskan Pemkab Bogor menyiapkan anggaran Rp25 miliar lebih pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk 20.445 ketua RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

“Jadi di 2024 saya usulkan naik dari Rp500 ribu menjadi Rp600 ribu per bulan. Alhamdulillah sudah diketok palu dan disetujui lewat Rapat Paripurna,” katanya Senin 4 Desember 2023.

Kenaikan insentif ketua RT dan RW ini mulai berlaku pada Januari 2024. Menurut Iwan, kenaikan nilai insentif ini merupakan bentuk kepedulian pemkab kepada ketua RT dan RW yang merupakan ujung tombak pemerintah di lingkup terkecil. Ia berharap para ketua RT dan RW semakin semangat dalam mengabdikan diri untuk masyarakat.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk ketua RT dan RW, semoga makin semangat dalam bertugas, dalam melayani masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menambah insentif RT/RW karena tugas mereka juga begitu penting,” kata Iwan.

Pihaknya juga memfasilitasi para ketua RT dan RW menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pemkab Bogor menganggarkan sekitar Rp2,6 miliar untuk membiayai 20.445 ketua RT dan RW se-Kabupaten Bogor selama 2024.

Program BPJS Ketenagakerjaan gratis ini dicetuskan Bupati Bogor tersebut mulai pertengahan 2023 dan mulai berjalan sejak Oktober 2023.

“Nah pada 2024 itu kami anggarkan selama setahun dan sudah disetujui saat Rapat Paripurna dengan DPRD minggu lalu,” ungkap Iwan.

Program yang diikuti oleh ketua RT dan RW di Kabupaten Bogor ini terdiri dari dua jenis yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Dengan program ini, Iwan berharap ketua RT/RW di Kabupaten Bogor mendapatkan perlindungan.

“Tujuan utama pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan pada ketua RT/RW. Harapannya, ada kenyamanan dan jaminan bagi ketua RT dan RW dalam melaksanakan tugas, Sehingga ketika ada yang meninggal dunia, nantinya akan mendapatkan jaminan santunan dari BPJS ketenagakerjaan,” terangnya.(*/Rez)

CIBINONG – Danone Indonesia terus memberikan kontribusi dalam mendukung masyarakat mendapatkan mengakses air bersih dan sanitasi. Kali ini bekerja sama dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor, Danone Indonesia menyerahkan bantuan sumur bor dan sanitasi untuk sembilan pesantren NU di Kabupaten Bogor.

Perusahaan memberikan donasi sebesar Rp 390 juta yang akan digunakan untuk membangun sumur bor dan sanitasi layak di sembilan pesantren dan satu kantor PCNU di Bogor. Ketua PC RMI Kabupaten Bogor KH Abdul Basit Mahfuf, Direktur Suistainable Development Danone Indonesia Karyanto Wibowo, Pengurus PCNU Kabupaten Bogor KH Abbas Ma’rup, dan Pengurus RMI PBNU Gus Moch Hilmi Ashisdiqi Al-Aroky hadir di acara itu.

Dalam sambutannya, KH Abdul Basit Mahfuf menjelaskan, selama ini, masih banyak pesantren yang kesulitan mendapatkan air bersih maupun sanitasi yang layak untuk para santri. “Juga ada beberapa pesantren yang mengalami krisis air atau kekeringan. Bahkan, kualitas airnya pun berbeda pada saat musim kemarau dan hujan,” ujarnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (4/12/2023).

Oleh karena itu, sambung dia, bantuan sumur bor sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas air bersih yang layak. Selain kebersihan air, menurut Kiai Basit, kondisi MCK juga perlu diperhatikan, baik dari sisi kelayakan maupun jumlahnya.

“Untuk itu, kami sangat berterimakasih kepada Danone Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada pesantren NU di Kabupaten Bogor ini agar bisa mengakses air bersih serta mendapatkan sanitasi yang layak. Semoga ke depannya, kualitas kebersihan di pesantren akan semakin meningkat,” ujar Kiai Basit.

Pengurus RMI PBNU Gus Moch Hilmi Ashisdiqi Al-Aroky mengapresiasi Danone Indonesia karena peduli dengan kebersihan air dan sanitasi untuk pesantren di wilayah Bogor. “Kami sangat menyambut baik inisiasi antara Danone Indonesia. Tentu apa pun bentuknya kebaikan itu akan selalu kami dukung dan terima,” ujar Gus Hilmi.

Director of Sustainability Development Danone Indonesia, Karyanto Wibowo menjelaskan, kegiatan seperti ini sudah menjadi agenda wajib perusahaan. Menurut dia, perusahaan ingin terus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar dan tidak akan berhenti.

“Hal ini tentu tidak luput dari dukungan ormas besar seperti NU. Alhamdulillah, kolaborasi kami dengan NU sudah berjalan cukup lama. Kali ini kami menyoroti bagaimana mencari solusi terkait permasalahan air bersih yang masih menjadi polemik di Indonesia hingga saat ini,” ujar Karyanto.

Menurut Karyanto, saat ini, baru 90 persen penduduk yang dapat mengakses air bersih di Indonesia. Kalau dikaitkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, menurut dia, masih ada jumlah penduduk yang cukup signifikan belum dapat mengakses air bersih. “Lebih dari 20 juta orang Indonesia belum dapat mendapatkan akses air bersih,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat Irham Juana dari Pesantren Al Badariah, Kecamatan Leuwiliang, mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Danone Indonesia maupun NU. Berkat bantuan tersebut, pesantren yang berisikan 45 santri itu kini segera mendapatkan penambahan MCK dan tempat wudhu.

“Saya mendapat informasi terkait bantuan ini dari NU. Setelah dihubungi dan disurvei alhamdulillah pesantren kami menjadi salah satu yang mendapatkan bantuan tersebut,” ungkapnya.(*/Jun)

BOGOR – Dua kasus Monkeypox atau cacar monyet telah terkonfirmasi di Kota Bogor sebagaimana temuan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Kedua pasien terjangkit cacar monyet karena orientasi seksual sesama jenis.

Saat ini, kedua pasien sedang menjalani isolasi mandiri di bawah pemantauan ketat dari Dinkes.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, Puskesmas melaporkan temuan kedua kasus ini pada 23 November 2023 setelah pengambilan spesimen, termasuk swab orofaring, swab lesi, swab anal, dan serum darah, sampel dikirim ke Laboratorium BKPK Jakarta.

Konfirmasi Monkeypox diterima setelah laboratorium memberikan hasil kembali kepada Dinkes Kota Bogor.

“Surveilans Dinkes Kota Bogor selanjutnya mengirimkan sampel ke Laboratorium BKPK Jakarta. Kedua kasus dinyatakan terkonfirmasi monkeypox setelah Laboratorium BKPK melakukan feedback hasil lab ke Dinkes Kota Bogor,” kata Retno dalam keterangannya, Sabtu 2 Desember 2023.

Faktor risiko pada kedua pasien melibatkan gejala demam bersamaan dengan ruam di telapak tangan, badan, wajah, dan area genital, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Kedua pasien tersebut merupakan laki-laki dengan orientasi seksual LSL (laki seks lelaki) dan memiliki riwayat kontak seksual dalam 21 hari sebelum munculnya gejala.

Isolasi mandiri bagi kedua kasus dimulai sejak 20 November dengan pemantauan harian melalui Puskesmas.

Dinkes Kota Bogor merespons cepat untuk mencegah penularan Monkeypox dengan mengadakan pertemuan koordinasi teknis. Petugas surveilans dan program HIV di rumah sakit dan Puskesmas turut serta dalam pertemuan tersebut.

Selanjutnya, Dinkes melakukan penyelidikan epidemiologi terinci untuk masing-masing kasus, termasuk pelacakan dan pencatatan kontak erat. Tatalaksana kasus dilakukan sesuai dengan pedoman Pencegahan dan Pengendalian Monkeypox, mencakup pemantauan harian kasus dan kontak erat, serta penilaian isolasi mandiri.

Koordinasi efektif dilakukan dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium terpenuhi.

“Koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan. Memastikan semua kebutuhan baik dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium,” tandasnya.(*/Ju)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku sudah mengesahkan anggaran untuk menjamin BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan bagi seluruh RT dan RW se-Kabupaten Bogor dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (30/9/2023) malam lalu, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

Rapat Paripurna itu sendiri dihadiri oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan, wakil ketua dan anggota DPRD kabupaten Bogor, Perwakilan forkopimda, sekertaris daerah dan jajaran pemerintah Kabupaten Bogor.

“Penetapan APBD Perubahan Anggaran Tahun 2023 merupakan hasil kerja keras seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor bersama pemkab Bogor selama beberapa pekan kebelakang. Alhamdulillah sudah kita tetapkan,” Kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Senin (27/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 ada tiga hal yang menjadi perhatian DPRD dan pemkab Bogor. Salah satunya adalah menjamin asuransi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

“Kami berharap, dengan adanya suransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi peicu bagi RT dan RW untuk nelerja melayani masyaralat dengan maksimal,” jelasnya.

Kemudian penambahan belanja tak terduga (BTT) untuk relokasi pasar Leuwiliang yang terbakar, dan penambahan anggaran untuk pemilu.

Sementara itu Bupati Bogor Iwan Setiawam mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya badan anggaran yang telah membahas secara intensif Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023.

“Alhamdulillah ini semua berkat perjuangan dari DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan jajaran perangkat daerah, APBD Perubahan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujarnya.

Dengan disahkannya APBD Perubahan, Pemkab Bogor bisa mengakomodir kebutuhan alokasi belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

“Dengan dijaminnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab Bogor, semoga ini bisa memicu semangat kerja RT dan RW,” kata Iwan.(*/Wa.

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting untuk sektor ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, Rudy Susmanto meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan dalam membantu pelaku UMKM di Kabupaten Bogor.

“UMKM merupakan pilar penting ekonomi Indonesia, khususnya membangkitkan kembali ekonomi usai COVID-19,” ujarnya kepada Wartawan, (27/11/23).

Rudy Susmanto mengatakan, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ini harus terus dikembangkan dan didorong oleh pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Sehingga, UMKM ini, butuh dukungan yang luar biasa, baik sisi regulasi, kebijakan, maupun kaitan dengan bantuan permodalan,” papar dia.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, sering mendapatkan sejumlah keluhan dan masukan dari para peserta. Tidak sedikit para pelaku UMKM yang menyerah karena kesulitan bersaing dengan produk pabrikan di pasaran.

“Masukan-masukan itu menjadi aspirasi dan akan kami perjuangkan,” ucapnya.

Rudy menjabarkan, salahsatu keluhan pelaku UMKM adalah soal kesulitan menempuh proses perizinan baik dari aspek birokrasi maupun pembiayaan perizinan untuk membuat produk UMKM dapat bersaing di pasaran.

“Kepada pemerintah, dinas terkait dan juga pemerintah provinsi, pusat semoga terus bisa memberikan stimulus, kemudahan berbagai perizinan dan legalitas yang menjadi kebutuhan UMKM,”ujarnyanya.(*/Wa)

DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris memgatakan peristiwa busa yang menutupi Kali Baru di RT 01/01 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis masih diinvestigasi. Sumber busa yang menutupi kali tersebut masih dalam penyelidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.

“Kemarin masih diselidiki, ini busa atau buih apa, namanya itu kan harus dilihat, benar enggak ini dari limbah pabrik,” kata Idris dikutip dari situs informasi Pemkot Depok, Jumat (1/12/2023).

Menurut Idris, jika memang ada dugaan busa berasal dari limbah pabrik, maka harus diselidiki pabrik yang mana, lalu apa jenis limbahnya. Ada juga kemungkinan busa bersumber dari sabun atau limbah rumah tangga yang mengendap di sungai.

“Ini juga kan enggak sembarangan, jenisnya mana ini, limbahnya limbah yang mana nih, apakah memang dari rumah tangga, sabun misalnya, sebab menggunakan sabun banyak, lama-lama akan jadi gini juga (busa),” katanya.

Hingga saat ini, dirinya masih menunggu laporan dari DLHK Depok, terkait hasil penyelidikan dugaan pencemaran sungai itu. “Masih dalam penyelidikan, sekarang lagi di tangani DLHK,” ujarnya.

Sementara Kadis LHK Kota Depok Abdul Rahman mengatakan pihaknya masih menunggu uji lab sekitar 10 hingga 14 hari untuk mengetahui persis penyebab munculnya busa. Sejumlah perusahaan kimia, tempat cuci mobil, retail hingga permukiman di sepadan sungai itu telah diinvestigasi.

“Masih pendalaman semua, bukan hanya PT BASF, ada Bima Eka Raya, ada PT Bayer Indonesia kemudian ada cucian mobil, retail termasuk juga pemukiman. Jadi ini sifatnya memang kita masih melakukan verifikasi dan investigasi terkait busa itu,” jelas Abdul Rahman , (1/12/2023).(*/Idr)

CIBINONG – Walaupun tidak sempurna dan ada kekurangan dalam kepemimpinannya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto tetap mengapresiasi kinerja pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan yang akan berakhir pada 30 Desember mendatang.

Rudy Susmanto pun mengaku akan mencoba melanjutkan dan menyempurnakan program kerja dari visi misi Ade Yasin-Iwan Setiawan yang belum tercapai hingga akhir Bulan Agustus 2024.

“Memang di masa kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, dalam perjalanannya ada ‘tantangan’ yang luar bisa hingga Iwan Setiawan harus naik menjadi Bupati Bogor. Walaupun seperti itu, kami mengapresiasi atas sumbangsih Ade Yasin dengan program Panca Karsanya,” kata Rudy Susmanto usai memimpin Rapat Paripurna Laporan Kinerja Bupati Bogor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis malam, 30 November 2023.

Ia meminta warga Kabupaten Bogor tidak hanya melihat dari kekurangan, tetapi juga mengaprisiasi atas upaya langkah pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Sebagai warga Kabupaten Bogor kita jangan hanya memandang minor kepemimpinan Bupati Bogor, tetapi ada juga hal yang positif atau warisan, hingga dengan hak itu kita sama-sama semangat berjuang membangun Kabupaten Bogor agar lebih baik lagi,” pinta politisi Partai Gerindra tersebut. (Rez)

CIBINONG – Musim penghujan yang saat ini termasuk ekstrim . Jembatan Rawayan di wilayah Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor roboh. Hal itu disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Rabu 29 November 2023.

“Terdapat tanggul jebol dan meluapnya aliran kali yang membuat tersumbatnya sampah dijembatan tersebut sehingga mengakibatkan jembatan roboh,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 22.00 WIB. Alhasil, jembatan rawayan tersebut tidak bisa kembali digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

“Saat ini jembatan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi ,” jelasnya.

Tampak jembatan rawayan itu sudah mengalami kerusakan berat. Hanya tersisa tiang-tiang penyangga jembatan yang sudah roboh di sisi aliran kali.
Sementara itu masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut saat ini kesulitan untuk menyeberang kelain kampung.

Tampak rangka besi jembatan pun sudah hanyut terbawa aliran kali hingga nyaris tak tersisa. Aliran air juga terlihat berwarna coklat dan banyak sampah yang tersangkut di sekitar jembatan tersebut.(*/Ju)

CIBINONG – Menyikapi banyaknya cluster yang terbangun di Kabupaten Bogor Kadin Kabupaten Bogor perihatin sebab akan mempengaruhi tAta ruang dan berdampak lingkungan karena ada dugaan banyak yang tak berizin.

Indra Eryanta Anggota Komite Tetap Property Rumah Sederhana Kadin Kabupaten Bogor meminta Bupati Bogor membuat atau menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Perumahan Cluster.

Hal itu menyikapi banyaknya perumahan cluster tak berizin atau ‘bodong’, terutama di kecamatan padat penduduk seperti di Kecamatan Cibinong, Bojonggede dan Tajurhalang.

“Kami mendesak, Bupati Bogor menerbitkan Perbup tentang perumahan cluster di Kabupaten Bogor, terutama yang luasnya kurang dari 2.500 meter. Kini dengan kekosongan aturan, banyak perumahan kluster tak berizin atau bodong,” kata Indra Eryanta kepada wartawan, Kamis 30 November 2023.

Baca Juga : KPU Kabupaten Bogor Butuh Ribuan Tenaga Harian Lepas, Ini Tugasnya!

Indra Eryanta menerangkan bahwa permintaan atau desakan penerbitan Perbup Bogor tentang Perumahan Kluster bahkan sudah dilakukan sejak Tahun 2018 lalu.

“Sudah sejak Tahun 2018 lalu, kami minta atau usulkan. Mudah-mudahan kalau tidak di tahun ini, bisa dilakukan pada Tahun 2024 mendatang,” terangnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Teuku Mulya mengatakan bahwa tidak ada ‘cantolan’ hukum, hingga Bupati Bogor tidak jua menerbitkan Perbup Bogor tentang Perumahan Kluster.

Baca Juga : Atang Keluarkan 6 Poin Catatan Penanganan Banjir Kaum Sari, OCBD Diminta Ganti Rugi

“Cantolan hukumnya atau Undang-Undang yang mengatur tidak ada, jadi kami belum bisa melakukan diskresi atau menerbitkan Perbup Bogor tentang Perumahan Kluster,” kata Teuku Mulya.

Ia menjelaskan, selama ini perumahan cluster tidak terintegrasi dengan rencana pembangunan wilayah, seperti pembangunan jalan, drainase dan lainnya.

“Sebelum menerbitkan Perbup Bogor tentang Perumahan Cluster, setidaknya kami mengatur integrasinya dengan rencana pembangunan wilayah yang sudah diatur oleh Pemkab Bogor. Agar tidak terjadi lagi perumahan bodong, maka saya minta jajaran untuk mengawasi pembangunan perumahan,” ungkapnya. (Rez)