Metro Jabodetabek

CIBINONG – Kodim 0621/Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan juga penanaman pohon di lahan kritis secara serentak di jajaran koramil Kodim Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut diikuti oleh 24 Koramil.

Letkol Kav Gan Gan Rusgandara selaku Komandan Kodim (Dandim) 0621/Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa kegiatan karyabakti kali ini yaitu melakukan pembersihan parit atau saluran air dari sampah, pembersihan pasar, serta beberapa tempat di wilayah koramil.

Saat ini, menurut Gan Gan, wilayah Kabupaten Bogor sudah memasuki musim penghujan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan berkembangnya penyakit menular seperti demam berdarah dan lain-lain maka kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan.

“Program karya bakti bersih-bersih lingkungan dan juga penanaman pohon secara serentak, merupak perintah dari pimpinan angkatan darat dalam hal ini Kasad,” ujar Letkol Gan Gan dalam siaran pers, Kamis (7/12/2023).

“Di mana kepala staf angkatan darat (Ksad) memerintahkan langsung kepada pangdam, Danrem hingga ke Dandim untuk melaksanakan kegiatan tersebut,” ucapnya.

“Di musim penghujan, biasanya penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah dapat meningkat. Oleh karena itu untuk mengantisipasinya, maka lingkungan sekitar harus bersih dan sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi Dandim mengatakan selain untuk mencegah tanah longsor, penanaman pohon juga dapat menahan pemanasan global agar tidak terjadi secara ekstrem maka penanaman pohon merupakan tindakan yang efektif untuk dilaksanakan. Untuk itu, Kodim 0621 menjalankan intruksi pimpinan angkatan darat guna mencegah dan mengatasi kesulitan yang ada di masyarakat.(*/Rul)

TANGSEL – Beton penyangga jembatan yang sedang dibangun di wilayah Sari Mulya, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), bergeser hingga mengalami kemiringan dari posisi awal. Hal ini langsung mendapat sorotan banyak pihak dan viral di media sosial.

Proyek jembatan dengan bentang 12,6 meter dan lebar 10 meter itu dibangun sebagai akses pendukung menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sari Mulya. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp3,8 miliar untuk pembangunannya.

Pantauan di lokasi, pembangunan jembatan terus berjalan. Sejumlah pekerja dilengkapi 2 unit ekskavator beraktivitas di sana. Jembatan itu sendiri dibangun melintasi aliran sungai yang mengalir deras di bagian bawah.

Namun yang menyedot perhatian, satu bagian beton penyangga terlihat miring. Retakan-retakan juga nampak jelas di dinding luar jembatan. Dua anggota DPRD Tangsel, Alexander Prabu dan Zulham Firdaus langsung bereaksi dan mengecek ke lokasi.

“Saya sudah lihat sendiri ke lapangan, ini kelihatannya memang miring. Menurut informasi dari warga, tadinya tidak miring karena dilewati alat berat jadi miring,”ujarnya, Kamis (7/12/2023).

“Saya minta ini Kepala dinas menegur Pimpronya, harus dibenerin. Nggak bisa diteruskan, karena ke depan ini kan berbahaya. Sungai di sini juga kan deras,”sambungnya.

Menurutnya, seluruh struktur jembatan harus dicek ulang guna memastikan daya tahan saat dilintasi kendaraan berat.

Kondisi demikian akan ditanyakan langsung pada rapat kordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK).
“Sebenarnya Pimpronya mampu nggak sih membangun struktur seperti ini? itu yang saya pertanyakan. Nanti saya Rakor kebetulan, akan saya sampaikan, saya juga minta evaluasi kontraktornya,” tegas dia.

Di kesempatan lain, pihak pelaksana pembangunan jembatan, Edi Daryanto, membeberkan penyebab beton penyangga menjadi miring. Kata dia, kondisi itu disebut karena belum terpasangnya pelat injak di satu bagian ujung bibir jembatan.

“Karena di sana belum terpasang pelat injak, pelat injaknya baru separuh. Pelat injak kan untuk meratakan beban, nah dia agak turun begitu kegeser katanya. Itu bergeser kira-kira 30 sampai 40 centi,” katanya.

Pergeseran itu diakibatkan banyaknya aktivitas kendaraan berat baik ekskavator dan truk pengangkut tanah di atas badan jembatan, beberapa hari lalu. Lalu lalang kendaraan itu melewati bagian bibir jembatan yang belum terpasang pelat injak.

“Itu kan ada urugan tanah, kira-kira 540 kubik. Nah itu kan dilewatin di sana di atas. Tadinya ekskavator itu beroperasi di bawah, kalau di atas (jembatan) pakai manual atau alat yang kecil. Setelah itu truk tanah datang habis hujan deras, akhirnya manuver semua (kendaraan) di atas, di ujung (bibir jembatan),” jelasnya.

Hingga saat ini, sambung Edi, pihaknya tetap melanjutkan pekerjaan sekaligus juga berkonsultasi dengan tim ahli guna memerbaiki kondisi kemiringan jembatan. Dia mengklaim, jika badan jembatan masih aman dilintasi kendaraan berat.

“Jadi sebetulnya nggak turun, tapi miring. Kalau nggak dibebani terlalu berat saya kira nggak (berpengaruh), maka nya tanahnya mau diturunin di bawah atau samping jembatan,” ujarnya.

“Terus yang di bawah pile cap mau disingkirin dulu buat perbaikan nanti. Yang penting pelat injak bisa terpasang dulu,” jelasnya.(*/Idr)

CIBINONG – Usai melantik sejumlah pejabat esselon II, III dan IV Rabu kemarin, Bupati Bogor Iwan Setiawan dikabarkan akan melantik lagi sejumlah pejabat terasnya sebelum akhir masa jabatan yang akan jatuh pada 30 Desember mendatang.

“Saat ini, Pemkab Bogor sedang open bidding empat jabatan kepala dinas yaitu Kepala Bapppenda, Kepala Dinas Sosial, Kepala DPUPR dan Kepala Kantor Kesbangpol. Jabatan itu akan diisi oleh pejabat esselon II dan akan dilantik oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan,” ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Rusliandy kepada wartawan, Kamis, 7 Desember 2023.

Rusliandy menerangkan bahwa bahwa pendaftaran calon empat kepala dinas tersebut baru dibuka pada esok hari, untuk selanjutnya memasuki tahap seleksi.

“Tahap atau proses seleksi akan dijalankan sesuai aturan, nanti ketika sudah ada pejabat terpilihnya, maka selanjutnya Bupati Bogor akan meminta izin ke KASN untuk bisa mengisi jabatan yang sedang lowong tersebut,” terang Rusliandy.

Sebelumnya, Iwan Setiawan melantik empat pejabat esselon II, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Selain melantik empat pejabat esselon II tersebut, Bupati Bogor juga melantik empat Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Informasi yang didapat wartawan, Zainal Ashari dilantik menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bambang Widodo Tawekal dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Juanda Dimansyah dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Hadijana dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bupati Bogor Iwan Setiawan mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah dan penuh tanggung jawab.

Mutasi dan promosi ini merupakan hal yang biasa, dan telah melalui proses pertimbangan berdasarkan penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar.

“Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas merumuskan kebijakan, memantau dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Saya harap koordinasi pengawasan dan pengendalian program pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal, untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Bogor,” ucap Iwan Setiawan.

Ia melanjutkan, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, beserta para Kabid dan Kepala UPT, tingkatkan kualitas layanan pada masyarakat, lebih responsif terhadap aduan dan aspirasi masyarakat, kembangkan inovasi agar pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor semakin mudah, cepat, tepat, dan akurat.

“Siapapun yang ditugaskan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus serius dalam penanganan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor khususnya kaitan masalah kependudukan,”lanjutnya.

Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, ia minta mereka memperkuat sinergi dan kolaborasi tripartit dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan agar tercipta hubungan industrial yang produktif dan kondusif.

Kemudian untuk Kepala Dinas Pendidikan, sosialisasikan lebih masif tentang Kurikulum Merdeka dengan bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Jalankan tugas dengan penuh amanah untuk membangun dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan literasi dan rata-rata lama sekolah, menciptakan generasi yang terdidik, berkarakter dan berdaya saing untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045,” tukas Iwan Setiawan. (Rez)

CIBINONG – Seiring dengan diresmikannya Skybridge Bojonggede pada akhir pekan nanti, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor mengubah arus lalu lintas di sekitar Stasiun Bojonggede menjadi sistem satu arah (SSA). SSA ini diyakni bisa mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sekitar stasiun.

Kepala Dishub Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, menyebutkan, kemacetan biasanya terjadi di Pasar Bojonggede dan pintu stasiun karena pedagang, angkutan kota (angkot), hingga kendaraan parkir. Penerapan SSA ini akan diterapkan uji coba terlebih dulu.

“Mudah-mudahan bisa mengurai kemacetan sekitar 70-80 persen. Ini kan secara bertahap memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dengan SSA nanti, diharapkan semua akan bisa lebih leluasa untuk pengguna kendaraan,” kata Agus, Rabu (7/12/2023).

Ia menjelaskan, rute dari SSA ini ialah darj Jalan Raya Bojonggede dibuat satu arah menuju Cilebut mulai dari Simpang Perumahan Griya Yasa Lestari hingga Simpang Kedung Waringin. Sehingga kendaraan dari Cilebut ataupun dari Graperi tidak bisa ke arah Stasiun-Terminal Bojonggede.

Sedangkan, sambung dia, warga harus memutar ke Jalan Kedung Waringin lanjut ke Jalan Kampung Pulo hingga Jalan Perumahan Griya Yasa Lestari dan keluar di Jalan Raya Bojonggede dekat perlintasan kereta.

“Harapan kami kepada masyarakat, ini kan baru, pasti banyak yang pro dan kontra atau mungkin merasa tidak biasa. Tapi insyaAllah ini akan menjadi kebiasaan yang bagus, akhirnya nanti di area tersebut akan lebih tertib, aman, dan nyaman,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan Skybridge yang menghubungkan antara Stasiun Bojonggede dan Terminal Tipe C Bojonggede telah selesai dibangun. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan mengoperasikan dan memulai uji coba skybridge Bojonggede pada Selasa (5/12/2023) hingga peresmian pada 9 atau 10 Desember 2023.

Sekretaris BPTJ, Zamrides, menjelaskan nantinya penumpang kereta rel listrik (KRL) dari arah Stasiun Bojonggede akan diarahkan menuju Terminal Bojonggede. Begitu juga sebaliknya.

“Nanti dari ujung terminal ke ujung stasiun itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Maka akan tersambung dan tiba di stasiun, langsung bisa naik KRL,” kata Zamrides di Bogor, Senin (4/12/2023).(*/Jun)

CIBINONG – Bupati Bogor, Iwan Setiawan lantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk penyegaran dan meninhgkatkan kinerja di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor .

Para pejabat itu diantaranya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja. Pelantikan dilakukan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, (6/12/23).

Selain melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Bupati Bogor juga melantik empat Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Untuk diketahui, Zaenal Ashari dilantik menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Bambang Widodo Tawekal dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Juanda Dimansyah dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Hadijana dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bogor Iwan Setiawan mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Mutasi dan promosi ini merupakan hal yang biasa, dan telah melalui proses pertimbangan berdasarkan penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar.

“Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas merumuskan kebijakan, memantau dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Saya harap koordinasi pengawasan dan pengendalian program pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal, untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Bogor,” ujar Iwan Setiawan.

Ia menambahkan, kepada Kepala Disdukcapil, beserta para Kabid dan Kepala UPT, tingkatkan kualitas layanan pada masyarakat, lebih responsif terhadap aduan dan aspirasi masyarakat, kembangkan inovasi agar pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor semakin mudah, cepat, tepat, dan akurat.

“Siapapun yang ditugaskan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus serius dalam penanganan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor khususnya kaitan masalah kependudukan,” tandas Iwan Setiawan.

Selanjutnya Iwan Setiawan mengatakan, kepada Kepala Disnaker, perkuat sinergi dan kolaborasi tripartit dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan agar tercipta hubungan industrial yang produktif dan kondusif. Kemudian untuk Kepala Dinas Pendidikan, sosialisasikan lebih masif tentang Kurikulum Merdeka dengan bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Jalankan tugas dengan penuh amanah untuk membangun dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan literasi dan rata-rata lama sekolah, menciptakan generasi yang terdidik, berkarakter dan berdaya saing untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045,” tandasnya.(*/Wan)

BOGOR – Jelang diresmikan, proyek penggantian Jembatan Otista terus dikebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Terbaru, proses pengaspalan pada bagian badan utama jembatan selesai dikerjakan pada Selasa 5 Desember 2023 malam.

Diketahui, peresmian Jembatan Otista direncanakan pada 8 Desember 2023 mendatang, apabila tidak ada kendala yang berarti.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina memaparkan, proses pengaspalan mulai dilakukan pada Selasa 5 Desember 2023 siang, rampung pada malam harinya.

“Awalnya kami berencana mengaspal pada Senin malam, tapi karena hujan akhirnya kami baru kerjakan Selasa siang. Malam tadi sudah kami selesaikan pekerjaan itu,” ungkap Rena kepada wartawan pada Rabu 6 Desember 2023.

Rena menjelaskan, pengaspalan dilakukan dalam 1 tahap. Material yang digunakan yakni aspal hotmix dengan ketinggian 6 centimeter. Pengaspalan dilakukan simultan dengan pekerjaan pemadatan jalan di sisi kiri atau dekat Warung Bogor dan sisi kanan dekat Tugu Kujang pada bagian badan jembatan.

“Pengaspalan dilakukan pada seluruh lajur Jembatan Otista termasuk area yang akan digunakan sebagai jalur trem. Ya, jadi jalur trem sementara ditutup dengan aspal, mengingat belum berlangsungnya pengadaan trem di Kota Bogor,” jelasnya.

“Jalur trem ditutup dulu sambil menunggu tremnya datang. Nanti kalau sudah ada, baru dibongkar lagi. Kalau tidak ditutup dulu akan bahaya. Penggunaan material hotmix membuat proses pembongkaran nanti akan lebih mudah dibandingkan material cor,” tambah Rena didampingi PPK penggantian Jembatan Otista, Rukhudin Teguh Wibawa.

Rena juga mengatakan, proses pengaspalan tidak memakan waktu lama, sehingga dirinya optimistis pekerjaan selesai tepat waktu. Terlebih para pekerja saat ini bekerja selama 24 jam.

“Teman-teman bekerja selama 24 jam. Begitu tidak hujan mereka akan melakukan pengerasan lagi. Saya juga di Jembatan Otista setiap hari sampai jam 1-2 dini hari,” tegas Rena.

Sementara itu, PPK penggantian Jembatan Otista, Rukhudin Teguh Wibawa menuturkan, selain pemadatan dan pengaspalan bagian kiri dan kanan jembatan, pekerjaan yang masih perlu dilakukan yakni pemasangan railing jembatan serta box culvert di sisi kiri dan kanan Jembatan Otista.

“Railing besi yang saat ini sudah berdiri sebagai pembatas jembatan selanjutnya akan ditutup oleh material GRC,” tandasnya. (*/Jun)

TANGERANG – Hujan deras dan angin kencang mulai terjadi di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Cuaca ekstrem itu diprediksi akan berlanjut hingga periode awal tahun 2024. Masyarakat pun diajak untuk mengantisipasi dampak lingkungan atas situasi itu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang telah mengimbau masyarakat agar melakukan langkah-langkah mitigasi mencegah potensi dampak akibat perubahan cuaca.
Beberapa upaya itu di antaranya seperti menjaga saluran air dari tumpukan sampah serta memastikan tidak adanya hambatan pada saluran air, sungai, atau danau yang ada di sekitar lingkungan.

“Sistem drainase lingkungan harus bersih dari sampah,” kata Anggota DPRD Fraksi Demokrat Kota Tangerang, Baihaki, saat turun menyerap aspirasi warga, Selasa (5/12/2023).
Dia juga mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar rajin melakukan sosialisasi guna pencegahan dampak cuaca ekstrim yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Masyarakat harus diedukasi supaya meningkat kesadarannya untuk menjaga kebersihan lingkungan,” tutup legislator dari Daerah pemilihan (Dapil) III Cipondoh-Pinang ini.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Maryono Hasan telah mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi terjadinya bencana imbas dari cuaca ekstrim belakangan ini, terutama para pengendara di jalan raya.

“Diimbau untuk tidak berteduh di bawah pohon atau reklame, upayakan berteduh ditempat yang aman, dan selalu berkonsentrasi dan berhati-hati secara penuh saat berkendara,”jelasnya.(*/Idr)

CIBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 2, menggelar Reses masa sidang 1 (satu) Tahun 2023-2024, di aula Kantor Kecamatan Cileungsi, untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor, Selasa (5/12/23).

Anggota Dewan yang hadir dalam reses ini, Beben Suhendar dari Fraksi Gerindra, Amin Sugandi Fraksi Golkar, Hanafi Fraksi Demokrat, Achmad Fathoni Fraksi PKS, Juhanta Fraksi PPP, dan Anshori Fraksi Gerindra.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar mengatakan, reses yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Cileungsi ini berkelompok, yang dihadiri 6 anggota Dewan. Kegiatan reses ini untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor.

“Pada hari ini kita reses secara berkelompok, dalam reses ini saya berkewajiban menyampaikan hal-hal yang sudah kita perjuangkan untuk masyarakat di tahun 2024,” ucap Beben Suhendar kepada wartawan.

Selanjutnya Beben Suhendar menjelaskan, contoh pasar hewan Jonggol yang omzetnya sudah tinggi dan penjualannya sudah keluar daerah, tapi belum mempunyai tempat yang layak. Dan hasil dari pada dorongan Dewan ini di Tahun 2024 akan segera dibangun.

“Ya, Pemerintah Kabupaten Bogor mulai merealisasikan pembangunan pasar hewan di Jonggol, yang sudah puluhan tahun belum memiliki pasar hewan. Padahal omset pasar hewan di Jonggol itu sudah mencapai ratusan milyaran, dan pemasarannya sudah luas sampai ke Jawa Tengah,” ungkapnya.

“Dan tahun 2024 juga akan dibangun 2 kantor Kecamatan, masing-masing Kantor Kecamatan Tanjungsari, dan Kantor Kecamatan Sukamakmur, termasuk GOM di Kecamatan Sukamakmur, walaupun tidak langsung jadi pembangunannya untuk Gom tapi bertahap,” sambungnya.

Terkait masalah pemberdayaan RSUD Cileungsi Beben Suhendar, menyampaikan, hal ini juga sangat penting untuk dibahas, masalahnya rumah sakit ini harus benar-benar mempunyai alat yang komplit, serta pelayanan yang memadai untuk masyarakat.

“Yang kita perjuangkan supaya alat-alat kesehatan dirumah sakit ini memadai, dan sumberdaya manusianya semakin hari semakin membaik, karena untuk pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya dibagian timur,” tuturnya.

Lebih lanjut Ia juga menuturkan, tentunya infrastruktur yang lain tidak kalah penting juga seperti pemberdayaan perempuan juga para pemuda, agar bisa berperan aktif dalam segala bidang.

“Semuanya kita akan coba perjuangkan, walaupun semua tidak bisa terealisasi, tapi kita akan terus berupaya berkoordinasi juga dengan rekan-rekan DPRD di Provinsi maupun DPR-RI agar sebesar-besarnya kue pembangunan itu bisa dirasakan oleh warga masyarakat, itu yang paling terpenting,” tandasnya.(*/Wan)

JAKARTA – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta kepada petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Rayon Barat Jakarta Utara di Rumah Pompa Waduk Pluit untuk senantiasa bersiaga saat memasuki musim hujan.

“Kepada teman-teman, ini dari SDA ada 15 sampai 20 orang, saya titip, supaya bila suatu saat dibutuhkan, mesin ini dapat dihidupkan sesuai dengan waktu standar operasional prosedur yang pas,” kata Heru saat meninjau Rumah Pompa Waduk Pluit, di Jakarta Utara, (5/12/2023).

Heru juga menerima laporan dari petugas bahwa selama dua hingga tiga hari terakhir, pompa di tempat itu berfungsi secara optimal.

“Aman, dua-tiga hari kemarin dihidupkan. Dihidupkan pada posisi yang normal, ya,” kata Heru.

Pada kesempatan itu, Heru juga menyebutkan bahwa keawetan fungsi rumah pompa adalah tanggung jawab bersama. Ia menegaskan, jika masih ada warga yang tetap membuang sampah sembarangan ke kali atau aliran air, maka hal itu akan membuat rumah pompa akan bekerja keras.

“Masih banyak sampahnya, makanya satu saja pesannya kepada masyarakat. Jangan buang sampah agar kita dapat mengantisipasi banjir nanti bersama-sama,” kata Heru.

Pada kesempatan itu, Heru melihat langsung bekas-bekas material kolom pompa yang rusak di Rumah Pompa Waduk Pluit yang sudah diganti oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Pergantian itu dilakukan untuk memastikan 10 pompa di Rumah Pompa Waduk Pluit berfungsi secara normal semuanya untuk mencegah terjadinya banjir di Penjaringan, Jakarta Utara.

“Dari sepuluh yang rusak empat unit, itu semua sudah diganti. Pompa tengahnya saja yang diganti,” kata petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Rayon Barat Jakarta Utara Edi Priyatno.

Penggantian tersebut, menurut Edi, bersifat pemeliharaan berkala untuk menjadikan kolom pompa yang keropos dan berkarat tidak menghambat aliran air. “Sekarang 10 pompa di Waduk Pluit, dipastikan semuanya siap berfungsi normal,” ungkapnya.(*/Nu)

CIBINONG – Sejumlah kepala desa (Kades) di undang klarifikasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, terkait pengelolaan anggaran dana desa, bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Sami Sade) maupun lainnya.

Apalagi, dari beberapa orang Kades tersebut, ada yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh kejari Kabupaten Bogor, dan bahkan dititip tahan di Lapas Pondok Rajeg, Cibinong yaitu Kades Kranggan Gunung Putri periode 2017-2022 Adang dan Kades Tonjong Tajurhalang Nur Hakim.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto pun beranggapan Inspektorat Kabupaten Bogor tidak berhasil menjalankan tugasnya, hingga sejumlah Kades ‘dipanggil’ dan bahkan dijadikan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bogor maupun aparat penegak hukum lainnya sepertu Polres Metro Depok.

“Apabila masih banyak Kades yang berproses atau bermasalah dengan hukum, maka jangan hanya salahkan Kades tetapi juga Inspektorat,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa, 5 Desember 2023.

Rudy Susmanto menuturkan bahwa Ispektorat bukan bertugas sebagai pemukul, tetapi berrugas sebagai pendamping secara administrasu dan hukup bagi para Kades.

“Kalau banyak Kades yang bermasalah dengan hukum, berarti Inspektoratnya tidur atau gagal. Harusnya mereka melakukan pendampingan kepada para Kades hingga mereka tidak bermasalah dan terjerat hukum, demi percepatan pembangunan di desa-desa,” tuturnya.

Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra ini melanjutkan bahwa jumlah Kades yang bermasalah hukum semakim tahun, semakin banyak jumlahnya, hingga harus ada langkah kebijakan untuk mengantisipasinya.”Saya meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memaksimalkan pendampingan kepada para Kades, karena tidak semua Kades memahami administrasi pemerintahan,” lanjut Rudy Susmanto.

Informasi yang dihimpun Inilah Koran, bahwa selain enam orang Kades diundang klarifikasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Kades Tonjong Nur Hakim dan Kades Kranggan Adang telah menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Bahkan, AJ sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kranggan ikut menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi, hingga ke tiga orang tersebut dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. (Rez)